BPRNews.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memperkuat sistem tata kelola dan pengawasan di Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) yang ada di wilayahnya. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan menyiapkan komisaris yang kompeten untuk mengawasi kinerja bank tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyebutkan bahwa saat ini terdapat banyak kekosongan jabatan komisaris, terutama komisaris utama, di beberapa PT BPR BKK di Jawa Tengah. Sebagai pemegang saham mayoritas, Pemprov Jateng memiliki kewajiban untuk mengisi kekosongan ini dengan orang-orang yang kompeten.

"Kami telah mempersiapkan teman-teman dari Pemprov Jateng untuk berkontribusi di sana. Kami juga menyelenggarakan capacity building dan asesmen dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar kompetensi mereka dapat memenuhi syarat menjadi komisaris," ujar Sumarno saat kegiatan Bimbingan Teknis Best Practice Pengawasan PT BPR BKK di Hotel Front One HK Resort, Semarang, Senin (18/11/2024).

Kompetensi ini diharapkan dapat menjadi modal dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasihat, sehingga tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik.

"Fungsi utama komisaris adalah mengawasi serta memberikan masukan, agar tata kelola lembaga dapat berjalan optimal," tambahnya.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT BPR BKK memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung program-program pemerintah daerah, serta berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, diperlukan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik guna mencapai visi dan misi tersebut.

"Kami berharap BPR BKK di Jawa Tengah bisa terus berkembang, sehingga dapat memberikan dividen yang signifikan kepada Pemprov Jateng," jelas Sumarno.

Sementara itu, Kepala Bagian BUMD Biro Perekonomian Pemprov Jateng, Agus Prastusio, mengungkapkan bahwa terdapat 14 PT BPR BKK yang mengalami kekosongan jabatan komisaris utama. Untuk mengisi kekosongan ini, telah dilakukan proses seleksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana para calon komisaris juga menjalani uji kemampuan dan kepatutan di OJK.

Secara umum, kinerja konsolidasi dari 33 PT BPR BKK se-Jawa Tengah per Juni 2024 menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari pencapaian aset sebesar Rp 12,5 triliun, dana masyarakat Rp 10,5 triliun, kredit yang disalurkan sebesar Rp 8,9 triliun, pendapatan sebesar Rp 774,2 miliar, dan laba sebelum pajak sebesar Rp 111,6 miliar.

"Angka-angka tersebut terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun," tegasnya.