BPRNews.id - Hari ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI. Rapat tersebut berlangsung tertutup selama sekitar dua jam.
Setelah rapat, Ketua LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa ada masukan dari salah satu anggota parlemen yang menekankan pentingnya berhati-hati dalam mencabut izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Alasannya adalah adanya potensi dampak turunan yang mungkin terjadi.
"Ada beberapa masukan dari parlemen yang cukup bagus, misalnya salah satu anggota parlemen tadi menyatakan bahwa tutup bank bisa dilakukan dengan mudah, tapi kita harus mempertimbangkan dampaknya. Dampak terganggunya sistem ekonomi harus dipertimbangkan," ujar Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (26/3/2024).
Purbaya menyatakan setuju dengan masukan tersebut. Namun, pihaknya akan tetap selektif dalam memilih BPR mana yang dapat diselamatkan.
"Kami akan menyelamatkan BPR asalkan manajemennya baik dan orang-orangnya kompeten. Namun, kami tidak akan menyelamatkan bank yang memiliki manajemen buruk dan kinerja yang jelek. Itu hanya akan sia-sia. Kami setuju bahwa BPR harus didukung, kami sedang melakukan pencarian," tambahnya.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, setidaknya ada satu BPR yang akan diselamatkan. Namun, ia belum bersedia mengungkapkan identitas BPR tersebut sambil melakukan kajian lebih lanjut.
"Saya selalu mengevaluasi kondisi manajemen, pengelolaan, dan keuangan setiap BPR yang diserahkan OJK kepada kami. Jika BPR tersebut mengalami kesulitan karena bisnis yang buruk tapi tidak ada tindak penipuan atau pencucian uang, kami akan berusaha menyelamatkannya," jelasnya.
"Terdapat kemungkinan bahwa dalam waktu dekat, kami akan menyelamatkan satu BPR. Namun, saya masih melakukan kajian lebih lanjut. Semangat LPS kami adalah untuk itu," tambahnya.
Purbaya menekankan bahwa mengganti uang simpanan nasabah yang terdampak oleh kebangkrutan BPR merupakan hal yang mudah karena dana tersebut tersedia. Namun, prioritasnya adalah menyelamatkan BPR dari kebangkrutan.
"Bayar simpanan nasabah memang mudah karena uangnya ada, tapi fokus kami adalah menyelamatkan ekosistem ekonomi sekitar BPR yang layak diselamatkan," tegasnya.
Catatan detikcom mencatat bahwa dalam tiga bulan pertama tahun 2024, beberapa BPR telah mengalami kebangkrutan. Yang terbaru, OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo.
BPRNews.id - Bank Jateng Cabang Demak berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya di tengah musibah banjir yang melanda Kabupaten Demak. Untuk memastikan nasabah tetap dapat melakukan transaksi perbankan, Bank Jateng Cabang Demak telah menempatkan Mobil Kas Keliling (MKK) di dua titik strategis, yaitu di Terminal Bus Demak dan di Diskominfo Kabupaten Demak/GOR Sultan Fatah.
"Pelayanan Mobil Kas Keliling kami tempatkan di dua titik untuk melayani setoran dan penarikan uang kepada nasabah, karena akses jalan menuju Kantor Bank Jateng Cabang Demak ditutup akibat banjir. Akibat kondisi darurat, akad kredit pun sempat dilaksanakan di dalam mobil kas keliling," ungkap Pemimpin Bank Jateng Cabang Demak, Adhi Setiawan.
Musibah banjir yang melanda Kabupaten Demak sejak Senin (18/3/2024) telah memberikan dampak signifikan, termasuk terhadap perkantoran dan infrastruktur penting lainnya di kota tersebut. Banjir ini juga mempengaruhi akses menuju Kantor Bank Jateng Cabang Demak dan beberapa objek wisata terkenal di wilayah tersebut.
Adhi Setiawan menegaskan komitmen Bank Jateng untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah di tengah kondisi darurat seperti ini. Selain layanan melalui Mobil Kas Keliling, nasabah juga dapat memanfaatkan layanan dari Cabang Pembantu terdekat, seperti Kantor Cabang Pembantu Mranggen Demak dan Kantor Cabang Pembantu Dempet Demak.
Bupati Demak, Eisti'anah, menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi banjir, termasuk penyediaan mesin pompa dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Meskipun demikian, banjir yang disebabkan oleh jebolnya Tanggul Bugel telah menyebabkan banyak sungai meluap, termasuk Sungai Jajar dan Tuntang, yang kemudian membanjiri pemukiman di Demak Kota.
Dengan langkah proaktif seperti penggunaan Mobil Kas Keliling, Bank Jateng Cabang Demak turut berkontribusi dalam memastikan kelancaran aktivitas perbankan di tengah situasi darurat akibat bencana alam.
BPRNews.id - Industri perbankan tengah melakukan penyesuaian terhadap suku bunga deposito mereka di tengah stagnansi suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Menurut data yang dirilis oleh BI, suku bunga simpanan berjangka telah mengalami penurunan pada beberapa tenor, sementara Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) melihat kenaikan terbatas.
Direktur Distribution & Institutional Funding BTN, Jasmin, mengakui bahwa mereka telah menurunkan bunga deposito hingga 25-75 bps untuk mengikuti tren pasar. Sementara itu, Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menyatakan bahwa BCA akan terus memantau perkembangan suku bunga BI dan dinamika makroekonomi dalam menentukan kebijakan suku bunga.
Berikut adalah kondisi suku bunga deposito di beberapa bank besar:
1. BCA: Kisaran bunga deposito rupiah BCA berkisar antara 2 persen hingga 3,15 persen per 1 Maret 2024.
2. Bank Mandiri: Suku bunga deposito rupiah Bank Mandiri tidak mengalami perubahan sejak November 2022, dengan suku bunga terendah 2,25 persen untuk tenor 1 bulan dan tertinggi 2,5 persen untuk tenor 12 bulan.
3. BNI: Suku bunga deposito rupiah terendah BNI berada pada level 2,25 persen untuk tenor 3 bulan, sementara suku bunga tertinggi adalah 3 persen untuk tenor 12 bulan.
4. BRI: Suku bunga deposito rupiah terendah di BRI adalah 3 persen untuk tenor 6 bulan, sementara suku bunga tertinggi mencapai 4 persen untuk simpanan di atas Rp100 juta dengan tenor 3 bulan.
Penyesuaian suku bunga deposito ini dilakukan dalam upaya menyikapi perubahan pasar dan membantu nasabah memperoleh keuntungan yang lebih baik dari investasi mereka.
BPRNews.id - Bank DKI telah menyiapkan berbagai program dan infrastruktur untuk mendukung masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2024. Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan uang tunai untuk ditukar serta infrastruktur dan layanan pendukung seperti kantor cabang, jaringan ATM, dan layanan kas keliling.
"Arahannya dari Bank Indonesia, langkah ini diharapkan dapat membantu nasabah Bank DKI dalam memenuhi berbagai kebutuhan selama periode bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2024," ujar Arie dalam keterangannya pada Minggu (24/3).
Direktur Teknologi dan Operasional sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono, menambahkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rupiah dan layanan penukaran uang, pihaknya menyediakan 15 kantor cabang Bank DKI dan layanan kas keliling. Langkah ini juga sejalan dengan program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) Bank Indonesia 2024.
"Program SERAMBI Bank Indonesia 2024 ini diselenggarakan guna memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat akan uang Rupiah pada momen menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2024,” kata Amirul.
Bank Indonesia telah menyiapkan Uang Layak Edar (ULE) dengan proyeksi sebesar Rp 197,6 triliun melalui 449 titik layanan kas keliling dan 4.264 titik layanan penukaran perbankan mulai 15 Maret hingga 5 April 2024. Salah satunya melalui kantor cabang Bank DKI.
"Nasabah Bank DKI dapat memperoleh layanan penukaran uang pada 15 Kantor Cabang Bank DKI mulai tanggal 1 hingga 5 April 2024, sepanjang jam layanan pukul 08.00-15.00 WIB," tambah Amirul.
Lokasi penukaran uang tersebut meliputi beberapa cabang seperti Cabang Balai Kota, Cabang Juanda, Cabang Walikota Jakarta Pusat, hingga Cabang Permata Hijau dan Cabang Syariah Pondok Indah.
Bank DKI juga akan membuka layanan Kas Keliling di Hall Badminton Gelora Bung Karno (Istora) dari tanggal 28 hingga 31 Maret 2024 pukul 08.00 WIB hingga selesai, sebagai bagian dari upaya mereka dalam mendukung kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan langkah strategis guna meningkatkan kinerja Bursa Karbon Indonesia yang baru-baru ini diluncurkan. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia, Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK, Lufaldy Ernanda, mengungkapkan rencana besar yang sedang dipersiapkan.
"Kami menyadari bahwa masih banyak pembenahan yang harus dilakukan untuk menjalankan bursa karbon di Indonesia," ungkap Lufaldy.
Lebih lanjut, Lufaldy menjelaskan bahwa pihaknya baru saja melakukan rapat Komite Pengarah (Komrah) yang akan menghasilkan kebijakan strategis untuk bursa karbon di Tanah Air. "Beberapa waktu lalu, kami melakukan review tingkat tinggi melalui rapat Komrah. Di sana, akan diambil keputusan-keputusan strategis yang tentunya akan berdampak signifikan," jelasnya.
Bukan hanya itu, OJK juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengembangkan bursa karbon dalam negeri. Evaluasi terus dilakukan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. "Kami menyadari pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengembangkan bursa karbon ini. Evaluasi dan peningkatan terus kami lakukan," tambahnya.
Sebagai informasi, Indonesia memulai perdagangan kredit karbon melalui peluncuran Bursa Karbon Indonesia pada 26 September 2023. Inisiatif ini menjadi langkah bersejarah bagi Indonesia dalam mendukung upaya global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan hutan hujan terbesar ketiga di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam mengurangi emisi. Presiden Joko Widodo sendiri meresmikan peluncuran perdagangan bursa karbon ini, menegaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.
Dengan izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon yang telah diberikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh OJK, diharapkan langkah-langkah strategis yang sedang dipersiapkan akan membawa dampak positif dalam memperbaiki dan meramaikan perdagangan bursa karbon di Indonesia.