Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, masih ada delapan perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimal Rp 100 miliar.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Pembiayaan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Agusmen mengatakan telah mengeluarkan arahan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di lingkupnya terkait untuk segera memperbaiki kondisi permodalan mereka.
“Rata-rata Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum menargetkan pemenuhan ketentuan paling lambat pada akhir tahun 2023,” kata Agusman dalam jawaban tertulis, Rabu (1/11).
Agusman, menekankan pentingnya perusahaan pembiayaan untuk mematuhi peraturan tertentu terutama yang berkaitan dengan permodalan. OJK mendesak perusahaan yang tidak patuh untuk mengajukan rencana yang dapat ditindak lanjuti dengan jangka waktu khusus untuk menegakkan standar peraturan.
Dia menjelaskan, perencanaan keuangan strategis, khususnya menangani tindakan yang dapat melibatkan peningkatan modal dari pemegang saham yang ada, pengalihan saham ke investor baru, atau aksi korporasi lainnya yang berdampak positif pada peningkatan modal dan ekuitas perusahaan.
“Rencana aksi dimaksud dapat berupa komitmen penambahan modal dari pemegang saham eksisting, proses peralihan saham ke investor baru serta aksi korporasi lainnya yang dapat berdampak nyata terhadap peningkatan kemampuan modal serta ekuitas Perusahaan,” jelas dia.
Agusman mengungkapkan dengan komitmen dari pemegang saham, perusahaan dapat mengamankan pijakannya dan bergerak menuju pertumbuhan dan stabilitas bisnis.
langkah perbaikan yang tegas dapat membantu perusahaan pembiayaan memenuhi persyaratan ekuitas minimum yang ditetapkan.
“Komitmen pemegang saham menjadi sangat penting untuk dapat memperbaiki kondisi permodalan Perusahaan Pembiayaan,” tegas dia.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR KRI) menjadi salah satu dari dua bank yang bangkrut beberapa waktu ke belakang.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan pengumuman yang mengkhawatirkan Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (BPR KRI), salah satu dari dua bank yang bangkrut dalam beberapa waktu terakhir.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Karya Indah Ramanuja (KRI) yang dicabut izinnya pada 12 September 2023, bank ini memiliki nasabah lebih dari 25.000 anggota dengan total akumulasi tabungan sebesar Rp 285 miliar. Sementara itu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS/LPS) telah mengambil langkah krusial dengan mencairkan kembali tabungan sebesar Rp248 miliar kepada nasabah BPR KRI.
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2010, pada tanggal 22 Maret 2010, PD BPR Karya Remaja didirikan sebagai bukti perkembangan perekonomian di daerah tersebut.
Kemudian perubahan signifikan ini terjadi pada tahun 2011, ketika pemerintah Indramayu mengkonsolidasikan 15 Bank Perkreditan Rakyat Daerah (PD BPR) menjadi satu kesatuan. Penggabungan ini menghasilkan terbentuknya sebuah perusahaan konsolidasi yang diberi nama Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja.
Setelah melalui tahapan dan proses pengajuan dokumen konsolidasi 15 PD BPR ke Bank Indonesia dilakukan, akhirnya diterbitkanlah persetujuan yang diberikan dari BI melalui Keputusan Gubernur Nomor: 14/15/KEP.DpG/2012 tanggal 12 Oktober 2012.
Akta notaris pendirian PD BPR Karya Remaja telah ditandatangani dan disahkan pada hari Senin, 3 desember 2012. Namun tidak hanya itu, Dengan dasar-dasar hukum di atas hal ini menandai selesainya proses konsolidasi secara menyeluruh yang seluruhnya berlandaskan pada sistem hukum Indonesia.
Mulai tahun 2019, PD BPR Karya Remaja bertransisi menjadi Perumda BPR Karya Remaja menyusul ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2019, pada tanggal 23 Desember 2019. Peraturan ini hanya fokus pada pendirian Perusahaan Umum Daerah, BPR Karya Remaja Indramayu.
Bprnews.id - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Indonesia yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai walaupun tekanan perekonomian global semakin tinggi, tetapi stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selaku Ketua KSSK, menegaskan sistem keuangan Indonesia tetap stabil di tengah pelemahan ekonomi global dan sistem keuangan Indonesia yang masih berdaya tahan.
Meskipun ekonomi global tengah melemah akibat ketidakpastian yang tinggi disertai pelebaran divergensi pertumbuhan antar negara.
"Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan III - 2023 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global," kata Sri Mulyani saat mengumumkan hasil rapat berkala KSSK ke-4 2023 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (3/11).
Permasalahan ekonomi global yang kini tengah menyebabkan tekanan dan ketidakpastian yang diakibatkan telah menghasilkan prediksi penurunan ekonomi global pada tahun 2023, dimana IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 3,0% pada tahun 2023 dan bahkan lebih jauh lagi menjadi 2,9% pada tahun 2024.
"Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat (AS) pada 2023 masih tumbuh kuat terutama ditopang konsumsi rumah tangga dan sektor jasa, sedangkan Tiongkok melambat dipengaruhi pelemahan konsumsi dan krisis di sektor properti," kata Sri Mulyani.
Selain pertumbuhan yang berbeda-beda antar negara ia mengatakan, tekanan ekonomi global saat ini didorong oleh tingginya inflasi yang terus-menerus disebabkan oleh kenaikan harga energi dan pangan, eskalasi ini disebabkan oleh konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan fenomena El Nino.
"Untuk mengendalikan inflasi, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate diprakirakan masih tetap berada pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama atau higher for longer," tuturnya.
Kenaikan suku bunga global diprakirakan akan diikuti dengan kenaikan yield obligasi tenor yang meningkatkan imbal hasil obligasi jangka panjang negara maju, khususnya obligasi pemerintah AS akibatnya meningkatkan kebutuhan pembiayaan pemerintah, serta lonjakan premi risiko jangka panjang (term-premia).
"Perkembangan tersebut memicu aliran keluar modal asing dari Emerging Markets ke negara maju dan mendorong penguatan signifikan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia," tegas Sri Mulyani.
Di sisi lain, dengan penguatan yang meningkat dolar AS telah memicu depresiasi mata uang dunia, termasuk nilai tukar rupiah beberapa waktu terakhir dan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY), yang mencapai 106,56 pada 27 Oktober 2023, berada di level 106,56 atau menguat 2,93% year-to-date (ytd).
Kenaikan Indeks DXY memberikan tekanan depresiasi pada mata uang utama termasuk Yen Jepang dan Dolar Australia, masing-masing melemah sebesar 12,61% dan 6,72% ytd. Mata uang regional seperti Ringgit Malaysia dan Baht Thailand juga terkena dampak yang sama, yang masing-masing terdepresiasi sebesar 7,82% dan 4,39% ytd.
"Sementara itu, dengan langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh BI, depresiasi nilai tukar Rupiah relatif lebih baik, yakni 2,34% ytd. Ke depan, langkah stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dan mendukung upaya pengendalian imported inflation," paparnya.
Dari sisi inflasi, ia mengatakan tingkat inflasi yang terus terkendali di Indonesia, yang berhasil mempertahankan inflasi dalam target 3% plus atau minus 1% untuk tahun ini. inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 2,56% YoY per Oktober 2023, yang didukung oleh inflasi inti dan kelompok harga yang diatur dengan baik (administered price), bahkan di tengah meningkatnya inflasi kelompok volafile food Sebagai dampak terhadap lonjakan harga beras.
Dengan kondisi itu, ia pun memastikan pertumbuhan perekonomian nasional pada tahun depan akan tetap kuat, diperkirakan akan mencapai level 5,1% pada keseluruhan tahun 2023. Walaupun, dari sisi kinerja ekspor mungkin akan melemah karena tekanan ekonomi global ini dan harga-harga komoditas yang meninggi.
Pertumbuhan ekonomi itu ia pastikan, sebagaimana dijamin pemerintah, harus dijaga melalui percepatan kebijakan belanja negara terkait penyelenggaraan Pemilu dan penguatan peran APBN sebagai shock absorber diharapkan dapat mendorong konsumsi pemerintah dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu tren peningkatan investasi baik bangunan maupun non bangunan seiring dengan kemajuan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dengan terjaganya kondisi makroekonomi yang stabil seperti persepsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KSSK menganggap sektor perbankan menunjukkan resiliensi yang tinggi dengan permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) industri perbankan, yang mencapai 27,41%, dan menunjukkan kesehatan kemampuan industri perbankan dalam menyerap potensi kerugian. Demikian pula dengan likuiditas yang terjaga dengan baik, hal ini terlihat dari tingginya rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) yang masing-masing berada pada level 115,37% dan 25,83% di atas ambang batas regulasi sebesar 50% dan 10%.
Permodalan di industri asuransi pun masih terjaga, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital (RBC) di atas ambang batas masing-masing, yaitu 451,23% dan 308,97%. Sementara itu pertumbuhan dana pensiun yang mengalami pertumbuhan aset sebesar 6,85% yoy dengan nilai aset mencapai Rp360,62 triliun.
Profil risiko perusahaan pembiayaan, pada rasio non-performing financing (NPF) dan gearing ratio, memberikan petunjuk penting tentang kinerja dan stabilitas keuangan perusahaan. Tercatat rasio NPF net sebesar 0,68%, NPF gross 2,59% dan gearing ratio peerusahaan pebiayaan tercacat 2,23 kali, yang jauh di bawah batas maksimum 10 kali.
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat, dengan ini disampaikan kepada seluruh nasabah dan mitra bisnis, rencana perpindahan Kantor Cabang PT BPR Nusantara Bona Pasogit 31 di Cileunyi, Bandung. Terhitung mulai tanggal 13 November 2023 dan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Adapun informasi alamat perpindahan sebagai berikut:
Semula beralamat di :
Jl.Percobaan Tagog No 73A, Kec.Cileunyi, Kab.Bandung
Menjadi beralamat di :
Jl.Raya Rancaekek Nomor 97, Desa Sayang, Kec.Jatinangor, Kab.Sumedang
Dengan pemindahan alamat tersebut seluruh tagihan dan kewajiban akan tetap ada dan tercatat dalam pembukuan PT. BPR NBP 31. Nasabah dan mitra bisnis masih dapat melakukan transaksi perbankan dikantor yang baru tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Customer Care Kantor Cabang PT. BPR NBP 31 di 0821 2044 2844.
Bprnews.id - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap, PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga di Jawa Timur merupakan satu dari dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bangkrut terhitung hingga Oktober 2023.
Purbaya mengatakan, pihaknya telah mengembalikan dana nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga di Jawa Timur senilai Rp 13,1 miliar dari total simpanan Rp 13,6 miliar.
Purbaya mengatakan, pihaknya telah mengembalikan dana nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga di Jawa Timur senilai Rp 13,1 miliar dari total simpanan Rp 13,6 miliar.
Adapun sebelumnya izin usaha dari PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga dikeluarkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-17/D.03/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga, terhitung sejak tanggal 2 Februari 2023.
Berikut profil dari PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga di Jawa Timur.
BPR satu ini beralamat di Jalan Raya Purwoharjo No.99, Kecamatan Purwohajo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan didirikan oleh H.M.B Subardiyono SE, MBA.
Dikutip dari profil LinkedIn-nya, PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga di Jawa Timur memiliki motto "Handal Sepanjang Masa".
PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga berdiri dan diresmikan sejak tanggal 5 Maret 1992.
Mereka mengklaim telah tumbuh menjadi salah satu BPR besar di Kabupaten Banyuwangi.
PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti menawarkan produk untuk solusi finansial masyarakat Banyuwangi khususnya pengusaha mikro, pedagang, petani, dan industri-industri kecil lainnya.