BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim penjaminan simpanan nasabah sebesar Rp2,82 triliun hingga 31 Oktober 2024. Direktur Group Riset LPS, Seto Wardono, menyampaikan data tersebut dalam acara LPS Media Workshop 2024 yang digelar di Bandung, Minggu (1/12/2024).
“Sejak mulai beroperasi pada 2005 hingga Oktober 2024, LPS telah menangani simpanan di 137 bank yang izinnya dicabut. Dari situ, total klaim yang dibayarkan mencapai Rp2,82 triliun,” ujar Seto.
Rincian klaim tersebut terdiri dari Rp202 miliar untuk simpanan di bank umum, serta Rp2,62 triliun untuk simpanan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS), dengan total 413.397 rekening.
Seto menambahkan bahwa sepanjang 2024, hingga Oktober, LPS telah menangani 15 bank yang dicabut izin usahanya. “Total simpanan yang dibayarkan sepanjang tahun ini mencapai Rp735,26 miliar, mencakup 108.116 rekening,” jelasnya.
Acara LPS Media Workshop 2024 juga bertujuan meningkatkan literasi ekonomi bagi para praktisi media. Materi yang disampaikan mencakup konsep ekonomi makro seperti pendapatan nasional, inflasi, neraca pembayaran, hingga kebijakan moneter dan fiskal.
“Dengan pemahaman yang lebih kuat, harapannya para jurnalis dapat memberikan informasi yang komprehensif dan tepat tentang kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk pesan-pesan dari regulator seperti LPS,” tutup Seto.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pembukaan rekrutmen pegawai melalui Program Pendidikan Calon Staf (PCS) Angkatan 8 dan Program Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha (PCT) Angkatan 2. Rekrutmen ini akan dimulai pada Selasa (3/12/2024) mendatang.
“Melalui PCS, kami menjaring kandidat terbaik lulusan D4, S1, S2, atau S3 dari dalam dan luar negeri. Sementara PCT diperuntukkan bagi lulusan D3 terbaik,” tulis OJK dalam laman resminya.
Rekrutmen ini dilakukan tanpa biaya apapun. OJK juga menegaskan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan bimbingan belajar manapun. "Hati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan OJK," tegas OJK melalui Instagram resminya @ojkindonesia, Minggu (1/12/2024).
Calon pelamar harus memenuhi sejumlah syarat umum, di antaranya: berstatus WNI, sehat jasmani dan rohani, serta bersedia menandatangani perjanjian ikatan dinas jika diterima. Selain itu, pelamar juga harus tidak memiliki hubungan keluarga dekat dengan pegawai OJK dan, khusus pelamar perempuan, bersedia tidak hamil selama proses seleksi hingga masa pendidikan.
Informasi lengkap mengenai rekrutmen ini dapat diakses melalui laman resmi OJK.
BPRNews.id - Bank Kalsel sukses mencapai Modal Inti Minimum (MIM) sebesar Rp3 triliun, sesuai dengan aturan dalam POJK 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Dalam rilis resmi di Banjarmasin, Jumat, disebutkan bahwa modal inti bank ini bahkan melampaui target, mencapai Rp3,07 triliun pada Oktober 2024.
Pencapaian tersebut menunjukkan performa finansial yang baik dan pengelolaan manajemen yang mumpuni. Dengan pertumbuhan modal yang dihasilkan secara organik, Bank Kalsel membuktikan kemampuannya menjaga kinerja operasional yang tangguh tanpa bergantung pada pendanaan eksternal.
Direktur Utama Bank Kalsel, dalam konferensi pers akhir tahun pada Selasa (12/11), memproyeksikan bahwa modal inti bank akan terus meningkat hingga Rp3,11 triliun pada Desember 2024. "Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi bisnis kami dan komitmen untuk pertumbuhan berkelanjutan," jelasnya.
Pencapaian ini menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai institusi yang kompetitif di tingkat regional, dengan dedikasi untuk terus berinovasi dan memberikan layanan yang unggul. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi Bank Kalsel terhadap pengembangan ekonomi daerah dan nasional.
BPRNews.id - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Dengan jumlah pelaku UMKM yang mencapai lebih dari 65 juta, sektor ini mampu menyediakan sekitar 97 persen tenaga kerja di Tanah Air dan menyumbang 61 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Selain menjadi motor ekonomi nasional, UMKM juga memiliki potensi besar untuk berkembang di pasar global. Untuk mendukung daya saing UMKM, pemerintah fokus pada transformasi digital melalui program pelatihan, pendampingan, dan inovasi. Namun, tantangan seperti kurangnya literasi digital, akses pembiayaan, dan kebutuhan sertifikasi produk masih menjadi hambatan utama.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI hadir untuk menjawab tantangan ini. Hingga semester III 2024, BRI telah menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun, di mana 81,70 persen atau sekitar Rp1.105,70 triliun ditujukan untuk segmen UMKM.
"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Direktur Utama BRI, Sunarso.
Selain pembiayaan, hingga Oktober 2024, BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 3,4 juta debitur senilai Rp158,60 triliun. Pada tahun mendatang, BRI mengusulkan skema baru untuk KUR, yakni inklusivitas dan graduasi UMKM.
“KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pre-graduasi,” kata Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari.
Namun, pendanaan bukanlah satu-satunya solusi. Menurut Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, kolaborasi lintas pihak diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM.
"Meskipun pendanaan dapat mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM, itu bukan satu-satunya faktor yang diperlukan untuk pengembangan mereka," jelas Amam.
Untuk memperkuat dukungan, BRI aktif dalam program Rumah BUMN yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Rumah BUMN menyediakan pelatihan dan ruang pengembangan bagi UMKM. Hingga September 2024, lebih dari 457.000 UMKM telah bergabung, dengan 14.000 sesi pelatihan yang diselenggarakan.
Selain itu, BRI mendorong UMKM menuju pasar internasional melalui program BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Acara ini mencakup lima kategori utama, yaitu Home Decor and Craft, Food and Beverage, Accessories and Beauty, Fashion and Wastra, serta Healthcare/Wellness.
Dengan langkah konkret seperti ini, BRI menunjukkan komitmen untuk memperkuat UMKM agar semakin tangguh, inovatif, dan mampu bersaing di pasar global.
BPRNews.id - Pemda Provinsi Jawa Barat (Jabar) bekerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mempercepat pengembangan perekonomian. Nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, dan Senior Vice President Bank Mandiri, Nila Mayta Dwi Rihandjani, di Gedung Pakuan Bandung.
Keduanya sepakat untuk memperkuat pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi koperasi serta pelaku UMKM. Selain itu, mereka akan mengembangkan akses keuangan masyarakat, memajukan digitalisasi layanan perbankan dan publik, serta meningkatkan sinergi dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Bank Mandiri juga berkomitmen meningkatkan kompetensi ASN Pemda Jabar dalam membaca laporan keuangan.
Bey Machmudin berharap kerja sama ini dapat memberi manfaat nyata, terutama dalam mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM. "UMKM ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah, karena itu harus dioptimalkan oleh dukungan pembiayaan yang lebih mudah," ungkap Bey.
Ia menambahkan bahwa program pembiayaan mikro dan pemberdayaan masyarakat dapat menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Transformasi digital sektor keuangan juga diharapkan membuat transaksi di Jabar lebih efisien, aman, dan transparan.
"Saya harap kerja sama ini mengakselerasi perkembangan ekonomi di Jabar yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan angka-angka statistik saja melainkan pada keadilan keadilan ekonomi, jadi setiap program harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat," ujar Bey.
Nila Mayta menegaskan pentingnya manfaat kerja sama ini bagi kesejahteraan masyarakat Jabar. Menurutnya, Bank Mandiri ingin membantu UMKM di Jabar naik kelas melalui akses keuangan dan pelatihan.
"Rencana kerja sama ini sudah lama terutama untuk pembiayaan UMKM agar bisa naik kelas mulai dari kita kasih KUR, dan pelatihan agar bisa ekspor," jelas Nila.
Berdasarkan data Biro Perekonomian Jabar, hingga 13 Oktober 2024, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp23 triliun untuk 409 ribu debitur. Dari jumlah itu, 117 ribu di antaranya merupakan debitur Bank Mandiri.