BPRNews.id - Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) terhadap pencabutan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat.

Meskipun OJK mencabut izin Kresna Life berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kondisi keuangan perusahaan yang parah, PTUN memutuskan bahwa OJK tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada Kresna Life untuk menyelesaikan masalahnya.

Pengamat Asuransi dari Universitas Padjajaran (Unpad), Reza Ronaldo, mengungkapkan kekhawatiran bahwa keputusan PTUN ini dapat menciptakan preseden buruk bagi industri asuransi ke depan, terutama dalam penegakan pengawasan OJK terhadap perusahaan asuransi.

Reza menekankan bahwa OJK perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan keputusannya dipatuhi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi tetap efektif.

"Saya berpendapat, OJK perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa keputusannya dipatuhi dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi tetap efektif," ujar Reza.

Meskipun demikian, OJK akan mengajukan banding terkait pembatalan sanksi administratif kepada Kresna Life. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa langkah banding ini diambil demi melindungi konsumen dan kepentingan para pemegang polis asuransi jiwa.

"OJK telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Kresna Life sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, tidak terdapat upaya perbaikan yang memadai dari perusahaan," ungkap Ogi.

OJK juga menyampaikan bahwa selama pengawasan terhadap Kresna Life, tidak ditemukan itikad baik dari perusahaan tersebut, termasuk selama proses likuidasi.

Sanksi yang dijatuhkan oleh OJK dinilai telah sesuai dengan pelanggaran yang terjadi dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.