Bprnews.id - Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah, menyampaikan pandangannya mengenai wacana penguatan dan sinergi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Menurutnya, penguatan kelembagaan antara BPR dan BPD telah berlangsung melalui panduan kerjasama Apex.

Tedy menjelaskan, panduan kerjasama Apex, yang berasal dari terminologi Yunani berarti "pengayom," memberikan mandat kepada lembaga yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Apex, menjadi pelindung bagi lembaga-lembaga yang menjadi anggotanya.

"Ada beberapa tujuan utama dari Apex ini," ujar Tedy, Senin (13/5/2024). 

"Pertama, menjalin kerjasama saling menguntungkan antara Bank Umum dan BPR untuk memperluas layanan kepada UMKM dan mendukung pengembangan ekonomi daerah.Kedua, memberikan rasa aman bagi BPR dengan menjadi lender of the first resort, yang dapat membantu BPR mengatasi kesulitan likuiditas akibat mismatch. Ketiga, meningkatkan peran dan kontribusi bank umum dalam pembiayaan UMKM melalui kerjasama linkage program. Keempat, mengoptimalkan dana likuid BPR sebagai sumber dana kelolaan bersama."

Tedy juga menambahkan bahwa kerjasama ini tidak hanya terbatas pada linkage program, tetapi juga mencakup penguatan SDM BPR dan pengembangan teknologi dari BPD ke BPR.

 "Dalam perjalanannya, memang tidak semua BPD menjadi Apex BPR, hanya beberapa wilayah seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur," katanya. "Ada pula BPD yang memiliki BPR, seperti di Jawa Barat, di mana BPD menjadi pemilik beberapa BPR."

Dari sisi pemain, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) menyampaikan bahwa mereka telah memiliki model bisnis untuk kerjasama dengan BPR di wilayah Jawa Timur yang dinamakan Apex BPR Bank Jatim. Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, menjelaskan bahwa kerjasama ini meliputi fungsi pooling of funds, financial assistance seperti mismatch fund dan linkage program, serta technical assistance seperti penyediaan IT dan pengembangan produk serta pelatihan SDM.

"Secara total, jumlah anggota Apex BPR Bank Jatim berjumlah 98 BPR, baik milik pemerintah daerah maupun non-pemerintah daerah, dengan outstanding pinjaman khusus untuk BPR milik pemerintah daerah sebesar Rp 22,7 miliar," ujar Busrul dalam Paparan Kinerja Kuartal I/2024, Senin (29/4/2024).

Ia menegaskan bahwa ini merupakan komitmen manajemen untuk menciptakan value creation agar perseroan dapat terus tumbuh sebagai entitas bisnis regional yang berorientasi pada skala yang lebih luas, salah satunya melalui pertumbuhan anorganik.

Menariknya, di tengah bergulirnya skema kerjasama Apex BPR, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Edina Rae, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengalihkan BPR milik Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal ini dilakukan untuk menciptakan sentralisasi antara BPR dan BPD. Ketentuan terkait kepemilikan dan konsolidasi BPR/BPRS, termasuk yang dimiliki Pemda dan Pemkab, saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kemenkumham.

Namun, Dian menegaskan bahwa rancangan ketentuan mengenai kepemilikan dan konsolidasi sudah disosialisasikan kepada BPR/BPRS dan Asosiasi. "Pada saat penyusunan ketentuan tersebut, OJK menerima tanggapan dan masukan atas rancangan ketentuan dimaksud," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Lewat skema ini, BPD secara institusi akan memiliki BPR. BPR yang tergabung dalam perseroan tersebut akan tetap menyalurkan kredit kecil. 

"Jadi kepemilikan tidak langsung, bukan Pemda yang mengakuisisi, tetapi melalui BPD yang nantinya akan memiliki BPR," jelas Dian.

Ini berarti, setiap provinsi akan memiliki satu BPR milik Pemda dengan beberapa cabang BPR di berbagai kabupaten. Dian menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan BPR karena perbankan memerlukan intervensi keuangan yang cepat, yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemda yang harus melalui siklus anggaran.

"Kalau Pemerintah Daerah harus lewat siklus budget dan itu tidak mungkin dilakukan," pungkasnya.