BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan ini akan mengikat lembaga jasa keuangan seperti perbankan, lembaga pembiayaan, modal ventura, dan perusahaan asuransi untuk memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada UMKM.

Efdinal Alamsyah, Direktur OK Bank, menyambut baik rancangan POJK ini, menilai bahwa aturan ini dapat mendorong pertumbuhan bisnis UMKM. Namun, ia juga mengingatkan akan pentingnya memperhatikan pengaturan mengenai hapus buku/hapus tagih agar tidak memberikan persepsi negatif kepada debitur UMKM.

Henky Suryaputra, Direktur Finance & Business Planning Bank Sampoerna, mengungkapkan bahwa Bank Sampoerna telah mengalokasikan sebagian besar pinjaman kepada UMKM. Menurutnya, rancangan POJK ini merupakan dorongan positif untuk mendukung UMKM dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Sunarna Eka Nugraha dari Bank BNI menegaskan komitmen BNI dalam memperluas pembiayaan UMKM dengan memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko. Bank BNI juga fokus pada literasi keuangan dan digitalisasi untuk mendukung UMKM memperluas akses pasar.

Arianto Muditomo, Pengamat Perbankan, menyoroti bahwa sementara aturan baru ini dapat mendorong bank untuk lebih selektif dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan UMKM, ada juga risiko terkait biaya operasional yang meningkat dan potensi pembatasan akses pembiayaan bagi UMKM berisiko tinggi.

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa per Juni 2024, pembiayaan perbankan kepada UMKM baru mencapai 7,3% dari total kredit, jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Hal ini menunjukkan tantangan dalam mencapai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

Meskipun tantangan yang dihadapi, implementasi POJK baru ini diharapkan dapat memperbaiki akses keuangan UMKM dan meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional. Bank-bank diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mematuhi regulasi sambil tetap mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.