BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa laba bersih bank umum mencapai Rp149,62 triliun pada Juli 2024, tumbuh 6,03% secara tahunan (YoY) dibandingkan Rp141,11 triliun di tahun sebelumnya. Namun, kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengalami penyusutan laba. Berdasarkan data terbaru dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK, laba BPD tercatat Rp7,81 triliun hingga Juli 2024, naik Rp1 triliun secara bulanan, namun masih turun 4,17% dari Rp8,15 triliun pada Juli 2023.
Wakil Ketua Umum II Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Busrul Iman, menjelaskan bahwa penurunan laba BPD disebabkan oleh beberapa faktor. "Laba terkontraksi secara umum ada beberapa faktor, antara lain tingginya biaya dana yang dialami oleh beberapa BPD serta pembentukan CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai]," ujarnya pada Senin (9/9/2024). Pembentukan CKPN dilakukan oleh bank-bank daerah sebagai langkah meningkatkan pemenuhan rasio kecukupan likuiditas sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
Busrul juga memaparkan strategi untuk menjaga perolehan laba bersih BPD hingga akhir 2024. “Selain recovery, kami juga mendorong pengembangan bisnis untuk meningkatkan pendapatan sektor perkreditan dan fee-based income sebagai upaya mempertahankan laba bersih,” jelasnya. Selain itu, peningkatan dana murah (CASA) juga menjadi fokus dalam menjaga efisiensi.
Sementara itu, di luar BPD, bank BUMN atau bank pelat merah tetap memimpin dalam hal perolehan laba bersih. Hingga Juli 2024, bank BUMN mencatat laba sebesar Rp74,84 triliun, naik 3,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bank BUMN menguasai 50,02% dari total laba perbankan nasional. Diikuti oleh bank swasta yang membukukan laba Rp58,57 triliun, meningkat 8,91% dari Rp53,78 triliun pada Juli 2023, menguasai 39,15% dari total laba perbankan. Sedangkan bank asing mencatat laba Rp8,4 triliun, dengan pertumbuhan signifikan 24,26% dari Rp6,76 triliun pada tahun sebelumnya, menyumbang 5,61% dari total laba perbankan nasional
BPRNews.id - Bank Indonesia (BI) akan memperluas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) ke sektor-sektor padat karya. Sebelumnya, kebijakan ini hanya berlaku untuk sektor hilirisasi minerba, perumahan, pariwisata, otomotif, perdagangan, dan jasa sosial.
"Kita ingin lebih berkualitas, menyejahterakan, ini yang ke depan kita evaluate. Kita mapping, sebagian besar sudah labour intensive, tinggal bagaimana kita optimalkan," ujar Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro, dalam taklimat media di Jakarta pada Selasa (24/9/2024).
Kebijakan KLM diberikan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menggerakkan aktivitas ekonomi. Bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dan produktif akan mendapat insentif berupa pemotongan setoran Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 4%. "Kredit tumbuh 11,4%. Ini konsisten sejak awal tahun tumbuh di atas 10%. Jadi ini menunjukkan juga ekonomi dari sisi pembiayaan masih bagus," ungkap Solikin.
Data BI menunjukkan bahwa realisasi insentif KLM pada September 2024 mencapai Rp256,06 triliun atau 3,44%, dengan kontribusi utama dari sektor hilirisasi dan inklusi. Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank BUMN, bank swasta, dan kantor cabang bank asing masing-masing memiliki rasio insentif yang bervariasi.
Namun, beberapa sektor belum tercakup, seperti sektor tekstil dan konstruksi yang dianggap berisiko tinggi, serta proyek infrastruktur non-perumahan yang dijalankan BUMN. "Sektor-sektor dengan risiko kredit tinggi seperti tekstil dan konstruksi, serta proyek-proyek pemerintah yang dijalankan BUMN, masih belum bisa dimasukkan dalam program ini," kata Solikin.
Ia juga menambahkan bahwa sektor konsumsi non-perumahan, seperti multiguna dan jaringan distribusi yang tidak berhubungan dengan aktivitas sektor riil, belum mendapatkan insentif. BI akan terus mengevaluasi sektor-sektor yang belum terjangkau oleh kebijakan ini. "Nanti sektor yang sudah dapat insentif banyak, kita arahkan ke yang lain, syaratnya dia harus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, daya ungkit, sumber pertumbuhan ekonomi baru," tegasnya.
BPRNews.id - Sebanyak 368 pelaku usaha di Kabupaten Gunungkidul telah berhasil mengakses subsidi bunga kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda). Berdasarkan data Bagian Perekonomian Setda Gunungkidul, seluruh alokasi anggaran sebesar Rp350 juta telah terserap sepenuhnya.
Staf Bagian Perekonomian Setda Gunungkidul, Oni Haryadi, menjelaskan bahwa penyerapan Kurda dilakukan bertahap pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei 2024. Jumlah serapan tiap bulan bervariasi, tergantung pengajuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. "PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG), sebagai mitra kerja, bertugas mengelola alokasi dana tersebut," ujarnya, Selasa 24 September 2024.
Pembagian anggaran dilakukan secara proporsional, dengan rincian Rp100 juta pada bulan Januari, Rp100 juta di Februari, Rp50 juta di April, dan Rp100 juta lagi di Mei. Skema ini bertujuan untuk memastikan distribusi yang merata dan berkelanjutan sepanjang periode.
Penyaluran Kurda ini didasarkan pada Peraturan Bupati Gunungkidul No. 71/2022 yang merupakan revisi atas Perbup No. 112/2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah. Dalam Pasal 6 Perbup tersebut dijelaskan bahwa plafon maksimal kredit yang dapat diterima oleh tiap debitur adalah Rp10 juta, dengan jangka waktu pengembalian maksimal 24 bulan. Pembayaran angsuran dilakukan tiap bulan, mencakup pokok dan bunga hingga kredit tersebut lunas.
Oni menjelaskan bahwa besaran alokasi APBD untuk Kurda disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai Rp250 juta, alokasi tahun ini meningkat sebesar Rp100 juta. Namun, jika dibandingkan dengan 2022, terdapat penurunan sebesar Rp100 juta. "PT BPR BDG juga kan yang mencari nasabahnya. Mereka yang mem-breakdown anggaran, tiap bulannya berapa," tambahnya.
Alokasi Kurda pada tahun 2024, menurut Oni, lebih besar dan menjangkau lebih banyak debitur dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, dengan plafon Rp250 juta, jumlah debitur tercatat sebanyak 269 orang. Tahun ini, kenaikan alokasi sebesar Rp100 juta telah membantu lebih banyak pelaku usaha, terutama mereka yang bergerak di sektor makanan dan minuman.
Oni juga menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan Kurda tersalurkan secara tepat sasaran. "Mayoritas pelaku usaha menggunakan dana tersebut untuk pengembangan usaha, seperti menambah peralatan berjualan, misalnya usaha jus," jelasnya. Selain itu, kerjasama dengan Dinas Perindustrian juga diperkuat guna memastikan program ini mendukung usaha binaan dinas tersebut.
Untuk tahun 2025, Oni menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten masih berencana mengalokasikan subsidi bunga kredit UMKM, meskipun nominal pastinya masih menunggu finalisasi APBD 2025. Namun, Oni berharap akan ada peningkatan anggaran.
Supartono, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, menambahkan bahwa Kurda sangat bermanfaat, terutama bagi UMKM yang baru merintis usaha. "Mereka butuh modal untuk memulai. Nah, Kurda jadi sangat membantu. Pemerintah membantu membayar subsidi bunga kreditnya," ungkapnya.
Dengan keberlanjutan program Kurda ini, diharapkan pelaku UMKM di Gunungkidul dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal secara signifikan.
BPRNews.id - Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba), H. Sandi Fahlepi, menerima kunjungan dari jajaran Bank Perkonomian Rakyat (BPR) Sumatera Selatan Cabang Sekayu di Ruang Audiensi Bupati Muba. Pada Senin, 23 September 2024, Pertemuan tersebut selain bertujuan untuk bersilaturahmi, juga membahas berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan BPR dalam upayanya melayani pinjaman masyarakat.
Direktur Utama BPR Sumsel, Hendra, menjelaskan bahwa BPR memiliki sejumlah produk unggulan, di antaranya adalah permodalan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kredit usaha mikro tanpa agunan, serta produk tabungan dan deposito yang ditujukan kepada pelajar dan mahasiswa. Hendra berharap dukungan serta arahan dari Pj Bupati Muba beserta jajarannya untuk menjaga eksistensi dan pertumbuhan BPR, yang sebagian besar sahamnya, yaitu 95%, dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
"Terimakasih hari ini telah menyempatkan waktu nya untuk kami bersilaturahmi dengan Pak Pj Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Muba. Saat ini BPR Sumsel memiliki dua cabang di Lahat dan di Sekayu, semoga dengan kami punya semangat dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Muba, BPR Sumsel tetap eksis serta kehadiran kami menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Muba H. Sandi Fahlepi menyambut baik peran BPR Sumsel dalam mendukung perekonomian daerah. Ia mengakui bahwa banyak UMKM di wilayah Muba yang membutuhkan dukungan permodalan dari sektor perbankan.
"Kami berharap sekali BPR Sumsel berkiprah di laju perekonomian dalam Kabupaten Muba," ujarnya.
Bupati juga menyarankan agar BPR, yang dalam waktu dekat akan berganti nama menjadi Bank Perekonomian, dapat memperluas ekspansinya di berbagai wilayah lain di Muba.
"Kita memiliki kota penyangga lainnya seperti Kecamatan Bayung Lencir, dan Sungai Lilin. Saya yakin disana juga banyak UMKM yang membutuhkan peran BPR," tutupnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muba H. Zabidi SE, MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Herryandi Sinulingga, AP, yang diwakili Kabid Komunikasi Publik Kartiko Buwono SE, MM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Muba Indita Purnama SSos, MM, serta Kabag Prokopim Setda Muba M. Agung Perdana SSTP, MSi, dan Pimpinan Cabang BPR Muba Muhammad Fuad.
BPRNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, terus memperluas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mendukung pelaku UMKM dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Hingga akhir Agustus 2024, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp126,12 triliun kepada 2,6 juta debitur UMKM.
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, optimis bahwa BRI akan memenuhi kuota penyaluran KUR yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun ini. "Penyaluran KUR BRI hingga akhir Agustus 2024 mencapai 76,44 persen dari target total penyaluran sebesar Rp165 triliun di tahun 2024. Kami yakin dapat memenuhi target tersebut," ujarnya.
Sebagian besar penyaluran KUR BRI difokuskan pada sektor produksi, seperti pertanian, perikanan, industri, dan jasa, yang mencapai 59,41% dari total. Selain itu, BRI berhasil menjaga kualitas kredit dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,31%.
Untuk meningkatkan penyaluran KUR, BRI menerapkan strategi selektif dalam memberikan kredit, memperkuat pemulihan pinjaman, serta melakukan pemantauan yang ketat secara offline dan online. BRI juga memperkuat bisnis mikro dengan konsep ekosistem sentris dan strategi "Pemberdayaan Berada di Depan Pembiayaan."
Direktur Utama BRI, Sunarso, menambahkan bahwa perusahaan telah merumuskan strategi untuk memberdayakan UMKM agar lebih menarik bagi perbankan. Menurut Sunarso, UMKM memerlukan lebih banyak edukasi daripada advokasi. Edukasi ini bertujuan untuk menyamakan posisi UMKM dan bank sebagai mitra.
Sunarso juga menekankan lima aspek penting yang harus diajarkan kepada UMKM, yaitu semangat kewirausahaan, kemampuan administrasi dan manajemen, akses terhadap informasi, pasar, teknologi, dan pendanaan, keberlanjutan bisnis dan lingkungan, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan pemahaman ini, UMKM diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan.