Bprnews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baru-baru ini menyetujui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Penyesuaian tersebut, salah satu perubahan signifikannya adalah penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun kepada Bank Umum Daerah Karimun, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda-BPR), sebesar Rp1 miliar.
” Modal inti minimun Rp6 miliar di Perumda BPR Karimun sesuai syarat dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jadi selama ini Perumda BPR Karimun modal intinya baru Rp5 miliar yang belum bisa memberikan deviden ke daerah,” terang Ketua komisi 2 DPRD Karimun Raja Rafiza, Selasa (10/10).
Dengan demikian, melalui pengesahan APBD-P Karimun tahuan 2023 maka Perumda BPR Karimun mendapatkan penambahan modal Rp1 miliar. Sehingga, modal intinya telah terpenuhi sebesar Rp6 miliar yang pada tahun berikutnya harus bisa memberikan deviden ke daerah.
” Kemarin, ada juga BRK Syariah cabang Tanjung Balai Karimun mengembalikan Rp100 juta ke Perumda BPR Karimun. Dimana, Perumda BPR Karimun saat itu masih berstatus Persiroda BPR Karimun,” ungkapnya.
Maka, terjadinya perubahan status dari Persiroda ke Perumda BPR Karimun secara otomatis saham Pemda Karimun yang ada di BPR Syariah dikembalikan Perumda BPR Karimun.
” Nah, sekarang status Perumda BPR Karimun. Maka, saham Pemda Karimun sudah murni 100 persen masuk di Perumda BPR Karimun sebagai pemilik saham,” ucapnya.
Bupati Aunur Rafiq membeberkan pendapatan daerah (PD) Perumda BPR Karimun turun drastis hingga hanya tinggal Rp17 juta pada 2022. Situasi kritis ini membuat penarikan dan penyetoran ke kas daerah tidak bisa dilakukan karena tidak memenuhi ambang batas minimum Otoritas Jasa Keuangan (OJK). sebesar Rp 1 miliar. Selidiki secara rinci situasi keuangan yang genting ini dan dampak yang ditimbulkannya.
” Sesuai syarat dari OJK, maka pendapatan Rp17 juta oleh Perumda BPR Karimun tidak bisa masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2022 lalu,” tuturnya.
Bprnews.id - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali menegaskan komitmennya untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan mengembangkan sistem empat pilar yang fokus pada kerja sama UMKM dengan pasar atau 'marketplace' lokal, ritel modern, lembaga perbankan, dan ekspor pembiayaan.
Dalam Rapat Kerja Daerah dan Rapat Koordinasi Daerah serta Temu Bisnis UMKM di Semarang, Jawa, Hasan menekankan pentingnya kolaborasi, kehadiran pemerintah, marketplace, ritel modern, dan perbankan untuk membentuk sistem tersebut.
Turut hadir Ketua PW Muhammadiyah Jateng Tafsir, serta Ketua PW Aisyiyah Jateng Eni Winaryati. Hadir mendampingi Mendag Zulkifli yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim dan Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Fajarini Puntodewi.
"Jadi, kata kuncinya adalah kerja sama. Pemerintah harus hadir, marketplace harus hadir, ritel modern harus hadir, perbankan harus hadir sehingga ekosistemnya terbentuk," kata Mendag Zulkifli dalam Rapat Kerja Wilayah - Rapat Kordinasi Wilayah dan Temu Bisnis UMKM Lembaga Pengembang (LP) UMKM Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa tengah di Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 7 Oktober 2023.
Menurutnya, UMKM kalau hanya berjualan secara luring akan kalah karena zamannya sudah berbeda. Karena itu, harus bergabung dengan marketplace.
"Selanjutnya, marketplace akan melatih UMKM dalam hal misalnya peningkatan kualitas kemasan dan pemasaran. Dengan pelatihan tersebut, kualitas dan produktivitas UMKM dapat meningkat," ujarnya.
Bprnews.id- Sebuah prestasi menggembirakan, 20 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) milik PT Pertamina mencatatkan transaksi senilai Rp3,36 miliar pada International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) yang diselenggarakan pada Oktober 2023.
Jumlah ini meningkat sekitar 40% dari peristiwa sebelumnya pada Maret 2023, menunjukkan tingginya apresiasi dan ketertarikan masyarakat terhadap produk UMKM.
Pertamina mengklaim dari hari pertama hingga terakhir ajang tersebut, pengunjung antusias memadati booth UMKM Pertamina, di antaranya Songket Ilham Bahari, Pengrajin Pelangi, Gunawan Design, Griya Kain Solo, Adhimas Batik Handy Craft, Almira, Haluan Bali, Mutiara Gitbay, Batik Sumber Arafat, Sikilib Collection, dan Akar Dewa Jati.
Selain bermanfaat untuk UMKM, Pertamina mengharapkan pameran tersebut menjadi panggung bagi para kreator dan pengusaha UMKM untuk bersinar di tingkat nasional maupun internasional.
"Ajang Inacraft tidak hanya tentang produk dan transaksi semata tetapi juga tentang membangun komunitas yang solid sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat," ujar Fadjar.
Tren optimisme tersebut, ditambah dengan antusiasnya pengunjung stan UMKM Pertamina, menunjukkan prospek yang menjanjikan bagi usaha-usaha tersebut baik di tingkat nasional maupun internasional.
"Diharapkan, produk para pelaku UMKM di Indonesia bisa berkembang dan dikenal masyarakat dunia serta mampu membangkitkan semangat dan perekonomian para pelaku UMKM itu sendiri," ujar Fadjar.
Kiprah Pertamina dalam pengembangan UMKM tersebut merupakan implementasi dari sustainable development goals (SDGs) poin ke-8, yakni membantu para mitra binaan Pertamina berkembang pesat, naik kelas, dan go global.
Selain sebagai platform transaksi bisnis, INACRAFT juga dipuji atas perannya dalam membina masyarakat tangguh yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat.
Bprnews.id - Seiring dengan evolusi teknologi digital, pelaku UMKM di Indonesia semakin diharapkan mampu beradaptasi dan bertransformasi dalam ekosistem digital.
Rerie, seorang legislator dari Dapil II Jawa Tengah yang kerap berbicara tentang hal ini, menilai bahwa kesiapan teknis dalam memasuki dunia digital sangat penting, terutama dalam hal pembiayaan dan transaksi, serta marketing.
"Jangan sampai target jumlah UMKM yang masuk ekosistem digital tercapai, tetapi pemahaman para pelaku usaha terhadap sistem digital yang dijalankannya masih kurang sehingga malah berpotensi menghambat perkembangan usaha mereka," tutur dia.
Transformasi ini tentunya memerlukan perhatian dan kolaborasi yang serius dari berbagai pemangku kepentingan. Blog post kali ini akan membahas lebih lanjut tentang pentingnya kesiapan UMKM dalam beradaptasi dengan sistem digital dan bagaimana proses transformasi ini dapat mendukung perkembangan usaha mereka.
Bprnews.id - Literasi keuangan berperan penting dalam mencapai target Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memasuki sistem digital pada tahun ini.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, memahami literasi keuangan terbaru merupakan upaya dalam beradaptasi dalam sistem digital yang berkembang pesat.
"Optimisme dalam mencapai suatu target memang sangat penting. Namun lebih penting lagi mempersiapkan para pelaku UMKM dalam menyikapi perubahan sistem dan ekosistem digital yang cepat dan sarat tantangan dalam berbisnis," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Selasa, 10 Oktober 2023.
Mempersiapkan para pelaku UMKM menghadapi perubahan yang cepat dan banyaknya tantangan dalam ekosistem digital.
Ketika Pemerintah Indonesia menetapkan tujuan ambisius untuk membawa 24 juta UMKM ikut serta dalam digital pada tahun 2023 dan 30 juta pada tahun 2024, mari kita pahami pentingnya menyeimbangkan upaya digitalisasi ini dengan literasi keuangan yang memadai.