bprnews.id - Indonesia membuat Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara Mengeklaim Kinerja ekonomi indonesia yang dianggap cepat mempulihkan keadaan ekonomi setelah pandemi Covid-19 dibandingkan negara lain.
"Negara lain masih banyak yang defisit dan belum bisa kembali, Indonesia menjadi yang lebih cepat," kata dia dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (5/9/2023).
Suahisil menceritakan upaya yang pemerintah menjaga perekonomian selama pandemi dengan kondisi yang mengancam perekonomian ekonomi dan ketidak stabilan gobal yang harus dihadapi oleh pemerintah ekonomi indonesia.
Ketika pandemi sudah mereda, perekonomian dunia yang tadinya terpuruk tiba-tiba melejit, Tetapi menurut Suahasil keadaan ini justru bisa berbahaya maka itu dilakukan lah penaikan suku bunga untuk mengerem mesin ekonomi yagng terlalu panas.
Kondisi itu, kata Suahasil, kian parah dengan meletusnya perang Rusia-Ukraina di awal 2022. "Kita juga dikagetkan dengan perang Rusia-Ukraina yang membuat lonjakan inflasi dan pengetatan moneter menjadi lebih kuat," ujar dia.
Pemerintah harus putar otak agar Indonesia tidak terimbas fluktuasi ekonomi dunia yang tinggi. Maka itu, kata dia, pemerintah memilih menerapkan kebijakan counter cyclical untuk menghadapi guncangan tersebut.
Pemerintah melakukan counter cyclical dengan mengambil kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berlawanan dengan kondisi ekonomi. Batas defisit yang diperlebar itu diizinkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Artinya kalau ekonomi sedang terkontraksi secara dalam, maka APBN harus belanja lebih banyak," kata dia.
Susahil mengatakan sejak 2022 pemerintah mulai mengurangi angka defisit di APBN Karena kondisi pandemi sudah mulai mereda dan perekonomian sudah mulai pulih.
"Tidak mungkin defisit kita akumulasi terus," ujar dia.
Suahasil mengklaim rangkaian kebijakan itu terbukti manjur mengobati kondisi perekonomian Indonesia yang berdarah-darah. Buktinya, kata dia, pada 2022 pemerintah sudah berhasil mengurangi defisit APBN menjadi 2,4% dibanding Produk Domestik Bruto. "Ini lebih cepat dari amanat undang-undang yang mengatur defisit kita harus kembali paling lambat pada 2023," kata dia.
Menurut Suahasil, keberhasilan Indonesia inilah yang disorot dunia dan mendapatkan pujian dari IMF serta World Bank. Dia mengatakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asean yang sedang digelar di Jakarta, akan ada banyak pihak yang menilai perekonomian Indonesia memberi harapan di tengah dunia yang penuh tekanan.
"IMF datang memuji, World Bank datang memuji Indonesia," ungkapnya.
bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan, pihaknya tengah menyusun peraturan terkait dengan penguatan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) memungkinkan BPR terlibat dapat sistem pembayaran, penukaran valuta asing, sampai melantai di pasar modal. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menganggap, jumlah BPR yang mencapai 1.600 di Indonesia masih telalu besar.
"Kami sudah petakan, pengurangan BPR jadi sekitar 1.000 pada 2027 itu sangat memungkinkan," kata dia dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK Agustus, Selasa (5/9/2023).
Menurutnya jumlah BPR yang terlalu banyak menjadi salah satu sumber masalah, karena beberapa di antaranya berada dalam kondisi finansial yang buruk dan tidak mampu bertahan.
Lebih lanjut, Dian mengatakan, OJK saat ini fokus menerapkan aturan "single presence policy" bagi BPR, di mana pihaknya melarang satu pihak mengendalikan lebih dari satu bank, seperti yang berlaku untuk bank umum.
Tujuan dari upaya ini adalah untuk mempercepat merger sektor BPR sebagai langkah yang lebih mudah dilakukan dan memberikan insentif yang jelas. Sehingga, dapat memperbaiki kinerja keuangan BPR, memungkinkan ekspansi kredit yang lebih luas, dan meningkatkan pengawasan yang lebih baik atas operasional.
Di mana, Peningkatan kapasitas bisnis ini antara lain dengan adanya penambahan fungsi kegiatan usaha BPR, seperti diperbolehkan pertukaran valuta asing, melakukan kegiatan transfer, hingga diperbolehkan melakukan aksi korporasi seperti penawaran umum perdana saham. "Kita sekarang sedang menyusun hampir final terkait BPR, detailnya saya sampaikan langsung saat POJK hampir keluar," tutur Dian.
Bprnews.id - Mengatasi angka kelahiran yang terus anjlok imbas banyak warga enggan memiliki anak, Pemerintah Beijing pada Kamis (15/6) mengumumkan bakal membiayai 16 jenis teknologi reproduksi bantuan mulai 1 Juli mendatang.
Teknologi tersebut bakal berjalan di bawah sistem kesehatan kota, dengan tujuan mendongkrak angka kelahiran yang menyusut di China.
Wakil Direktur Biro Asuransi Kesehatan Kota Beijing, Du Xin, menyebut beberapa prosedur yang dimaksud dalam 16 layanan asuransi dasar tersebut yakni pemindahan embrio, serta pembekuan dan penyimpanan semen
Langkah tersebut diambil saat China bergulat untuk membendung penurunan kelahiran, mengingat negaranya baru saja membukukan penurunan populasi pertamanya dalam enam dekade. Jumlah bayi baru lahir turun ke rekor terendah 6,77 per 1.000 orang tahun lalu dan diperkirakan akan terus menurun pada 2023.
Pada Agustus lalu, Komisi Kesehatan Nasional China mengeluarkan panduan kepada provinsi tentang reformasi kebijakan untuk mendukung tingkat kesuburan. Liaoning misalnya, sebuah provinsi di timur laut China pada Mei lalu mengatakan bahwa asuransi tersebut akan mencakup teknologi reproduksi berbantuan mulai 1 Juli.
Keputusan Beijing tersebut dikeluarkan menjelang putusan pengadilan untuk Teresa Xu, seorang wanita China berusia 35 tahun yang belum lama ini menggugat rumah sakit umum beijing. Ia menganggap, pihak RS telah melanggar haknya dengan menolak membekukan sel telurnya karena Xu belum menikah.
Prihatin dengan cepatnya penuaan di China, penasihat politik pemerintah pada Maret lalu mengusulkan agar wanita lajang dan belum menikah diberi akses ke layanan pembekuan sel telur dan fertilisasi in vitro (IVF).
Pasalnya, sulit untuk wanita yang belum menikah di China untuk mengakses perawatan kesuburan seperti IVF dan teknologi pembekuan sel telur. Mengingat, peraturan nasional mewajibkan hanya wanita yang sudah menikah yang boleh menjalani prosedur tersebut.
Bprnews.id - Untuk memperkuat pengembangan keuangan berkelanjutan serta menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi global, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Financial Services Commission (FSC) Korea dan Council on International Financial Cooperation (CIFC) sepakat melakukan kerjasama.
Demikan disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Chairman CIFC JongKyu Park dan Vice Chairman FSC SoYoung Kim dalam Indonesia – Korea Financial Cooperation Forum kedua yang bertema Forging the Future of Finance: Strengthening Collaboration and Sustainable Finance in Korea and Indonesia di Jakarta, Senin.
“OJK bersama industri jasa keuangan Indonesia berkomitmen untuk selalu belajar dan berbagi mengenai perkembangan terkini dari inisiatif keuangan berkelanjutan. Kami mengapresiasi kerja sama dengan FSC, CIFC, serta para pelaku industri jasa keuangan Indonesia dan Korea yang akan bertukar pengetahuan serta best practice pengembangan keuangan berkelanjutan di kedua negara," kata Mahendra.
Pimpinan FSC dan CIFC dalam kesempatan itu juga mengapresiasi OJK atas kolaborasi yang selama ini sudah dijalankan untuk bersama-sama memfasilitasi pengembangan keuangan berkelanjutan sesuai kondisi industri jasa keuangan terkini di masing-masing negara.
Lebih lanjut Mahendra menyampaikan bahwa keuangan berkelanjutan berperan sangat penting dalam menghadapi dampak perubahan iklim global. Untuk itu, diperlukan kolaborasi tidak hanya dari regulator sektor jasa keuangan melainkan oleh pelaku sektor jasa keuangan di tingkat domestik maupun internasional agar pengembangan keuangan berkelanjutan terukur dan terarah.
“Kita harus memahami isu-isu terkait pengembangan keuangan berkelanjutan dalam perspektif yang lebih luas. Hal ini menurut saya adalah sesuatu yang harus terus kita sempurnakan dan kita percepat serta sesuaikan sekaligus selaraskan dengan prinsip-prinsip global dan internasional," jelas Mahendra.
Para panelis dari kedua negara, baik dari OJK maupun industri jasa keuangan juga menyatakan akan menggali potensi kolaborasi melalui diskusi mengenai inisiatif keuangan berkelanjutan beserta pendekatan dan kebijakan yang ditempuh dalam mewujudkan ekonomi rendah karbon. Melalui forum ini, diharapkan regulator dan industri jasa keuangan Indonesia serta Korea Selatan dapat saling memperkuat kerja sama dalam pengembangan keuangan berkelanjutan yang kredibel dan bertanggung jawab.
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bprnews.id - Telah terjadi peningkatan sebanyak 13,02 persen (YoY) pada Penyaluran kredit Bank Jatim selama Semester I. Sektor komersial & SME menjadi sektor dengan pertumbuhan kredit tertinggi yaitu sebesar 25,55 persen (YoY) dan sektor konsumer 5,77 persen (YoY).
Busrul Iman Direktur Utama Bank Jatim menyampaikan, akses pembiayaan terhadap pelaku usaha harus dibuka selebar-lebarnya agar dapat menciptakan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan baru. Ia juga menyampaikan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit ini merupakan cerminan dari perekonomian yang berjalan dan menandakan adanya kenaikan permintaan barang dan jasa dari masyarakat, dikutip dari Suryamalang.com.
Pertumbuhan kredit yang terjadi tentunya membuat LDR perusahaan semakin membaik.
Dari hanya 45,88 persen pada semester I tahun 2022 meningkat jadi 59,54 persen pada semester I tahun 2023. Tidak hanya itu, kualitas pinjaman Bank Jatim juga mengalami perbaikan seiring dengan peningkatan penyaluran kredit.
Hal tersebut bisa dilihat dari rasio Loan At Risk (LAR) yang melandai di angka 5,77 persen pada Semester I tahun 2023, berbanding 6,86 persen di tahun sebelumnya (YoY).
Rasio Non Performing Loan (NPL) Gross juga ikut menurun di angka 2,80 persen pada Semester I 2023, berbanding 4,12 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya (YoY). Busrul juga menyampaikan, penurunan rasio NPL dan LAR ini menjadi tanda adanya recovery dari beberapa sektor ekonomi.
Menurutnya, Bank Jatim adalah salah satu lembaga intermediasi yang dipercaya di Jawa Timur pada khususnya serta melalui penyaluran kredit di sektor produktif dan konsumtif berusaha untuk terus menjadi salah satu motor penggerak perekonomian regional.
Di sisi lain, kinerja digital banking Bank Jatim juga mengalami peningkatan. Seperti JConnect yang sepanjang Semester I 2023 berhasil mencetak angka yang positif.
Pada semester I tahun ini pengguna JConnect Mobile sudah mencapai 566 ribu user. Sementara untuk jumlah transaksinya berada di angka Rp 3,4 triliun, atau naik 35 persen dibanding Semester I 2022 (YoY).
Selanjutnya, user JConnect IB Corporate mengalami kenaikan sebanyak 23 persen (YoY) yaitu berada di angka 7.550 dengan jumlah transaksi sebesar Rp 853 miliar. Kemudian, jumlah Agen Jatim sepanjang Semester I 2023 sebesar 4.853 user atau tumbuh 30 persen (YoY) dengan jumlah transaksi sebesar Rp 7,2 miliar.