Bprnews.id - Penyaluran kredit sepanjang tahun berjalan 2023 yang memang masih melambat diproyeksikan mulai akan membaik pada Agustus 2023.

Hal tersebut tercermin dari Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan yang baru baru ini telah dirilis Bank Indonesia (BI). Di mana, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) di bulan tersebut sebesar 85,3%, lebih tinggi dari bulan Juni 2023 sebesar 81,7%.

Sementara peningkatan penyaluran kredit baru pada bulan Agustus 2023 diperkirakan terjadi pada seluruh kategori bank maupun seluruh jenis kredit. Namun, Bank Umum Syariah diprediksi masih tertinggi dengan SBT 100% dan untuk jenis kredit paling tinggi untuk kredit konsumsi dengan SBT 70,2%.

Meski demikian, BI masih melihat adanya perlambatan kredit yang akan terjadi di Juli 2023. Mengingat, survei perbankan menunjukkan SBT hanya sebesar 45,1%.

Pembiayaan dari nasabah merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkiraan tersebut selanjutnya adalah, prospek kondisi moneter dan ekonomi ke depan, serta tingkat persaingan usaha dari bank lain.

BI mencatat 7,76% adalah angka pertumbuhan kredit perbankan secara tahunan (YoY) pada Juni 2023 lalu. Ini menjadi pertumbuhan paling rendah sepanjang tahun ini.

Namun, beberapa pihak masih optimis dengan pertumbuhan kredit yang lebih baik. Salah satunya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menilai hingga akhir tahun pertumbuhan kredit masih bisa sekitar 10% hingga 12%.

Bprnews.id - Pengumuman Calon Direksi yang dinyatakan Lulus Uji Kelayakan dan Kepatuhan telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat melalui Tim Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera pada Rabu (16/8).

Hasil ini berdasarkan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan yang meliputi tes tertulis, tes psikologi, penyusunan makalah, presentasi makalah dan wawancara terhadap pelamar Calon Direksi Perumda BPR Marunting Sejahtera, seluruh Tim Seleksi dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Selasa (15/8), menyepakati Calon Direksi yang dinyatakan Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan, yakni :

Selanjutnya Calon Direksi yang dinyatakan Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan akan mengikuti Fit and Proper Test pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah.

Jika sudah, dua orang Calon Direksi yang dinyatakan lulus Fit and Proper Test dan memperoleh rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah akan di seleksi oleh Pj. Bupati Kotawaringin Barat untuk selanjutnya diangkat menjadi Direktur Utama dan Direktur Operasional yang membawahkan kepatuhan.

Bprnews.id - Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Provinsi Aceh sudah siap mendukung dan memenuhi kebutuhan modal kerja dunia usaha yang memang memerlukan tambahan modal untuk usahanya, mulai dari jumlah yang kecil sampai dengan Rp. 2 milyaran.

Di seluruh Aceh, terdapat 12 Kantor Pusat dan 50-an Kantor Cabang dan Kantor Kas BPR Syariah.

" Jadi kami sangat siap mendukung modal kerja para pengusaha yang membutuhkan  tambahan modal dari jumlah kecil sampai dengan Rp. 2 M,". ujar Aniswan, Ketua Perbarindo Aceh.

Tanggal 19 Agustus 2023, 2 Asosiasi besar BPR Syariah di Aceh yaitu Sugito Ketua Kompartemen BPRS Asbisindo Aceh Sumut dan Ariswan Ketua Perbarindo Aceh bersama dengan Jajaran Direksi BPR Syariah di seluruh Aceh hadir di acara Media Gathering yang diselenggarakan di Takengon, mereka berkomitmen untuk membantu pengusaha di Aceh yang memerlukan modal usahanya. 

Capaian realisasi kinerja BPR Syariah di seluruh Aceh sampai dengan periode Juni 2023 memiliki total aset Rp.922 milyar atau tumbuh 2 % dibandingkan dengan periode Desember 2022 sebesar Rp.906 milyar.

Sementara untuk realisasi penghimpunan dana masyarakat juga mengalami peningkatan, posisi s/d Juni 2023 dana tabungan dan deposito yang berhasil dihimpun sebesar Rp.543 miliar atau tumbuh 6 % dibandingkan posisi Desember 2023 sebesar Rp.514 miliar, dengan porsi tabungan Rp.121 miliar dan deposito Rp.422 milyar. 

Peningkatan tabungan dan deposito ini berarti rasa kepercayaan masyarakat yang memiliki kelebihan uang untuk menyimpan di BPR Syariah semakin meningkat.

Simpanan uang dari masyarakat sudah dijamin oleh Pemerintah /LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sampai sebesar Rp.2 miliar, maka dari itu masyarakat diimbau tidak perlu takut menyimpan dananya di BPR Syariah.

Sedangkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)  sd Juni 2023 sebesar Rp.662 milyar, meningkat 12 % dibandingkan Desember 2022 sebesar Rp.593 milyar, dengan jumlah penerima manfaat atau nasabah diatas 10.000 nasabah.

Dan untuk kebutuhan usaha dalam jumlah puluhan miliar BPR Syariah di Aceh juga dapat memenuhinya dengan melakukan pembiayaan bersama atau pembiayaan sindikasi sesama BPR Syariah di Aceh bahkan luar Aceh.  

Terakhir, hal yang bisa dibilang sangat menarik dengan produk unggulan yang dilakukan oleh BPR Syariah di Aceh adalah dimana Tabungan dengan sistem jemput bola, dengan sistem ini masyarakat tidak perlu meninggalkan lapak jualan mereka karena setiap hari petugas Bank akan melakukan jemputan setoran tabungan sebagaimana waktu yang telah disepakati

Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menghimbau kepada masyarakat bahwa tidak perlu khawatir dan takut terhadap nasabah bank atau BPR apabila memiliki masalah atau pailit. Pernyataan ini disampaikan oleh Ahli Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS.

Jarot juga menyampaikan, LPS akan menjamin simpanan namun tetap dengan berbagai persyaratan. LPS menjamin hingga Rp2 miliar per nasabah, ujarnya.

"Syaratnya adalah adanya simpanan Rp2 miliar," Ujar Jarot, Kamis 17 Agustus 2023.

Hal selanjutnya yang patut dicermati adalah 3T. T yang pertama adalah tercatat pada pembukuan bank. Kemudian yang kedua adalah tingkat bunga tidak melebihi. Dan yang terakhir, tidak melakukan fraud atau melakukan tindakan pidana perbankan.

Sebuah bank bisa dikatakan pailit setelah mendapat pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian jika sudah mendapat pemeriksaan, LPS akan memberi klarifikasi kepada pihak Bank atau BPR yang bersangkutan.

"Paling lama 90 hari kerja tapi sekarang paling cepat 5 hari kerja," ucapnya.

Jarot juga menjelaskan lebih rinci kenapa banyak BPR yang pailit dan akhirnya ditindak. Ia menyampaikan salah satu alasannya adalah banyak pengelola BPR yang seringkali berperilaku culas. Misal, ada uang dari nasabah yang disalurkan ke kredit fiktif.

Jarot sangat gencar memberikan sosialisasi ke masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman atau kredit ke BPR. Karena mayoritas teritorinya berada di daerah pinggiran kota atau kabupaten yang biasanya mayoritas masyarakat nya seringkali mudah terbuai dengan bujuk rayu, tanpa melihat manajemennya terlebih dahulu. 

"Kemudian juga kalau di daerah pinggiran jauh dari pantauan OJK. Itu diawasi ketat. Kalau nggak kelihatan ya masih," katanya

Bprnews.id - Bank BPD Bali melaksanakan agenda dengan para nasabah BPR, LPD, dan Koperasi se-Bali, hal itu dilakukan dalam rangka penguatan sinergitas. Kegiatan ini diisi oleh rangkaian acara seperti seminar dan capacity building dengan tema Peluang Pendanaan Melalui Pasar Modal Indonesia (IPO) & Economic Outlook 2024 dan Undang - Undang Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) perihal peran LPD, BPR dan Koperasi dalam pemulihan ekonomi di era digitalisasi untuk kesejahteraan masyarakat Bali pada 18 -19 Agustus 2023.

Acara tersebut dibuka oleh Direktur Bisnis Bank BPD Bali, I Nyoman Sumanaya , S.E., M.M yang menyoroti terkait dengan pengembangan fitur Qris Lintas Negara (Crossbored), hal ini memungkingkan pengguna dapat bertransaksi di merchant luar negeri melalui BPD Bali Mobile. First Launching ini dilakukan dengan negara Thailand, selanjutnya Malaysia dan yang terbaru dengan negara Singapura. 

Bank BPD Bali menghadirkan 2 pembicara dalam gathering tersebut, yaitu Aditya Nugraha ( PT Bursa Efek Indonesia ) dan Ryan Kiryanto ( Ekonom Senior Indonesia). Secara garis besar pembicara tersebut membahas mengenai perekonomian global yang hingga saat ini masih menghadapi isu tantangan geopolitik, volatilitas sektor keuangan dan pelemahan sektor manufaktur yang mana dalam menyikapi hal tersebut dipandang perlu dilakukan kesiapan mengenai antisipasi dan mitigasi.

Dalam acara ini BPD Bali bekomitmen dalam mendukung upaya penguatan dan sinergitas lembaga keuangan mikro di Bali dengan digitalisasi, hal ini sejalan dengan pembangunan 6 pilar ekonomi Bali ( Ekonomi Kerthi Bali ), yaitu sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan, sektor kelautan/perikanan, sektor industri, sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, dan sektor pariwisata.