Bprnews.id - Meskipun bank-bank konvensional terus mencatatkan angka kinerja yang kuat, kondisi keuangan di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan lonjakan pertumbuhan lembaga keuangan lokal yang patut dipuji.
Salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang menonjol karena ekspansinya yang kuat. Berperan sebagai penyedia layanan keuangan penting bagi segmen masyarakat mikro dan kecil, lembaga-lembaga ini melayani kebutuhan unik masyarakat setempat.
BPR beroperasi berdasarkan prinsip perbankan konvensional, sedangkan BPRS berpedoman pada prinsip keuangan Islam, yang membedakan dirinya dengan tidak terlibat dalam layanan transaksi pembayaran.
Made Yoga Sudharma, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kaltim, mencatat bahwa di wilayah tersebut terdapat 14 kantor pusat BPR/BPRS. Tersebar di wilayah Kaltim dengan dua di Kutai Kartanegara, tiga di Bontang, satu di Kutai Timur, dua di Balikpapan, dan enam di Samarinda, lembaga-lembaga ini tidak hanya bertahan namun juga berkembang, yang menunjukkan ekosistem keuangan yang sehat dan beragam di provinsi tersebut
Secara jumlah jaringan kantor selama 1 tahun terakhir, baik BPR/S maupun Lembaga pembiayaan tidak mengalami perubahan baik penambahan maupun penutupan atau pencabutan izin usaha.
“Sejauh ini, kinerja keuangan BPR maupun BPRS masih mencatat pertumbuhan positif, dari sisi aset maupun penyaluran kredit,” katanya, Senin (11/12).
Pertumbuhan aset yang luar biasa sebesar 25,41% secara tahunan dan 22,98% secara tahunan merupakan cerminan dari kesehatan yang baik dari lembaga-lembaga tersebut. Dominasi pertumbuhan kredit yang mencapai 26,77% year on year dan 23,17% year to date menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terhadap kemampuan BPR/S. di Kaltim.
Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat khususnya UMKM kepada BPR/S di Kaltim. Hal ini sesuai fungsi BPR/S yang mana menunjuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah mengubah nama lama dari 'Bank Perkreditan Rakyat' menjadi 'Bank Perekonomian Rakyat', sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU P2SK.
Senada, transaksi nontunai di Kaltim juga mengalami pertumbuhan pada triwulan III 2023. Secara umum, berasal dari transaksi sistem pembayaran melalui Bank Indonesia antara lain real time gross settlement (RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Budi Widihartanto mengatakan, transaksi sistem pembayaran melalui Bank Indonesia mengalami pertumbuhan secara tahunan. Secara nominal tercatat sebesar Rp 56,64 triliun atau lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar Rp 46,11 triliun.
“Pertumbuhan tersebut tentunya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah ini yang terus melanjutkan perbaikan,” ungkapnya. Secara volume, transaksi sistem pembayaran melalui Bank Indonesia pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 228,36 ribu transaksi atau lebih rendah dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 235,04 ribu transaksi.
Transaksi melalui sistem pembayaran Bank Indonesia secara nominal di Kaltim didominasi oleh transaksi RTGS dengan nominal Rp 45,52 triliun, atau 82 persen dari total transaksi melalui sistem pembayaran Bank Indonesia. Sedangkan secara volume transaksi didominasi oleh SKNBI tercatat sebesar 206,02 ribu transaksi atau 90 persen dari total transaksi melalui sistem pembayaran Bank Indonesia.
“Pertumbuhan positif transaksi nontunai ini sejalan dengan perekonomian Kaltim yang melanjutkan perbaikan, seiring tingginya mobilitas dan masih positifnya kinerja lapangan usaha utama,” pungkasnya.
Bprnews.id - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto telah menginisiasi sebuah langkah strategis untuk mengedukasi para pengurus bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah. Wilayah Banyumas Raya, yang mencakup Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah, menjadi saksi dimulainya perubahan penting dalam pemahaman regulasi dan pendekatan-pendekatan terbaru dalam pengelolaan keuangan.
Menurut dia, hal itu menyangkut tata kelola yang berkaitan dengan bagaimana direksi dan komisaris mematuhi ketentuan dari OJK serta mempraktikkannya dengan benar di lapangan.
Kegiatan ini menjadi krusial mengingat peran mereka tidak hanya sebagai penggerak utama kepatuhan terhadap ketentuan OJK, tetapi juga sebagai pengawas eksekusi yang andal dalam praktik operasional perbankan.
"Kita perlu ada peningkatan sepertinya. Peningkatan, artinya itu bisa jadi karena perlu menambah pengetahuan, hari ini kita laksanakan kegiatannya," katanya.
Seiring dengan semaraknya perayaan Natal dan pergantian tahun baru, pasar perbankan seringkali mendapatkan sorotan atas kegiatan penutupan buku dan persiapan strategis lainnya.
Para pelaku industri keuangan khususnya perbankan, mengalami tingkat kegiatan yang meningkat sesuai dengan tuntutan untuk mencapai target-target akhir tahun. Riwin, mengatakan momentum Natal dan tahun baru tidak lebih dari sekedar siklus biasa yang terjadi di industri perbankan bagi mereka, ujung tahun bukanlah sekadar masa perayaan, melainkan juga periode krusial untuk evaluasi dan pencapaian kinerja.
Dalam hal ini, kata dia, perbankan dipastikan memiliki target untuk memperoleh laba.
"Yang kita soroti adalah monggo silakan punya target masing-masing, tapi harus dilaksanakan dengan tata kelola yang benar, dengan prinsip kehati-hatian supaya bank tumbuh dan sehat. Jadi kalau tumbuh tapi enggak sehat, itu tidak bagus, sehingga harus dua-duanya, bank tumbuh dan bank juga harus sehat," katanya.
Riwin mengatakan stabilitas (BPR) dan (BPRS) di wilayah hukum (OJK) di Purwokerto menyatakan bahwa kesehatan dan manajemen BPR dan BPRS tetap terjaga dengan baik, dan saat ini tidak ada sinyal yang menunjukkan penutupan dalam waktu dekat.
Namun, keadaan yang tenang di ini mencerminkan kondisi yang lebih kompleks, karena Riwin mengakui bahwa lembaga-lembaga ini mampu mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Masalah non-performing loan (NPL) dan perlambatan pertumbuhan kredit sebagian besar membayangi hampir seluruh pemain BPR tersebut
"Kenapa itu terjadi, karena ini 'kan pascapandemi COVID-19, banyak debitur-debitur yang belum pulih, belum mampu membayar kembali utang-utangnya. Pasti itu meningkatkan NPL," katanya menjelaskan.
Terkait dengan pertumbuhan kredit yang rendah, dia mengatakan hal itu karena pihak BPR/BPRS harus semakin berhati-hati dalam memberikan kredit.
Bprnews.id - Kurang dari sebulan lagi, tahun 2023 berakhir . Sudah hampir empat bulan lewat sejak target rampungnya peleburan PT Bank MNC International Tbk (BABP) dengan PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa proses penggabungan masih berlangsung, Melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan mereka, Dian Ediana Rae, OJK memantapkan bahwa tidak ada goyahnya niat dari pemegang saham pengendali kedua bank yang merupakan anak asuh dua konglomerat terkemuka di Indonesia ini dalam menjalankan komitmen merger.
"Rencana merger MNC-Nobu masih dalam proses, dan tidak ada perubahan komitmen dari kedua PSPT bank tersebut, sehingga harus diwujudkan sesuai komitmen dan target kedua PSPT bank dimaksud," ujar Dian dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/12/2023).
OJK telah menekankan dukungannya terhadap langkah-langkah tersebut, dan menganjurkan kepatuhan yang cermat terhadap kerangka hukum dan peraturan yang berlaku.
Oleh karena itu, merger menarik antara bank milik pengusaha terkemuka Hary Tanoesoedibjo dan bank James Riady telah menjadi subyek banyak spekulasi. Meskipun proses merger telah disetujui oleh OJK, kedalaman dan detailnya masih membingungkan. Hingga kabar terkini pada September lalu, Dian menyatakan kedua bank telah menyelesaikan tahap evaluasi.
"Ini saat-saat critical, mereka sudah selesai evaluation tapi sedang berbicara kepemilikan saham, mungkin ada komplikasi teknis," kata Dian dalam konferensi pers secara virtual Rapat Dewan Komisioner Juli 2023, Selasa (5/9/2023) lalu.
seiring dengan pengumuman oleh (OJK) yang menyatakan bahwa dua bank yang digawangi oleh dua konglomerat besar di negeri ini diharuskan untuk bergabung. Langkah tersebut diambil setelah kedua bank tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan modal inti minimal Rp3 triliun, sebuah ketetapan yang telah ditetapkan otoritas bagi bank umum.
Menurut Dian, menyatakan bahwa proses merger ini diambil sebagai keputusan sukarela oleh pemegang saham dari kedua bank yang terkait.
Sempat muncul rumor yang mengatakan bahwa merger keduanya berpotensi batal karena salah satunya yakni dari BABP sudah memenuhi ketentuan modal inti minimum. Selain itu, kedua pemilik disebut menemui jalan buntu saat berdiskusi siapa pengendali bank pasca-merger.
Kemudian, MNC Bank dalam keterbukaan informasi menyatakan tidak akan melakukan aksi korporasi dalam tiga bulan ke depan.
Namun, OJK 'ngotot' bahwa proses merger keduanya tetap dilanjutkan dan mengatakan bahwa tidak ada pernyataan dari Otoritas bahwa merger kedua bank batal.
"Kalau ada delay process secara teknis saya kira bisa saja terjadi," kata Dian Selasa (11/7/2023) lalu.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengeluarkan peringatan kepada bank syariah yang mempertimbangkan strategi anorganik. Dian Ediana Rae, Kepala Pengawasan Perbankan OJK, menekankan bahwa persiapan yang matang sangat penting untuk memitigasi risiko perlambatan dunia usaha pada masa transisi tersebut.
Di sektor di mana kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah sama pentingnya dengan kecakapan operasional, saran OJK menggarisbawahi pentingnya memastikan persiapan yang cermat mulai dari manajemen dan rencana bisnis hingga TI, sumber daya manusia, dan dokumentasi budaya perusahaan.
“Kami juga melihat bahwa tidak sedikit bank yang melakukan langkah anorganik yang mengalami perlambatan bisnis di awal-awal periode pasca aksi korporasi tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (11/12/2023).
Menurutnya, berbagai potensi risiko di semua lini tersebut harus dapat diidentifikasi dengan baik dan disiapkan rencana mitigasinya, agar pada saatnya bank tersebut beroperasi dengan legal entity yang baru dapat menjalankan operasionalnya dengan baik.
Menurutnya, pentingnya penilaian risiko yang komprehensif dan persiapan strategi mitigasi yang kuat. Ini bukan sekadar perubahan label bank harus memahami nuansa kepatuhan syariah, memastikan keunggulan operasional pasca konversi.
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyebut ada satu bank konvensional yang melakukan konversi menjadi bank syariah justru mengalami kinerja jeblok.
Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, mengingat bahwa keberhasilan transformasi yang signifikan bergantung pada perencanaan yang bijaksana dan pelaksanaan yang bijaksana, lebih dari sekedar formalitas.
"Sementara, dalam aspek pemanfaatan kesiapan dan kesungguhan dari sistem yang ada, manajemen yang ada, ternyata belum betul-betul siap," ujar Mahendra.
Oleh karena itu, dia mendorong agar dalam menjalakan konsolidasi bank termasuk konversi dari bank konvensional menuju bank syariah, bank perlu fokus terhadap pengembangan bisnis.
Apalagi, menurutnya, tantangan utama perbankan syariah tidak hanya soal literasi dan inklusi, tetapi layanan dan inovasi produk berbasis syariah.
Dengan total aset yang telah mencapai 831,95 triliun dan pertumbuhan tahunan sebesar 10,94%, perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan potensinya sebagai kekuatan penting dalam sektor keuangan nasional.
Per September 2023, pencapaian ini disertai dengan peningkatan signifikan dalam dana pihak ketiga yang terkumpul sebesar 637,63 triliun rupiah, tumbuh 9,26% dari tahun sebelumnya, dan total pembiayaan yang mengalami kenaikan hingga 14,66% mencapai 564,37 triliun rupiah.
“ Sayangnya, pangsa perbankan syariah masih dalam relatif kecil dan belum kompetitif di nasional. Tercatat, dari total 13 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah, sebanyak 11 BUS dan 17 UUS masih berada dalam kelas di bawah Rp4 triliun dan hanya 1 di atas Rp100 triliun.
Alhasil, OJK pun telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027. Panduan komprehensif ini menguraikan visi yang tidak hanya mengarahkan industri dan masyarakat tetapi juga bertumpu pada lima pilar fundamental. Pilar-pilar tersebut antara lain memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan syariah, mempercepat transformasi digital, dan memperkuat karakteristik unik praktik perbankan syariah.
Selain itu, Roadmap ini menetapkan tujuan ambisius untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional dan untuk menyederhanakan kerangka peraturan dan pengawasan agar lebih responsif dan akomodatif.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam jumlah BPR sejak tahun 2020. Per September 2023, tercatat terjadi penurunan sebanyak 95 perusahaan BPR dari total 1.506 yang beroperasi di akhir 2020 menjadi 1.411 BPR.
Hal ini menjadi sorotan serius mengingat keempat BPR yang kehilangan izinnya pada Desember 2023 tersebut diakibatkan oleh tata kelola yang buruk dan berdampak pada kestabilan keuangan penurunan jumlah BPR ini membuka diskusi penting mengenai tata kelola lembaga keuangan dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan
Ketua Umum Persatuan BPR Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan jumlah BPR susut kebanyakan karena konsolidasi dan akuisisi. "Ada yang ditutup, tapi tidak signifikan dibandingkan total industri," katanya, Senin (11/12/2023).
Menurutnya keyakinan masyarakat terhadap BPR terus mengalami pertumbuhan, dibuktikan dengan kondisi rasio kredit terhadap simpanan, atau yang lebih dikenal dengan loan to deposit ratio (LDR), yang menunjukkan penurunan jika sebelumnya LDR BPR sempat melewati angka 100%, kini ia bertengger pada angka 95%, dengan BPR dan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) secara terpisah menunjukkan dinamika yang berbeda.
Tedy, mengungkapkan bahwa LDR yang masih tergolong tinggi utamanya dipengaruhi oleh BPRS yang masih baru dalam kancah perbankan. Adapun BPR sendiri kini telah berhasil menurunkan LDR mereka ke posisi yang lebih sehat, yaitu 76%.
Dia mengatakan bahwa persaingan di industri BPR saat ini masih terbilang sehat. Pasalnya setiap bank memiliki keunikan pasar yang berbeda. "Jadi memang populasinya berkurang, bukan persaingan, bukan suku bunga, tapi fraud," katanya.
Kendati demikian dia mengatakan bahwa fraud di BPR pun masih terbilang kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan industri.
Namun, data terbaru (OJK) menggambarkan pertumbuhan BPR yang menjanjikan, dengan peningkatan kredit sebesar 9,5% year-on-year (yoy) menjadi Rp 137,97 triliun, dan peningkatan dana pihak ketiga sebesar 9,6% yoy ( DPK) menjadi Rp 134,67 triliun. Meskipun demikian, sektor ini mengalami kemunduran, dengan laba bersih tahun ini turun 18,9% yoy menjadi Rp 1,9 triliun.