Bprnews.id - Kejahatan keuangan di sektor perbankan menjadi tantangan besar bagi korporasi. Untuk memitigasi risiko tersebut, PT Bank Mega Syariah (BMS) gencar menggalakkan literasi keuangan untuk melindungi nasabahnya dari ancaman yang terus berkembang.

Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah Ratna Wahyuni mengimbau kepada nasabah agar berhati-hati dengan penipuan yang kerap terjadi dengan mengatas namakan Bank Mega Syariah. Salah satunya penipuan yang menggunakan social engineering.

"Bank Mega Syariah tidak pernah meminta data pribadi atau informasi perbankan melalui pesan atau panggilan telepon. Untuk menghindari penipuan, pastikan selalu memverifikasi setiap komunikasi yang Anda terima dari sumber resmi bank, dan jangan pernah memberikan informasi rahasia kepada pihak yang tidak terpercaya," pesan Ratna, dalam keterangan resminya, pada Rabu, (11/10/2023).

Salah satu jenis penipuan ini adalah rekayasa sosial, sebuah metode yang memanipulasi psikologi korban untuk mengungkapkan data perbankan pribadi dan rahasia. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Mega Syariah Ratna Wahyuni ​​menghimbau nasabah untuk waspada dan menghindari menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan Bank Mega Syariah.

Ia menambahkan, kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terkait berbagai produk dan layanan jasa keuangan membuat masyarakat rentan menjadi korban kejahatan keuangan. Terutama di era digital seperti saat ini, para pelaku kejahatan memiliki beragam modus operandi yang semakin canggih.

"Kami percaya bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan keuangan yang semakin beragam," ujarnya.

Oleh sebab itu, Bank Mega Syariah mengadakan kegiatan literasi kepada 127 siswa-siswi dari SMK Bina Mandiri, dan SMK Bakti Mandiri, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (10/10/2023). Materi literasi keuangan yang disampaikan diantaranya mengenai pemahaman keuangan pribadi, pengelolaan keuangan, hingga mitigasi risiko kejahatan perbankan.

Acara ini juga merupakan langkah perseroan dalam menyambut bulan inklusi keuangan. Kegiatan bertema "Literasi Untuk Negeri" ini rutin dilakukan dengan frekuensi enam kali dalam setahun.

Beliau lebih lanjut menekankan komitmen lembaga untuk meningkatkan literasi keuangan, dengan menyatakan bahwa hal ini merupakan faktor kunci dalam melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan keuangan.

Bprnews.id - Dalam acara yang mengharukan, ahli waris nasabah BPR DP Taspen di Karawang dengan penuh syukur menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan cabang Jakarta-Pulo Gebang pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Penyerahan uang asuransi kecelakaan yang mengejutkan ini membuat penerima manfaat nyaris terdiam, dengan uang sekaligus, sebesar Rp 42 juta yang diberikan setelah ibu mereka, Haliwi meninggal dunia.

Penyerahan santunan tersebut diserahkan langsung oleh Dewi Mulya Sari selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pulo Gebang kepada ahli waris di Kantor BPR DP Taspen KC Karawang.  penyerahan ini  disaksikan oleh Direktur Operasional dan Kepatuhan BPR DP Taspen, Ibu Indri Mukti Mulyani dan Kepala Cabang BPR DP Taspen Karawang, Sabar.

Dewi mengungkapkan belasungkawa dan turut berdukacita atas musibah yang dialami korban. Dia berharap dengan santunan ini bisa membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

“Diharapkan hal ini menjadi pemantik untuk pekerja informal lain agar menjadi peserta dan terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan Jakarta Pulogebang telah bekerjasama dengan BPR DP Taspen dengan melakukan penandatanganan PKS pada Januari 2023 sebagai bentuk sinergi dalam melindungi nasabah yang mengajukan peminjaman kredit usaha ke BPR DP Taspen. BPR DP Taspen dapat membantu peserta dan atau ahli waris yang merupakan nasabah BPR dalam menyiapkan persyaratan klaim yang dibutuhkan dalam melakukan klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian," kata Dewi.

Haliwi merupakan peserta terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Jakarta  Pulo Gebang, terdaftar melalui BPR DP Taspen KC Karawang. Penyerahan langsung bantuan ini dilakukan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Jakarta Pulo Gebang Dewi Mulya Sari, di Kantor BPR DP Taspen KC Karawang.

"Kami selaku badan yang diamanahkan undang-undang akan terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja melalui program JHT, JKK dan Jaminan Kematian (JKM) serta Jaminan Pensiun (JP). Ini merupakan program pemerintah dan sangat diperlukan dukungan dari pihak-pihak terkait untuk mengimplementasikannya," ujar Dewi. 

Dewi menyampaikan belasungkawa yang tulus dan berharap bantuan ini dapat memberikan sedikit keringanan kepada keluarga yang berduka sekaligus mendorong pekerja informal lainnya untuk berpartisipasi dan terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Bprnews.id - Dalam acara silaturahmi tersebut, Bupati Sukabumi Marwan Hamami didampingi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  Sukabumi, dan Badan Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR). ), menerima kunjungan Asmarni, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, di Pendopo Palabuhanratu pada Rabu (11/10/2023).

“Pemkab sangat bersyukur kehadiran Staf ahli Menko Polhukam di Kabupaten Sukabumi, karena dapat membantu meningkatkan potensi di bidang pertambangan yang ada di Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.

Kunjungan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tersebut membahas optimalisasi peran forkopimda dalam penguatan ekonomi di daerah perspektif politik, hukum dan keamanan.

Bupati Marwan menekankan perlunya optimalisasi potensi daerah khususnya sektor pertambangan di Kabupaten Sukabumi. Kunjungan ini memberikan diskusi mendalam mengenai penguatan peran ekonomi forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dari perspektif politik, hukum, dan keamanan.

Bprnews.id - Pemerintah Daerah Kabupaten Pati meminta peran yang lebih besar dari PT BPR-BKK PATI (PERSERODA) untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam sambutan yang disampaikan pada acara pengundian Tamades BPR-BKK, Henggar menegaskan bahwa sektor UMKM telah terbukti menjadi penopang perekonomian dan dukungan terhadap pertumbuhannya harus didorong oleh program-program kompetitif yang bertujuan untuk memajukan perekonomian.

“Senantiasa meningkatkan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Yaitu dukungan terhadap perkembangan UMKM dilakukan Kabupaten Pati,” terang Henggar dalam sambutannya saat menghadiri kegiatan Undian Tamades BPR-BKK di pendopo, Rabu (11/10/2023).

Ia meminta komitmen dan profesionalisme seluruh pihak yang terlibat serta menekankan perlunya terus mengoptimalkan apa yang telah dilakukan dengan benar, di tengah persaingan dunia perbankan yang semakin kompetitif.

“Kami harap agar ke depan apa yang sudah baik ini agar terus dioptimalkan. Sebab persaingan dalam dunia perbankan dari waktu ke waktu semakin meningkat,” pesan Henggar

Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Kredit BPR-BKK sebagian besar hampir 87 persen dari total kredit yang disalurkan yaitu untuk usaha produktif seperti UMKM sebagai urat penyangga perekonomian,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan saham BPR-BKK Pati perusahaan milik daerah di mana sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51 persen. Sementara sahaja miliknya Pemkab Pati sejumlah 49 persen.

Dia menambahkan bahwa BPR-BKK Pati sebagai perusahaan perbankan juga telah ikut serta dalam program penjaminan simpanan. Jadi simpanan baik berupa tabungan maupun deposito dijamin 100 persen oleh Lembaga Keuangan Simpanan (LPS)

Bprnews.id - BPR BKK Jepara, bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Jepara, telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menghadapi pandemic Covid-19.

Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Jepara ini ditargetkan memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui setoran deviden sebesar Rp 8,13 miliar pada tahun 2023.

Hal ini disampaikan Direktur Utama PT BPR BKK Jepara, Basri, dalam acara gebyar penarikan undian Tamades tahun 2023 yang berlangsung di halaman kantor pusat Bank BKK Jepara, Rabu (11/10/2023).

''Sesuai rencana kerja, laba BPR BKK Jepara tahun 2023 19,37 miliar, sehingga kami akan memberikan deviden sebesar itu kepada Pemprov Jateng dan Pemkab Jepara,'' ungkapnya.

Ditargetkan untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 8,13 miliar pada tahun 2023 melalui setoran deviden, Direktur Utama BPR BKK Jepara, Basri, telah menyampaikan rencana strategis ini dalam acara gebyar penarikan undian Tamades tahun 2023.

Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jateng July Emmylia melalui perwakilan Eny Hariyanti mengatakan, BKK Jepara dari waktu ke waktu menunjukkan kinerja yang terus meningkat.

Baik dari sisi total aset, dana masyarakat, penyaluran kredit, maupun laba.

''Kami mencatat per September 2023, total aset mencapai Rp 447 miliar, dana masyarakat Rp 375 miliar, kredit tersalur Rp 345 miliar, dan laba sebelum pajak mencapai Rp 15,6 miliar,'' ujar Eny.

Dengan kinerja yang terus meningkat, BPR BKK Jepara berharap untuk terus memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ekonomi lokal dan nasional.