Standard Post with Image
REGULATOR

OJK Larang Pencairan Dana Pensiun di Bawah 10 Tahun

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana melarang pencairan dana pensiun sebelum peserta mencapai 10 tahun masa kepesertaan, dengan aturan ini akan mulai diberlakukan pada Oktober 2024. Langkah ini diambil untuk meningkatkan pertumbuhan industri Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), yang selama ini dinilai belum berkembang dengan baik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa mayoritas peserta DPPK cenderung mencairkan dana mereka lebih awal, sehingga berdampak pada stagnasi dana pensiun. "Sekitar 80 persen peserta mencairkan dana pensiun di awal. Ini membuat statistik dana pensiun dari DPPK tidak pernah meningkat," ungkap Ogi.

Ia menambahkan, "Ketika dana masuk ke Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), kemudian dialihkan ke anuitas dan dicairkan dalam waktu kurang dari sebulan, meskipun dikenakan penalti yang cukup besar."

Dengan aturan baru ini, OJK berharap dapat mendorong peserta untuk mempertahankan dana pensiun mereka lebih lama dan memperkuat industri DPPK.

 


 

Standard Post with Image
REGULATOR

Optimisme Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Transisi Pemerintahan

BPRNews.id - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap stabil meski berada dalam masa transisi pemerintahan. Menurut Purbaya, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan hal ini harus dimanfaatkan untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Berbicara di Bloomberg CEO Forum 2024 yang digelar di St Regis Jakarta pada Rabu (5/9/2024), Purbaya menekankan tiga faktor penting yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. "Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi yang baik di antara pemangku kepentingan adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," ujarnya. 

Forum ini juga merupakan bagian dari dukungan LPS terhadap pelaksanaan Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2024, yang berlangsung pada 5-6 September. Dalam acara tersebut, Purbaya mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, untuk berkolaborasi dan memulai transisi yang optimis guna mencapai potensi penuh perekonomian Indonesia dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang turut hadir sebagai narasumber dalam forum tersebut, juga menekankan pentingnya kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah. "Kerja sama yang berkelanjutan antara sektor swasta dan pemerintah akan menjadi kunci bagi keberhasilan kita bersama," kata SBY. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia harus memperkuat kerja sama regional, khususnya di ASEAN, untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan konektivitas.

SBY menutup dengan pernyataan bahwa melalui kerja sama regional yang solid, Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan dampak dari gangguan teknologi.

 

 

Standard Post with Image
BPR

PT BPR Bank Boyolali Raih Penghargaan Platinum Award 2024 dari Infobank atas Kinerja Keuangan Terbaik

bprnews.id - PT BPR Bank Boyolali (Perseroda) berhasil meraih penghargaan Platinum Award 2024 dari Infobank berkat konsistensi dalam menjaga kinerja keuangan yang sangat baik selama sepuluh tahun berturut-turut.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Annas Adyargo, Direktur Bisnis BPR Bank Boyolali, saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Rabu (4/9/2024). Ia menjelaskan bahwa penghargaan tersebut diterima di Jakarta pada Kamis (29/8/2024).

Bank Boyolali juga berhasil masuk dalam lima besar dari 45 BPR yang berada di kelompok aset Rp500 miliar hingga Rp1 triliun. Penilaian dilakukan berdasarkan lima indikator penting, yakni aset, dana pihak ketiga (DPK), kredit, modal inti, serta laba.

“Alhamdulillah, PT BPR Bank Boyolali Perseroda mendapatkan Platinum Award atas pencapaian kinerja keuangan yang sangat baik selama sepuluh tahun terakhir. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi dari biro riset Infobank,” ungkap Annas.

Ia menjelaskan, penilaian kinerja ini dilakukan dengan mengukur beberapa aspek, termasuk rasio keuangan, pertumbuhan bisnis, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), serta profil risiko dan tata kelola BPR.

Menurut Annas, performa PT BPR Bank Boyolali pada tahun 2023 melampaui rata-rata industri. Kredit yang disalurkan tumbuh 10,11% dari Rp341 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp365,53 miliar pada 2023.

Pertumbuhan kredit ini didukung oleh likuiditas yang kuat, dengan DPK mencapai Rp456,97 miliar, meningkat 25,69% dari Rp363 miliar di tahun sebelumnya. Selain itu, laba bersih juga naik menjadi Rp9,19 miliar, tumbuh 11,32% dari Rp8,26 miliar.

Dari sisi modal inti, Bank Boyolali mengalami kenaikan dari Rp50 miliar menjadi Rp80,63 miliar, tumbuh sebesar 13,26%, sehingga total aset meningkat 23,21% dari Rp 452 miliar menjadi Rp 557,46 miliar.

“Ini adalah penghargaan keempat yang kami terima tahun ini,” tambah Annas.

Selain Platinum Award, beberapa penghargaan lain yang diraih oleh Bank Boyolali adalah SBBI Award untuk kategori merek terbaik di Soloraya untuk BPR lokal Boyolali, Top 100 BPR dengan peringkat bintang tiga, Platinum Award untuk BPR dengan aset diatas Rp500 miliar-Rp1 triliun, serta The Asian Post dengan gelar the best regional champion 2024 untuk kategori BPR dengan aset di atas Rp500 miliar-Rp1 triliun.

Annas mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah PT BPR Bank Boyolali atas kepercayaan yang diberikan kepada produk dan layanan perbankan yang mereka tawarkan.

“Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja keuangan dan berinovasi dalam produk dan layanan perbankan guna memenuhi kebutuhan nasabah,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Boyolali, Dono Sri Hananto, menegaskan bahwa Bank Boyolali selalu berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik. Selain itu, mereka juga rutin mengadakan undian berhadiah dua kali setahun khusus bagi nasabah.

Undian pertama biasanya dilaksanakan pada bulan April bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Bank Boyolali, sedangkan undian kedua digelar pada bulan Oktober.

“Pada bulan Oktober ini, kami akan mengundi hadiah berupa tiga mobil dan 12 sepeda motor. Nasabah hanya perlu menabung Rp25.000 untuk mendapatkan satu poin undian,” jelasnya.

Selain tiga mobil dan 12 sepeda motor, undian juga menawarkan hadiah berupa 12 sepeda gunung, 12 lemari es, dan 12 unit TV LED.

 

Standard Post with Image
BPR

Stanley, Pj Bupati Konawe, Apresiasi Peran BPR Bahteramas dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal

bprnews.id - Pj Bupati Konawe, Stanley, memberikan apresiasi besar terhadap peran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahteramas Konawe dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penghargaan ini disampaikan saat kunjungannya ke kantor BPR Bahteramas Konawe yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tuoy, Unaaha, pada hari Selasa (3/9) lalu.

Stanley disambut oleh Direktur Utama (Dirut) BPR Bahteramas Konawe, Ahmat, beserta jajaran manajemen bank tersebut. Dalam kunjungannya, Stanley menekankan pentingnya kehadiran BPR, terutama dalam memberikan akses permodalan bagi masyarakat kecil dan menengah di Kabupaten Konawe. Ia menyoroti tantangan yang sering dihadapi pelaku usaha di daerah, yaitu sulitnya memperoleh modal usaha.

“Kehadiran BPR Bahteramas Konawe ini diharapkan mampu membantu masyarakat Konawe dalam mengakses layanan keuangan dan permodalan,” kata Stanley.

Stanley, yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Utara, menyampaikan rasa bangga atas kemajuan BPR Bahteramas yang terus berkembang setiap tahun. “Sebagai Pj Bupati dan pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), saya sangat mengapresiasi pencapaian ini. Semoga prestasi ini terus meningkat di masa mendatang,” tambahnya.

Stanley juga menyoroti kepemimpinan Ahmat sebagai Dirut BPR Bahteramas yang dinilai berhasil membawa kemajuan signifikan bagi lembaga keuangan ini. Ia menyebut program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah) sebagai salah satu strategi unggulan yang mendukung investasi lokal.

“Program ini tidak hanya memberikan bantuan kepada pengusaha lokal, tetapi juga memberikan keuntungan yang nyata bagi BPR Bahteramas Konawe,” jelas Stanley.

Di akhir kunjungannya, Pj Bupati Stanley berpesan kepada seluruh manajemen BPR Bahteramas agar tetap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan berharap pencapaian saat ini dapat dipertahankan oleh pemimpin di masa depan. “Saya atas nama Pemkab Konawe mengucapkan selamat menempati kantor baru BPR Bahteramas Konawe. Semoga gedung baru ini memberikan kenyamanan bagi nasabah serta semangat baru bagi seluruh karyawan,” tandasnya.

Di sisi lain, Dirut BPR Bahteramas Konawe, Ahmat, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Pemkab Konawe selama ini. Ia yakin dengan dukungan tersebut, BPR Bahteramas akan terus berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan perbankan yang lebih relevan bagi masyarakat.

“Kami akan terus berinovasi dalam menciptakan layanan yang memudahkan nasabah, serta mengikuti perkembangan teknologi dan tren konsumen,” ujar Ahmat.

Dengan dukungan yang berkelanjutan dari Pemkab Konawe dan inovasi terus-menerus, BPR Bahteramas Konawe diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal di Kabupaten Konawe

Standard Post with Image
bank umum

Bank Wajib Bayar Iuran Restrukturisasi pada 2025, Segini Preminya

BPRNews.id  -  Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan bahwa perbankan di Indonesia wajib membayar iuran premi untuk mendanai Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) mulai Januari 2025. “PRP iurannya mulai bayar Januari, Januari udah masuk Tahun 2025. Udah mulai ya bayarnya Januari, bayar depan, kita tidak mau rugi rupanya,” ujar Purbaya pada Rabu, 4 September 2024.

Purbaya menjelaskan bahwa premi ini wajib dibayarkan oleh perbankan pada awal penerapan peraturan, atau dengan kata lain, harus dibayar "di muka." Iuran tersebut nantinya akan digunakan oleh LPS sebagai tambahan premi penjaminan yang dikenakan kepada bank.

Terkait besaran premi, Purbaya menyebutkan bahwa iuran tersebut akan didasarkan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki masing-masing bank. Besaran persentase iuran premi ini akan berbeda untuk setiap bank, tergantung pada tingkat dan ukuran bank tersebut serta kondisi spesifik yang dialami masing-masing bank.

Dengan kebijakan ini, diharapkan perbankan dapat berkontribusi dalam penguatan program restrukturisasi, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan di masa depan.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by BPR News