bprnews.id  - Bakal capres Anies Baswedan merespons soal konflik Pulau Rempang, Batam. Anies bicara setiap kebijakan harus mengedepankan prinsip keadilan.
"Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tau bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan," kata Anies di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Anies mengatakan kebijakan investasi yang memicu penderitaan perlu dikoreksi. Dia menilai adanya penderitaan berarti kebijakan tersebut tidak sehat.

"Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat ini perlu ada langkah-langkah koreksi," paparnya.

Anies lantas mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri. Dia meyakini pendekatan dengan keadilan akan menghadirkan ketenangan.

"Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik," tuturnya.

Lebih lanjut, Anies juga merespons pertanyaan terkait UU Cipta Kerja bagi kelangsungan para buruh. Anies lagi-lagi menekankan konsep perubahan yang dia dorong akan mengedepankan keadilan.

"Tadi terkait dengan dukungan dari KSPSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan," ujarnya.

Anies mengatakan jika rekam jejaknya selama ini memang telah mengedepankan prinsip keadilan. Begitu pun, bacawapresnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengedepankan prinsip keadilan ketika masih menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

"Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya, bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat, yang berkeadilan," paparnya.

"Begitu juga di Jakarta, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perburuhan mengedepankan prinsip keadilan," sambungnya.

Anies mengatakan hal itulah yang juga akan menjadi prinsip koalisi perubahan ke depan. Sebab, menurutnya, membuat kebijakan harus mempertimbangkan dari semua faktor.

"Pada saat krisis kemarin COVID-19 misalnya UMP di Jakarta mengambil pendekatan seperti kurva K. Bagi sektor terdampak maka UMP nya tidak naik, tapi bagi sektor tidak terdampak bahkan meningkat salesnya seperti kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker itu justru mengalami peningkatan. Di situ UMP-nya naik seperti huruf k," jelasnya.

"Artinya kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu. Di mana semua sama, tidak, ada sektor yang memang maju, berkembang di masa pandemi. Kenapa buruhnya tidak boleh merasakan peningkatan UMP? Jadi prinsipnya kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan," tambah Anies.