BPRNews.id - Para pengurus tempat ibadah lintas agama di Kota Mataram menyambut dengan antusias peluncuran program kredit tanpa bunga Harum Berseri. Program ini diluncurkan oleh Pemkot Mataram bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB dan mirip dengan program Mawar Emas yang telah berjalan beberapa tahun di NTB.

Harum Berseri melibatkan dua bank pada tahap awal, salah satunya adalah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB. Setelah diluncurkan resmi oleh Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, pada Jumat, 26 Juli 2024, dua kelompok pengurus tempat ibadah, masing-masing terdiri dari 20 orang, telah mengajukan kredit tanpa bunga ini.

Direktur Utama BPR NTB, Sudharmana, bersama Direktur Kepatuhan, Zulkifli Hamdani, menjelaskan bahwa pada tahap awal ini, BPR NTB menyiapkan Rp100 juta dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk disalurkan kepada pengurus tempat ibadah melalui Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang menjadi mitra kerja sama. 

“Ada dua cara untuk mendapatkan kredit ini. pertama bisa melalui MES, kedua bisa langsung ke BPR NTB,” kata Sudharmana. Satu pengajuan diberikan plafon kredit senilai Rp1 juta yang dikembalikan setiap bulan selama sepuluh bulan tanpa bunga. “Cukup hanya mengembalikan pokok kreditnya saja. Tidak ada bunga,” tambahnya.

Pengajuan kredit dapat dilakukan oleh pengurus masjid, gereja, dan pura. Modal awal Rp1 juta ini diharapkan dapat menjadi stimulus untuk kegiatan ekonomi, bukan untuk kebutuhan konsumsi. Zulkifli Hamdani menambahkan, jika pengembalian kredit berjalan lancar, pengajuan selanjutnya bisa ditambah menjadi Rp2 juta. 

“Bagi yang membutuhkan dana besar, bisa langsung ke bank. Kalau lancar, cukup menjadi modal untuk menjadi bankable. Tidak diragukan lagi oleh bank untuk mendapatkan kredit. Kredit tanpa bunga ini bisa menjadi catatan baik bagi nasabah untuk mendapatkan kredit yang lebih besar, dengan catatan kalau lancar,” katanya.

Saat ini, BPR NTB fokus menyalurkan kredit Harum Berseri di Kota Mataram dan akan menyusul kabupaten/kota lainnya dengan nama program yang berbeda. “Ini juga menjadi bagian supaya masyarakat tidak memilih mendapatkan dana dari rentenir,” jelas Dani.