BPRnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menggarap rencana ambisius untuk memperkuat sektor keuangan melalui konsolidasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di bawah Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam sebuah konferensi pers daring, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan langkah strategis ini.

Menurut Dian, konsolidasi ini merupakan bagian integral dari strategi OJK untuk memastikan keberlanjutan dan kekuatan finansial BPR/S. "Sesuai dengan roadmap, akan ada banyak konsolidasi guna memenuhi target modal inti minimum sebesar Rp6 miliar. Konsolidasi ini akan melibatkan BPR/S yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah," ujarnya dengan tegas.

Diskusi intensif juga telah dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk merancang langkah-langkah implementasi rencana ini. "Kami berbicara dengan berbagai pihak, termasuk Kemendagri, untuk merencanakan konsolidasi antara BPR yang dikelola oleh Pemda dengan BPD," tambah Dian.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa tujuan utama dari konsolidasi ini adalah agar BPR dapat berfungsi secara optimal, khususnya dalam memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Dia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki oleh BPD dalam konteks penyelamatan, terutama jika BPR menghadapi situasi darurat.

Dalam upaya untuk memperkuat sinergi antara BPR dan BPD yang dikelola oleh Pemda, OJK sedang mendorong penerapan skema kelompok usaha bersama (KUB), terutama bagi BPD yang belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 triliun. "Kami yakin akan ada sinergi yang kuat antara BPR dan BPD milik Pemda," tegas Dian.

Rencana konsolidasi ini tidak hanya diharapkan untuk memperkuat sektor keuangan di tingkat regional, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. OJK berkomitmen untuk terus mengawal proses ini guna memastikan keberhasilannya demi kestabilan dan kemakmuran ekonomi nasional.