BPRNews.id  -  Kalla Institute terus membuka peluang bagi mahasiswanya untuk mengembangkan potensi melalui program magang. Baru-baru ini, mereka menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar, atau Bank Sulselbar, dalam upaya memperluas kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis di industri perbankan. Penandatangan ini dilakukan oleh Rektor Kalla Institute, Syamril, dan Direktur Operasional dan TI Bank Sulselbar, Iswadi Ayub, di Auditorium Kalla Institute.

Menurut Syamril, program magang ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pemahaman mendalam mengenai industri perbankan, mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja dengan kompetensi terbaik. "Kami ingin memastikan mahasiswa kami siap menghadapi dunia kerja dengan kompetensi terbaik," ujar Syamril.

Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada magang, tetapi juga mencakup kuliah umum yang menghadirkan topik-topik aktual seperti digitalisasi perbankan. Dalam kuliah umum bertema Inovasi Perbankan dalam Mendukung Bisnis di Era Digital, Iswadi Ayub memberikan gambaran tentang pentingnya keamanan data nasabah dalam era digitalisasi yang semakin maju. Ia menekankan pentingnya sistem keamanan yang kuat dalam aplikasi perbankan untuk melindungi data pribadi nasabah.

Ria Andriani, Corporate Banking & E-Bisnis Bank Sulselbar, menyambut baik kolaborasi ini dan berharap dapat membantu Bank Sulselbar menemukan bakat-bakat muda yang potensial. Program ini juga diharapkan menjadi jembatan pertukaran pengetahuan antara dunia industri dan akademisi.

Kalla Institute berkomitmen untuk terus memperluas kerja sama dengan berbagai industri, memperkuat posisi mereka sebagai perguruan tinggi yang mencetak enterpreneur dan profesional unggul di bidang bisnis dan teknologi.

BPRNews.id  -  Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kerja sama strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. BTN mengambil langkah proaktif dengan bermitra bersama Unnes untuk menciptakan SDM yang unggul, terutama dalam bidang pembiayaan perumahan.

Rektor Unnes, Prof. Dr. S. Martono, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif BTN dalam menjalin kemitraan ini, termasuk dengan menjadikan BTN sebagai bank pengelola dana kuliah serta beasiswa bagi mahasiswa. "Kami berharap kerja sama ini dapat terus berkembang dan memberi manfaat besar bagi pengembangan SDM di Indonesia ke depan," katanya.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan layanan perbankan, termasuk sistem pembayaran uang kuliah melalui Host to Host (H2H) dan Cash Management System (CMS). Kolaborasi ini juga mencakup penyelenggaraan kuliah umum oleh praktisi BTN untuk memperkaya wawasan mahasiswa, terutama dalam sektor properti.

Selain itu, BTN dan Unnes juga akan bekerja sama dalam program Learning, Advisory, and Research Housing Finance Center, yang fokus pada riset dan pengembangan keuangan perumahan. BTN akan menyediakan kesempatan magang bagi mahasiswa Unnes agar mereka mendapatkan pengalaman langsung di dunia perbankan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam rangka menciptakan SDM yang kompetitif, khususnya di era digital saat ini. "Kami bertransformasi secara digital untuk meningkatkan pelayanan, termasuk melalui platform KPR digital yang terintegrasi dengan aplikasi BTN Mobile," ujarnya.

BTN juga berkomitmen mendukung unit usaha Unnes, seperti asrama mahasiswa dan layanan kesehatan, dalam rangka memperluas dampak positif kerja sama ini.

BPRNews.id - Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Surabaya, Bambang S. Hidayat, menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang bersifat emansipatoris dalam mendukung kemajuan sumber daya manusia. Hal ini disampaikan pada acara The 20th AUN dan 9th ASEAN+3 Educational Forum 2024 yang diadakan di Universitas Airlangga.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai mahasiswa, akademisi, dan profesional muda dari negara-negara ASEAN serta mitra seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Para peserta berkumpul untuk membahas tantangan global dan memperkuat kerja sama antarnegara.

Menurut Bambang, "Pendidikan yang membebaskan bukan hanya soal mengajarkan keterampilan, melainkan juga tentang membentuk karakter, mengembangkan pemikiran kritis, dan mendorong inovasi." Ia juga menegaskan bahwa pendidikan harus mampu membebaskan individu dari berbagai batasan sosial, ekonomi, dan budaya.

Bambang menambahkan, "Dalam era teknologi yang berkembang pesat, keterampilan kritis dan analitis adalah hal yang harus ditekankan agar sumber daya manusia dapat tetap bersaing." Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, bukan sekadar mengejar gelar akademik, tetapi membekali mereka dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara bebas.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, terutama di kalangan santri di Provinsi Kalimantan Tengah, melalui program Edukasi Keuangan Hari Santri.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi OJK 2024, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02 persen. "Ini menunjukkan bahwa meski banyak masyarakat yang sudah memiliki akses ke layanan keuangan formal, tingkat literasinya masih rendah," ujar Agusman dalam kegiatan Edukasi Keuangan Hari Santri.

Agusman menekankan pentingnya pendidikan keuangan di pesantren untuk membantu santri memahami berbagai produk dan layanan keuangan yang bermanfaat bagi mereka. "Santri harus diperkenalkan dengan produk keuangan dan jasa keuangan agar mereka dapat memanfaatkannya dan berkontribusi dalam sektor keuangan, khususnya yang berbasis prinsip syariah," jelasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan pesantren dalam meningkatkan pemahaman keuangan di masyarakat, terutama di kalangan santri, agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.

Agusman menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan rendahnya indeks literasi keuangan syariah yang baru mencapai 39,11 persen, dan indeks inklusi keuangan syariah yang hanya 12,88 persen. "Ini berarti kita semua perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan syariah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari," tuturnya.

OJK sendiri telah meluncurkan berbagai program inisiatif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, seperti Program Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (Sakinah), Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), dan Indonesia Syariah Financial Olympiad.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha Investree, sebuah fintech peer-to-peer (P2P) lending, terkait dugaan pelanggaran. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S. Djafar, menegaskan bahwa pelanggaran ini merupakan masalah perusahaan, bukan mencerminkan industri fintech secara keseluruhan. 

"Kita harus membedakan integritas dari industri dan integritas dari perusahaan itu sendiri. Itu yang selalu kami tekankan kepada anggota, bahwa integritas di atas segalanya," ujar Entjik. Entjik menjelaskan bahwa industri fintech harus mengutamakan kejujuran dan kepatuhan terhadap regulasi OJK, yang sudah sangat lengkap, termasuk dalam hal manajemen risiko dan tata kelola perusahaan. "Peraturan dari OJK itu sudah sangat lengkap, tinggal industri mengikuti aturan yang ada," jelasnya.

AFPI juga terus mengingatkan anggotanya untuk patuh melalui berbagai forum, seperti compliance talk dan brainwave forum. "Kami selalu mengingatkan untuk patuh pada semua aturan, baik itu POJK, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang P2SK, hingga Manajemen Risiko," imbuhnya.

Meskipun kasus Investree mencuat, Entjik menegaskan bahwa masih banyak perusahaan fintech lain yang berintegritas tinggi dan mematuhi regulasi. "Banyak perusahaan lain yang melihat industri ini sebagai prospek yang baik dan serius mematuhi aturan," tutupnya.