BPRNews.id - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur telah sepakat untuk meningkatkan keamanan di bidang perbankan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup beberapa aspek penting, seperti pertukaran data, penggunaan produk dan layanan perbankan, serta kerja sama hukum. Dalam pernyataannya, Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, menekankan bahwa langkah ini bertujuan memperluas jangkauan bisnis serta memberikan layanan keuangan terbaik bagi anggota Polda.
Selain itu, Bank Jatim menawarkan berbagai produk perbankan seperti rekening giro, tabungan, dan penyaluran gaji untuk mempermudah pengelolaan keuangan di lingkungan Polda Jatim. Tidak hanya itu, Busrul juga menegaskan bahwa kemitraan ini mendukung pengelolaan APBN, hibah, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkup Polda Jatim.
Kapolda Jatim, Imam Sugianto, menyambut baik kerja sama ini dan menilai bahwa hal tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum. Ia juga mengapresiasi Bank Jatim atas kontribusinya terhadap UMKM melalui pendanaan dan pelatihan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. "Kerja sama ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya.
BPRNews.id - Penjabat (Pj) Bupati Temanggung, Hary Agung Prabowo, mendorong seluruh jajaran pegawai PT BPR BKK Temanggung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan nasabah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan pentingnya peran BPR BKK sebagai salah satu lembaga perbankan milik Pemkab Temanggung dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang menjadi prioritas utama.
Hary Agung Prabowo menekankan agar Sembilan Kode Etik Komitmen Bersama yang telah diikrarkan oleh PT BPR BKK Temanggung tidak hanya menjadi sekadar seremonial, tetapi sebagai pedoman dalam memotivasi diri dan menciptakan inovasi baru. “Bukan hanya sebagai ucapan saja, tetapi sebagai refleksi diri untuk melakukan motivasi dan inovasi bagi semua untuk bisa bergerak bersama dalam rangka membangun BKK Temanggung lebih baik lagi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa di tengah era globalisasi, persaingan semakin tajam, dan masyarakat semakin mudah mengakses informasi. Oleh karena itu, inovasi serta motivasi menjadi kunci bagi PT BPR BKK Temanggung untuk tetap relevan dan melayani kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Melihat kondisi perkembangan saat ini, kita memang dituntut untuk berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah, karena kini semakin banyak masyarakat yang mulai menyadari pentingnya menyimpan uang secara aman dan menguntungkan," tambahnya.
Dalam penutupannya, Pj. Bupati mengajak seluruh jajaran PT BPR BKK Temanggung untuk terus berinovasi dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan dan memprioritaskan kepuasan nasabah, sehingga BPR BKK dapat terus tumbuh dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi di Temanggung.
BPRNews.id - PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) resmi mengungkapkan strategi pemisahan unit usaha syariah mereka, CIMB Niaga Syariah, melalui rencana spin off dengan mendirikan perusahaan baru. Keputusan ini sejalan dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan bank memisahkan unit usaha syariah jika asetnya telah melebihi Rp50 triliun. Hingga 30 Juni 2024, CIMB Niaga Syariah mencatatkan aset sebesar Rp64,83 triliun.
Direktur Compliance, Corporate Affairs, & Legal CIMB Niaga, Fransiska Oei, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mematuhi ketentuan OJK, dengan rencana spin off yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. "Kita spin off 2025. Kita bikin perusahaan baru, kita tidak akuisisi. Kondisi modalnya pun harus mencukupi," ujarnya pada acara Kejar Mimpi Goes to School, Senin (21/10/2024).
Persiapan infrastruktur yang matang menjadi prioritas CIMB Niaga Syariah menjelang spin off tersebut. Pandji P. Djajanegara, Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, menegaskan bahwa layanan kepada nasabah akan tetap dipertahankan pada kualitas yang sama, baik sebelum maupun sesudah pemisahan. "Yang paling penting adalah agar layanan terhadap nasabah akan sama baiknya, baik sebelum dan sesudah spin off," jelasnya.
Pandji juga optimis terhadap prospek bisnis syariah di masa depan, mengingat tingkat inklusivitas masyarakat terhadap perbankan syariah yang masih rendah. Ini membuka peluang besar untuk menarik lebih banyak nasabah baru ke layanan syariah. Selain itu, ia menekankan bahwa produk syariah memberikan nilai tambah (added value) yang signifikan bagi masyarakat dibandingkan produk perbankan konvensional.
Regulasi OJK, melalui POJK No. 12 Tahun 2023, mewajibkan spin off bagi Unit Usaha Syariah (UUS) yang asetnya mencapai 50% dari total aset Bank Umum Konvensional (BUK) induknya atau jika aset UUS mencapai Rp50 triliun. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa bank yang memenuhi kriteria tersebut diberikan waktu maksimal dua tahun untuk mengajukan izin spin off. "Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya dan telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Otoritas dan lembaga terkait, termasuk kepada OJK," ungkap Dian.
Dengan langkah strategis ini, CIMB Niaga Syariah diharapkan dapat memanfaatkan momentum spin off untuk memperkuat posisi di industri perbankan syariah dan terus memberikan layanan unggulan kepada nasabahnya.
BPRNews.id - BPR Surya Artha Utama (SAU), bank milik Pemerintah Kota Surabaya, terus menunjukkan performa yang impresif, dengan fokus pada inovasi digital dan program payroll untuk mempercepat pertumbuhan. Dalam sebuah wawancara di Gedung Dewan Yos Sudarso, Senin 21 Oktober 2024, Direktur Utama BPR SAU, Renny Wulandari, mengungkapkan pencapaian luar biasa perusahaan.
Menurut Renny, BPR SAU berhasil meningkatkan aset secara signifikan, dari modal awal sebesar Rp 30 miliar menjadi Rp 226 miliar. Pertumbuhan tersebut menunjukkan kemampuan BPR SAU dalam mengelola dana masyarakat, termasuk tabungan dan deposito. “Saat ini aset kita sudah mencapai Rp 226 miliar dari modal awal hanya Rp 30 miliar. Artinya, dari modal yang disetor oleh Pemkot, kita berhasil mengelola dana masyarakat berupa tabungan dan deposito, sehingga aset kami tumbuh hingga delapan kali lipat,” ujarnya.
Sejak bergabung pada tahun 2017, Renny menjelaskan bahwa pertumbuhan aset dan laba BPR SAU terus meningkat setiap tahun, dan perusahaan secara rutin menyetorkan dividen kepada Pemerintah Kota Surabaya. “Kami bersyukur, setiap tahun aset dan laba meningkat, dan tentunya ini menjadi salah satu kontribusi bagi Pemkot dalam bentuk dividen,” tambahnya.
Untuk lebih mempercepat laju pertumbuhan, BPR SAU fokus pada pengembangan inovasi, khususnya digitalisasi. Renny menjelaskan bahwa BPR SAU sedang mempersiapkan layanan ATM dan sistem payroll sebagai bagian dari rencana digitalisasi mereka. “Kami sedang dalam proses perizinan dengan OJK terkait digitalisasi, terutama layanan ATM. Selain itu, jika kami dipercaya untuk mengelola payroll di lingkungan Pemkot, tentunya akan sangat mendukung bisnis BPR,” jelas Renny.
Selain itu, BPR SAU juga berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM melalui program Puspita (Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh). Program ini memberikan plafon pinjaman hingga Rp 2,5 juta tanpa jaminan bagi pelaku UMKM ultramikro di Surabaya. “Kami berikan plafon Rp 2,5 juta per orang, namun kami membentuk kelompok beranggotakan tujuh orang untuk memastikan pengelolaan pinjaman berjalan lancar. Bunganya sangat ringan, hanya 3% per tahun, lebih rendah dari KUR pemerintah yang 6%,” ujar Renny.
Program lain yang ditawarkan oleh BPR SAU adalah KUMIS (Kredit Usaha Mikro Surabaya), dengan plafon pinjaman hingga Rp 5 juta dan bunga 5% per tahun. Diluncurkan pada tahun 2020, program ini telah membantu ribuan pelaku UMKM, terutama di masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19. “Total pembiayaan UMKM yang telah disalurkan mencapai Rp 98 miliar, dengan lebih dari 3.000 UMKM yang terbantu. Program ini menjadi salah satu upaya kami dalam mendukung pemulihan ekonomi Surabaya,” tambah Renny.
BPR SAU juga menawarkan bunga pinjaman yang bervariasi tergantung pada jangka waktu dan jenis pinjaman. Untuk pinjaman individu, suku bunga berkisar antara 9% hingga 12% per tahun. “Bunga pinjaman tergantung jangka waktunya. Jika jangka waktunya pendek, bunganya lebih rendah, sedangkan jika jangka waktunya panjang, bunganya bisa mencapai 12%,” tutup Renny.
Inovasi yang diterapkan oleh BPR SAU menunjukkan keseriusan dalam menghadapi tantangan masa depan, dengan tetap berkomitmen pada pemberdayaan UMKM dan pelaksanaan transformasi digital yang akan mendukung pertumbuhan lebih lanjut.
BPRNews.id - Dalam rangka merayakan Hari Inklusi Keuangan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas Koperasi dan UKM, didukung oleh dana keistimewaan, berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), akan menggelar acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) pada tanggal 23 Oktober 2024 di Royal Ambarukmo Yogyakarta Hotel.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, mengungkapkan bahwa tema yang diusung tahun ini adalah "Financetopia", gabungan dari kata "Finance" dan "Utopia". “Makna tema ini adalah suatu dunia atau komunitas keuangan yang nyaris sempurna,” jelas Siwi, sapaan akrabnya. Dengan tagline "Akses Keuangan Merata, UMKM Sejahtera," program SiBakul Financetopia diharapkan dapat menjadi peluang besar bagi UMKM di DIY untuk mendapatkan pendanaan dari berbagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
Siwi juga menambahkan bahwa acara ini akan menghadirkan lebih dari 500 UMKM dan 16 lembaga jasa keuangan, menjadikannya kesempatan luar biasa bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan bisnis. “Acara ini sangat potensial untuk membantu UMKM memperoleh akses pendanaan yang lebih baik,” tegasnya.
Kepala OJK DIY, Eko Yunianto, menekankan bahwa tagline "Akses Keuangan Merata, UMKM Sejahtera" sejalan dengan tema Bulan Inklusi Keuangan 2024. Acara ini diharapkan bisa memberikan informasi penting mengenai produk dan layanan keuangan yang tersedia bagi UMKM di DIY. "Dengan hadirnya lebih dari 500 UMKM dan 16 LJK, acara ini akan menjadi ajang yang luar biasa untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan bisnis," jelasnya.
Ibrahim, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, juga mendukung inisiatif ini. Menurutnya, penyediaan layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau bagi masyarakat adalah prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak penetapan Strategi Nasional Keuangan Inklusi pada tahun 2016, tingkat inklusi keuangan terus meningkat dengan kenaikan tiga poin persentase, yang mencakup akses, penggunaan, dan kualitas produk keuangan.
“Kegiatan SiBakul Financetopia memberikan kesempatan emas bagi masyarakat dan pelaku umkm bisa mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan di wilayah ini,” ujar Ibrahim. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung UMKM agar bisa tumbuh kuat dan berkelanjutan melalui kemudahan akses ke layanan keuangan formal.
Dengan penyelenggaraan SiBakul Financetopia, diharapkan inklusi keuangan di DIY terus meningkat, serta UMKM dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan, yang pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi pelaku usaha kecil dan mikro di wilayah tersebut.