BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan menyatakan komitmen mereka untuk terus mendorong penguatan tata kelola dan integritas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekosistem sektor jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menegaskan bahwa risiko korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan integritas, yang menjadi concern utama OJK. Menurutnya, penurunan ranking Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2023, dan tren penurunan nilai indeks integritas di Indonesia dalam 3 tahun terakhir, menunjukkan bahwa tingkat risiko korupsi di Indonesia, termasuk di sektor jasa keuangan, masih cukup tinggi.

"Sehingga perlu menjadi concern kita bersama,” ujar Sophia dalam keterangannya, Kamis, 21 Maret 2024.

Sophia menegaskan komitmen OJK untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam upaya penegakan integritas OJK dan Sistem Jasa Keuangan (SJK) ke depan. Hal ini termasuk strategi penguatan dan penegakan integritas OJK dan SJK melalui diseminasi mandiri oleh seluruh satuan kerja first line.

Selain itu, Sophia juga menyatakan bahwa OJK akan terus membangun dan mengembangkan budaya integritas, serta memperluas ruang lingkup sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk seluruh satuan kerja di internal OJK.

"Serta penerbitan peraturan strategi anti-fraud yang terintegrasi untuk seluruh SJK," tambah Sophia.

Berdasarkan hasil survei penilaian integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023, OJK berhasil memperoleh nilai sebesar 83,26. Ini berada di atas rata-rata Kementerian/Lembaga/Pemda se-Indonesia yang sebesar 70,97.

"Hal ini mencerminkan OJK berada pada risiko korupsi rendah, sekaligus menunjukkan strategi penguatan dan penegakan integritas OJK telah berjalan secara masif dan efektif," ujar Sophia.

Governansi Insight Forum, bagian dari kegiatan Roadshow Governansi OJK, digelar untuk membahas praktik-praktik terbaik dalam penegakan integritas. Forum ini melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, KPK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan tujuan menindaklanjuti rekomendasi SPI yang diselenggarakan oleh KPK setiap tahun.