Bprnews.id - Hardjuno Wiwoho, Pendiri dan Ketua SHW Foundation,memiliki harapan tinggi pada pemerintahan baru pasca pemilu 2024, Wiwoho menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM tanah air.

"Kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia ini sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sekaligus menopang kebangkitan sektor UMKM yang kini mati suri," kata Hardjuno dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024 dalam beberapa tahun mendatang dan ada banyak hal yang berfungsi sebagai pokok perhatian. Terutama pentingnya pelaksanaan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Tapi hal ini bukan hanya kebutuhan dasar dalam menjalankan proses demokrasi yang sehat, tetapi juga memiliki dampak langsung pada sektor ekonomi Indonesia, khususnya UMKM. Sebagai sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki hak untuk memilih pemimpin yang memahami dan berkomitmen pada kepentingan mereka.

"Karena itu, sebagai pelaku usaha kecil, kami berharap pemimpin nasional ke depan harus punya keberpihakan kepada sektor UMKM. Tinjau rekam jejak calon pemimpin, termasuk tindakan dan kebijakan yang mereka usulkan, apakah mendukung sektor UMKM. Kalau tidak mendukung UMKM ya, jangan didukung," tuturnya.

Di Indonesia, UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Bukan sebuah rahasia lagi bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara ini. Kontribusi mereka terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal benar-benar luar biasa.

Ia menambahkan, cara terpenting untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung UMKM adalah dengan menggunakan hak pilih anda dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan UMKM dalam skala nasional.

Hardjuno menegaskan pemilu adalah momen penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memilih para pemimpin mereka.

Dia pun memastikan calon pemimpin yang kompeten dan pro-Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus menjadi prioritas utama. Sederhananya, para pemimpin yang memberikan contoh atribut-atribut ini kemungkinan besar akan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan sektor UKM. Langkah-langkah ini umumnya mencakup peningkatan akses terhadap modal usaha, pelatihan, dan dukungan teknis.

"Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Pemimpin yang berkomitmen akan berusaha untuk memfasilitasi akses UMKM ke sumber-sumber pembiayaan yang terjangkau," ujar Hardjuno.

Dalam pernyataannya Hardjuno mengakui bahwa UMKM mempunyai peran sentral dalam perekonomian. Sektor usaha rakyat ini berkontribusi besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di banyak negara. Sektor-sektor ini menawarkan kesempatan kerja bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk pekerja dengan pendidikan rendah yang mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Selain itu, UMKM menciptakan peluang bagi pengusaha lokal untuk tumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Hardjuno mengatakan UMKM bertujuan untuk mengedepankan ekonomi, dengan memiliki dan mengelola usahanya sendiri. UMKM mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi.

"Mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal atau perusahaan besar," ucapnya