BPRNews.id - Pada Juli 2024, kinerja bank umum di Kalimantan Tengah mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebagaimana tercermin dari berbagai indikator keuangan yang membaik.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menyatakan bahwa aset bank umum mengalami peningkatan sebesar Rp13,53 triliun, atau naik 19,77 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dari Rp68,41 triliun menjadi Rp81,94 triliun. Peningkatan ini, menurut Primandanu, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah.
Tak hanya itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh signifikan, dengan kenaikan sebesar Rp9,08 triliun atau 24,80 persen yoy, dari Rp36,64 triliun menjadi Rp45,72 triliun. “Ini menunjukkan masyarakat semakin aktif menyimpan dananya di bank,” jelasnya.
Kredit atau pembiayaan juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp4,96 triliun, atau 11,25 persen yoy, dari Rp44,02 triliun menjadi Rp48,98 triliun. Walaupun ada peningkatan kredit, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/Financing) tetap terjaga di angka 1,66 persen, jauh di bawah batas aman 5 persen.
“Manajemen risiko perbankan kita masih sangat baik,” tambahnya.
Dengan kinerja positif ini, OJK Kalteng optimis sektor perbankan akan terus berkembang. “Kami berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan dan inovasi demi meningkatkan layanan kepada masyarakat,” tutup Primandanu.
bprnews.id - Penjabat Bupati Subang, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd, hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang membahas perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat PT BPR Subang Gemi Nastiti (Perseroda). Acara ini berlangsung di Sari Alam Resort Ciater pada Jumat (04/10/2024).
Direktur Utama PT BPR Subang Gemi Nastiti, Anton Abdul Rasyid, memulai acara dengan menyampaikan bahwa perubahan nomenklatur ini membuka peluang usaha yang lebih luas bagi PT BPR Subang. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta berkontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang.
“Perubahan nama ini juga bertujuan memperkuat peran BPR sebagai penggerak ekonomi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Dengan demikian, BPR diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang kuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Anton.
Dalam sambutannya, Dr. Imran menekankan bahwa perubahan nomenklatur bukan sekadar perubahan nama, melainkan juga perubahan paradigma perusahaan. Dengan mengubah fokus dari perkreditan menjadi perekonomian, PT BPR Subang diharapkan lebih proaktif dalam mencari peluang.
“Perubahan ini bukan sekadar soal nomenklatur, tetapi juga pergeseran paradigma. Jika sebelumnya perkreditan ibarat orang yang membutuhkan kita, perekonomian menuntut kita untuk lebih banyak mencari peluang. Bukan lagi bergantung, tetapi harus aktif, bergerak, dan tidak hanya diam di kantor,” ujar Dr. Imran.
Dr. Imran juga membahas pentingnya PT BPR Subang Gemi Nastiti untuk mampu bersaing di pasar. Menurutnya, perusahaan harus bersikap antisipatif, adaptif, responsif, dan inovatif. Selain itu, perusahaan juga memerlukan SDM yang kompeten, baik dari segi mentalitas maupun keterampilan.
“Kita perlu bersifat antisipatif. Setelah perubahan nomenklatur ini, apa action plan kita? Organisasi harus responsif terhadap perubahan lingkungan. Jika sebelumnya kita menunggu pelanggan datang, sekarang saatnya menjemput bola. Perusahaan yang maju harus mampu mengadopsi model-model yang baik, dan kita harus inovatif serta meningkatkan kompetensi seluruh karyawan agar bisa menjadi profesional,” tambahnya.
Dr. Imran menegaskan bahwa potensi Kabupaten Subang harus dimanfaatkan dengan baik oleh BUMD, terutama karena Subang telah ditetapkan memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang seharusnya bisa menjadi peluang besar bagi perkembangan BUMD.
“Jika kita ingin Bank Subang ini menjadi bank perekonomian, maka kita harus responsif. Apalagi, Subang memiliki dua Kawasan Ekonomi Khusus yang strategis. Kadang-kadang kita tidak sadar akan posisi strategis Subang,” ujar Dr. Imran.
RUPS Luar Biasa tersebut kemudian dilanjutkan dengan persetujuan dari Komisaris Utama PT Bank Subang, H. Hidayat, S.Ag., M.Si., serta penandatanganan persetujuan dari pemilik perusahaan atas perubahan nomenklatur tersebut.
Acara ini juga dihadiri oleh jajaran Komisaris PT BPR Subang, Direksi Bank Subang, Kepala Bagian Perekonomian Setda Subang, serta tamu undangan lainnya.
BPRNews.id - Pada Juli 2024, kinerja bank umum di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari berbagai indikator keuangan yang menunjukkan pertumbuhan positif.
Primandanu Febriyan Aziz, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng, mengungkapkan bahwa aset bank umum di wilayah tersebut naik sebesar Rp13,53 triliun, atau meningkat 19,77 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dari Rp68,41 triliun menjadi Rp81,94 triliun. Menurutnya, pertumbuhan ini merupakan cerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, baik yang berbasis konvensional maupun syariah.
Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mencatatkan kenaikan yang signifikan, tumbuh sebesar Rp9,08 triliun atau 24,80 persen yoy, dari Rp36,64 triliun menjadi Rp45,72 triliun. "Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam menyimpan dana mereka di bank," kata Primandanu.
Dari sisi kredit, jumlah pembiayaan yang disalurkan juga tumbuh sebesar Rp4,96 triliun, atau 11,25 persen yoy, dari Rp44,02 triliun menjadi Rp48,98 triliun. Meski terjadi pertumbuhan kredit, tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/Financing) tetap terkendali di angka 1,66 persen, jauh di bawah ambang batas 5 persen.
"Manajemen risiko perbankan kita masih berjalan dengan baik," jelasnya.
Dengan perkembangan positif ini, OJK Kalteng optimis bahwa sektor perbankan di wilayah tersebut akan terus tumbuh dan berkembang. "Kami akan terus mendorong perbaikan dan inovasi di sektor perbankan demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat," tutup Primandanu.
BPRNews.id - Pj Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si., menerima audiensi dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh, Daddi Peryoga, beserta timnya di Meuligoe Gubernur Aceh pada Jumat, 4 Oktober 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Aceh dan OJK.
Dalam suasana yang hangat, keduanya membahas berbagai isu penting terkait perkembangan sektor jasa keuangan di Aceh. Salah satu agenda utama adalah undangan OJK kepada Pj Gubernur untuk menghadiri Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah yang akan diadakan di Aceh pada akhir Oktober 2024. Pertemuan ini dianggap sebagai platform penting bagi para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan perkembangan dan tantangan dalam mendorong ekonomi berbasis syariah.
Selain itu, OJK Aceh juga mengundang Pj Gubernur untuk meresmikan Ekosistem Keuangan Syariah dan Inklusi Sentra Nilam yang dijadwalkan pada pertengahan Oktober 2024. Acara ini akan dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Ketua OJK Pusat, dan bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan serta mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui komoditas unggulan seperti nilam.
Pj Gubernur Safrizal mengapresiasi inisiatif OJK dan menyatakan, “Terima kasih atas undangannya, Insya Allah saya akan hadir.” Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk memperkuat sinergi dalam sektor keuangan dan pemberdayaan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
bprnews.id - Penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) terus didorong oleh regulator perbankan untuk memastikan pertumbuhan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin meningkat. Upaya ini tidak hanya melalui konsolidasi, tetapi juga dengan mendorong transformasi digital.
Dalam rangka mempercepat digitalisasi di sektor BPR agar mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan meluncurkan program percontohan (pilot project) penerapan teknologi informasi (TI) pada 100 BPR tahun depan.
Program ini bertujuan untuk memperkuat daya saing BPR, baik dengan bank umum maupun dengan platform pinjaman online (fintech).
“LPS sedang merancang sistem TI untuk BPR. Tahun ini kami telah menyelesaikan studinya, dan tahun depan akan dimulai pengadaan perangkat keras serta pelaksanaan program percontohan,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, beberapa waktu yang lalu.
Saat ini, sejumlah BPR telah mulai fokus pada digitalisasi. BPR Hasamitra, misalnya, terus mengembangkan layanan mobile banking dengan aplikasi Hasamitra Mobile.
Direktur Bisnis BPR Hasamitra, I Made Semadi, menyebut bahwa aplikasi Hasamitra Mobile menyediakan berbagai fitur yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi, seperti membuka tabungan dan deposito secara daring. “Digitalisasi Hasamitra akan terus dikembangkan. Tahun ini kami menargetkan peluncuran layanan transaksi melalui QRIS,” jelasnya.
Semadi juga menyambut baik program yang dirancang LPS untuk mendukung digitalisasi di sektor BPR. Menurutnya, transformasi digital di dunia perbankan saat ini adalah suatu keharusan, termasuk bagi BPR. Namun, tantangan yang dihadapi BPR dalam proses ini tidak sedikit, terutama terkait permodalan, SDM, dan infrastruktur TI.
Hal serupa disampaikan oleh BPR Hariarta Sedana, yang juga mendukung penuh program percontohan (pilot project) yang diinisiasi oleh LPS.
“Kami berharap program ini akan membantu BPR bersaing dengan bank umum dan fintech, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan digital,” ujar Gede Yudha, Direktur Utama BPR Hariarta Sedana.
BPR Hariarta Sedana terus berupaya melakukan digitalisasi, meskipun menghadapi tantangan, salah satunya adalah tingginya biaya investasi. Yudha menambahkan bahwa pihaknya berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan teknologi finansial yang sesuai guna mendukung transformasi bisnis BPR.
“Di BPR Hariarta Sedana, kami telah mengembangkan beberapa fitur untuk memudahkan layanan nasabah, seperti pengajuan pinjaman dan penempatan deposito secara online, pembayaran angsuran melalui virtual account, dan saat ini kami sedang mengembangkan electronic form (E-form),” ungkap Yudha.