BPRNews.id - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Benteng Perjuangan Rakyat (BPR), Andi Muhamad Yusuf, SH, meminta Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad, untuk mengevaluasi proyek-proyek di Dinas Perkimtan dan DBMSDA Kota Bekasi. Menurutnya, banyak proyek di dinas tersebut yang diduga berbau 'ijon', yang merugikan para kontraktor.

"Banyak aduan dari para kontraktor yang merasa sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan proyek di Pemkot Bekasi," kata Yusuf. Ia menambahkan bahwa hampir semua proyek Pengerjaan Langsung (PL) dari APBD murni 2024 sudah "diijon", dan hanya sekitar 20 persen proyek yang tersisa menjadi rebutan.

Yusuf mendesak Pj Walikota Bekasi untuk memerintahkan jajarannya di OPD terkait untuk mengevaluasi proyek-proyek yang tersisa. "Kami minta pak Pj Walikota Bekasi agar mengevaluasi dulu proyek-proyek yang akan jadi masalah itu," ungkapnya.

LBH BPR juga membuka laporan aduan bagi para kontraktor yang merasa dirugikan. "Ini bentuk kontribusi kami LBH BPR untuk mengurangi budaya negatif dan menciptakan pembangunan yang maksimal di Kota Bekasi tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme," tambahnya.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara bertahap mencabut izin usaha sejumlah bank di Indonesia sepanjang tahun 2024 karena masalah keuangan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan dalam sebuah keterangan pers di Makassar bahwa "pada tahun 2024 sebanyak 14 bank di Indonesia mengalami kebangkrutan dan izin usahanya dicabut. Dari jumlah tersebut, 13 adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan satu bank umum."

Jumlah bank yang mengalami kebangkrutan tahun ini meningkat pesat, lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana hanya ada empat bank yang bangkrut. Rata-rata tiap tahunnya, terdapat sekitar tujuh sampai delapan bank yang mengalami kebangkrutan di Indonesia. Sejak tahun 2005, total ada 136 bank yang bangkrut hingga saat ini. Sebagian besar dari bank yang bangkrut adalah BPR, dengan pengecualian PT Bank IFI sebagai satu-satunya bank umum yang juga mengalami kebangkrutan dan dicabut izin usahanya.

BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuka kesempatan bagi lulusan S1 dari jurusan Ekonomi atau Hukum untuk bergabung sebagai Staf Pengawasan Likuidasi Bank. Dalam pengumuman resmi yang dirilis pada Jumat (2/8/2024), LPS menginformasikan bahwa posisi ini tersedia untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan tertentu. 

“Lowongan ini terbuka untuk WNI yang sehat jasmani dan tidak terlibat sebagai pengurus atau anggota partai politik maupun organisasi terlarang,” jelas pihak LPS. Selain itu, calon pelamar harus tidak sedang menjalani proses hukum pidana dan tidak pernah menerima sanksi pidana. Mereka juga harus bebas dari hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait tindak kejahatan.

Proses pendaftaran untuk posisi ini dilakukan secara online melalui laman resmi LPS di [https://lps.go.id/karier/](https://lps.go.id/karier/). Pihak LPS menegaskan bahwa selama proses rekrutmen, tidak ada biaya yang dibebankan kepada calon pelamar. “Kami ingin menegaskan bahwa LPS tidak memungut biaya apa pun selama proses rekrutmen pegawai. Kami juga mengimbau calon pelamar untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mungkin memanfaatkan nama LPS atau pengumuman rekrutmen kami,” kata perwakilan LPS.

Dengan membuka lowongan ini, LPS berharap dapat menarik kandidat yang berkualitas untuk bergabung dalam tim mereka dan berkontribusi dalam pengawasan likuidasi bank guna mendukung stabilitas sistem keuangan.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong peningkatan inklusi keuangan di wilayah perdesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengungkapkan, "Kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah kekuatan potensi domestik, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah, dengan fokus pada tingkat desa."

Menurut Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), inklusi keuangan pada 2023 mencapai 88,7 persen, meningkat 0,7 poin dari tahun sebelumnya. Pada 2024, OJK mengimplementasikan program EKI di 44 desa, berkoordinasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kantor OJK di daerah, kementerian, lembaga terkait, dan lembaga jasa keuangan. Salah satu program EKI diluncurkan di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro.

Program ini mencakup inisiatif Desaku Cakap Keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang lembaga, produk, dan layanan keuangan melalui pelatihan dan edukasi. Hingga kini, EKI telah mencatat pembukaan lebih dari 8.000 rekening tabungan, penyaluran kredit/pembiayaan kepada lebih dari 1.500 debitur, serta penambahan titik akses keuangan melalui agen Laku Pandai dan sistem pembayaran QRIS. Selain itu, telah dilaksanakan 500 kegiatan edukasi keuangan dan pendampingan.

Program EKI di Desa Dolokgede akan berlangsung dari Juli hingga Desember 2024 dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk UMKM, petani, peternak, perempuan, buruh, dan pelajar. Kegiatan akan dilakukan melalui tiga tahapan: prainkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi. Pada tahap prainkubasi, potensi desa akan dipetakan dengan fokus pada pengembangan sebagai desa berbasis pendidikan dan keolahragaan, atau edu-sportainment. Pada tahap inkubasi, masyarakat akan mendapatkan pendampingan dan edukasi keuangan, serta pemberdayaan. Di akhir program pascainkubasi, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan produk keuangan secara optimal untuk mendukung usaha dan kegiatan produktif lainnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta kesejahteraan masyarakat desa.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mewajibkan semua bank untuk bergabung dengan Satgas Anti-Scam Center sebagai upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dari penipuan daring. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan pada 2 Agustus 2024, "Semua bank harus bergabung. Terutama bank-bank yang sering digunakan untuk penipuan, biasanya nama banknya itu-itu saja, biasanya bank-bank besar."

OJK juga meminta bank untuk melaksanakan Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap nasabah yang diduga terlibat dalam transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Friderica menambahkan, "Jika hasil EDD menunjukkan pelanggaran berat terkait judi online, bank dapat membatasi bahkan menghapus akses nasabah untuk membuka rekening di bank tersebut."

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, perjudian termasuk dalam tindak pidana asal. OJK bersama sektor perbankan terus berupaya meningkatkan efektivitas program Anti-Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM).