Bprnews.id - Dalam situasi saat ini, suku bunga cenderung tinggi di berbagai bank serta lembaga keuangan lainnya, membuat nasabah konsumtif menjadi lebih berhati-hati dan selektif dalam menentukan pilihan bunga kredit sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman. Salah satu jenis pinjaman yang masih menjadi favorit dan andalan nasabah adalah pinjaman tanpa agunan, bersama kita akan membahas lebih lanjut tentang pinjaman tanpa agunan di tengah suku bunga yang tinggi dan strategi memilih bunga kredit yang tepat untuk memenuhi kebutuhan anda dengan cepat.
Melihat seluk-beluk suku bunga KPR di berbagai bank konvensional, muncul satu tren umum - Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) untuk KPR non-KPR biasanya berada di atas 8%.
PT Bank Tabugan Negara Tbk (BTN), misalnya, menawarkan suku bunga pinjaman pribadi kepada segmen tertentu yang memiliki pendapatan konsisten dan melakukan pembayaran gaji melalui BTN, yang dikenal dengan Produk Kring BTN, dengan suku bunga 5% per tahun yang sangat kompetitif.
"Kredit Personal Loan di Bank BTN, disebut dengan Produk Kring BTN, kami berikan bunga yang sangat bersaing yaitu mulai dari setara flat 0,42% per bulannya atau setara 5% pa.," kata Jasmin, Direktur Distribution and Funding BTN kepada Kontan.co.id, Senin (9/10).
Namun, suku bunga pinjaman pribadi pada umumnya lebih tinggi yaitu 8,8% pada bulan September. Posting ini akan mengeksplorasi penawaran pinjaman pribadi dari berbagai bank, termasuk bank digital, menguraikan suku bunga,
denda keterlambatan pembayaran, kualitas kredit pinjaman pribadi mereka dan banyak lagi.
"Namun sedikit sekali yang kena kredit macet, karena pada dasarnya ini kredit berbasis payroll atau pendapatan bulanan," kata Jasmin
Dari bank konvensional seperti BTN dan BPD Jawa Barat Banten Tbk hingga bank digital seperti Bank Raya dan Jenius, kami mempelajari beragam portofolio pinjaman yang ditawarkan lembaga keuangan ini. Bergabunglah dengan kami saat kami menavigasi dunia pinjaman pribadi yang kompleks.
"Saat ini memang portofolio kredit kami 60% merupakan personal loan, multi purpose yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan personal debitur mulai dari kebutuhan konsumtif nya, untuk investasi dalam membeli aset, sampai dengan modal usaha," kata Yuddy kepada Kontan, Senin (9/10).
Bprnews.id - Di tengah tantangan tingginya proyeksi suku bunga Federal (Fed) dalam jangka panjang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kondisi kapitalisasi dan likuiditas yang kuat di sektor perbankan.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menyatakan, hingga Agustus 2023, rasio kecukupan modal (CAR) berada pada level solid 27,66%. Angka-angka ini memiliki implikasi yang signifikan di tengah gejolak kondisi pasar, yang mencerminkan ketahanan dan ketahanan sektor perbankan Indonesia.
Lonjakan risik utang AS dan dampaknya terhadap industri perbankan Indonesia, di tengah tensi geopolitik yang terjadi saat ini dan tingkat suku bunga yang masih hawkish, Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan Indonesia diyakini mampu menyerap potensi risiko. Sentimen tersebut diungkapkan dalam jumpa pers resmi pada rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada September 2023.
Sementara itu, fungsi intermediasi juga tumbuh lebih kuat pada periode yang sama, meningkat sebesar 9,06% year-on-year (yoy). menjadi Rp6.739 triliun. Sebagai konteksnya, pertumbuhan kredit mencapai 8,54% yoy pada bulan Juni 2023.
"Tertinggi kredit investasi dari bank umum swasta domestik," katanya.
Posisi likuiditas industri perbankan tetap kuat pada periode yang sama, dengan rasio Alat Likuid terhadap Non-core Deposit (AL/NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 118,5% dan 26,49%,meski rasio likuiditas perbankan mengalami penurunan seperti dilansir Dian, namun posisi Agustus 2023 masih jauh di atas batas bawah.
Per Agustus 2023, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 6,24% year-on-year mencapai Rp 8.082 triliun. Melanjutkan diskusi kita mengenai topik ini, postingan blog ini akan menggali seluk beluk kondisi likuiditas industri perbankan negara kita saat ini.
Bprnews.id - Di tengah tantangan tingginya proyeksi suku bunga Federal (Fed) dalam jangka panjang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kondisi kapitalisasi dan likuiditas yang kuat di sektor perbankan.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menyatakan, hingga Agustus 2023, rasio kecukupan modal (CAR) berada pada level solid 27,66%. Angka-angka ini memiliki implikasi yang signifikan di tengah gejolak kondisi pasar, yang mencerminkan ketahanan dan ketahanan sektor perbankan Indonesia.
Lonjakan risik utang AS dan dampaknya terhadap industri perbankan Indonesia, di tengah tensi geopolitik yang terjadi saat ini dan tingkat suku bunga yang masih hawkish, Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan Indonesia diyakini mampu menyerap potensi risiko. Sentimen tersebut diungkapkan dalam jumpa pers resmi pada rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada September 2023.
Sementara itu, fungsi intermediasi juga tumbuh lebih kuat pada periode yang sama, meningkat sebesar 9,06% year-on-year (yoy). menjadi Rp6.739 triliun. Sebagai konteksnya, pertumbuhan kredit mencapai 8,54% yoy pada bulan Juni 2023.
"Tertinggi kredit investasi dari bank umum swasta domestik," katanya.
Posisi likuiditas industri perbankan tetap kuat pada periode yang sama, dengan rasio Alat Likuid terhadap Non-core Deposit (AL/NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 118,5% dan 26,49%,meski rasio likuiditas perbankan mengalami penurunan seperti dilansir Dian, namun posisi Agustus 2023 masih jauh di atas batas bawah.
Per Agustus 2023, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 6,24% year-on-year mencapai Rp 8.082 triliun. Melanjutkan diskusi kita mengenai topik ini, postingan blog ini akan menggali seluk beluk kondisi likuiditas industri perbankan negara kita saat ini.
Bprnews.id - Di tengah tantangan tingginya proyeksi suku bunga Federal (Fed) dalam jangka panjang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kondisi kapitalisasi dan likuiditas yang kuat di sektor perbankan.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menyatakan, hingga Agustus 2023, rasio kecukupan modal (CAR) berada pada level solid 27,66%. Angka-angka ini memiliki implikasi yang signifikan di tengah gejolak kondisi pasar, yang mencerminkan ketahanan dan ketahanan sektor perbankan Indonesia.
Lonjakan risik utang AS dan dampaknya terhadap industri perbankan Indonesia, di tengah tensi geopolitik yang terjadi saat ini dan tingkat suku bunga yang masih hawkish, Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan Indonesia diyakini mampu menyerap potensi risiko. Sentimen tersebut diungkapkan dalam jumpa pers resmi pada rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada September 2023.
Sementara itu, fungsi intermediasi juga tumbuh lebih kuat pada periode yang sama, meningkat sebesar 9,06% year-on-year (yoy). menjadi Rp6.739 triliun. Sebagai konteksnya, pertumbuhan kredit mencapai 8,54% yoy pada bulan Juni 2023.
"Tertinggi kredit investasi dari bank umum swasta domestik," katanya.
Posisi likuiditas industri perbankan tetap kuat pada periode yang sama, dengan rasio Alat Likuid terhadap Non-core Deposit (AL/NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 118,5% dan 26,49%,meski rasio likuiditas perbankan mengalami penurunan seperti dilansir Dian, namun posisi Agustus 2023 masih jauh di atas batas bawah.
Per Agustus 2023, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 6,24% year-on-year mencapai Rp 8.082 triliun. Melanjutkan diskusi kita mengenai topik ini, postingan blog ini akan menggali seluk beluk kondisi likuiditas industri perbankan negara kita saat ini.
Bprnews.id - Di tengah tantangan tingginya proyeksi suku bunga Federal (Fed) dalam jangka panjang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kondisi kapitalisasi dan likuiditas yang kuat di sektor perbankan.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK menyatakan, hingga Agustus 2023, rasio kecukupan modal (CAR) berada pada level solid 27,66%. Angka-angka ini memiliki implikasi yang signifikan di tengah gejolak kondisi pasar, yang mencerminkan ketahanan dan ketahanan sektor perbankan Indonesia.
Lonjakan risik utang AS dan dampaknya terhadap industri perbankan Indonesia, di tengah tensi geopolitik yang terjadi saat ini dan tingkat suku bunga yang masih hawkish, Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan Indonesia diyakini mampu menyerap potensi risiko. Sentimen tersebut diungkapkan dalam jumpa pers resmi pada rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada September 2023.
Sementara itu, fungsi intermediasi juga tumbuh lebih kuat pada periode yang sama, meningkat sebesar 9,06% year-on-year (yoy). menjadi Rp6.739 triliun. Sebagai konteksnya, pertumbuhan kredit mencapai 8,54% yoy pada bulan Juni 2023.
"Tertinggi kredit investasi dari bank umum swasta domestik," katanya.
Posisi likuiditas industri perbankan tetap kuat pada periode yang sama, dengan rasio Alat Likuid terhadap Non-core Deposit (AL/NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 118,5% dan 26,49%,meski rasio likuiditas perbankan mengalami penurunan seperti dilansir Dian, namun posisi Agustus 2023 masih jauh di atas batas bawah.
Per Agustus 2023, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 6,24% year-on-year mencapai Rp 8.082 triliun. Melanjutkan diskusi kita mengenai topik ini, postingan blog ini akan menggali seluk beluk kondisi likuiditas industri perbankan negara kita saat ini.
Bprnews.id - Pertumbuhan transaksi PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) tercatat menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun
Pencapaian ini merupakan hasil strategi perseroan yang fokus pada pendekatan ekosistem bisnis dari sisi pembiayaan maupun pendanaan. Pun demikian tidak terlepas dari tingkat kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap sektor finansial.
Anita Fitriani Yusuf, Direktur Eksekutif PT BPR BKK Purwodadi, dan upayanya yang terpuji dalam menginisiasi dan menyukseskan penyelenggaraan berbagai program, termasuk Kredit Usaha Mikro Daerah (KUMDA). Program ini dirancang khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menawarkan suku bunga menarik hanya 2% per tahun.
Inisiatif ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelangsungan usaha di Kabupaten Grobogan, menyediakan modal yang sangat dibutuhkan selama tantangan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.
"Masyarakat cukup terbantu dengan KUMDA," kata Anita, Selasa (22/8/2023).
Selain program itu, BPR BKK Purwodadi ditunjuk Pemkab Grobogan sebagai "Single Account Dana Desa".
"Kami dipercaya oleh Bupati Grobogan untuk pengelolaan dana desa. Melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa," terang Anita.
BPR BKK Purwodadi juga dipercaya sebagai penyalur Tunjangan Profesi Guru (TPG) baik PNS maupun PPPK.
"Program-program yang dijalankan merupakan sinergitas dengan Pemkab Grobogan," kata Anita.
pertumbuhan penyaluran kredit PT BPR BKK Purwodadi yang mengesankan dan dampak selanjutnya terhadap total aset konsolidasi perusahaan. Hingga Juli 2023, perseroan berhasil mempertahankan aset di atas Rp 1 triliun.
Pada awal semester II 2023, PT BPR BKK Purwodadi telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp994 miliar, memperkuat aset hingga Rp1,26 triliun, menghasilkan keuntungan Rp19 miliar, dan memberikan dividen Rp20 miliar dari laba tahun 2022.
Menariknya, penyaluran kredit melonjak 5.054 persen pada 2021 hingga 2022 hingga mencapai Rp956 miliar dan mendorong pertumbuhan aset sebesar 5,74 persen atau Rp1,15 triliun.
Begitu pula dengan penyaluran kredit yang meningkat sebesar 8,33 persen dari tahun 2020 ke tahun 2021 menjadi Rp910 miliar, dengan pertumbuhan aset sebesar 7,73 persen atau Rp1,09 triliun.
Bprnews.id - Ratusan guru di lingkungan Pemkab Blitar terjerat pinjaman online (Pinjol) dan skema Bayar Nanti. Situasi memprihatinkan ini terungkap ketika sejumlah besar pendidik mengajukan pinjaman kredit ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hambangun Arta Selaras (HAS).
Fenomena ini mencerminkan meningkatnya permasalahan kesulitan keuangan di kalangan guru di wilayah tersebut yang memerlukan perhatian dan solusi segera. Ikuti terus kami saat kami mendalami tren pinjaman tidak berkelanjutan yang muncul dan potensi dampaknya terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Blitar.
Pernyataan kritis yang disampaikan Rini Syarifa, Bupati Blitar. Baru-baru ini, ia membahas permasalahan yang terjadi di komunitas guru di Blitar. Menurutnya, untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemkab Blitar bekerja sama dengan BPR telah menyelenggarakan acara Literasi Keuangan yang dilaksanakan di Kantor Pemkab Blitar Kanigoro.
"Kita tau permasalahanya adalah sering muncul guru-guru yang terjerat pinjaman online," kata Rini, Senin (9/10/2023).
Seorang Bupati, pemimpin daerah di negara tersebut, mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang berkembang ini. Ia percaya bahwa membina literasi keuangan di kalangan guru dapat sangat membantu. Hal ini merupakan langkah untuk memberdayakan para pendidik dengan keterampilan, kepercayaan diri, dan kemampuan pengelolaan keuangan berkualitas yang diperlukan untuk menavigasi dan mungkin melepaskan diri dari cengkeraman utang online.
"Bagaimana teman-teman yang ada di lingkup Pemkab terutama bapak ibu guru yang hari ini kita berikan sosialisasi kalau BPR Khas ini benar-benar dapat memberikan suport kepada pemda," Imbuhnya.
Sementara itu Sahrial Amri Dirut BPR HAS Kabupaten Blitar menjelaskan terdeteksinya ratusan guru yang terjerat pinjol saat dilakukan pengecekan menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milil OJK.
"Ketika cek melalui KTP di SLIK ternyata muncul ternyata dari paylater-pay leter itu sudah lama tidak terbayar," Jelasnya.
Terjunlah ke dunia pinjaman online, sebuah dunia yang akrab namun berbahaya, yang ditandai dengan aktivitas penipuan dan pembayaran yang tidak dapat diatasi. Ketika pinjaman pribadi semakin mudah diakses melalui platform digital, pencurian dan penyalahgunaan identitas telah menjadi isu yang menonjol.
Yang lebih parah lagi, peminjam sering kali terjebak dalam labirin digital ketika platform tersebut tiba-tiba menghentikan operasinya tepat pada saat penyelesaian pinjaman.
Untuk mengatasi kesulitan ini, Bank Perkreditan Rakyat Hambangun Praja, milik Pemerintah Kabupaten Blitar, mengusulkan skema pinjaman alternatif untuk melindungi guru agar tidak menjadi korban jebakan online ini. “Ketika kami bertanya kepada mereka mengenai masalah ini, beberapa orang akan mengatakan bahwa ada teman yang memanfaatkan identitas mereka atau mereka tidak dapat membayar kembali karena sistem telah ditutup,” ungkapnya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat, penyaluran kredit yang dilakukan bank perkreditan rakyat (BPR) di wilayah Ciayumajakuning mencapai Rp2,49 triliun hingga Agustus 2023.
Kepala OJK Cirebon Fredly Nasution menyebutkan, kinerja penyaluran kredit di wilayah Ciayumajakuning pada 2023 ini menurun 0,40 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan serupa juga termasuk dana pihak ketiga (DPK) yang turun sebesar 2,12 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp2,3 triliun.
“Penurunan kredit dan DPK menunjukan bahwa kondisi perekonomian di Ciayumajakuning masih berupaya recovery setelah pandemi covid-19,” kata Fredly di Kota Cirebon, Jumat (1/9/2023).
Menganalisis aspek permodalan yang diwakili oleh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan bagaimana tetap terjaga dengan CAR sebesar 21,70 persen pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) per April 2023.
Namun Meskipun angkanya positif, namun patut dicatat bahwa Otoritas Jasa Keuangan Cirebon (OJK Cirebon) mencermati adanya penurunan profitabilitas BPR di Ciayumajakuning yang tercermin dari rasio Return on Asset (ROA) yang negatif 0,26 persen.
penyaluran kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk lima sektor ekonomi terbesar di Indonesia. Sektor-sektor tersebut antara lain: bukan lapangan usaha lain-lain, perdagangan besar dan eceran, pertanian, perburuan dan kehutanan, kemasyarakatan, jasa sosial dan budaya, hiburan dan perseorangan lainnya, serta bukan lapangan usaha-rumah tangga.
Hebatnya, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada sektor rumah tangga non-lapangan usaha, meningkat sebesar 47,60% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga mencapai total RP73,84 miliar. Selain itu, penyaluran kredit ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mengalami lonjakan hingga mencapai Rp334,74 miliar per Desember 2022.
“OJK Cirebon terus melakukan langkah pengawasan agar BPR dapat lebih efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya, mengedepankan tata kelola yang baik, serta memperbesar porsi penyaluran kredit kepada sektor ekonomi produktif,” kata Fredly.