BPRNews.id - Pertumbuhan kredit di Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menunjukkan bahwa pertumbuhan total aset BPR/S secara year on year (yoy) di ketiga provinsi (Bali, NTB, dan NTT) mengalami kenaikan, dengan pertumbuhan BPR/S di Bali mencapai 7,29 persen.

Kristrianti Puji Rahayu, Kepala OJK Provinsi Bali, menjelaskan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit di Bali mencapai 4,88 persen. "Ketahanan permodalan BPR juga masih cukup terjaga, tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) yang berada di atas threshold. Pada posisi 31 Desember 2023, CAR tercatat 31,96 persen di Bali," ujarnya.

Kristrianti menilai bahwa peningkatan penyaluran kredit di Provinsi Bali sejalan dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan sektor pendukungnya, seperti sektor pertanian. Hal ini memberikan dampak positif pada kinerja BPR/S di Provinsi Bali.

OJK Provinsi Bali, bersama seluruh pemangku kepentingan, terus mendorong penguatan kinerja Bank Perekonomian Rakyat melalui peningkatan kompetensi dalam penyajian laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

"Penguatan permodalan pun perlu terus didorong. OJK mewajibkan BPR untuk memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp6 miliar pada akhir tahun 2024. Penguatan permodalan BPR dapat dilakukan melalui penyetoran modal maupun aksi korporasi seperti merger, akuisisi, dan konsolidasi," tambah Kristrianti.

Sebelumnya, OJK juga telah mendorong perbankan di Bali untuk fokus dalam penyaluran pembiayaan atau kredit kepada petani dan peternak sesuai dengan potensi masing-masing daerah di Bali. Bersama Pemprov Bali, OJK menetapkan program kerja tahun 2024, yaitu penyaluran Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) pertanian dan peternakan sesuai dengan komoditas unggulan masing-masing daerah.

Melalui K/PSP, diharapkan dapat menjadi program value chain financing untuk sektor pertanian yang berbasis ekosistem serta mengurangi disparitas penyaluran kredit dan pembiayaan pada sektor tertentu, sehingga meningkatkan penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor pertanian untuk mendukung komoditas unggulan daerah.