BPRNews.id - Bank ICBC Indonesia, bagian dari ICBC Limited, mengumumkan pembukaan cabang relokasi terbaru di Surabaya, tepatnya di Jl. Mayjen HR. Muhammad No.1. Acara peresmian pada Selasa, 22 Oktober 2024, dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, serta otoritas regulator setempat.

Cabang baru ini dilengkapi dengan berbagai layanan perbankan modern, termasuk perbankan digital seperti online banking dan mobile banking, yang memungkinkan nasabah mengakses rekening mereka dengan mudah dan aman. Nasabah juga dapat menikmati kenyamanan layanan yang lebih efisien dan cepat, disertai dengan dukungan China Desk Customer Assistant yang fasih berbahasa Mandarin, khusus untuk melayani ekspatriat Tiongkok.

Presiden Direktur PT Bank ICBC Indonesia, Chen Yong, menegaskan bahwa pembukaan relokasi kantor cabang di Surabaya bukan hanya peningkatan layanan, tetapi merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan ICBC Indonesia. "Komitmen kami untuk terus berinovasi memberikan solusi terbaik dalam memberikan layanan keuangan dengan cakupan yang lebih luas, lebih komprehensif, dan lebih dekat dengan nasabah, masyarakat terutama pelaku bisnis, khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya," jelas Chen saat memberikan sambutannya.

Acara seremonial tersebut juga dihadiri oleh jajaran komisaris, direksi, serta para nasabah utama ICBC Indonesia, memperlihatkan bahwa pembukaan ini merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan perbankan ritel dan korporasi, serta memenuhi kebutuhan finansial lokal dengan standar internasional.

Dalam pidatonya, Chen menyoroti pentingnya cabang baru ini dalam mendukung perkembangan ekonomi lokal. "Surabaya adalah pusat ekonomi yang berkembang pesat, dinamis, penuh dengan potensi dan peluang. Oleh karena itu kami percaya bahwa keberadaan Kantor Cabang Surabaya yang baru ini akan menjadi kontributor signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal," tambahnya.

Pembukaan cabang Surabaya juga diharapkan dapat mendorong perekonomian regional. ICBC Indonesia menawarkan produk dan layanan yang mencakup pembiayaan usaha kecil menengah hingga korporasi multinasional, bertujuan untuk membantu memperkuat pertumbuhan bisnis di Surabaya.

Benny Sampirwanto, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, menyatakan bahwa kehadiran Bank ICBC di Surabaya tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berkualitas, tetapi juga mendorong kolaborasi internasional yang dapat memperkuat ekonomi lokal. "Kami berharap Bank ICBC dapat terus berkembang dan menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan pelaku usaha di Surabaya," ujar Benny, menegaskan harapan pemerintah terhadap peran ICBC dalam memacu pertumbuhan investasi dan ekonomi di kawasan tersebut.

Dengan relokasi ini, Bank ICBC Indonesia semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu bank internasional yang berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan ekonomi di Indonesia, khususnya di Surabaya.

BPRNews.id - Sebanyak 600 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Malang ditargetkan memiliki sertifikat halal pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya mendorong para pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi tersebut.

Menurut data yang dihimpun oleh JatimTIMES, saat ini ada sekitar 2.823 UMKM di Kota Malang yang sedang dalam proses meningkatkan komitmen terhadap sertifikasi halal produk mereka. Dari jumlah tersebut, 108 UMKM telah memulai proses sertifikasi. "Untuk tahun 2024, kami menargetkan 600 UMKM bersertifikat halal. Saat ini, baru sekitar 8 persen yang sudah bersertifikat halal," jelas Eko Sri Yuliadi, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

Eko menambahkan bahwa Pemkot Malang terus mengidentifikasi pelaku UMKM di wilayah tersebut karena pertumbuhan UMKM di Kota Malang terus meningkat dari waktu ke waktu. "Kita akan melakukan verifikasi dan identifikasi UMKM yang sudah bersertifikat halal," lanjutnya.

Selain itu, Eko menargetkan bahwa pada tahun 2026 seluruh UMKM di Kota Malang telah memiliki sertifikat halal, sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat. "Itu merupakan amanat undang-undang kepariwisataan, PP 21 2009 kalau gak salah terkait jaminan produk halal," tambah Baihaqi, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang.

Baihaqi juga menyebutkan bahwa sebenarnya pada 17 Oktober lalu, seluruh pelaku UMKM sudah seharusnya memiliki sertifikat halal. Namun, ia mengakui bahwa proses untuk mendapatkan sertifikasi halal memerlukan waktu, sehingga pemerintah terus mendorong pelaku UMKM untuk mengurusnya. "Tapi kan gak semudah itu sehingga pemerintah terus mendorong untuk mengurus sertifikasi halal karena itu jaminan produk bagi konsumen. Ini self declare dari Pemkot Malang," pungkasnya.

BPRNews.id - Calon Wali Kota Bandung, Haru Suandharu, berjanji akan memberikan pendampingan dan kemudahan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini diharapkan tidak hanya untuk membantu pengembangan usaha, tetapi juga mencegah para pelaku UMKM terjebak dalam jeratan Bank Emok.

Pernyataan ini disampaikan saat Haru mengunjungi rumah produksi Cilok Denok di Jalan Mekarsari, Kiaracondong, Kota Bandung. Ia ingin melihat langsung proses produksi salah satu UMKM unggulan Kota Bandung tersebut serta mendengarkan aspirasi dan keluhan dari para pelaku usaha.

Menurut Haru, pemilik Cilok Denok telah menjalankan bisnisnya selama 12 tahun dan tentu telah menghadapi berbagai tantangan. "Sudah 12 tahun sejak merintis usaha. Sempat krisis juga dan sekarang sedang pemulihan," ungkapnya.

Salah satu masukan yang diterima Haru dari kunjungan tersebut adalah pentingnya dukungan permodalan bagi UMKM. Bantuan modal sangat diharapkan oleh para pelaku usaha untuk membantu pengembangan usaha, termasuk sebagai modal awal bagi usaha baru. "Kalau yang dibutuhkan pendampingan dan permodalan. Dua itu," jelas Haru.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mempermudah pelaku UMKM jika terpilih sebagai Wali Kota Bandung. "Jadi nanti yang memang membutuhkan pelatihan dari awal, kami juga siapkan. Yang butuh pengurusan perijinan kami siapkan juga. Yang permodalan kami siapkan juga. Tergantung dia nanti mau yang mana. Kalau mau konvensional kan bisa ada yang KUR kan. Kalau misalnya mau yang syariah, bagi hasil ya silahkan," tambahnya.

Haru menekankan bahwa skema-skema tersebut penting untuk mencegah pelaku UMKM terjerat Bank Emok, seperti yang pernah dialami oleh pemilik Cilok Denok. "Ibu (pemilik Cilok Denok.red) sudah punya pengalaman ke bank emok. Makanya nggak mau lagi. Karena sudah pernah jadi korban. Wah lelah kata beliau. UMKM lain jangan sampai nunggu kapok dulu. Jangan," ujarnya.

Selain itu, program-program lain yang mendukung kemudahan bagi UMKM, seperti pengurusan perizinan dan NIB, juga akan dipercepat untuk membantu meningkatkan usaha para pelaku UMKM.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau generasi Z untuk meningkatkan literasi keuangan dan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan serta menghindari aktivitas keuangan ilegal. Viko Hadian, anggota Financial Advisor Community OJK, dalam sebuah acara di Jakarta pada Selasa, mengatakan bahwa edukasi keuangan penting agar generasi muda lebih memahami produk dan layanan jasa keuangan. 

"Generasi Z perlu memperkuat pemahaman tentang literasi keuangan, agar bisa melindungi diri dari penipuan berkedok investasi dan aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak di era digital," kata Viko.Ia menambahkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan keuangan, termasuk mengurangi utang, melestarikan kekayaan, berinvestasi, menjaga keamanan kekayaan, dan mengelola keuangan dengan baik. "Generasi Z perlu belajar menabung, berinvestasi, mengelola utang, dan merencanakan keuangan masa depan," jelasnya.

Viko juga menyoroti tiga fenomena negatif yang sering muncul di kalangan generasi Z saat menggunakan layanan keuangan digital, yaitu YOLO (you only live once), FOMO (fear of missing out), dan FOPO (fear of other people's opinion). 

"Generasi muda sering terbawa tren tanpa mempertimbangkan kebutuhan keuangan mereka sendiri. Jangan sampai uang yang dimiliki langsung habis untuk mengikuti gaya hidup," katanya.

Ia juga mengingatkan agar selalu memastikan bahwa layanan keuangan yang digunakan memiliki izin resmi dari otoritas seperti OJK, untuk menghindari jebakan layanan ilegal.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Interpol dalam upaya mengejar mantan CEO dan Co-Founder PT Investree Radika Jaya, Adrian Gunadi, yang diduga melarikan diri ke luar negeri setelah perusahaannya terlibat kasus dugaan penipuan.

 Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Mikro OJK, Edi Setijawan, mengungkapkan bahwa pihak berwenang saat ini masih dalam proses penyidikan terhadap Adrian. "Kami tengah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk mengusut kasus ini, termasuk juga mempersiapkan pasal pidana yang relevan," jelasnya dalam sebuah wawancara, Selasa (22/10/2024).

 Edi juga menyatakan bahwa jika berkas perkara sudah lengkap, OJK akan bekerja sama dengan Interpol untuk mengeluarkan red notice terhadap Adrian. "Ketika waktunya tiba, tentu kami akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Interpol," katanya.

 Kasus ini bermula setelah OJK mencabut izin usaha Investree karena adanya dugaan penipuan yang melibatkan perusahaan tersebut. Setelah pencabutan izin, Adrian Gunadi dilarang menjadi pihak utama atau pemegang saham di lembaga jasa keuangan mana pun.

 Selain itu, OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pelacakan aset Adrian dan pihak-pihak terkait. "Kami sedang mengupayakan pemulangan Adrian Gunadi ke Indonesia melalui jalur hukum yang ada," terang OJK dalam pernyataan resminya.

 OJK juga telah memblokir sejumlah rekening bank yang terhubung dengan Adrian dan beberapa individu lain yang terkait dengan kasus Investree, serta akan mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku.