BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen mengembangkan prinsip perdagangan yang adil (fair trade) dalam industri perbankan guna melindungi konsumen, pekerja, dan produsen. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa konsep fair trade sejalan dengan beberapa target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya terkait keadilan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

"Prinsip fair trade ini memastikan adanya keadilan di seluruh rantai pasokan, termasuk perlindungan bagi produsen, pekerja, dan konsumen," ujar Dian saat memberikan Kuliah Umum Hukum Perdagangan Internasional di Universitas Padjadjaran, Sumedang. Ia menambahkan bahwa fair trade juga memperluas akses terhadap layanan keuangan dan mendorong terciptanya sistem keuangan yang inklusif serta berkelanjutan.

OJK, lanjutnya, juga terus mendorong implementasi keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan, seperti Taksonomi Hijau Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dan Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) Perbankan, yang dirancang untuk membantu perbankan dalam menyalurkan pembiayaan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan.

"Tantangan global seperti risiko geopolitik dan inflasi memang mempengaruhi sektor keuangan. Namun, dengan penerapan fair trade, kita bisa membangun industri jasa keuangan yang berdaya saing serta berkelanjutan," ungkap Dian di hadapan 300 mahasiswa yang hadir.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sigid Suseno, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. "Kegiatan OJK Mengajar ini sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami teori dan praktik di dunia keuangan secara lebih mendalam," ujar Sigid.

BPRNews.id  - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Anindya Bakrie di Kementerian ATR/BPN. Pertemuan ini membahas strategi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan serta peluang sinergi dalam aspek pertanahan dan tata ruang.

Menteri AHY menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan KADIN untuk mendukung pembangunan ekonomi di berbagai sektor. Menurutnya, "Untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Tentu KADIN juga akan menaungi berbagai organisasi, tidak hanya KADIN di daerah tapi juga berbagai asosiasi."

Ia juga menjelaskan bahwa peran Kementerian ATR/BPN sangat strategis, khususnya dalam perencanaan tata ruang yang tepat. Dengan tata ruang yang dikelola baik, terdapat kejelasan mengenai peruntukan lahan, seperti untuk hunian, industri, pertanian, dan perkebunan. Selain itu, Menteri AHY menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam hak atas tanah untuk mendorong arus investasi. "Investasi itu akan mengalir jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah di Indonesia," ungkapnya.

Ketua Umum KADIN, Anindya Bakrie, menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan bahwa KADIN sebagai mitra strategis pemerintah siap mendukung program-program Kementerian ATR/BPN. Ia menyebut Redistribusi Tanah sebagai salah satu program yang berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Selain Redistribusi Tanah, pertemuan ini juga membahas inovasi Bank Tanah, yang menurut Anindya Bakrie, akan sangat mendukung investasi di Indonesia, terutama dalam aspek kepastian hukum. Dia juga menyinggung peraturan pemerintah mengenai carbon trading yang melibatkan dunia usaha swasta untuk mendukung program pemerintah.

Anindya Bakrie menyimpulkan, "Kami sangat berharap kerja sama ini akan membawa manfaat besar bagi KADIN dan juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

BPRNews.id  - Digitalisasi telah menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama di tingkat daerah. Melalui penerapan sistem digital yang tepat, digitalisasi tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi dan penerimaan daerah, tetapi juga memperluas akses layanan publik. 

Langkah konkrit dalam mempercepat digitalisasi ini tercermin melalui Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024, yang dilaksanakan pada 23 September 2024 di Jakarta. Acara ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan dihadiri oleh pejabat tinggi, termasuk Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Gubernur Bank Indonesia, serta berbagai kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Tema yang diusung, "Digitalisasi Pemerintah Daerah Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah", menekankan urgensi penerapan sistem digital guna mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam sambutannya, Airlangga Hartarto menekankan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti bank bjb, dalam mendukung ekosistem transaksi digital, khususnya dalam penyediaan layanan transaksi penerimaan dan belanja daerah.

Sebagai salah satu BPD terbaik di Indonesia, **bank bjb** telah mengimplementasikan berbagai program digitalisasi untuk mendukung pemerintah daerah, khususnya di Jawa Barat dan Banten. Program unggulan mereka termasuk digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta penerapan Kartu Kredit Pemerintah Indonesia (KKI) untuk pemerintah daerah. Digitalisasi ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, tetapi juga mempercepat aliran dana ke kas daerah, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD).

Dalam Rakornas tersebut, Airlangga juga menyoroti pentingnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), dengan 87,9% pemerintah daerah di Indonesia telah terlibat dalam implementasi digitalisasi. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan partisipasi untuk mencapai target 100%.

bank bjb juga mendapat penghargaan sebagai BPD Terbaik dalam Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2024, yang merupakan ajang penghargaan bagi pemerintah daerah dan BPD yang berprestasi dalam mendukung kebijakan digitalisasi. Penghargaan ini semakin menggarisbawahi peran penting **bank bjb** dalam pengelolaan rekening kas umum daerah dan dukungan terhadap percepatan digitalisasi di daerah.

Dengan berbagai inovasi yang dijalankan, bank bjb optimis dapat terus mendukung program digitalisasi di masa mendatang, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BPRNews.id  - Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung pada tanggal 23 September 2024 di Beijing, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membahas peluang kerja sama antara Kementerian PUPR dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) terkait pembiayaan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP). Kerja sama ini melibatkan proyek pembangunan infrastruktur seperti sumber daya air, jalan, jembatan, permukiman, dan perumahan.

Menteri Basuki menyatakan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah menjadi alasan utama untuk mencari alternatif pembiayaan, terutama dari investasi luar seperti AIIB. Menurutnya, "Kami telah mengidentifikasi beberapa proyek infrastruktur yang bisa kita diskusikan dan dalami sebagai peluang kerja sama antara AIIB dan Kementerian PUPR untuk periode pemerintahan berikutnya."

Beberapa proyek yang sudah berjalan dengan dukungan AIIB adalah proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) senilai USD 250 juta. Proyek ini berfokus pada peningkatan layanan irigasi melalui rehabilitasi, revitalisasi, dan modernisasi sistem irigasi serta penguatan kelembagaan.

Selain itu, Kementerian PUPR juga mengusulkan proyek pembangunan konektivitas, seperti pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Jambi–Rengat dan jembatan Batam–Bintan, serta proyek sanitasi dan perumahan, termasuk program pembangunan 3 juta rumah yang dilengkapi dengan infrastruktur kawasan permukiman.

BPRNews.id - PLN Icon Plus baru-baru ini menerima kunjungan dari PT BPR Bank Bantul yang bertujuan untuk melakukan studi banding di Data Center PLN Icon Plus. Kunjungan ini merupakan bagian dari rencana pengembangan infrastruktur teknologi yang sedang dilakukan oleh PT BPR Bank Bantul.

Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk menjajaki kerjasama strategis antara PLN Icon Plus dan Bank Bantul dalam dua aspek krusial: penempatan perangkat server Bank Bantul dan pengembangan Security Operation Center (SOC) untuk aplikasi mobile banking.

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Kepatuhan, Kepala, dan staf dari Divisi IT Bank Bantul, serta diterima langsung oleh VP Pusat Operasi dan Jaringan PLN Icon Plus. Dalam kesempatan ini, pihak PLN Icon Plus mempresentasikan kapabilitas dan keunggulan Data Center yang dimiliki, mencakup sistem keamanan, stabilitas, dan efisiensi operasional yang dapat mendukung kebutuhan infrastruktur digital Bank Bantul.

Rencana penempatan server Bank Bantul di Data Center PLN Icon Plus diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan reliabilitas sistem operasional bank. Hal ini juga diharapkan memberikan jaminan uptime yang lebih tinggi untuk mendukung layanan perbankan 24/7. Selain itu, penerapan layanan Security Operation Center (SOC) pada aplikasi mobile banking Bank Bantul akan membantu dalam pengendalian keamanan, dengan fokus pada pengawasan, deteksi, analisis, dan respon terhadap ancaman keamanan siber.

General Manager PLN Icon Plus SBU Regional Jawa Bagian Tengah, Arif Rohmatin, menyatakan, “Melalui kerjasama ini, PLN Icon Plus kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung berbagai sektor, termasuk perbankan, untuk mengadopsi solusi digital dan meningkatkan daya saing di era teknologi," jelasnya pada Selasa, 24 September 2024.

Sementara itu, Bank Bantul berharap bahwa kolaborasi ini dapat mendorong inovasi dalam layanan keuangan, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah, dan memperkuat posisi mereka di industri perbankan lokal.