BPRNews.id - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang digelar dalam rangka penetapan pengurusan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hasil penggabungan usaha, telah memutuskan untuk menggabungkan empat BPR dari Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Ciamis. Penggabungan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam operasional BPR di wilayah Jawa Barat.

Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, Hj. Lusi Lesminingwati, mengungkapkan bahwa penggabungan ini merupakan hasil dari identifikasi dan evaluasi terhadap BPR-BPR yang memiliki kinerja baik. "Sejak tahun 2022, kita mengidentifikasi empat BPR yang memiliki predikat baik, sehingga kita memutuskan untuk mengelompokkan mereka menjadi satu entitas," ujar Lusi dalam keterangannya.

Lusi menambahkan bahwa salah satu dari empat BPR yang akan digabungkan berasal dari Kabupaten Subang. "Keempat BPR ini termasuk salah satu dari Subang, yang semuanya telah menunjukkan kinerja yang baik dan berkontribusi positif dalam mendukung perekonomian daerah masing-masing," jelasnya.

Proses penggabungan ini, menurut Lusi, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa perusahaan yang terbentuk memiliki tata kelola yang baik dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. "Perusahaan yang baik bergantung pada pengurus yang baik. Dengan memilih pengurus yang kompeten dan berintegritas, kita yakin bahwa entitas baru yang terbentuk akan beroperasi dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan," paparnya.

Selain itu, Lusi menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pengurus BPR yang akan digabungkan. "Kerjasama dan sinergi antar pengurus sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan penggabungan ini tercapai. Kami berharap, dengan penggabungan ini, BPR yang terbentuk dapat menjadi lebih kuat dan mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif," tambah Lusi.

Dengan penggabungan ini, diharapkan BPR yang baru terbentuk dapat lebih efisien dalam mengelola sumber daya, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat melalui peningkatan akses perbankan yang lebih baik dan inklusif.

Keputusan ini menandai langkah maju dalam upaya memperkuat sektor perbankan rakyat di Jawa Barat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung pengembangan BPR sebagai salah satu pilar penting dalam sistem keuangan daerah.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan ini akan mengikat lembaga jasa keuangan seperti perbankan, lembaga pembiayaan, modal ventura, dan perusahaan asuransi untuk memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada UMKM.

Efdinal Alamsyah, Direktur OK Bank, menyambut baik rancangan POJK ini, menilai bahwa aturan ini dapat mendorong pertumbuhan bisnis UMKM. Namun, ia juga mengingatkan akan pentingnya memperhatikan pengaturan mengenai hapus buku/hapus tagih agar tidak memberikan persepsi negatif kepada debitur UMKM.

Henky Suryaputra, Direktur Finance & Business Planning Bank Sampoerna, mengungkapkan bahwa Bank Sampoerna telah mengalokasikan sebagian besar pinjaman kepada UMKM. Menurutnya, rancangan POJK ini merupakan dorongan positif untuk mendukung UMKM dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Sunarna Eka Nugraha dari Bank BNI menegaskan komitmen BNI dalam memperluas pembiayaan UMKM dengan memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko. Bank BNI juga fokus pada literasi keuangan dan digitalisasi untuk mendukung UMKM memperluas akses pasar.

Arianto Muditomo, Pengamat Perbankan, menyoroti bahwa sementara aturan baru ini dapat mendorong bank untuk lebih selektif dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan UMKM, ada juga risiko terkait biaya operasional yang meningkat dan potensi pembatasan akses pembiayaan bagi UMKM berisiko tinggi.

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa per Juni 2024, pembiayaan perbankan kepada UMKM baru mencapai 7,3% dari total kredit, jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Hal ini menunjukkan tantangan dalam mencapai Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

Meskipun tantangan yang dihadapi, implementasi POJK baru ini diharapkan dapat memperbaiki akses keuangan UMKM dan meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian nasional. Bank-bank diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mematuhi regulasi sambil tetap mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

BPRNews.id – PT Bank Jago Tbk tengah menjadi sorotan setelah mantan karyawannya, IA (33), terlibat dalam kasus pembobolan rekening nasabah yang mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp 1,3 miliar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memperketat pengawasan dan pemblokiran rekening yang terkait dengan aktivitas ilegal.

Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menangkap IA pada Kamis (4/7/2024) dini hari. IA kini ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya dan menghadapi penyelidikan intensif.

Kejahatan ini terjadi antara 18 Maret hingga 31 Oktober 2023. IA, yang bekerja sebagai contact center specialist di Bank Jago, memanfaatkan aksesnya untuk mentransfer dana dari rekening nasabah yang terblokir ke rekening pribadinya. “Pelaku memindahkan uang sebesar Rp 1.397.280.711 dari 112 rekening nasabah Bank Jago yang telah terblokir,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak, Rabu (10/7/2024).

IA diduga menyalahgunakan kekuasaannya dalam menyetujui permintaan pembukaan blokir rekening. Dana hasil kejahatannya digunakan untuk membayar utang dan berlibur bersama keluarga.

Kasus ini terungkap setelah beberapa nasabah melaporkan transaksi mencurigakan di rekening mereka. Bank Jago kemudian melakukan investigasi internal dan menemukan bukti yang mengarah pada IA. Bank Jago mengambil tindakan tegas dengan memecat IA dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Bank juga memastikan bahwa dana nasabah yang dibobol telah dikembalikan.

OJK terus menggalakkan pemblokiran rekening yang terkait dengan aktivitas ilegal sebagai upaya melindungi nasabah dan meningkatkan keamanan sistem perbankan. Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan ketat dan sistem keamanan yang lebih baik untuk mencegah tindak kriminal serupa di masa mendatang.

BPRNews.id  - Bank Banten, melalui strategi baru, kini fokus pada penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari seluruh pemerintah daerah (Pemda) ke dalam aset lancar. Langkah ini diambil untuk menjaga likuiditas RKUD agar tetap optimal dan dana tersedia setiap saat. Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, menyatakan apresiasinya kepada Pemkab Lebak atas kepercayaan yang diberikan dalam pengelolaan kas daerah. Sinergi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama di Banten, tetapi juga membuka potensi bisnis yang lebih luas di masa depan.

Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan, Bank Banten juga mengambil kebijakan strategis dengan menggratiskan biaya administrasi penarikan dana di ATM Bersama. Hal ini bertujuan untuk mempermudah transaksi keuangan masyarakat tanpa adanya biaya tambahan yang membebani. Bambang Widyatmoko, Direktur Operasional Bank Banten, menjelaskan bahwa meskipun pada saat penarikan di ATM Bersama masih dikenakan biaya administrasi, namun akumulasi biaya tersebut akan dikembalikan ke rekening masing-masing nasabah setiap akhir bulan.

Di samping itu, Bank Banten juga mencatat pencapaian positif pada kuartal I tahun 2024 dengan berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp4,32 triliun dan menyalurkan kredit sebesar Rp3,69 triliun. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 85,61 persen menunjukkan optimalisasi penggunaan DPK untuk kegiatan kredit, sementara rasio Non Performing Loan Net (NPL Net) yang rendah, yaitu 1,47 persen, menunjukkan komitmen Bank Banten terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit.

Bank Banten juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan layanan terbaik dan profesional kepada nasabah serta bekerja sama dengan Pemkab dan Pemkot untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

BPRNews.id  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dua Unit Usaha Syariah (UUS) telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan spin off pada tahun 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan ketentuan baru yang diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

"Kami telah mendorong bank-bank seperti PT Bank CIMB Niaga Tbk. dan PT Bank Tabungan Negara Tbk. untuk memisahkan UUS mereka menjadi bank umum syariah (BUS)," ujar Dian dalam wawancara dengan Bisnis hari ini.

Dian menegaskan bahwa OJK memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan Roadmap 2023-2027. Meskipun demikian, OJK tidak memiliki rencana untuk memaksa merger antarbank secara paksa, melainkan memberikan waktu bagi industri perbankan untuk melakukan konsolidasi sesuai dengan strategi bisnis masing-masing.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk., Nixon L.P. Napitupulu, juga menambahkan bahwa persiapan untuk spin off UUS BTN Syariah sedang berjalan, dengan target modal yang dibutuhkan mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp6 triliun. Sementara itu, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk., Lani Darmawan, mengindikasikan bahwa CIMB Niaga Syariah juga dalam proses persiapan serupa.

"Kami telah memulai konsultasi dengan OJK dan regulator terkait untuk memastikan proses spin off berjalan lancar, dengan rencana mulai pelaksanaannya tahun depan," kata Lani. Dengan adanya spin off ini, diharapkan bank-bank hasil spin off akan memperkuat struktur pasar perbankan syariah Indonesia dengan lebih optimal.