Bprnews.id - Kenaikan Upah Minimum Regional (UMK) sebesar 15% pada tahun 2024 terjawab, sehingga melambungkan UMK Kota Semarang tahun depan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemenangan ini diraih setelah para buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah menggelar aksi demonstratif di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada September 2023.
Tuntutan pekerja Indonesia di Jateng (Jawa Tengah) untuk kenaikan upah minimum (UMK) sebesar 15% pada tahun 2024.
Beredar kabar bahwa Wakil Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, telah bertemu dengan perwakilan pekerja dan pemilik usaha untuk membahas kebijakan upah minimum di Jawa Tengah pada tahun 2024.
Adapun, jika keinginan buruh kenaikan UMK 2024 Jateng itu nantinya dikabulkan, maka sudah pasti UMK Kota Semarang 2024 tetap menjadi yang tertinggi di Jateng.
Hal itu dikarenakan, UMK Kota Semarang 2024 akan menjadi naik drastis senilai Rp3.519.401.
Saat ini saja UMK Kota Semarang tahun 2023 yakni sebesar Rp3.060.349.
Hanya saja, untuk diketahui bahwa segala pembahasan terkait upah minimum di jateng masih menunggu aturan yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan.
Lantas daerah mana saja yang tertinggi di Jateng jika UMK 2024 Jateng benar-benar naik 15 persen? Berikut informasinya untuk Anda:
1. Kota Semarang, sebesar Rp3.519.401
2. Demak, sebesar Rp 3.082.484
3. Kendal, sebesar Rp 2.884.545
4. Kabupaten Semarang, sebesar 2.853.136
5. Kudus, sebesar Rp 2.805.786
Begitulah informasi mengenai UMK 2024 Jateng jika naik 15 persen tahun depan, beginilah besaran UMK Kota Semarang 2024 dan beberapa daerah lain.
Bprnews.id - Menyandang status sebagai warga negara dengan baik, tentunya harus mempunyai KTP, sebuah identitas yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara.
Dengan adanya teknologi yang semakin hari semakin berkembang, KTP pun turut bertransformasi menjadi e-KTP atau KTP Elektronik. Penyelenggaraan e-KTP tersebut telah drepada secara massal sejak tahun 2013 yang masyarakat hanya perlu memiliki satu KTP dengan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) saja.
Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah, apakah NIK telah terdaftar dalam database kependudukan atau belum. Cara memeriksa apakah KTP mu sudah terdaftar di aplikasi mana saja. Pastikan NIK dan e-KTP mu valid dan masih aktif dengan beberapa aplikasi yang telah disediakan oleh pemerintah
Berikut ini beberapa cara untuk cek KTP yang terdaftar melalui aplikasi:
Kirim SMS ke Disdukcapil
Masyarakat dalam melakukan pengecekan melalui SMS yang dikirim dengan format :
Cek#KTP#NIK. Dan krim ke nomor Disdukcapil Kemendagri pada nomor 0815-3636-9999
Atau hubungi melalui aplikasi WhatsApp dengan format:
Nama lengkap sesuai KTP, NIK, Kelurahan/Kecamatan.Kabupaten/Kota. Dan dikirim ke nomor 0813-2691-2479.
Cek melalui situs Kemendagri atau Pemerintah Daerah
Masyarakat dapat melihat melalui situs resmi dukcapil melalui website berikut:
https://www.dukcapil.kemendagri.go.id/
Melalui website tersebut masyarakat dapat pergi ke menu e-KTP, kemudian mengisi NIK yang dimiliki. Kemudian jika data KTP valid dan terkoneksi, maka pengguna dapat melihat data lengkap seperti yang tertera pada KTP. Atau pengguna dapat memasukan nomor NIK pada e-KTP dan kemudian tekan tanda cek.
Pengecekan melalui media sosial FB atau Twitter
Permintaan untuk mengecek KTP masih aktif atau tidak dapat dilakukan dengan mengunjungi laman resmi Facebook @HaloDukcapil atau Twitter @ccdukcapil. Masyarakat dapat langsung menghubunginya lewat personal chat dengan format pengiriman:
#NIK#Nama_Lengkap#Nomor_Kartu_Keluarga#Nomor_Telp#Keluhan.
Aplikasi Cara cek KTP Online
Menyadari betapa pentingnya memantau masa berlaku KTP dan NIK, kini banyak aplikasi berbasis online yang diluncurkan untuk membantu proses tersebut. Yang teratas di antara aplikasi-aplikasi ini adalah 'cara cek KTP online' - sebuah aplikasi yang tersedia untuk diunduh melalui Play Store. Meski memiliki tingkat akurasi 90%, pengguna disarankan untuk membatasi penggunaan untuk mencegah potensi kebocoran data pribadi.
Aplikasi Dataku
Aplikasi resmi kedua untuk cek ID online, yaitu 'Dataku.' Aplikasi ini memungkinkan Anda mengakses data kependudukan termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini dapat diunduh dengan mudah melalui Play Store.
Namun perlu diingat bahwa pemerintah belum bertanggung jawab atas penggunaan aplikasi ini. Akibatnya, jika terjadi kebocoran data pribadi, tanggung jawab berada di luar yurisdiksi pemerintah. Meskipun ada cara mudah untuk memeriksa apakah KTP Anda terdaftar atau tidak, penting untuk mewaspadai potensi risiko yang terkait dengan kebocoran data pribadi karena tidak ada akuntabilitas dari pihak berwenang.
Oleh karena itu, sebagai alternatifnya, masyarakat dapat mengkonfirmasi informasinya secara langsung melalui laman yang disediakan oleh Dinas Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan pemerintah daerah setempat.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan wawasan demografis sektor ini mayoritasnya (70,8%) inovator di sektor fintech atau dikenal dengan Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuangan (ITSK) individu ini dengan rentang usia produktif antara 25 hingga 35 tahun.
Menurut survei keuangan terdapat 23,1% individu berusia 36 hingga 50 tahun sebuah demografi yang sering kali terdiri dari para profesional yang berpikiran maju dan akrab dengan teknologi beralih ke solusi keuangan yang cepat dan nyaman sementara itu, 6,1% lainnya yang berusia antara 18 hingga 25 tahun juga mengikuti hal yang sama.
Mengutip data OJK, pengguna fintech berasal dari kelompok berpendapatan menengah hal ini menunjukkan bahwa layanan fintech muncul sebagai alternatif yang layak bagi segmen masyarakat yang tidak
Berdasarkan data penghasilan, sebanyak 41,5% pengguna layanan fintech adalah individu yang berpenghasilan antara 5 hingga 10 juta. Selanjutnya, ada pula yang berpendapatan 10 juta hingga 25 juta dan 2,5 juta hingga 5 juta, dengan masing-masing mewakili 20% dari total pengguna. Sementara itu, individu berpenghasilan 25 hingga 50 juta mencakup 18,5% dari pengguna.
Jika berdasarkan pasar utama layanan fintech, sebanya 88% penduduk Jakarta yang memanfaatkan layanan fintech, angka ini jauh melampaui penggunaan layanan fintech di Bandung (29,3%), Surabaya (28%), Medan (9,3%). Makasar(9,3%), Malang(4%), Nusa Tenggara(2,7%), dan provinsi lain di Pulau Jawa Sekitar (5,3%). semua kota di Indonesia sebesar (6,7%), global (2,7%), dan lainnya (8%).
Sebelumnya, Friderica Widyasari Dewi, Ketua Pelaksana Pengawasan Pelaku Usaha, Edukasi Jasa Keuangan, dan Perlindungan Konsumen menyoroti faktor pendorong maraknya pinjaman ilegal tersebut pengaruh tren gaya hidup yang telah menjerat banyak orang dalam perangkap keuangan pinjaman online.
"Kalau kita melihat survei, banyak orang kena [pinjol ilegal] karena memenuhi gaya hidup. Sudah punya utang lalu gali lobang tutup lobang," katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Oktober 2023, Senin (30/10).
Frederica, yang biasa dikenal dengan Kiki, menyampaikan karakteristik pinjaman online ilegal yang berkembang pesat dan bagaimana hal itu mempengaruhi meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap uang tunai cepat.
Kiki menyadarkan kita tentang istilah 'treadmill hedonis', menjelaskan bagaimana keinginan masyarakat terhadap gaya hidup hedonis seringkali menjadikan mereka sasaran utang yang melumpuhkan.
Selain itu ada pula fenomena fear of missing out (FOMO) dan you only live once (YOLO). Terbaru, banyak generasi milenial dan Z yang tidak bahagia lantaran terlalu memikirkan pendapat orang lain atau fear of people opinion (FOPO).
"Banyak mendengarkan pendapat orang, kok tidak pakai gadget baru, tidak nonton konser, jadinya minjam tapi tidak mampu bayar," katanya.
OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Kegiatan Keuangan Ilegal (Satgas PAKI). Bekerja sama dengan 12 kementerian dan lembaga, mereka berhasil melumpuhkan 1.466 platform pinjaman online ilegal, memberikan kejutan di sektor keuangan dari Januari hingga Oktober 2023.
Kiki mengungkap lebih lanjut bahwa mereka mendaftarkan total 8.047 pengaduan yang tidak diberi sanksi. aktivitas keuangan selama periode ini. Hal yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa sebagian besar keluhan ini berkaitan dengan pinjaman online ilegal, yang jumlahnya mencapai 7.710.
Bprnews.id - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), akan meluncurkan layanan Paylaternya layanan “beli sekarang, bayar nanti” dapat diakses melalui super app milik perusahaan, Livin by Mandiri. Pelanggan yang memanfaatkan fasilitas Paylater hanya perlu memindai Merchant QRIS, memilih Livin Paylater sebagai sumber pendanaan, dan mengatur jangka waktu.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyatakan kehadiran Paylater Bank Mandiri yang dikenal dengan Livin' Paylater bertujuan untuk melengkapi super app milik perseroan.
“Paylater sudah menjadi tren di dalam lifestyle. Jadi kami menyesuaikan ekspektasi dari masyarakat, terutama dari nasabah [untuk menyediakan paylater Mandiri],” kata Darmawan di sela-sela acara The 4th Indonesia Human Capital Summit 2023 di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Darmawan mengungkapkan dengan adanya Livin’ Paylater maka akan semakin memudahkan nasabah dalam memenuhi gaya hidup (lifestyle).
“Karena secara risk management juga sudah ada scoring model dari relationship akun yang sudah terjalin selama yang bersangkutan sudah mempunyai akun di Bank Mandiri dan menggunakan Livin’,” ujarnya.
Menurut Darmawan, paylater sangat mirip dengan pengoperasian kartu kredit, melayani kebutuhan ritel dan memacu mobilisasi sosial untuk kebutuhan belanja. Inovasi keuangan visioner ini menunjukkan potensi besar untuk mengakomodasi konsumen yang mencari pinjaman cepat, merevolusi peminjaman, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kebiasaan belanja.
“Sebetulnya target besarannya tetap di consumer segment. Tapi secara produk, kami nggak menargetkan angka tertentu, tapi ini melengkapi bagaimana Livin’ bisa mendukung lifestyle masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Darmawan menyebutkan kontribusi kredit paylater tidak akan memberikan porsi yang besar dari total penyaluran kredit perusahaan.
“Ini hanya untuk ritel dan hanya mendukung mobilisasi sebetulnya. Jadi nggak akan terlalu besar [porsinya],” sambungnya.
Melansir dari laman resmi Bank Mandiri pada6 November 2023, Livin’ Paylater memperbolehkan transaksi mulai dari Rp10.000 hingga maksimal Rp20 juta, dengan jangka waktu cicilan bervariasi antara 1 hingga 12 bulan biaya denda keterlambatan sebesar 4% per bulan diterapkan pada tagihan per bulan dari tagihan tertunggak.
Livin’ Paylater hadir sebagai solusi inovatif bagi mereka yang membutuhkan pinjaman cepat dan mudah. Dengan suku bunga rendah yang menarik mulai dari 0% untuk jangka waktu 1 & 3 bulan dan secara bertahap meningkat menjadi suku bunga tetap sebesar 1,5% per bulan untuk jangka waktu di atas 3 bulan, Livin’ Paylater menjadi pilihan ideal bagi peminjam. Selain itu, biaya administrasinya hanya 0,25% per transaksi. Namun yang perlu diperhatikan adalah biaya admin dan suku bunga pinjaman ini dapat berubah sewaktu-waktu.
Dalam hal pembayaran, Livin’ Paylater menggunakan konsep multiple billing sehingga tanggal jatuh tempo pembayaran untuk setiap transaksi adalah 1 bulan sejak tanggal transaksi.
Bprnews.id - Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Munculnya kekhawatiran di pasar dipicu oleh proyeksi penurunan cadangan devisa.
Seperti dilansir Refinitive, Rupiah dibuka pada level Rp15.550/US$, menunjukkan pelemahan sebesar 0,1% dan mengakhiri tren penguatan selama tiga hari berturut-turut.
Sementara Indeks Dolar AS (DXY) pada pukul 08.58 WIB naik tipis 0,11% ke level 105.33. Kenaikan yang terlihat marginal ini ternyata sedikit lebih tinggi dibandingkan penutupan perdagangan kemarin (11/6) yang berada pada angka 105,21. Khususnya, data terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perlambatan perekonomian Indonesia untuk pertama kalinya sejak kuartal ketiga tahun 2021 di bawah 5%.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa perekonomian pada periode berjalan tumbuh sebesar 4,94%, secara triwulanan meningkat sebesar 1,60%, dan secara kumulatif mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%. Meskipun terdapat tanda-tanda perlambatan, pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap pergerakan Rupiah.
Hal ini terlihat dari tingkat investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang masih tumbuh kuat, mencapai 5,77% dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 29,68%, lebih tinggi dibandingkan laporan triwulan II yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,63%.
Pengumuman mengenai cadangan devisa Indonesia (CADEV) rencananya akan disampaikan Bank Indonesia (BI) pagi ini dan diperkirakan masih relatif tinggi.
Berdasarkan data terkini BI, cadangan devisa hingga akhir September 2023 mencapai US$134,9 miliar, turun tipis dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$137,1 miliar.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan dalam konferensi pers bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Jumat (3/11/2023), penurunan tersebut disebabkan oleh tekanan global
"Dulu naik sampai US$139 miliar cadev saat inflow besar dan ekspor kita besar seperti itu, nah kita gunakan saat tentu saja ada tekanan-tekanan global seperti ini ya wajar itu adalah penurunan," terangnya.
Sementara Trading Economics memproyeksikan bahwa cadev Indonesia akan menurun menjadi US$133 miliar dan diperkirakan cadev tersebut dipakai salah satunya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat melemah signifikan khususnya sepanjang Oktober.
Lebih lanjut, tekanan terhadap mata uang Garuda hadir khususnya datang dari China yang akan merilis data neraca dagang serta ekspor impor.
Neraca dagang China September tercatat sebesar US$77,71 miliar dari US$82,67 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara konsensus memperkirakan akan terjadi kenaikan neraca dagang China menjadi US$81,95 miliar dan semakin memperpanjang tren surplusnya.
Ekspor dari China pun diproyeksikan masih rendah meski mulai ada perbaikan yakni terkontraksi 3,1% yoy dari periode sebelumnya yang kontraksi 6,2% yoy. Begitu pula dengan impor yang masih cukup rendah namun diekspektasikan lebih baik yakni kontraksi 5,4% yoy dari periode sebelumnya kontraksi 6,2% yoy.
Data ini menjadi penting dan perlu mendapat perhatian sebab China merupakan negara tujuan ekspor utama Indonesia, oleh karena itu pemulihan sektor ekspor-impor Tiongkok menandakan potensi perbaikan kondisi perekonomian Indonesia, mengingat tingginya permintaan barang-barang Indonesia di pasar Tiongkok. akan mempelajari alasan dan dampak selanjutnya dari pemulihan ekonomi Tiongkok terhadap pasar ekspor Indonesia.