bprnews.id - BPR Artha Tanah Mas Semarang berupaya memenuhi kebutuhan nasabahnya terkait parenting melalui sebuah seminar bertema "Temani Anak Tumbuh dengan Kendali Diri dan Bebas Fomo", yang diadakan pada Sabtu (21/9/2024) di aula Yayasan Purna Danarta, Jl Veteran Semarang.
Seminar ini menghadirkan narasumber Dr. Elisabeth W. M. Indira, S.Psi., M.Pd., Psikolog, seorang Dosen Psikologi dari Soegijapranata Catholic University (SCU) Semarang. Acara ini diikuti oleh nasabah, perwakilan sekolah, serta para wirausaha. Hadir pula Gabriela Gati Wardani, Komisaris Utama BPR Artha Tanah Mas.
Direktur Utama BPR Artha Tanah Mas, Rina Sulistyo Utami, menjelaskan bahwa seminar ini bertujuan untuk memperluas wawasan peserta dalam mendidik anak. "Di era digital yang serba cepat dan dengan perkembangan media sosial yang pesat, pola pendidikan yang tepat diperlukan agar anak-anak tidak salah arah di masa depan," katanya saat acara berlangsung.
Ia menambahkan bahwa BPR Artha Tanah Mas tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, tetapi juga berusaha memenuhi kebutuhan nasabah, salah satunya dalam pola asuh anak yang tepat. "Kami bekerja sama dengan SCU yang memiliki sumber daya untuk memberikan pendidikan yang relevan bagi nasabah, terutama dalam mendidik anak di era sekarang," lanjutnya.
Selain itu, Rina menyoroti pentingnya kerja sama antara BPR dan sekolah-sekolah, sehingga para guru juga dapat memanfaatkan seminar ini dalam memberikan edukasi kepada siswa. "Contohnya, memberi pemahaman mengenai pentingnya menabung sejak dini," ujarnya.
Dalam pemaparannya, Dr. Elisabeth menekankan bahwa media sosial memiliki pengaruh kuat terhadap anak-anak dan remaja, yang sering kali memicu FOMO (Fear of Missing Out). "Anak-anak sering merasa cemas jika tidak mengikuti tren di media sosial," paparnya.
Ia menambahkan bahwa media sosial hanya menampilkan sisi yang tampak baik, tanpa memperlihatkan realita sepenuhnya. Oleh karena itu, anak-anak perlu diajari untuk memahami kondisi sebenarnya. "Komunikasi yang tepat dan pemilihan kata-kata yang sesuai dengan dunia anak-anak dan remaja sangat penting untuk mengatasi pengaruh negatif FOMO ini," jelasnya.
Sebagai penutup, ia menyarankan agar anak-anak diberi pemahaman bahwa tidak semua keinginan harus segera terpenuhi. "Intinya, ajarkan kepada anak-anak bahwa keinginan tak selalu harus dipenuhi saat itu juga," tutupnya.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap berbagai bentuk kejahatan keuangan digital yang terus meningkat. Kepala OJK Bengkulu, Ayu Laksmi Syntia Dewi, menjelaskan bahwa modus kejahatan yang sering digunakan oleh pelaku meliputi scam, card skimming, phishing, dan berbagai modus lainnya. Ia menegaskan, “Kejahatan-kejahatan ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi korban, sehingga kewaspadaan masyarakat sangat penting.”
Salah satu modus yang sering terjadi adalah scam, di mana pelaku penipuan menghubungi korban melalui media seperti chat atau telepon. "Pelaku biasanya berpura-pura menjadi perwakilan dari lembaga atau perusahaan terpercaya, untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi atau melakukan transaksi yang merugikan," ujar Ayu.
Selain itu, card skimming juga menjadi salah satu bentuk kejahatan yang patut diwaspadai. “Pelaku biasanya memasang perangkat pada mesin ATM untuk mencuri data kartu debit atau kredit secara ilegal,” jelas Ayu. Dengan perangkat ini, pelaku dapat menyalin informasi dari strip magnetis kartu, yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.
Kasus phishing juga semakin marak, di mana pelaku membuat situs web palsu yang tampak resmi untuk mengelabui korban. "Melalui situs web palsu ini, pelaku berusaha mendapatkan informasi sensitif seperti user ID, PIN, atau nomor kartu kredit," jelasnya.
Tidak kalah penting, ada modus carding, yaitu tindakan menggunakan data kartu kredit atau debit korban secara ilegal untuk berbelanja online. "Data ini biasanya diperoleh melalui card skimming atau phishing, dan digunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik kartu," tegas Ayu.
Ayu juga menekankan pentingnya berhati-hati dalam bertransaksi secara digital. "Pastikan untuk selalu menggunakan situs yang terpercaya dan hindari memberikan informasi pribadi atau finansial melalui saluran komunikasi yang tidak resmi," katanya. Ia menambahkan bahwa OJK akan terus mengawasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan ini.
Di tengah meningkatnya kasus kejahatan keuangan digital, OJK mengajak seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi mereka agar tidak menjadi korban penipuan yang semakin canggih.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan adanya pertumbuhan signifikan pada aset perusahaan penjaminan. Dalam data yang dipublikasikan pada 19 September 2024, OJK menyebutkan bahwa aset perusahaan penjaminan mencapai Rp 47,57 triliun per Juli 2024. "Angka ini meningkat 6,57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana nilai aset tercatat sebesar Rp 44,64 triliun," jelas OJK dalam keterangan tertulis, Minggu (22/9).
Selain itu, OJK juga mencatat peningkatan nilai imbal jasa penjaminan yang mencapai Rp 5,09 triliun pada Juli 2024. "Realisasi ini mengalami kenaikan 12,68% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 4,52 triliun," tambah OJK.
Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa OJK telah meluncurkan *Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028* pada 27 Agustus 2024. "Peta jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing industri penjaminan, serta menjadi panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di industri ini," kata Ogi.
Ogi menjelaskan bahwa peta jalan tersebut memiliki visi untuk menciptakan industri penjaminan yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. "Ada tiga target utama dalam peta jalan ini," ungkapnya. "Pertama, memurnikan usaha penjaminan. Kedua, memastikan 90% portofolio perusahaan penjaminan diperuntukkan bagi UMKM dan koperasi. Ketiga, meningkatkan proporsi outstanding penjaminan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 3,5%," tandasnya.
BPRNews.id - Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bank KB Bukopin pada 20 September 2024, dengan tujuan memperkuat kerja sama terkait pembiayaan di Kota Pekanbaru. Penandatanganan ini juga dihadiri oleh Manajer Area Bank KB Bukopin, Ziko dan Adi.
"Kerja sama ini masih berada pada tahap MoU dan akan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS)," ujar Indra Pomi pada Minggu, 22 September 2024.
Bank KB Bukopin akan mendukung penyaluran subsidi BBM di Pekanbaru dengan mengeluarkan kartu kontrol yang akan memudahkan masyarakat dalam pembelian BBM bersubsidi. Kartu ini akan memastikan ketersediaan BBM bagi pemegang kartu yang memenuhi syarat.
Program serupa sudah berjalan di beberapa wilayah lain, termasuk Batam dan Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau. Kerja sama ini juga melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan fokus pada kendaraan pribadi yang berhak menerima subsidi BBM.
BPRNews.id - OJK Tasikmalaya terus aktif mengedukasi masyarakat mengenai inklusi keuangan di wilayah Priangan Timur, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Kepala OJK Tasikmalaya, Melati Usman, menekankan bahwa ekonomi syariah di Priangan Timur memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian daerah, sehingga perlu didukung penuh.
"Selama ini, kami tidak hanya melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan, tetapi juga berperan dalam pengembangan ekonomi, baik konvensional maupun syariah," jelas Melati di Kabupaten Garut. Dia menambahkan bahwa OJK Tasikmalaya siap berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di wilayah kerjanya.
Salah satu inisiatif yang sedang dikembangkan adalah program ekosistem Pondok Pesantren inklusif keuangan syariah di Kabupaten Ciamis. Menurut Melati, pengembangan ekonomi syariah telah menjadi fokus sejak lama demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Hingga semester 1 tahun 2024, penyaluran pembiayaan syariah di Priangan Timur mencapai Rp3,9 triliun, dengan pertumbuhan 15,03 persen. Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp2,7 triliun, tumbuh 18,07 persen, dan total aset perbankan syariah sebesar Rp3,7 triliun," ungkapnya.
Pembiayaan syariah di Priangan Timur mencakup berbagai sektor, terutama sektor pemilikan peralatan rumah tangga sebesar Rp1,6 triliun, pemilikan rumah tinggal Rp396 miliar, jasa Rp116 miliar, konstruksi Rp84 miliar, perdagangan Rp42 miliar, dan sektor lainnya Rp83 miliar.
Melati menambahkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah, baik bank umum syariah maupun BPRS, di Priangan Timur cukup menggembirakan, ditandai dengan peningkatan aset dan penyaluran pembiayaan.