Bprnews.id - Dua bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), berhasil mencatatkan rekor laba tertinggi di industri perbankan Tanah Air. Total laba bersih dari kedua bank tersebut saja sudah mencapai Rp 115,5 triliun. Aset keduanya juga mengesankan, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp 4.139 triliun. Bank Mandiri memiliki aset sebesar Rp 2.174,2 triliun, sementara Bank BRI memiliki aset sebesar Rp 1.965 triliun pada tahun 2023.

"Kami bangga dan optimis, Bank Mandiri dan BRI mampu tumbuh dan memberi kontribusi yang positif untuk Indonesia," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Karena capaian ini, saham Bank Mandiri (BMRI) dan BRI (BBRI) menjadi sasaran empuk bagi investor asing maupun lokal. Harga saham BMRI sempat menyentuh Rp 7.200 per saham, sedangkan harga saham BBRI mencapai Rp 5.975 per saham pada Senin (12/2/2024), mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Kapitalisasi pasar kedua bank BUMN ini mencapai Rp 1.577,56 triliun, yang otomatis masuk dalam top 10 bank terbesar se-Asia. Kedua bank ini juga langganan penyumbang dividen BUMN terbesar di Indonesia, dengan total dividen ke negara mencapai Rp 36,07 triliun tahun lalu.

"Dari berbagai tantangan yang ada di awal tahun 2024, kondisi ekonomi Indonesia masih memiliki potensi yang besar," tambah Kartika.

Bprnews.id - PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS) atau IBK Bank mencatat kinerja yang mengesankan sepanjang tahun 2023. Laba bersih IBK Bank mencapai Rp187 miliar, mencatat lonjakan sebesar 80 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp103 miliar.

"Dalam seiring dengan perekonomian Indonesia yang terus pulih, Perseroan berhasil mencatatkan performa positif," kata Direktur IBK Bank, Lee Dae Sung dalam Konferensi Pers, Selasa, 13 Februari 2024.

Selama tahun 2023, IBK Bank juga berhasil meningkatkan penyaluran kredit sebesar 16,5 persen yoy menjadi Rp9,4 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,1 triliun.

Pertumbuhan kredit tersebut tetap didukung oleh rasio Non Performing Loan (NPL Gross) yang tetap terjaga di angka 1,48 persen dan NPL Nett 0,95 persen, jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan regulator sebesar 5 persen.

Sementara itu, aset IBK Bank melonjak di tahun 2023 mencapai Rp19,4 triliun atau tumbuh tiga kali lipat sejak perseroan pertama kali berdiri pada tahun 2019.

Dari sisi liabilitas, Dana Pihak Ketiga (DPK) IBK Bank juga mengalami peningkatan sebesar 6,13 persen menjadi Rp8,9 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,4 triliun.

Lee Dae Sung menambahkan bahwa prestasi dan pertumbuhan ini didorong oleh strategi manajemen yang efektif dan kebijakan yang tepat dalam menghadapi dinamika pasar.

"Perseroan berhasil mempertahankan daya saingnya dan meraih pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam menghadapi berbagai tantangan ke depannya, Perseroan akan terus mengedepankan fundamental yang solid untuk menghadapi perekonomian di tahun 2024," tambahnya.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan nasabah dalam bertransaksi, IBK Bank juga telah meluncurkan berbagai sistem dan layanan digital seperti pengembangan sistem pemeringkat kredit dan analisis kredit, top up e-wallet (OVO, Gopay, Link Aja, Shopee, & Dana), bulk transfer, dan pembukaan L/C online.

Bprnews.id - Bank Raya, bank digital yang merupakan bagian dari BRI Group, tengah berupaya memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan penjualan komunitas pelaku usaha kuliner di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menyediakan bantuan prasarana untuk menghadapi tantangan musim hujan.

"Dengan Community Branch Bank Raya, kami menyalurkan bantuan prasarana agar komunitas pelaku usaha dapat menjalankan usaha dengan baik, tanpa menurunkan antusiasme para pengunjung untuk berkuliner," ujar Direktur Utama Bank Raya, Ida Bagus Ketut Subagia.

Subagia menyoroti tantangan yang sering dihadapi oleh komunitas pelaku usaha kuliner, terutama terkait prasarana yang kurang memadai saat musim hujan. Kondisi ini sering kali menyebabkan penurunan tingkat penjualan meskipun lokasi usaha mereka strategis.

Bank Raya telah memberikan bantuan prasarana untuk beberapa komunitas pelaku usaha kuliner, antara lain Komunitas Pedagang Kuliner Alun-alun Kota Batu Malang, Komunitas Kuliner Keprabon Surakarta, dan Komunitas Pujasera Hayam Wuruk Pleburan Semarang.

Selain dukungan prasarana, Bank Raya juga aktif mengedukasi para pelaku usaha untuk menggunakan fitur transaksi non-tunai, seperti QRIS, agar lebih praktis. Fitur QRIS pada aplikasi Bank Raya terintegrasi dengan fitur Saku Raya dan Saku Bujet yang memudahkan pengelolaan keuangan dan transaksi harian nasabah.

Selanjutnya, Bank Raya juga menggencarkan penggunaan fitur Saku Bisnis untuk para pelaku usaha, yang mencakup menu mass transfer untuk memfasilitasi transaksi sekaligus ke sepuluh rekening tujuan secara real-time.

"Digitalisasi pelaku usaha telah terbukti menjadi jawaban untuk mengakselerasi perekonomian bangsa. Oleh karena itu, Bank Raya aktif merangkul berbagai komunitas pelaku usaha agar semakin banyak yang dapat menikmati kemudahan dari bank digital untuk pertumbuhan bisnis yang lebih baik," tambah Subagia.

Bprnews.id - Ketua OJK Solo, Eko Yunianto, memberikan peringatan kepada para pemilik, komisaris, dan jajaran direksi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Solo Raya untuk berhati-hati dalam mengelola bank tersebut. Peringatan ini disampaikan setelah BPR Usaha Madani Karya Mulia (BPR UMKM) Solo dilikuidasi dan dicabut izinnya oleh OJK karena terjadi kasus fraud dengan jumlah penyimpangan diperkirakan mencapai hampir Rp 8 miliar.

"Jika tidak profesional, tidak sesuai tata kelola, dan tidak mengedepankan prinsip kehatihatian, maka bisa saja dilikuidasi dan dicabut izinnya seperti yang baru saja dialami BPR UMKM Solo," kata Eko dalam siaran pers, Senin (12/2/2024).

Eko menjelaskan bahwa ada metode untuk menilai tingkat kesehatan bank secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan 5 aspek, yaitu Metode CAMELS: capital (modal), asset (kualitas aset), management (manajemen), earning (rentabilitas), liquidity (likuiditas), dan sensitivity of market (sensitivitas pasar).

Menurut Eko, masing-masing aspek tersebut memiliki skor yang berbeda-beda, dan jika diakumulasikan menjadi 100. Semakin tinggi skornya, menunjukkan bahwa bank atau BPR itu dalam kondisi baik atau sehat.

Lebih lanjut, Eko mengungkapkan bahwa selain metode CAMELS, ada juga metode lain untuk menilai kesehatan perbankan atau BPR, yaitu metode RGEC. Metode RGEC terfokus pada penilaian self-assessment yang menekankan manajemen risiko, pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), dan rasio keuangan yang mengukur kondisi suatu bank.

"Dengan melaksanakan metode tersebut, dijamin bank atau BPR dapat tumbuh dan berkembang secara sehat," tambah Eko.

Bprnews.id - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi cabang Cicurug mengumumkan langkah ekspansi mereka di sektor konsumtif dengan menawarkan program Kredit Masyarakat Berpenghasilan Tetap (Mantap) kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer. Program ini menjanjikan kemudahan persyaratan bagi para peminjam.

Kepala Cabang Perumda BPR Cicurug, Yayah Nurasiah, menegaskan kesiapannya dalam memberikan pembiayaan kepada PPPK dan tenaga honorer. Produk unggulan mereka, Kredit Mantap, ditujukan khusus untuk pegawai tetap, termasuk ASN, PPPK, karyawan, pegawai desa, dan honorer.

"Dalam mendukung PPPK, kami dapat memberikan pembiayaan hingga Rp 150 juta, dengan jangka waktu 8 tahun. Sedangkan untuk tenaga honorer, pengajuan akan dinilai berdasarkan kontrak dan besaran gaji," ungkapnya kepada sukabumiupdate.com pada Senin (12/2/2024).

Yayah menjelaskan bahwa persyaratan untuk mengajukan kredit ini sangatlah mudah. Calon peminjam hanya perlu datang ke kantor cabang Cicurug dengan membawa Surat Keputusan (SK), slip gaji, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta melalui proses pengecekan BI Checking.

"Bagi tenaga honorer, persyaratan yang dibutuhkan adalah SK, buku tahapan, ATM, dan rekomendasi dari lembaga sekolah. Itu saja yang diperlukan," tambahnya.

Untuk tenaga honorer, Yayah menetapkan jangka waktu peminjaman selama satu tahun dengan potongan maksimum sekitar 60 persen dari gaji mereka.

"Kami juga telah melakukan sosialisasi terkait PPPK, dan rencananya akan melibatkan sosialisasi khusus untuk tenaga honorer," tandasnya.