BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi Sumatra Utara (Sumut) terus mengembangkan akses keuangan inklusif syariah hingga ke pondok pesantren (ponpes). Ponpes Ibaddurrahman di Stabat, Kabupaten Langkat menjadi tuan rumah pelaksanaan acara EPIKS (Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah) yang diadakan oleh OJK bersama TPAKD (tim percepatan akses keuangan daerah) Langkat beberapa waktu lalu.
Menurut Yovvi Sukandar, Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Sumut, penyelenggaraan EPIKS bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di lingkungan ponpes. Ia menyatakan bahwa ekosistem keuangan di ponpes memiliki potensi besar untuk dikembangkan, bahkan bisa menjadi bank wakaf.
"Ekosistem keuangan syariah ponpes dapat ditingkatkan dari level koperasi hingga menjadi LKM yang berpotensi untuk didorong menjadi bank wakaf mikro seperti yang pernah dilakukan pada ponpes lain," ungkap Yovvi dalam keterangan resmi pada Minggu (24/3/2024).
Program EPIKS merupakan bagian dari program TPAKD 2024 yang ditetapkan oleh TPAKD Sumut, dengan TPAKD Langkat sebagai salah satu kabupaten yang mengimplementasikan program tersebut.
Selain meningkatkan literasi keuangan syariah, penyelenggaraan EPIKS juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang luas tentang akses keuangan syariah kepada lingkungan ponpes. Hal ini dilakukan karena ponpes tersebut terbukti produktif dalam menghasilkan ilmu pengetahuan agama dan produk UMKM yang berpotensi dalam mendorong perekonomian Pondok.
Acara EPIKS di Ponpes Ibaddurrahman Stabat pada Jumat (22/3/2024) dihadiri oleh 350 santri, pengurus ponpes, dan pelaku UMKM di sekitar ponpes. Acara tersebut dibuka oleh PJ Bupati Langkat Faisal Hasrimy dan berisi berbagai kegiatan mulai dari edukasi, business matching, pembukaan rekening simpanan pelajar, hingga penyerahan Electronic Data Capture (EDC) kepada ponpes sebagai Smart Agen Bank Syariah Indonesia (BSI) oleh perwakilan BSI.
"Perlengkapan Agen Laku Pandai Smart Agen BSI itu nantinya akan membantu sistem pembayaran dan transaksi keuangan di Ponpes Ibaddurrahman. Harapannya tingkat inklusi keuangan dapat meningkat seiring dengan pemanfaatan Smart Agent BSI oleh lingkungan ponpes dan orang tua santri," ujar Yovvi.
Agenda bersama OJK Sumut, TPAKD Langkat, Bank Indonesia, dan Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di ponpes mendapat sambutan baik dari Ketua Yayasan Ponpes Ibaddurrahman, Ustad Mukhlis Siregar. Menurutnya, sistem ekonomi syariah telah terbukti tahan banting dan adil sejak zaman Rasulullah, dan prinsip-prinsip syariah menjamin kehalalan dan keadilan dalam sistem ekonomi.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyatukan langkah untuk menangani lonjakan bank bangkrut yang diprediksi akan mencapai 20 bank tahun 2024, angka yang melonjak drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, rata-rata terdapat 7 hingga 8 bank yang bangkrut setiap tahunnya di Indonesia. Namun, pada tahun ini, meskipun baru tiga bulan berjalan, sudah ada 7 bank yang menyatakan kebangkrutannya.
"Pinjol ilegal, yang terdaftar di OJK 101. Yang ilegal itu sekian banyaknya," kata Hudiyanto di El Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (25/3/2024).
Hudiyanto mengatakan, Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) OJK setiap hari pihaknya selalu melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal.
Akan tetapi, setiap hari juga ada saja aplikasi baru yang dibuat oleh penyedia aplikasinya.
"Setiap hari ada saja, walaupun setiap hari kita tutup dan kita kejar. Kita serius berperang melawan mereka," tegas Hudiyanto.
Selain pinjol ilegal, OJK juga sudah melakukan pemberantasan terhadap entitas investasi ilegal alias investasi bodong.
Berdasarkan data yang dihimpun OJK, nilai total kerugian masyarakat akibat investasi bodong cukup fantastis, yakni mencapai lebih dari Rp 139 triliun.
"Nilai total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 mencapai Rp 139,674 triliun," kata Hudiyanto.
Hudiyanto menjelaskan, Satgas PASTI OJK setiap harinya selalu menerima laporan dari korban yang terkena jerat investasi bodong.
Laporan-laporan ini sudah ditindaklanjuti Satgas PASTI, di mana OJK dan 15 lembaga lainnya termasuk kepolisian segera melakukan pengejaran dan penegakkan hukum terhadap para pelakunya.
Hasilnya, hingga awal 2024 sudah ada sebanyak 1.218 entitas investasi bodong yang diblokir.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berhasil memblokir ribuan entitas pinjaman online ilegal hingga awal tahun 2024. Namun, upaya pemberantasan pinjol ilegal ini masih terus berhadapan dengan tantangan baru, di mana para pemilik jasa terus menciptakan aplikasi baru.
Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK, Hudiyanto, menyatakan bahwa hingga saat ini hanya ada sebanyak 101 aplikasi pinjaman online yang resmi diawasi oleh OJK. Jumlah pinjol legal ini jauh tertinggal dibandingkan dengan jumlah pinjol ilegal yang telah berhasil diberantas sejak 2017 hingga awal tahun 2024, mencapai angka 6.991 entitas.
"Pinjol ilegal yang terdaftar di OJK hanya sebanyak 101. Jumlah ilegalnya sekian banyak," ujar Hudiyanto di El Hotel Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (25/3/2024).
Hudiyanto menjelaskan bahwa Satgas PASTI OJK secara rutin melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal setiap harinya. Namun, kendati upaya keras dilakukan, masih saja muncul aplikasi baru yang dibuat oleh penyedia jasa.
"Setiap hari ada saja, meskipun setiap hari kami menutup dan mengejar. Kami sangat serius dalam memerangi mereka," tegas Hudiyanto.
Selain melakukan pemberantasan terhadap pinjol ilegal, OJK juga telah mengambil tindakan serupa terhadap entitas investasi ilegal atau yang dikenal sebagai investasi bodong. Menurut data yang dihimpun OJK, nilai total kerugian masyarakat akibat investasi bodong mencapai lebih dari Rp 139 triliun.
"Nilai total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2017 hingga tahun 2023 mencapai Rp 139,674 triliun," papar Hudiyanto.
Hudiyanto menegaskan bahwa Satgas PASTI OJK setiap harinya menerima laporan dari korban yang terkena jerat investasi bodong. Laporan-laporan ini kemudian ditindaklanjuti, di mana OJK dan 15 lembaga lainnya, termasuk kepolisian, melakukan pengejaran dan penegakkan hukum terhadap para pelaku. Hingga awal tahun 2024, sudah ada sebanyak 1.218 entitas investasi bodong yang berhasil diblokir.
BPRNews.id - Walikota Bukittinggi, H. Erman Safar, bersama dengan BPRS Jam Gadang, meraih penghargaan tingkat nasional di TOP BUMD Awards 2024. Empat penghargaan bergengsi berhasil diraih oleh BPRS Jam Gadang Bukittinggi dalam acara yang diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 20 Maret 2024.
Penghargaan yang diraih meliputi BPRS Jam Gadang sebagai penerima "TOP BUMD Golden" Trophy 2024 dengan predikat bintang 5 selama 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, Walikota Bukittinggi, H. Erman Safar, dinobatkan sebagai "TOP Pembina BUMD" 2024. PT. BPRS Jam Gadang meraih penghargaan "TOP BUMD Award" 2024 kategori BPRS Bintang 5, sementara Direktur Utama BPRS, Feri Irawan, meraih gelar "TOP CEO BUMD" 2024.
Walikota Erman Safar menyatakan bahwa prestasi tersebut merupakan bukti nyata dari upaya pemerintah dalam memberikan bantuan modal kepada masyarakat secara maksimal. Program Tabungan Utsman menjadi salah satu inisiatif yang digunakan untuk meningkatkan permodalan dan memberikan keringanan pembiayaan secara syariah.
"BUMD harus berperan aktif dalam membantu pemerintah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Melalui kolaborasi yang kuat, BPRS Jam Gadang telah berkembang pesat dan meraih penghargaan bintang lima selama tiga tahun berturut-turut, menjadikannya sebagai contoh bagi BUMD lain di Indonesia," ungkap Walikota Erman.
Sementara itu, Komisaris Utama BPRS Jam Gadang, Rismal Hadi, mengungkapkan bahwa program pembiayaan syariah Tabungan Utsman telah dimanfaatkan oleh lebih dari 3500 warga sejak diluncurkan pada tahun 2022, dengan total permodalan yang disalurkan mencapai sekitar Rp 30 miliar.
Direktur Utama PT BPR Syariah Jam Gadang, Feri Irawan, menjelaskan bahwa penganugerahan TOP BUMD Award bintang lima kepada BPRS Jam Gadang didasarkan pada pencapaian kinerja yang baik, kepemimpinan dan manajemen yang efektif, serta inovasi berkelanjutan yang didukung oleh teknologi informasi.
“BPRS Jam Gadang memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan ekonomi lokal dan layak dijadikan teladan bagi BUMD lainnya," tambahnya.
BPRNews.id - Bupati Rokan Hulu (Rohul), Sukiman, memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Rohul untuk tahun buku 2023. Rapat tersebut digelar di ruang rapat Kantor Bupati Rohul pada Jumat (22/03/2024), dengan dihadiri oleh Asisten Setdakab Rohul, Dewan Pengawas BPR Rohul Dr. Sudarno Spd MM, Direktur Umum Perumda BPR Rohul Anggi Firmansyah ST MM, dan Direktur Operasional Imran Gustin SE.
Sukiman memberikan apresiasi atas kemajuan yang dicapai oleh Direktur Perumda BPR Rohul di bawah kepemimpinan Anggi Firmansyah. Dia menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Dewan Pengawas dan Direktur Perumda BPR Rohul atas kontribusinya dalam kemajuan BPR Rohul.
"Mempelajari perkembangan sejak sebelum tahun 2020 hingga saat ini di bawah kepemimpinan pengurus yang ada, pengembangannya sangat baik. Dulu kami mengalami kerugian terus-menerus, namun sekarang pendapatan terus meningkat. Untuk tahun 2024, kami menargetkan laba sebesar Rp3 miliar, dan saat ini sudah mencapai Rp1,9 miliar," ungkap Sukiman.
Sementara itu, Dewan Pengawas Perumda BPR Rohul, Sudarno, menyatakan bahwa BPR selalu berhasil meraih laba dan tidak pernah mengalami kerugian. Dia menyebutkan bahwa laba yang diraih pada tahun 2021 sebesar Rp800 jutaan, tahun 2022 sebesar Rp1,3 miliar, dan tahun 2023 sebesar Rp900 jutaan. Tahun 2024, mereka menargetkan laba mencapai Rp3 miliar.
"Saat ini, kita masih terbatas oleh modal dari daerah yang dibatasi oleh OJK. Namun, kita berencana untuk meningkatkan modal hingga mencapai Rp50 miliar. Dengan modal tersebut, kita akan membuka cabang-cabang di seluruh wilayah Rohul, yang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal," jelas Sudarno.
BPR Rohul menjadi sorotan bagi bank-bank di luar Riau karena potensi yang luar biasa. Potensi kebun sawit yang belum tergarap dan dana dari petani sawit menjadi daya tarik bagi mereka.
"Persaingan perbankan di Rohul cukup bagus. Kami tidak hanya ingin mengalahkan perbankan lain, namun ingin bersaing dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi daerah," tambah Sudarno.