Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyoroti tingginya angka pengaduan dari konsumen terkait layanan asuransi. Hingga 10 November 2023, terdapat sekitar 1.400 kasus keluhan terhitung dari total 19.400 pengaduan konsumen yang teregistrasi, setara dengan 7,4 persen dari keseluruhan aduan. Keberadaan pangsa pengaduan ini mengungkapkan adanya masalah signifikan yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Deputi Direktur EPK Regional OJK, Gatot Yulianto, menegaskan bahwa salah satu jenis pengaduan yang paling banyak mendominasi adalah terkait proses klaim asuransi yang dianggap menyulitkan pelanggan. Kebijakan dan prosedur yang rumit, ditambah lagi dengan keterbatasan informasi terkadang menjadi hambatan yang membuat konsumen merasa terpojok.
“Faktornya itu macam-macam, salah satunya adalah klaim. Klaimnya kok dirasa susah, itu agak berbeda dengan yang lain,” kata Gatot saat ditemui usai acara Seminar Nasional 2023 yang diselenggarakan Kupasi di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Di samping itu, Gatot menyebut restrukturisasi juga menjadi permasalahan. Namun, imbuh Gatot, rata-rata jenis pengaduan adalah terkait klaim asuransi.
“Kalau rata-rata [faktor permasalahannya karena] klaimnya kok susah. Itu generalisir untuk dari 7,4% pengaduan di bidang perasuransian,” ungkapnya.
Selain pengaduan konsumen, Gatot juga menyoroti rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan di sektor perasuransian berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022.
Gatot menuturkan bahwa tingkat literasi di sektor perasuransian sebesar 31,72% pada 2022, sedangkan tingkat inklusi keuangan di sektor perasuransian sebesar 16,63% pada periode yang sama.
Selain pengaduan konsumen, Gatot juga menyoroti rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan berdampak pada sektor perasuransian di Indonesia. Merujuk pada hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, melihat angka yang cukup mengkhawatirkan:.
Gatot menuturkan bahwa tingkat literasi keuangan di sektor asuransi hanya berada di 31,72%, sementara tingkat inklusi keuangan adalah 16,63%. Angka-angka ini membuka diskusi penting tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat terhadap asuransi, yang tidak hanya penting untuk perlindungan individual tetapi juga untuk stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.
“Literasinya banyak, tetapi inklusinya belum sebanding. Masih menjadi PR [pekerjaan rumah],” ujarnya.
Selain itum Gatot mengatakan bahwa, berdasarkan data UNESCO pada tahun 2016, minat baca masyarakat sangatlah rendah, hanya berada pada angka 0,001%. Angka ini mengungkapkan realitas yang mencengangkan dari setiap 1.000 orang Indonesia, hanya satu orang saja yang memiliki minat baca.
Bprnews.id - Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan, Terdapat 421 ribu UMKM di seluruh nusantara yang saat ini terjerat dalam kredit bermasalah, dengan total nilai kredit bermasalah yang mencapai angka yang sangat mencengangkan. Kesulitan keuangan ini menandakan titik kritis bagi dunia usaha yang terkena dampaknya dan dapat menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian.
“Atas hasil arahan Presiden (Joko Widodo), telah disampaikan untuk mencari solusi dan evaluasi atas masalah kredit UMKM dan harus ada keberpihakan,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR, Kamis (23/11/2023).
Dalam menghadapi permasalahan kredit yang macet di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah Indonesia secara proaktif berupaya membuka jalan keluar. Melihat lonjakan angka kredit macet yang diperparah oleh pandemi dan berbagai tantangan ekonomi, langkah-langkah strategis sedang dirancang untuk memberikan keringanan kepada pelaku UMKM yang terdampak.
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menegaskan bahwa terdapat dasar regulasi yang memungkinan penghapusan tagihan kredit macet untuk UMKM. Sejalan dengan inisiatif ini, pemerintah tengah menyiapkan kriteria bagi UMKM untuk proses penghapusan buku dan hapus tagih yang direncanakan akan terealisasi dalam waktu dekat.
Hal ini disakutkan oleh sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dan aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2018 kredit macet salah satunya dapat diselesaikan dengan upaya restrukturisasi kredit.
Teten Masduki, mengungkapkan kriteria baru yang dirancang untuk memungkinkan penghapusan tagihan kredit macet bagi UMKM sedang dipersiapkan dan menjanjikan bantuan yang lebih terarah. Kriteria tersebut termasuk relief bagi UMKM dengan pinjaman hingga Rp 500 juta yang sudah berstatus macet dan dikategorikan sebagai golongan lima, serta telah dinyatakan hapus buku.
Lebih lanjut, pemerintah akan mempertimbangkan niat baik dan upaya para debitur dalam membangun kembali usaha mereka. Kasus-kasus debitur yang telah meninggal tanpa meninggalkan ahli waris pun kini diakomodir dalam kebijakan baru ini.
Selain itu, piutang macet UMKM yang dipegang oleh bank atau lembaga keuangan non-BUMN, yang telah melakukan upaya maksimal dalam restrukturisasi dan penagihan, juga dilirik untuk dihapus tagihannya.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengumumkan bahwa sedikitnya 170.561 peminjam UMKM yang terdampak pandemi dengan nilai pinjaman mencapai Rp 10,93 triliun akan dihapuskan utangnya.
Selain itu, ada usulan paralel yang sedang berjalan untuk pengampunan utang 11 peminjam UMKM yang terkena dampak gempa bumi tahun 2006, meskipun usulan ini saat ini sedang mendapat perhatian lebih karena jumlah kredit individu yang terlibat lebih tinggi.
Untuk memfasilitasi langkah-langkah terobosan ini, diskusi sedang dilakukan untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yang menetapkan kerangka hukum yang diperlukan untuk mewujudkan usulan ini, yang menandakan potensi bantuan bagi UMKM yang sedang berjuang dan sebuah langkah menuju kemajuan bangsa. peremajaan ekonomi pascapandemi.
“Saat ini sedang dibahas RPP untuk penghapusan kredit macet Rp 500 juta ke bawah di Kemenkeu. Kami terus koordinasi,” ujarnya.
Bprnews.id - Bank Indonesia (BI) melaporkan data terkini untuk bulan Oktober 2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan Indonesia mengalami perlambatan, mencatatkan peningkatan tahunan (yoy) hanya sebesar 3,43%.
Angka ini mengecil signifikan bila dibandingkan dengan performa bulan sebelumnya, di mana DPK bank meningkat 6,54% yoy per September 2023, hampir setara dengan 6,24% yoy yang diamati pada bulan sebelumnya lagi, meski pertumbuhan DPK tampak mengalami penurunan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengeluarkan pernyataan yang menawarkan perspektif berbeda. Menurutnya, likuiditas perbankan tetap dalam kondisi yang memadai untuk menopang stabilitas sistem keuangan negara. Dalam postingan blog kali ini, kita akan menggali lebih dalam apa implikasi dari tren ini, serta langkah-langkah strategis yang mungkin diambil oleh para pemangku kebijakan untuk menjaga keseimbangan likuiditas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Likuiditas perbankan yang tetap memadai juga didukung oleh implementasi KLM yang efektif berlaku sejak 1 Oktober 2023," katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Oktober 2023, Kamis (23/11/2023).
Perry, menekankan peningkatan rasio likuiditas Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang mengesankan, yang meningkat menjadi 26,36% di bulan Oktober, naik dari 25,83% di bulan sebelumnya. Peningkatan ini tidak hanya menandakan kekuatan likuiditas namun juga mencerminkan stabilitas suku bunga, dengan suku bunga deposito jangka panjang tetap sebesar 4,4% untuk tenor 1 bulan dan suku bunga pinjaman sebesar 9,7% per 1 Oktober 2023.
Perry menggarisbawahi komitmen Bank Indonesia (BI) untuk menyempurnakan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), dengan tujuan memperluas distribusi pinjaman dan pembiayaan di sektor-sektor penting, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Ke depan BI akan terus mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan untuk menjaga momentum per sektor," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Oktober 2023, Kamis (23/11/2023).
Bprnews.id - Di tengah persaingan yang kian memanas, pasar perbankan ritel di Indonesia menjadi ajang tarung yang menjanjikan sekaligus menantang. Bangkitnya bank lokal, terutama bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan sejumlah bank swasta nasional, telah menciptakan sebuah dinamika baru di mana bank-bank asing mulai terdesak dan kehilangan greget dalam perebutan bisnis ritel.
Namun inilah realita yang mendorong institusi finansial global seperti Citibank dan Standard Chartered Bank untuk restrukturisasi strategi mereka dengan mengalihkan fokus pada layanan wholesale banking, yang menargetkan kerjasama dengan nasabah korporasi besar.
Sementara itu, ada pula bank asing dan bank dengan kepemilikan asing lainnya yang tak beranjak dari kancah ritel, tetap bertahan dan bahkan memperkuat posisi mereka dengan terus menyuntikkan inovasi dan strategi guna mendorong pertumbuhan.
Trioksa Siahaan dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) percaya bahwa dengan populasi Indonesia yang besar dan ekonomi yang berkembang, potensi bisnis ritel masih sangat luas dan menarik. Sebagai contoh nyata adalah langkah PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP), yang baru saja melansir identitas merek dan logo 'OCBC' yang baru pada 14 November 2023, sebagai bukti komitmen untuk meraih pasar ritel melalui penguatan layanan terintegrasi bagi nasabah perorangan dan bisnis.
"Perubahan ini merupakan penguatan implementasi dari komitmen tersebut," kata Direktur OCBC Indonesia, Andrae Krishnawan, , Kamis (23/11).
Andrae menyebut dengan Group sinergi ini tentunya akan semakin memaksimalkan konektivitas layanan antar negara melalui kapabilitas Grup OCBC regional yang tersebar di 19 negara dengan jaringan lebih dari 410 cabang, sehingga akan semakin meningkatkan privilege skala Regional bagi nasabah Indonesia.
"Kami akan melanjutkan proses transformasi yang mencakup transformasi yang didukung teknologi, melakukan penyelarasan antara sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki Bank dengan teknologi pendukung untuk 2mencapai target bisnis, memperkuat branding dan komunikasi yang efektif," kata dia
Sementara itu, bank asal Malaysia ini misalnya, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) terbukti masih eksis menjalankan bisnis ritel bank di Indonesia. Bahkan CIMB Niaga menjadi salah satu bank dengan bisnis ritel terbesar.
Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan mengatakan pihaknya lebih aktif menargetkan segment bisnis ritel sejak beberapa tahun terakhir.
"Kami menjadi salah satu retail bank besar di Indonesia, dan telah menyumbangkan profitability dan return yang bagus untuk stakeholders," kata Lani kepada Kontan, Rabu (22/11).
Lebih lanjut Lani bilang CIMB Niaga juga telah menyumbang baik sisi profitability, service dan juga inklusifitas keuangan bagi perekonomian Indonesia lewat berbagai produk ritelnya.
"Ke depannya kami sudah menetapkan strategi untuk untuk fokus di customer experience, produk yang relevant," kata dia.
Lani merinci dalam beberapa tahun ini pertumbuhan kredit ritel CIMB Niaga dikisaran 8%-10% YoY di tahun 2024.
Senada, PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) juga masih terus menggenjot pertumbuhan bisnisnya di segmen ritel saban tahun
Direktur Bisnis JTrust Bank Widjaja Hendra mengatakan JTrust Bank akan tetap menjalankan bisnisnya membangun bisnis retail, termasuk di segmen KPR dan Employee Benefit Program (EBP), yakni program kerjasama bank dengan suatu badan usaha perusahaan/instansi/koperasi karyawan yang teraliansi dengan perusahaan.
Hingga saat ini Widjaja mengatakan untuk segmen EBP, JTrust Bank masih akan terus bekerja sama dengan nasabah existing maupun yang berada di bawah naungan nasabah existing.
"Bank JTrust Indonesia tetap akan bangun business retail terkait KPR dan EBP dengan bekerja sama dengan developer-developer kuat yang ada di daerah seperti di Jabodetabek dan Bali," kata Widjajaj kepada Kontan, Rabu (22/11).
Widjaja sendiri merinci target pertumbuhan untuk segmen KPR dan EBP JTrust Bank berada di kisaran 15%-20% YoY di tahun 2024 mendatang.
Semantara itu, bank milik Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) yakni PT Bank BTPN Tbk (BTPN) juga akan memanfaatkan sinergi SMBC untuk menggenjot bisnis ritelnya.
"Stakeholder kami dalam hal ini SMBC tentu kita dalam menjalankan bisnis melakukan sinergi jika ada kesempatan baik organik maupun anorganik tetap kita evaluasi jadi tidak membatasi pertumbuhan baik organik maupun anorganik," kata Direktur Utama PT Henoch Munandar kepada Kontan, Rabu (22/11).
Bprnews.id - Memasuki pekan yang baru, secercah kabar inovasi di dunia keuangan menarik perhatian, PT Astra International Tbk. (ASII), raksasa konglomerat yang selama ini dikenal dengan dominasinya di sektor otomotif dan keuangan, mengumumkan kelahiran Bank Saqu pendatang baru yang menjanjikan dalam ranah perbankan digital sesuai dengan pengumuman yang dibuat pada Senin (20/11/2023).
konsep kolaboratif antara Astra Finaancial dan WeLab, yang amerealisasikan sinergi melalui Bank Jasa Jakarta (BJJ), telah melahirkan platform yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan ritel dan UMKM, sebuah segmen yang semakin berkembang dan membutuhkan inovasi finansial yang inklusif serta adaptif.
Dengan fitur unggulannya yang memungkinkan penyesuaian simpanan ke dalam hingga 20 kantong atau saku, Bank Saqu tidak hanya menjanjikan kenyamanan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga memberikan peluang baru bagi nasabah untuk mengatur penghasilan dan memenuhi berbagai keperluan dengan lebih efisien dan cermat.
"Bank Saqu akan mendukung, melengkapi dan memperkuat ekosistem jasa keuangan Grup Astra, serta mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia," ujar Suparno dalam kata sambutannya di peluncuran Bank Saqu, Menara Astra, Senin (20/11/2023).
Bank Saqu juga menyasar generasi muda, terutama para solopreneur di Indonesia, mencakup pemilik usaha kecil, pekerja lepas, dan karyawan tetap dengan pekerjaan tambahan.
Berikut adalah beberapa fitur utama layanan Bank Saqu:
Saku: Sebuah produk yang intuitif dan serbaguna yang dapat dipersonalisasi nasabah hingga 20 kantong (saku), sehingga bisa membantu nasabah mengatur berbagai keperluan, mulai dari mengelola pendapatan, mengatur pengeluaran dan berbagai tujuan keuangan.
Busposito: Produk deposito pertama di Indonesia yang memanfaatkan kekuatan komunitas. Nasabah dapat meningkatkan tingkat suku bunga yang menyenangkan dengan keluarga, teman, atau seluruh komunitas Bank Saqu. Semakin banyak orang yang bergabung dengan Busposito, artinya semakin besar nasabah memperoleh bunga lebih tinggi hingga 7% per tahun.
Tabungmatic: Fitur menarik dimana nasabah dapat menabung secara otomatis dengan Tabungmatic dari setiap pembulatan transaksi melalui QRIS yang disimpan di Saku Booster, untuk mendapatkan tingkat suku bunga lebih tinggi, hingga 10% per tahun (syarat dan ketentuan berlaku). Dengan Tabungmatic, nasabah dapat dengan mudah mencapai tujuan finansial.
Misi Penuh Hadiah: Bank Saqu memberikan hadiah di setiap langkahnya. Nasabah diajak untuk menyelesaikan misi untuk mendapatkan hadiah, mulai dari membuka akun, melakukan transfer menggunakan BI-FAST, melakukan transaksi dengan QRIS, mereferensikan teman dan keluarga, dan hingga berkesempatan meraih bonus dana tunai hingga Rp1 Juta per hari² (syarat dan ketentuan berlaku).
Saku Booster (Saku Hadiah): Sebuah saku khusus untuk menyimpan semua cashback yang diperoleh nasabah dari transaksi menggunakan Bank Saqu, termasuk Tabungmatic. Nasabah dapat memperoleh cashback di Saku Booster dengan tingkat bunga lebih tinggi hingga 10% per tahun (syarat dan ketentuan berlaku).