Bprnews.id - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendorong industri perbankan syariah untuk terus mengembangkan strategi yang kuat guna memperkuat posisi dan kontribusinya dalam perekonomian.

Dalam acara "Silaturahmi Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo)" di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Wapres menyampaikan empat strategi kunci yang perlu diterapkan untuk memajukan industri perbankan syariah.

Pertama, Wapres menekankan perlunya meningkatkan ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah. "Kualitas tata kelola dan manajemen risiko harus diprioritaskan untuk membangun ketahanan industri perbankan syariah nasional," ujarnya.

Wapres juga mendorong inovasi produk dan layanan perbankan syariah yang unik dan membedakan, serta menjajaki peluang konsolidasi antar unit usaha syariah untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi.

Kedua, ia menyoroti peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta akselerasi digitalisasi perbankan syariah. "SDM dan teknologi merupakan prasyarat mutlak bagi penguatan industri perbankan syariah," ungkap Wapres. Dia menekankan perlunya percepatan implementasi digitalisasi dalam proses bisnis serta adaptasi terus-menerus dengan perkembangan teknologi.

Ketiga, Wapres meminta peningkatan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian nasional. Hal ini termasuk meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kembangkan inovasi produk dan layanan syariah sesuai karakteristik dan kebutuhan pelaku UMKM," tambahnya.

Terakhir, Wapres menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. "Perbankan syariah dapat menjadi penggerak sinergi dan kolaborasi aktif di sektor industri halal dan keuangan sosial syariah," katanya.

Ketua Umum Asbisindo, Hery Gunardi, menambahkan bahwa bank syariah memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan bank umum konvensional, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi global dan domestik yang menantang.

Data OJK menunjukkan kinerja positif industri perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing mencapai 15,8 persen (yoy) menjadi Rp571 triliun dan 8,15 persen (yoy) menjadi Rp660 triliun. 

Aset perbankan syariah naik 10,4 persen (yoy) menjadi Rp851 triliun dengan peningkatan kualitas, terindikasi dari penurunan non performing financing (NPF).

Meski demikian, tantangan literasi dan inklusi keuangan syariah masih ada. Hery Gunardi mengajak untuk bersama-sama mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, mengingat indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Indonesia dinilai konsisten dalam menjadikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini tercermin dari peringkat ekonomi syariah Indonesia yang naik menjadi peringkat tiga secara global menurut State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023.