Bprnews.id - “Penting memastikan penyedia berada di bawah naungan atau berdaftar OJK dan berlegalitas, jika ingin berinvestasi atau menggunakan pinjaman online. Jadilah agent changer untuk kita sama-sama membangun keuangan ekonomi yang baik,” kata Analis Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan OJK Enriche Putera Hutama dalam Webinar Kolaboratif "Maraknya Penggunaan Pinjol di Kalangan Mahasiswa” di Universitas Pancasila, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Minggu.
Seringkali, mereka bertemu dengan tantangan finansial yang tidak terduga, yang memerlukan solusi cepat dan efektif. Dalam mengejar kelancaran pendidikan tanpa hambatan finansial, banyak mahasiswa kini melirik 'pinjaman online' atau yang populer disebut 'pinjol' sebagai penyelamat. Pinjol menawarkan aksesibilitas instan ke dana darurat dengan proses yang terkesan mudah dan verifikasi yang minim sebuah pilihan yang tampak menarik di mata generasi yang terbiasa dengan kecepatan digital.
Namun, dibalik kemudahan yang ditawarkan, ada kerikil-kerikil kecil yang bisa menjelma menjadi batu sandungan jika tidak diperhatikan. Sebelum tergiur oleh kemudahan yang diberikan pinjol, ada risiko yang tak kalah penting untuk dipertimbangkan secara matang agar keputusan finansial yang diambil tidak berujung pada lebih banyak masalah di kemudian hari.
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila (UP) Muhammad Rosit mengatakan mahasiswa harus memperoleh wawasan terkait penggunaan pinjol agar takzzz terjerat dalam pinjol ilegal.
"Bicara soal maraknya pinjaman online, hingga saat ini masih aktual dalam beberapa tahun belakangan ini. Semakin mudah teknologi komunikasi sehingga memudahkan masyarakat khususnya mahasiswa dalam melakukan pinjaman online. Maka dari itu, diperlukan edukasi dan literasi serta diperlukannya identifikasi dalam memilah memilih pinjaman ilegal dan ilegal," ungkap Rosit.
Menyikapi hal ini, OJK bersinergi dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, menggelar sebuah webinar yang dihadiri oleh 172 peserta. Acara virtual ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tapi juga platform interaktif yang memberikan berbagai wawasan mendalam tentang dampak negatif dan tantangan yang dihadapi oleh para mahasiswa dalam mengarungi dunia pinjol yang semarak.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, kembali meningkatkan kewaspadaannya diselenggarakannya pertemuan penting dengan Badan Perwakilan Anggota (BPA), Direksi, dan Komisaris Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang akan segera dilaksanakan menegaskan komitmen OJK untuk memastikan lembaga keuangan menepati kewajibannya.
Tindakan tegas ini dilakukan sebagai respons terhadap penundaan penyelesaian klaim yang mengkhawatirkan oleh AJB Bumiputera 1912, yang tampaknya menyimpang dari peta jalan yang ditetapkan dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), atau Rencana Rehabilitasi Keuangan.
"OJK akan memanggil BPA, Direksi, dan Komisaris untuk meminta penjelasan RPK tersebut. Saat ini, tim OJK sedang masuk dalam pengawasan khusus terkait implementasi RPK yang telah disampaikan pada Februari 2023," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Senin (4/12).
Ogi mengatakan dalam RPK, AJB Bumiputera menargetkan penjualan aset dalam rangka untuk pemenuhan kewajiban klaim totalnya pada 2023 mencapai Rp 3,3 triliun. Akan tetapi, sampai saat ini belum terealisasi sama sekali atau belum terjual.
Dia juga menambahkan AJB Bumiputera dalam RPK menargetkan penjualan produk baru, yang mana target premi produk baru maupun kumpulan sebesar Rp 13,6 triliun.
Ogi, mengungkapkan dalam Rapat (RPK) bahwa AJB Bumiputera menargetkan penjualan aset signifikan guna memenuhi kewajiban klaimnya, dengan total mencapai angka mencengangkan, yaitu Rp 3,3 triliun, pada tahun 2023.
Di samping itu, terdapat optimisme tinggi pada peluncuran produk-produk baru, dimana target premi dari inovasi tersebut berada pada angka yang tak kalah fantastis, yaitu Rp 13,6 triliun.
"Namun, realisasinya baru Rp 460 miliar," ujarnya.
Ogi mengumumkan bahwa pada 11 September 2023, (OJK) telah menyetujui pencairan kelebihan dana jaminan sebesar Rp 262,32 miliar. Langkah strategis ini, yang melibatkan penerbitan surat berharga, merupakan langkah penting menuju penyelesaian tunggakan pembayaran klaim yang sudah lama tertunda, sehingga mengembalikan kepercayaan pada sektor asuransi.
Sekitar Rp 181,3 miliar dari dana ini dialokasikan untuk didistribusikan kepada lebih dari 42.712 pemegang polis asuransi individu, yang menandakan momen penting bagi individu yang sedang menunggu pembayaran jatuh tempo.
Bprnews.id - Sebuah laporan terbaru dari Bank Indonesia (BI) telah menyoroti besarnya penerimaan teknologi pembayaran digital di Jawa Tengah, dimana lebih dari 2,1 juta warga kini telah beralih menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat transaksi sehari-hari.
Nilai transaksi pun tidak kalah mencengangkan, mencapai kisaran Rp 1 triliun rupiah sepanjang tahun 2023, menegaskan posisi QRIS sebagai raksasa yang sedang bergerak di kancah pembayaran digital daerah.
Dilatarbelakangi peningkatan penggunaan QRIS di Jawa Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyatakan bahwa hal ini merupakan hasil nyata dari sosialisasi intensif yang telah mereka galakkan. Penetrasi QRIS di Jawa Tengah tidak hanya melambangkan kemajuan teknologi, tetapi juga inklusi finansial dan kemudahan akses bagi jutaan warga, yang memiliki dampak positif bagi perekonomian lokal.
"Pengguna Qris di Jawa Tengah sudah mencapai 2,1 Juta year to date-nya Nilai perputaran hampir 1 triliun, karena Qris kita pasang hampir di semua pasar di Semarang, lalu kota/kabupaten lain juga kita pasang. Bahkan di pekerja pabrik juga kita pasang Qris," ujar Rahmat kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).
Rahmat menyebut, pihaknya juga tengah menggencarkan pemakaian Qris di tempat wisata. Salah satunya, melalui kolaborasi kegiatan pariwisata dengan program Eduwisata Rupiah.
"Kami ikut dalam pengembangan pariwisata di Jawa Tengah melalui kolaborasi kegiatan pariwisata dengan program Eduwisata Rupiah. Program tersebut menggabungkan konsep edukasi tentang Rupiah dengan Pariwisata Borobudur yang merupakan Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Indonesia," jelas dia.
Salah satu program itu, yakni sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata di Wilayah Candi Borobudur. Sehingga, pengguna Qris akan semakin luas.
"Kita juga sudah kerja sama dengan badan pengelola Borobudur untuk tiket masuk sudah kami lakukan. Kami juga buka corner di salah sudut Balkondes (Balai Ekonomi Desa). Kami juga lakukan menempelkan Qris di mobil-mobil VW Safari yang untuk berwisata keliling kawasan Borobudur," sebut dia.
Pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan bank umum untuk meningkatkan pemahaman Rupiah di masyarakat. Termasuk praktik scan QRIS demi menggeliatkan ekonomi masyarakat
"Untuk itu sinergi dengan bank Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) QRIS semakin diperlukan dalam menumbuhkan kebiasaan digital di masyarakat," kata Rahmat.
Bprnews.id - Lanskap perbankan syariah di Sumatera Utara, Indonesia, mengalami peningkatan yang melambangkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap solusi keuangan syariah.
Berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera yang terdiri dari 7 bank syariah dan 8 unit usaha syariah, telah berkembang pesat. Pada bulan Oktober 2023, lembaga-lembaga keuangan syariah ini mencapai tonggak sejarah yang luar biasa, dengan aset yang melonjak hingga Rp22,83 triliun yang menandai pertumbuhan signifikan sebesar 12,54% dari tahun ke tahun. 6,70% dari total aset seluruh bank di provinsi tersebut, meningkat signifikan dari sebelumnya sebesar 6,43% pada akhir tahun 2022.
Menurut Anton Purba, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan OJK Sumatera Utara, angka ini mewakili 6,70% dari total aset seluruh bank di provinsi tersebut. Lonjakan nilai aset merupakan indikasi jelas meningkatnya popularitas dan penerimaan layanan perbankan syariah di kalangan penduduk wilayah tersebut.
“Per Maret 2023, total DPK di bank syariah mencapai Rp18,81 triliun, bertumbuh sebesar 3,20% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan,” tuturnya, Jumat (8/12).
Total pembiayaan syariah yang kini telah menembus angka Rp16,60 triliun, dengan pertumbuhan yang mengesankan sebesar 11,59% secara year-on-year (yoy).
Peningkatan tersebut tidak terlepas dari rasio-rasio indikator kinerja yang solid, tempat di mana perbankan syariah tampak makin tangguh dan efisien. Non-Performing Financing (NPF) yang tetap terjaga di angka 4,62% dan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang sehat di 78,58%, menunjukkan bukan hanya kekuatan namun juga prospek perbankan syariah yang cemerlang.
“Menurutnya perkembangan perbankan syariah memberikan dampak terhadap perekonomian Sumatera Utara dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam sistem Keuangan dan meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan konvensional,” ungkapnya.
Ia menambahkan dengan mencatat bahwa UMKM menyerap hingga 97% tenaga kerja di Indonesia, menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2020, kita dapat menggarisbawahi pentingnya peningkatan penyaluran kredit dan dukungan finansial bagi sektor ini.
“Hal tersebut juga yang menjadi salah satu dasar bagi OJK dalam menempatkan UMKM sebagai salah satu kategori usaha berkelanjutan, sesuai POJK Keuangan Berkelanjutan (POJK No. 51/POJK. 03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik),” tambahnya.
Sebagai informasi singkat, Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
“Sejak pandemi covid-19 terjadi, sektor UMKM mengalami penurunan kinerja hingga Desember 2020 yang menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran secara masif. Dan akhirnya di awal tahun 2021, kredit bank umum kepada UMKM mulai meningkat dan terus bertumbuh pesat hingga tahun 2023,” sebut Anton.
Hal ini sebutnya terlihat dari Data menunjukkan bahwa proporsi kredit yang disalurkan kepada pelaku UMKM oleh bank umum nasional terus mengalami tren positif yang konsisten, dengan peningkatan yang signifikan pada rentang tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, share kredit UMKM berada pada angka 26,80% dan terus meroket hingga 31,07% di tahun 2021.
Bahkan pada Oktober 2023, angka tersebut bertahan kuat di level 30,51%, melampaui target nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebesar 30%.
“Peningkatkan share kredit UMKM tersebut didukung oleh penyaluran kredit yang terus bertumbuh dengan pesat, dimana per Oktober 2023 tercatat pertumbuhan sebesar 12,45% yoy. Adapun lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar dalam penyaluran kredit UMKM adalah perdagangan dengan porsi sebesar 45,59 persen, diikuti dengan pertanian dan industri pengolahan,” tandasnya.
Bprnews.id - Guna memberi manfaat bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Bank Indonesia (BI) terus berupaya memperkuat sinergi dengan bekerjasama berbagai pihak termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Untuk mewujudkan sinergi itu, Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputi Gubernur Juda Agung dan Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Sekretaris Jenderal Suyus Windayana secara bersama menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kerja Sama dalam Pengembangan Pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai turunan dari Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dan Kementerian ATR/BPN yang sudah ditandatangani pada 21 November 2022 lalu.
Kerjasama ini bertujuan untuk menyinergikan tugas, fungsi, dan kewenangan kedua pihak pada kegiatan pengembangan UMKM guna mendorong UMKM berdaya saing, agar mencapai akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Deputi Gubernur Juda Agung dalam sambutannya menyampaikan tiga (3) hal utama, pertama adalah UMKM masih menghadapi tantangan besar yaitu terkait kualitas dan kuantitas produk utamanya untuk produk ekspor. Kedua, pentingnya aspek legalitas untuk mendukung UMKM naik kelas, dan ketiga, pentingnya inovasi terutama produk ramah lingkungan dan digitalisasi UMKM. Sejalan dengan itu, Sekjen Suyus Widayana mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN siap memfasilitasi UMKM untuk medapatkan legalitas atas tanah yang dimiliki. Komitmen tersebut seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Penandatanganan PKS ini menjadi komitmen dari spirit sinergitas Bank Indonesia dan Kementerian ATR/BPN untuk memajukan UMKM sejalan dengan peran strategis UMKM dalam perekonomian Indonesia.
Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi Fasilitasi peningkatan kompetensi/keterampilan sumber daya manusia, Fasilitasi peningkatan akses pembiayaan, Fasilitasi perluasan akses pasar, Fasilitasi pendaftaran tanah dan Pertukaran data.