BPRNews.id -  - PT Kereta Api Indonesia (Persero) meluncurkan promo spesial untuk pelanggan setia di bulan Oktober, menawarkan diskon 20 persen untuk pembelian tiket kereta api komersial. “Kami ingin memberikan tarif diskon dalam acara ini sebagai bentuk dukungan untuk peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia melalui pengembangan sektor pariwisata,” ujar Anne Purba, Vice President Public Relations KAI.

Promo ini dapat diakses di booth KAI selama acara Di Indonesia Aja LPS Travel Fair 2024 yang diadakan di Surabaya, Jakarta, dan Medan. Jadwal pembelian tiket dengan tarif diskon adalah sebagai berikut:

- Surabaya:27 hingga 29 September 2024

- Jakarta: 4 hingga 6 Oktober 2024

- Medan: 25 hingga 27 Oktober 2024

Anne menjelaskan bahwa syarat dan ketentuan berlaku, di antaranya diskon hanya untuk tiket KA kelas komersial dan tidak berlaku untuk kereta compartement, luxury, dan lainnya. “Pembelian tiket dengan diskon hanya bisa dilakukan di booth KAI selama acara berlangsung,” tegasnya.

Untuk mendapatkan promo ini, calon pembeli cukup mengunjungi event sesuai jadwal, mencari booth KAI, dan memberi tahu petugas bahwa mereka ingin membeli tiket kereta api. Diskon hanya berlaku selama alokasi tiket masih tersedia.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa hingga akhir September 2024, terdapat delapan perusahaan asuransi dan reasuransi yang berada di bawah pengawasan khusus. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan, “Kami melakukan pengawasan intensif untuk memastikan perusahaan-perusahaan ini dapat mengatasi penyebab status pengawasan khusus yang dikenakan.”

Ogi menjelaskan bahwa jumlah perusahaan dalam pengawasan khusus ini mengalami penurunan dari 12 perusahaan pada akhir tahun 2022. “Sebagai bagian dari komitmen OJK, kami secara simultan menangani isu terkini dan mendorong pengembangan industri ke depan,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa OJK mendorong pemegang saham dan pengurus perusahaan untuk disiplin dalam melaksanakan rencana tindak (action plan) yang telah disusun, sehingga progres perbaikan dapat memenuhi ketentuan mengenai risk-based capital (RBC) dan minimum ekuitas.

“OJK akan terus memantau pelaksanaan rencana tindak dan mengambil langkah yang tepat untuk melindungi konsumen serta mendukung pertumbuhan industri asuransi dan reasuransi,” jelas Ogi. Selain itu, OJK juga mencatat ada delapan perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris. “Kehadiran aktuaris sangat penting dalam tata kelola dan manajemen risiko perusahaan asuransi,” tutupnya.

BPRNews.id - Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko menerima kunjungan audiensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh di ruang kerjanya pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Kapolda menyatakan, “Kami menyambut baik kedatangan OJK sebagai bagian dari sinergi antar lembaga.”

Kombes Joko Krisdiyanto, Kabid Humas Polda Aceh, menjelaskan bahwa audiensi ini berkaitan dengan penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). “Undang-undang ini berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, OJK mengungkapkan komitmennya untuk melindungi masyarakat dan merencanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) bersama lembaga terkait untuk menanggulangi aktivitas keuangan ilegal. “Kami harus waspada terhadap aktivitas keuangan ilegal yang menyebabkan kerugian masyarakat, yang tercatat mencapai Rp139,674 triliun dari tahun 2017 hingga 2023,” ungkap Joko.

Selain itu, audiensi juga membahas rencana pengukuhan serta koordinasi anggota Satgas Daerah Aceh.

BPRNews.id  -Pada Agustus 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pembiayaan perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 11,65% secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dari Rp555,61 triliun pada Agustus 2023 menjadi Rp620,33 triliun. Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kredit yang disalurkan oleh bank umum konvensional, yang tumbuh 11,40% pada periode yang sama dengan total kredit Rp7.507,7 triliun.

Aset perbankan syariah juga mencatat peningkatan, mencapai Rp902,39 triliun per Agustus 2024, naik 10,37% dari Rp817,64 triliun pada tahun sebelumnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan syariah tumbuh sebesar 11,43%, dengan total DPK mencapai Rp705,19 triliun dibandingkan Rp632,87 triliun pada Agustus 2023. Meskipun tingkat pertumbuhannya lebih tinggi daripada bank konvensional yang mencatat pertumbuhan DPK 7,01%, nilai total DPK di bank umum konvensional masih jauh lebih besar, yaitu Rp8.650 triliun.

Dari segi rasio keuangan, rasio pembiayaan terhadap pendanaan {Financing to Deposit Ratio/FDR) perbankan syariah tercatat sebesar 87,33%, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 87,18%. Capital Adequacy Ratio (CAR) bank umum syariah juga mengalami kenaikan, mencapai 25,80% per Agustus 2024, naik dari 25,5% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk profitabilitas, return on assets (ROA) perbankan syariah tercatat sebesar 1,93%, sedikit menurun dari 1,98% pada Agustus 2023. Rasio non-performing financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,14%, sedangkan NPF nett berada di level 0,79%, menunjukkan kualitas pembiayaan yang cukup baik.

Dari aspek likuiditas, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) mencapai 127,45% per Agustus 2024, dan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) berada di angka 27,02%, mencerminkan kondisi likuiditas yang sehat di perbankan syariah.

BPRNews.id  - Kredit menganggur (Undisbursed Loan) terus meningkat di beberapa bank Indonesia sepanjang tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa para pengusaha menunda penarikan fasilitas kredit yang sudah disetujui oleh bank. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juli 2024, Undisbursed Loan Bank Umum naik sebesar 6,89% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 2.158,25 triliun, dari Rp 2.019,16 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, secara bulanan (month-to-month/mtm), kenaikan mencapai 0,28% dibandingkan dengan Juni 2024.

Pengamat perbankan Arianto Muditomo berpendapat bahwa peningkatan kredit menganggur ini mungkin terkait dengan melemahnya daya beli dan tren deflasi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. "Ketika daya beli masyarakat menurun, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung menurun. Akibatnya, kredit yang sudah disetujui oleh bank tidak segera disalurkan," jelasnya. Indonesia sendiri mencatat deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024, yang menjadi pertama kalinya sejak 1999.

Data OJK menunjukkan bahwa pertumbuhan Undisbursed Loan terutama berasal dari bank KBMI 1, 3, dan 4, sementara bank KBMI 2 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,20% yoy menjadi Rp 381,88 triliun. Untuk Bank Persero (BUMN), Undisbursed Loan justru menurun 1,47% secara tahunan menjadi Rp 408,14 triliun, meskipun ada kenaikan bulanan sebesar 1,63% dibandingkan Juni 2024.

Sektor perbankan swasta nasional mencatat kenaikan kredit menganggur sebesar 13,97% yoy menjadi Rp 1.442,36 triliun pada Juli 2024. Menurut Didiet, sapaan akrab Arianto, meskipun ada pertumbuhan kredit, nasabah masih ragu untuk memanfaatkan pinjaman mereka secara maksimal karena ketidakpastian ekonomi. "Ini menunjukkan kepercayaan dalam mendapatkan kredit masih ada, tetapi ada hambatan dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan kredit tersebut," tambahnya.

Sektor-sektor yang paling banyak menunda penggunaan kredit ini biasanya terkait dengan investasi dan proyek infrastruktur, seperti konstruksi, manufaktur, dan properti. Selain itu, sektor komoditas dan perdagangan juga mengalami penundaan dalam penggunaan fasilitas kredit.

Ke depan, tren Undisbursed Loan diperkirakan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi, baik domestik maupun global, masih berlangsung. Namun, jika daya beli meningkat dan inflasi stabil, Didiet memprediksi sebagian kredit yang menganggur dapat direalisasikan, terutama dari sektor-sektor yang sedang menunggu pemulihan ekonomi.