Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan klarifikasi terkait tuduhan bahwa pihaknya terlibat dalam pendanaan pembagian sembako dan kegiatan bersama seorang calon legislatif (caleg) selama masa kampanye Pemilu 2024. Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan bahwa OJK merupakan lembaga negara yang independen dan netral.
"Kami menegaskan bahwa Kantor OJK Provinsi NTB tidak pernah mendanai pembagian sembako dan mengadakan kegiatan bersama calon legislatif manapun selama masa kampanye pemilu. OJK menjunjung tinggi independensi lembaga dan netralitas pegawai," jelas Rico dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Senin (12/2/2024).
Rico juga menegaskan bahwa hal yang sama berlaku untuk Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB, yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antar industri jasa keuangan tanpa memiliki afiliasi politik.
Dalam siaran pers tersebut, OJK NTB juga mengungkapkan kondisi industri perbankan di NTB yang tumbuh positif. Aset perbankan di NTB pada akhir 2023 tumbuh sebesar 15,89% (yoy) menjadi Rp75,47 triliun, serta pertumbuhan kredit sebesar 15,56% (yoy) menjadi Rp65,36 triliun, melebihi rata-rata nasional.
Selain itu, posisi dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 2,19% (yoy) menjadi Rp44,64 triliun, dan rasio kualitas kredit terjaga dengan rasio NPL 1,42%, yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional sebesar 2,35%.
Rico menekankan bahwa pimpinan dan pegawai Kantor OJK Provinsi NTB selalu patuh terhadap kode etik lembaga. Dia juga membantah adanya kebocoran data hasil pemeriksaan industri keuangan dari internal OJK, menjelaskan bahwa dokumen hasil pemeriksaan hanya diberikan kepada pengurus industri keuangan dan pihak terkait untuk keperluan pembinaan dan evaluasi kinerja industri keuangan.
Bprnews.id - Puluhan mahasiswa melakukan demonstrasi di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin (12/2/2024) siang. Dalam aksinya, mereka mengeluarkan kritik keras terhadap OJK NTB, sambil melempar sayur busuk dan membawa sejumlah spanduk.
Para mahasiswa menuduh OJK NTB tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan saat aparat menghalangi mahasiswa masuk ke kantor OJK NTB.
Salah satu poin yang mereka tuntut adalah terkait dengan pembagian kupon sembako oleh salah satu calon anggota legislatif (caleg) yang menampilkan nama OJK NTB saat kampanye Pemilu 2024. Mahasiswa dari tiga organisasi, yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB, DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB, dan Himpunan Mahasiswa (HIMMAH) Nahdlatul Wathan, terlibat dalam aksi tersebut.
Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar, mengecam tindakan tersebut, menyebut bahwa OJK berubah menjadi "otoritas politik". Dia juga menyoroti dugaan penggunaan dana bansos berasal dari Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB untuk kepentingan kampanye caleg.
Di sisi lain, Ketua Pengurus Wilayah HIMMAH NW NTB, Lukman, menuding OJK NTB telah membocorkan data perbankan kepada pihak yang tidak berwenang, serta meminta OJK pusat untuk mencopot Kepala OJK NTB dan melakukan audit lebih lanjut terkait kinerja OJK NTB.
Namun, Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy, membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa OJK NTB tidak pernah membocorkan data perbankan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dalam mengakses data.
"Pimpinan dan segenap pegawai Kantor OJK Provinsi NTB selalu patuh terhadap kode etik lembaga," ujar Rico. Dia juga membantah keterlibatan OJK NTB dalam pembagian sembako bersama caleg DPR RI dari salah satu partai peserta pemilu.
Aksi mahasiswa ini menunjukkan adanya kekhawatiran dan ketidakpuasan terhadap netralitas lembaga keuangan dalam konteks politik, serta menyoroti pentingnya transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan pernyataan terkait kasus pembobolan brankas yang dilakukan oleh oknum karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. atau yang dikenal sebagai Bank Banten (BEKS). Kasus ini melibatkan dana sebesar Rp6,1 miliar. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, pihak OJK telah menerima laporan mengenai kejadian tersebut.
"Fraud internal ini terungkap sejak kuartal III/2022 melalui mekanisme internal control yang dijalankan oleh bank," ujar Dian dalam pernyataannya kepada Bisnis pada Selasa (13/2/2024).
Pihak bank telah melakukan investigasi internal terkait kasus ini dan telah mengambil langkah-langkah penegakan hukum dengan membawa kasus ini kepada aparat penegak hukum. Pelaku telah ditangkap, ditahan, dan ditetapkan sebagai tersangka.
"Dalam kasus ini, Bank Banten telah melakukan pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat kepada pelaku per awal Desember 2022," jelas Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami.
Meskipun demikian, Bank Banten telah menekankan bahwa kejadian ini tidak memengaruhi kegiatan bisnis, operasional, dan pelayanan perbankan mereka. Busthami memastikan bahwa seluruh simpanan nasabah di Bank Banten aman dan bahwa tidak ada nasabah yang dirugikan akibat kasus ini.
"Saat ini kinerja keuangan Bank Banten menunjukkan tren perbaikan, meskipun kasus ini memang berdampak finansial," tambahnya.
OJK sendiri melihat bahwa kasus ini menunjukkan bahwa bank telah memiliki mekanisme pengendalian internal dan strategi anti-fraud yang memadai. Bank Banten juga telah melakukan fungsi pembinaan disiplin pegawai dan upaya perbaikan secara konsisten.
Dengan demikian, meskipun kasus pembobolan brankas ini menjadi sorotan, Bank Banten tetap menegaskan bahwa simpanan nasabahnya tetap dalam kondisi aman dan bahwa tidak ada nasabah yang terdampak secara finansial.
Bprnews.id - Berdasarkan survei yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna layanan pinjaman online (pinjol) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, jumlah pengguna layanan ini mencapai 2,7 juta orang, atau setara dengan 1,5% dari total pengguna internet di Indonesia. Namun, dalam waktu hanya satu tahun, angka tersebut melonjak hingga tiga kali lipat menjadi 8,86 juta orang, yang merupakan 5,4% dari jumlah pengguna internet Indonesia.
Menurut Andri Tau, yang merupakan Marketing Communication dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, pertumbuhan yang pesat ini terjadi karena adanya kesenjangan dalam pemberian kredit di dalam negeri. Hal ini terkait dengan perbedaan antara kebutuhan akan pinjaman dan ketersediaan layanan keuangan yang ada.
"Dalam hal ini adalah perusahaan fintech. Kebutuhan akan pendanaan tentunya selalu besar karena credit gap di Indonesia nilainya sangatlah tinggi," ujar Andri.
Andri juga menekankan bahwa pertumbuhan pengguna yang signifikan ini didukung oleh langkah-langkah pengelolaan risiko yang diterapkan oleh penyedia pinjaman, terutama perusahaan fintech.
Selain itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) juga menyoroti pentingnya inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan dan mitigasi risiko guna melindungi konsumen, baik peminjam maupun penyedia dana.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah merilis data terkait layanan pinjol di Indonesia. Menurut Ketua OJK, Mahendra Siregar, nilai outstanding perusahaan P2P lending hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp 59,64 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 16% dari tahun sebelumnya.
Sementara itu, pembiayaan melalui sektor produktif, terutama UMKM, mencapai Rp 21 triliun, yang merupakan 36,07% dari total pembiayaan layanan peminjaman.
OJK juga mencatat bahwa pengelolaan risiko dalam industri ini semakin kuat, dengan tingkat kredit macet yang rendah, hanya sebesar 2,93% pada level TWP 90. Pada November lalu, outstanding pembiayaan mencapai Rp 59,83 triliun, tumbuh 18,06% dari tahun sebelumnya, sementara tingkat kredit macet dalam periode yang sama adalah 2,81%.
Bprnews.id - Pemain sinetron dan anggota DPR RI, Tommy Kurniawan, terus aktif membantu warga yang ingin mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bogor. Ia menunjukkan keprihatinannya terhadap kesejahteraan warga dengan terus mendorong pengembangan UMKM.
"Kami terus peduli pada warga Kabupaten Bogor dengan mengembangkan UMKM sebagai
program utama kami untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka melalui komunitas Sahabat Tommy Kurniawan," ujar Tommy Kurniawan saat berbincang pada Minggu (11/2/2024).
Menurutnya, melalui program ini, warga merasakan dampak positif dengan peningkatan skill dan kemampuan dalam menjalankan usaha mereka. "Banyak kemampuan warga dan usahanya terus berkembang hingga omset pendapatan warga terus bertambah, dan ini baik untuk kesejahteraan mereka," tambahnya.
Tommy Kurniawan juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh warga Kabupaten Bogor. "Bismillah, kita akan lanjutkan," ujarnya.
Apresiasi atas kegiatan yang digagas oleh Tommy Kurniawan juga datang dari warga di berbagai wilayah seperti Sukamadu, Jonggol, Rumpin, Gunung Sindur, dan Cisauk.
Dalam kesempatan ini, suami Lisya Nurrahmi ini berharap agar masyarakat terus memberikan dukungan dalam menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang belum selesai. "Kita belajar dan berkarya bersama-sama," tutup Tommy Kurniawan.