Bprnews.id - Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Provinsi Aceh sudah siap mendukung dan memenuhi kebutuhan modal kerja dunia usaha yang memang memerlukan tambahan modal untuk usahanya, mulai dari jumlah yang kecil sampai dengan Rp. 2 milyaran.
Di seluruh Aceh, terdapat 12 Kantor Pusat dan 50-an Kantor Cabang dan Kantor Kas BPR Syariah.
" Jadi kami sangat siap mendukung modal kerja para pengusaha yang membutuhkan tambahan modal dari jumlah kecil sampai dengan Rp. 2 M,". ujar Aniswan, Ketua Perbarindo Aceh.
Tanggal 19 Agustus 2023, 2 Asosiasi besar BPR Syariah di Aceh yaitu Sugito Ketua Kompartemen BPRS Asbisindo Aceh Sumut dan Ariswan Ketua Perbarindo Aceh bersama dengan Jajaran Direksi BPR Syariah di seluruh Aceh hadir di acara Media Gathering yang diselenggarakan di Takengon, mereka berkomitmen untuk membantu pengusaha di Aceh yang memerlukan modal usahanya.
Capaian realisasi kinerja BPR Syariah di seluruh Aceh sampai dengan periode Juni 2023 memiliki total aset Rp.922 milyar atau tumbuh 2 % dibandingkan dengan periode Desember 2022 sebesar Rp.906 milyar.
Sementara untuk realisasi penghimpunan dana masyarakat juga mengalami peningkatan, posisi s/d Juni 2023 dana tabungan dan deposito yang berhasil dihimpun sebesar Rp.543 miliar atau tumbuh 6 % dibandingkan posisi Desember 2023 sebesar Rp.514 miliar, dengan porsi tabungan Rp.121 miliar dan deposito Rp.422 milyar.
Peningkatan tabungan dan deposito ini berarti rasa kepercayaan masyarakat yang memiliki kelebihan uang untuk menyimpan di BPR Syariah semakin meningkat.
Simpanan uang dari masyarakat sudah dijamin oleh Pemerintah /LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sampai sebesar Rp.2 miliar, maka dari itu masyarakat diimbau tidak perlu takut menyimpan dananya di BPR Syariah.
Sedangkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sd Juni 2023 sebesar Rp.662 milyar, meningkat 12 % dibandingkan Desember 2022 sebesar Rp.593 milyar, dengan jumlah penerima manfaat atau nasabah diatas 10.000 nasabah.
Dan untuk kebutuhan usaha dalam jumlah puluhan miliar BPR Syariah di Aceh juga dapat memenuhinya dengan melakukan pembiayaan bersama atau pembiayaan sindikasi sesama BPR Syariah di Aceh bahkan luar Aceh.
Terakhir, hal yang bisa dibilang sangat menarik dengan produk unggulan yang dilakukan oleh BPR Syariah di Aceh adalah dimana Tabungan dengan sistem jemput bola, dengan sistem ini masyarakat tidak perlu meninggalkan lapak jualan mereka karena setiap hari petugas Bank akan melakukan jemputan setoran tabungan sebagaimana waktu yang telah disepakati
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menghimbau kepada masyarakat bahwa tidak perlu khawatir dan takut terhadap nasabah bank atau BPR apabila memiliki masalah atau pailit. Pernyataan ini disampaikan oleh Ahli Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS.
Jarot juga menyampaikan, LPS akan menjamin simpanan namun tetap dengan berbagai persyaratan. LPS menjamin hingga Rp2 miliar per nasabah, ujarnya.
"Syaratnya adalah adanya simpanan Rp2 miliar," Ujar Jarot, Kamis 17 Agustus 2023.
Hal selanjutnya yang patut dicermati adalah 3T. T yang pertama adalah tercatat pada pembukuan bank. Kemudian yang kedua adalah tingkat bunga tidak melebihi. Dan yang terakhir, tidak melakukan fraud atau melakukan tindakan pidana perbankan.
Sebuah bank bisa dikatakan pailit setelah mendapat pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian jika sudah mendapat pemeriksaan, LPS akan memberi klarifikasi kepada pihak Bank atau BPR yang bersangkutan.
"Paling lama 90 hari kerja tapi sekarang paling cepat 5 hari kerja," ucapnya.
Jarot juga menjelaskan lebih rinci kenapa banyak BPR yang pailit dan akhirnya ditindak. Ia menyampaikan salah satu alasannya adalah banyak pengelola BPR yang seringkali berperilaku culas. Misal, ada uang dari nasabah yang disalurkan ke kredit fiktif.
Jarot sangat gencar memberikan sosialisasi ke masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman atau kredit ke BPR. Karena mayoritas teritorinya berada di daerah pinggiran kota atau kabupaten yang biasanya mayoritas masyarakat nya seringkali mudah terbuai dengan bujuk rayu, tanpa melihat manajemennya terlebih dahulu.
"Kemudian juga kalau di daerah pinggiran jauh dari pantauan OJK. Itu diawasi ketat. Kalau nggak kelihatan ya masih," katanya
Bprnews.id - Bank BPD Bali melaksanakan agenda dengan para nasabah BPR, LPD, dan Koperasi se-Bali, hal itu dilakukan dalam rangka penguatan sinergitas. Kegiatan ini diisi oleh rangkaian acara seperti seminar dan capacity building dengan tema Peluang Pendanaan Melalui Pasar Modal Indonesia (IPO) & Economic Outlook 2024 dan Undang - Undang Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) perihal peran LPD, BPR dan Koperasi dalam pemulihan ekonomi di era digitalisasi untuk kesejahteraan masyarakat Bali pada 18 -19 Agustus 2023.
Acara tersebut dibuka oleh Direktur Bisnis Bank BPD Bali, I Nyoman Sumanaya , S.E., M.M yang menyoroti terkait dengan pengembangan fitur Qris Lintas Negara (Crossbored), hal ini memungkingkan pengguna dapat bertransaksi di merchant luar negeri melalui BPD Bali Mobile. First Launching ini dilakukan dengan negara Thailand, selanjutnya Malaysia dan yang terbaru dengan negara Singapura.
Bank BPD Bali menghadirkan 2 pembicara dalam gathering tersebut, yaitu Aditya Nugraha ( PT Bursa Efek Indonesia ) dan Ryan Kiryanto ( Ekonom Senior Indonesia). Secara garis besar pembicara tersebut membahas mengenai perekonomian global yang hingga saat ini masih menghadapi isu tantangan geopolitik, volatilitas sektor keuangan dan pelemahan sektor manufaktur yang mana dalam menyikapi hal tersebut dipandang perlu dilakukan kesiapan mengenai antisipasi dan mitigasi.
Dalam acara ini BPD Bali bekomitmen dalam mendukung upaya penguatan dan sinergitas lembaga keuangan mikro di Bali dengan digitalisasi, hal ini sejalan dengan pembangunan 6 pilar ekonomi Bali ( Ekonomi Kerthi Bali ), yaitu sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan, sektor kelautan/perikanan, sektor industri, sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, dan sektor pariwisata.
Bprnews.id - Pekan olahraga Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) yang diadakan oleh Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Perbarindo Tanjungpinang-Bintan, diikuti oleh 365 peserta, yang bertempat di lapangan Cahaya Pinang, Kota Tanjungpinang.
Yafri yang merupakan Ketua Panitia mengatakan akan ada 3 cabang olahraga yang dilombakan pada pekan olahraga Perbarindo ini, diantaranya ada bulu tangkis ganda putra dan putri, tenis meja single putra dan putri, serta tim futsal.
Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini dibuka resmi oleh Ketua DPK Perbarindo Tanjungpinang-Bintan, Radiah.
“Selama Covid kegiatan ini sempat vakum. Perserta yang mengikuti sebanyak 365 orang dari 10 BPR di Bintan dan Tanjungpinang,” Kata Yafri, Minggu (20/8/2023).
Menurut Yafri kolaborasi dari panitia kegiatan ini melibatkan seluruh BPR se-Kota Tanjungpinang dan Bintan yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk membuat acara yang lancar dan sukses.
“Momen ini sangat penting untuk memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas antara peserta, penonton, dan undangan khususnya di lingkungan BPR,” Paparnya.
“Mari kita kita junjung tinggi sportivitas dan fair play dalam setiap pertandingan,”tegasnya.
Pekan olahraga ini, panita menyediakan hadiah beserta doorprize kepada para peserta yang hadir.
“Semoha ini bisa jadi motivasi dan semangat bagi para peserta untuk terus mengembangkan kemampuan dalam bidang olahraga,”jelasnya.
Yafri juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, setiap rekanan BPR, sponsorship maupun donatur yang telah memberikan sumbangsih.
“Baik itu secara materil maupun moril sehingga acara ini dapat terlaksana,” Pungkasnya.
Bprnews.id - Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah ( RPOJK BPR dan BPRS)
OJK meminta masyarakat umum untuk memberikan tanggapan ats rancangan tersebut dengan melampirkan draft materi RPOJK, batas penerimaan tanggapan tersebut sampai 31 Agustus 2023 melalui email tertera, hal tersebut dikutip dari website resminya sejak 14 Agustus 2023.
Dibalik rancangan yang tengah disusun OJK tersebut, terdapat urgensi yang tinggi dari penerbitan POJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS (POJK Exit Policy BPR/S) dengan mempertimbangkan Undang - Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2K), hal ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.
"Ini mempertimbangkan UU P2SK memandatkan OJK untuk segera menindaklanjuti penyempurnaan ketentuan terkait exit policy di sektor perbankan," kata Dian kepada Kontan, Kamis (17/8).
Dian merinci, pada undang-undang yang dimaksud, terdapat beberapa pokok penyempurnaan yang harus diatur menjadi ketentuan di level POJK, yakni seperti penyebutan status pengawasan bank, yang sebelumnya terdiri dari "Bank dengan status Normal, Dalam Pengawasan Intensif dan Dalam Pengawasan Khusus", menjadi "Bank Normal, Bank Dalam Penyehatan dan Bank Dalam Resolusi".
Penyempurnaan lainnya adalah terkait jangka waktu penetapan status pengawasan Bank; perluasan tindakan-tindakan pengawasan/pembinaan yang dapat dilakukan oleh OJK; serta harmonisasi penanganan bank yang bermasalah dimaksud dengan kewenangan yang diamanatkan oleh UU P2SK kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka upaya penyehatan maupun resolusi Bank.
"Ketentuan ini bagian dari upaya peningkatan integritas sistem perbankan sehingga penanganan bank bermasalah dapat ditangani lebih responsive serta dapat meminimalisir potensi dispute maupun kerugian baik bagi nasabah maupun stakeholders lainnya," kata Dian.
Terkait dengan RPOJK BPR dan BPRS ini, tanggapan positif diberikan oleh Direktur Bisnis Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Hasamitra Made Semadi.
"Saya kira dengan tata kelola yang sehat, sudah pasti BPR-nya akan menjadi sehat. Maka POJK ini penting dalam memberikan pengawasan kepada BPR demi kesehatan BPR itu sendiri," kata Made kepada Kontan, Rabu (16/8).
Sementara itu Tedy Alamsyah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) belum bisa memberikan komentar terkait dengan RPOJK dikarenakan belum mendapatkan surat resmi dari ojk.
"Sampai hari ini kami Perbarindo belum mendapatkan surat resmi terkait RPOJK dari OJK, dan setelah kami mendapatkan kami bahas di internal Perbarindo dan akan beri masukan ke regulator, sementara kami belum bisa berikan tanggapan," kata Tedy kepada Kontan, Rabu (16/8).
OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan juga telah menerbitkan Surat Edaran OJK atau SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah