Bprnews.id - Pasca sorotan dari Presiden Joko Widodo terkait penempatan dana perbankan dalam surat berharga, terutama Surat Berharga Negara (SBN), sektor perbankan mulai mengalami penurunan kepemilikan dalam SBN.

Fokus utama saat ini adalah menyalurkan dana untuk kredit, mengingat likuiditas yang ketat. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penurunan kepemilikan perbankan di SBN sebesar 1,51% secara tahunan, menjadi Rp 1.436 triliun pada November 2023.

“Ini kontribusi sektor perbankan dalam pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, awal pekan ini.

Direktur Treasury & Capital Market CIMB Niaga John Simon mengungkapkan bahwa saat ini penempatan dana, baik itu obligasi korporasi maupun SBN, akan dilakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi di pasar.

Hingga November 2023, CIMB Niaga juga tercatat mengalami penyusutan untuk penempatan dana di surat berharga. Adapun, penyusutannya sekitar 7,5% secara tahunan hingga menjadi Rp 60,7 triliun.

Sebaliknya, penyaluran kredit CIMB Niaga telah mengalami kenaikan tipis sekitar 1,5% secara tahunan per November 2023. Pada periode tersebut, kredit yang disalurkan bank milik investor asal Malaysia ini senilai Rp 145,7 triliun.

“Kami memperkirakan pertumbuhan pinjaman yang akan tetap lebih tinggi di masa depan,” ujarnya.

Ia bilang jika memang bank melihat ada kesempatan untuk masuk SBN atau obligasi korporasi, maka pihaknya akan masuk.  Dalam hal ini, tentu juga memperhatikan imbal hasil yang ditawarkan.

“Funding engine kita cukup kuat untuk mendapatkan DPK yang kita butuhkan. Dan kalau sampai dibutuhkan, SBN bisa di-repo,” ujar John.

Penempatan dana perbankan dalam obligasi korporasi, khususnya yang bukan berasal dari sektor perbankan, masih mengalami kenaikan sekitar 16,45% secara tahunan menjadi Rp 269,64 triliun pada bulan yang sama.

OJK menyatakan bahwa kontribusi sektor perbankan dalam pembiayaan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Beberapa bank seperti CIMB Niaga dan BTN telah melaporkan penurunan penempatan dana dalam surat berharga. Meskipun demikian, bank-bank tersebut menyatakan bahwa penempatan dana akan dilakukan sesuai dengan kondisi pasar.

CIMB Niaga mencatat penurunan sekitar 7,5% secara tahunan dalam penempatan dana di surat berharga menjadi Rp 60,7 triliun pada November 2023, sementara BTN mencatat penurunan dari Rp 54,93 triliun menjadi Rp 37,95 triliun pada periode yang sama.

“Perubahan komposisi investasi akan dilakukan bank mengikuti arah dan kondisi market yang dapat berkontribusi positif bagi profitabilitas bank,” ujarnya.

Dalam hal ini, Sindhu menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih wait and see terkait dengan prospek pemangkasan suku bunga acuan baik dari The Fed dan Bank Indonesia yang akan berdampak pada harga instrumen obligasi di pasar. 

“Secara umum kami cukup optimis dan memandang akan ada pemangkasan suku bunga pada tahun ini walaupun belum akan terjadi pada awal tahun ini,” ujar Sindhu.

Bank-bank tersebut menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah pada penyaluran kredit, dan penempatan dana dalam surat berharga akan dilakukan jika ada kesempatan dan memperhatikan imbal hasil yang ditawarkan.

Dalam kondisi di mana suku bunga acuan cenderung mengalami pemangkasan, bank-bank masih menunggu dan melihat perkembangan pasar untuk menentukan kebijakan investasinya.

Bprnews.id - PT Bank Nano Syariah, yang baru-baru ini menjalani proses spin-off dari PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM), telah memulai operasionalnya sebagai bank umum syariah (BUS) pada 2 Januari 2024.

Hal ini menjadikan Bank Nano Syariah sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) pertama yang melakukan spin-off setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan resmi terkait proses tersebut.

Meskipun baru berstatus sebagai BUS, Bank Nano Syariah sudah memiliki rencana jangka panjang untuk melantai di bursa saham melalui Initial Public Offering (IPO).

Direktur Utama Bank Nano Syariah, Halim, menyatakan bahwa meski telah ada pembicaraan dengan pemegang saham mengenai rencana IPO, namun saat ini fokus utamanya adalah pada pengembangan tata kelola bisnis.

"Saya memang pernah ada pembicaraan dengan para pemegang saham (Sinarmas Group) untuk listing di bursa (IPO), tapi masih sangat awal sekali untuk saat ini, kita fokus ke pengembangan tata kelola bisnis saja dulu," kata dia, Kamis (11/1).

Rencana IPO diharapkan dapat membantu bank ini mendapatkan tambahan permodalan untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya.

Selain itu, Bank Nano Syariah akan fokus pada pengembangan fitur layanan berbasis teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan menarik nasabah.

Bank ini juga akan menargetkan segmen penerima setoran (BPS) haji, dengan saat ini sudah memiliki sekitar 62.000 pendaftar haji. Segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi fokus dengan penyaluran kredit KUR sebesar Rp124,21 triliun hingga Desember 2023.

Bank Nano Syariah memiliki dukungan dari Bank Sinarmas (BSIM) selaku pemegang saham pengendali (PSP) dengan kepemilikan saham sebesar 51%, sedangkan PT Sinarmas Multiartha dan PT Asuransi Sinarmas masing-masing memiliki kepemilikan saham sebesar 25% dan 24%.

Sementara itu untuk melakukan pengembangan bisnisnya usai resmi spin off dari bank induk, Halim mengatakan pihaknya akan fokus pada tata kelola bisnis dengan melakukan pengembangan berbagai fitur layanan berbasis teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak masyarakat untuk diakuisisi menjadi nasabah.

Saat ini Bank Nano Syariah juga akan fokus untuk menjangkau masyarakat Indonesia dalam menghimpunan dana sebagai bank penerima setoran (BPS) haji. Tercatat saat ini terdapat sekitar 62.000 pendaftar haji di Bank Nano Syariah.

“Dengan Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbanyak di dunia, segmen haji ini masih sangat besar. Potensi pendaftar haji itu sampai 20.000 tiap tahunnya, ini yang akan fokus kita garap," kata Halim.

Lebih lanjut Halim menyebut Bank Nano Syariah juga menggarap segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan saat ini telah menyalurkan kredit KUR sebanyak Rp124,21 triliun sampai Desember 2023 lalu. 

Pihaknya akan memaksimalkan operasional dari 31 kantor cabang yang ada saat ini serta didukung kerjasama dengan berbagai perusahaan keuangan untuk menjangkau lebih banyak nasabah.

Bank ini memiliki rencana ambisius untuk menjadi salah satu pelaku utama di sektor perbankan syariah Indonesia.

Bprnews.id - Bank bermodal mini berusaha menjaga likuiditas mereka di tengah bayang-bayang pengetatan likuiditas di industri perbankan. Beberapa langkah dan strategi yang diambil oleh bank-bank tersebut termasuk meningkatkan kinerja penghimpunan dana murah (CASA) dan menjalin sinergi dengan ekosistem perusahaan induk mereka.

Salah satu contoh bank yang mengambil langkah ini adalah PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) melalui MotionBank, sebuah aplikasi layanan perbankan digital.

MotionBank memungkinkan bank untuk lebih mudah menjangkau masyarakat luas, memberikan layanan pembukaan rekening tabungan yang cepat dan aman, serta menawarkan berbagai fitur transaksi terkini dan promo menarik.

MNC Bank juga meningkatkan sinergi dengan ekosistem MNC Group dan melakukan perluasan ekosistem digital dengan menggandeng mitra-mitra seperti BP Jamsostek, Taspen, dan Indomaret.

MNC Bank sendiri melihat pertumbuhan DPK secara dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permintaan kredit, dengan menjaga rasio LDR di level optimal 90%-92% dan tidak memberikan tekanan berlebih terhadap biaya dana.

Selain itu, mereka secara berkala melakukan pembaruan terhadap program promo simpanan, seperti Tabungan Dahsyat Bundling, Tabungan Dahsyat Berhadiah, dan program referral.

Bank Nano Syariah, sebagai bank yang baru berstatus Bank Umum Syariah (BUS), memfokuskan strateginya pada menghimpun dana pihak ketiga (DPK) melalui segmen tabungan haji.

Mereka berharap pertumbuhan DPK dapat mencapai dua digit tahun ini.

Bank Ina Perdana Tbk (BINA) dan BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) juga menyampaikan optimisme terkait ketahanan likuiditas mereka di tahun 2024.

Bank Ina berkomitmen untuk menjaga rasio loan to deposit ratio (LDR) di level 60-an%, sedangkan BJBR tetap fokus pada pertumbuhan DPK untuk mengimbangi pertumbuhan kredit dan memenuhi rasio likuiditas.

Sementara itu PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), meski saat ini masih memiliki likuiditas yang memadai, namun Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi mengatakan pihaknya akan tetap menjaga pertumbuhan DPK untuk dapat mengimbangi pertumbuhan kredit dan memenuhi rasio likuiditas.

"Mengenai likuiditas saat ini kami melihat perbankan masih memiliki likuiditas yang memadai, terlihat dari rasio likuiditasnya, apalagi ekspektasi suku bunga ke depan akan mulai melandai," kata dia.

Meskipun suku bunga tinggi masih menjadi tantangan dalam menghimpun dana DPK, beberapa bank mencari sumber dana yang efisien dengan menggenjot himpunan dana murah (CASA).

Segment deposito juga masih dianggap memiliki prospek baik karena naiknya suku bunga simpanan menarik para nasabah untuk menyimpan dananya dalam deposito.

Secara keseluruhan, bank-bank bermodal mini berusaha mengambil langkah proaktif untuk menjaga likuiditas mereka, memanfaatkan teknologi digital, mengoptimalkan segmen bisnis tertentu, dan menjalin kerja sama dengan mitra strategis untuk menghadapi tantangan pengetatan likuiditas.

Bprnews.id - Direktur Utama BPR Syariah HIK Insan Cita M Hadi Maulidin Nugraha menyatakan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam mempengaruhi literasi perbankan, khususnya BPR Syariah.

”Keaktifan BPR Syariah melakukan promosi berdampak pada pertumbuhan bisnis perusahaan dimana orang semakin mengenal, mengetahui dan percaya akan lembaga ini,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (11/1/2024).

Hadi mengungkapkan bahwa kehadiran BPR Syariah di platform media digital juga mendukung upaya literasi keuangan syariah. Media sosial memberikan ruang interaksi yang lebih mudah antara BPR Syariah, masyarakat, dan nasabah. Komunikasi yang lebih lancar melalui media sosial juga memungkinkan adanya wadah penilaian nasabah terhadap BPR Syariah.

”BPR Syariah diuntungkan dengan media sosial. Loyalitas akan terbangun kepada nasabah dan kepercayaan dari masyarakat karena dengan mudah dapat melakukan interaksi kepada perusahaan BPR Syariah,” kata Hadi.

Menurutnya, BPR Syariah mendapatkan keuntungan dari media sosial karena dapat membangun loyalitas nasabah dan kepercayaan masyarakat dengan mudah berinteraksi.

Selain itu, promosi melalui media sosial dapat memberikan dimensi baru pada literasi, memperkenalkan nilai-nilai Islam, dan menjadi wadah dakwah untuk meningkatkan iman dan memahami syariat Islam dari perspektif keuangan.

Hadi menekankan bahwa program kesyariahan memiliki dampak positif, dan hal ini memberikan ruang untuk melakukan dakwah guna meningkatkan pemahaman terhadap syariat Islam dalam konteks keuangan.

”Ada dampak positif dari program kesyariahan. Hal ini memberikan ruang untuk melakukan dakwah untuk peningkatan iman dan menjalankan syariat Islam dari sisi keuangan, tutup Hadi," katanya.

Informasi ini diungkapkan dalam disertasinya untuk meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Program Pascasarjana di Islamic Economics & Finance (IEF) Universitas Trisakti Jakarta.

Disertasi tersebut membahas pengaruh religiusitas, promosi media sosial, dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas dengan kepuasan nasabah sebagai variabel mediasi dalam perspektif Islam pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia.

Bprnews.id - PT Bank Jepara Artha Perseroda telah memulai penjualan asetnya untuk mengembalikan uang tabungan yang diambil oleh nasabah. Tiga aset kendaraan telah dijual dengan total nilai lebih dari Rp 500 miliar.

Langkah ini diambil sebagai upaya bank untuk menghadapi situasi yang sulit, terutama setelah adanya antrian nasabah yang ingin menarik tabungan, yang semakin diperparah oleh fenomena rush money sejak akhir bulan Desember hingga saat ini.

Direktur Kepatuhan, Jamaluddin Kamal, yang saat ini memimpin bank setelah direksi lain non-aktif, mengeluarkan aturan baru bahwa pendaftaran nomor antrian penarikan dana dihentikan untuk sementara waktu mulai 11 Januari. Keputusan ini diambil untuk mengatur aliran pengambilan dana dan menjaga keteraturan di bank.

Ketua Tim Penyehatan Bank Jepara Artha, Hery Yulianto, menyatakan bahwa penjualan aset merupakan langkah yang direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari upaya penyehatan bank. Tiga mobil yang telah terjual memiliki total nilai sekitar Rp 500 miliar, dan bank juga berencana untuk menjual sertifikat tanah milik debitur macet.

“Penjualan aset ini diambil dari AYDA. Mereka yang berhutang kepada bank dan tidak bisa membayar asetnya diambil untuk kemudian dijual. Termasuk kepada debitur bermasalah. Para direksi yang non aktif itu masih bertugas dan diminta untuk mengejar para debitur,” jelas Hery.

Ia tidak bisa merinci total nilai aset yang dimiliki Bank Jepara Artha. Namun kisarannya puluhan miliar

“Gedung baru itu nilainya sudah Rp 20 miliar, belum termasuk aset-aset lain,” jelasnya.

Pihaknya juga diminta oleh OJK untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tenang. Sehingga tidak terjadi pengambilan terus menerus.

Pihak bank juga diminta oleh OJK untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar tetap tenang, dan nasabah yang membutuhkan uang dengan segera akan diprioritaskan.

Seperti untuk kebutuhan sekolah, pelunasan haji dan umroh, serta urusan kesehatan yang membutuhkan dana segera.

Hery menegaskan bahwa tabungan di bawah dua miliar aman dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Namun, saat ini, bank diminta untuk fokus menyelesaikan kredit bermasalah agar likuiditasnya dapat terjaga.