BPRNews.id - Kredit menganggur (Undisbursed Loan) terus meningkat di beberapa bank Indonesia sepanjang tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa para pengusaha menunda penarikan fasilitas kredit yang sudah disetujui oleh bank. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juli 2024, Undisbursed Loan Bank Umum naik sebesar 6,89% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 2.158,25 triliun, dari Rp 2.019,16 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, secara bulanan (month-to-month/mtm), kenaikan mencapai 0,28% dibandingkan dengan Juni 2024.
Pengamat perbankan Arianto Muditomo berpendapat bahwa peningkatan kredit menganggur ini mungkin terkait dengan melemahnya daya beli dan tren deflasi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. "Ketika daya beli masyarakat menurun, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung menurun. Akibatnya, kredit yang sudah disetujui oleh bank tidak segera disalurkan," jelasnya. Indonesia sendiri mencatat deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024, yang menjadi pertama kalinya sejak 1999.
Data OJK menunjukkan bahwa pertumbuhan Undisbursed Loan terutama berasal dari bank KBMI 1, 3, dan 4, sementara bank KBMI 2 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,20% yoy menjadi Rp 381,88 triliun. Untuk Bank Persero (BUMN), Undisbursed Loan justru menurun 1,47% secara tahunan menjadi Rp 408,14 triliun, meskipun ada kenaikan bulanan sebesar 1,63% dibandingkan Juni 2024.
Sektor perbankan swasta nasional mencatat kenaikan kredit menganggur sebesar 13,97% yoy menjadi Rp 1.442,36 triliun pada Juli 2024. Menurut Didiet, sapaan akrab Arianto, meskipun ada pertumbuhan kredit, nasabah masih ragu untuk memanfaatkan pinjaman mereka secara maksimal karena ketidakpastian ekonomi. "Ini menunjukkan kepercayaan dalam mendapatkan kredit masih ada, tetapi ada hambatan dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan kredit tersebut," tambahnya.
Sektor-sektor yang paling banyak menunda penggunaan kredit ini biasanya terkait dengan investasi dan proyek infrastruktur, seperti konstruksi, manufaktur, dan properti. Selain itu, sektor komoditas dan perdagangan juga mengalami penundaan dalam penggunaan fasilitas kredit.
Ke depan, tren Undisbursed Loan diperkirakan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi, baik domestik maupun global, masih berlangsung. Namun, jika daya beli meningkat dan inflasi stabil, Didiet memprediksi sebagian kredit yang menganggur dapat direalisasikan, terutama dari sektor-sektor yang sedang menunggu pemulihan ekonomi.
bprnews.id - Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri (Perumdam TJM), Kecamatan Cibadak, pada Kamis (3/10/2024).
Rakor tersebut dihadiri oleh jajaran anggota Komisi III DPRD, Direksi Perumdam TJM, dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Kabupaten Sukabumi. Ketua Komisi III DPRD, Hera Iskandar, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang telah dilakukan sebelumnya di DPRD.
Hera menjelaskan bahwa Komisi III, yang kini memiliki anggota baru, sedang memperdalam pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kinerja mitra kerja mereka, termasuk profil perusahaan, modal, jalur distribusi, serta kontribusi kedua BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Alhamdulillah, hari ini kami berdiskusi dengan Perumdam TJM dan BPR. Kami hanya menggali profil, modal, jalur distribusi, dan kontribusi mereka terhadap PAD,” ujarnya.
Hera menegaskan pentingnya meningkatkan PAD dan mencari solusi atas berbagai hambatan yang dihadapi. “Target PAD sudah kami identifikasi kendalanya, dan solusinya telah dirumuskan. Namun, kami belum bisa membahas angka konkret karena masih dalam tahap penyusunan,” tambahnya.
Ia menilai bahwa kondisi kedua BUMD tersebut sehat dan stabil, namun potensi pengembangan di Kabupaten Sukabumi masih besar. “Kami berdiskusi untuk menemukan solusi-solusi, karena kami punya wewenang dalam membuat peraturan yang bisa menjadi landasan mereka untuk beroperasi dengan lebih baik,” ungkap Hera.
Hera juga menyoroti persaingan yang dihadapi Perumda BPR dengan bank konvensional, menekankan bahwa BPR harus fokus pada positioning yang tepat agar tidak kalah saing, terutama terkait suku bunga. “Yang perlu ditonjolkan adalah pelayanan, kecepatan, kemudahan, serta target masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, seperti buruh pabrik. Akan lebih baik jika mereka memilih BPR daripada bank konvensional dengan suku bunga yang lebih tinggi,” jelasnya.
Selain itu, Hera mendorong Perumdam TJM untuk memperluas layanannya ke sektor komersial, bukan hanya melayani masyarakat umum. “Perumdam TJM perlu menjangkau wilayah komersial, tidak hanya masyarakat,” tutup Hera.
bprnews.id - H. Ayip Rosidi, sosok perintis Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Nusa Tenggara Barat, meninggal dunia pada Kamis (3/10) pukul 13.10 WITA di Rumah Sakit Kota Mataram.
Ayip, yang wafat pada usia 75 tahun, meninggalkan dua anak, dokter Yuli Ardani dan Arpan Ampenani. Rencananya, jenazah beliau akan dimakamkan pada Jumat (4/10) di Pemakaman Lingkungan Batu Raja, Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
Sejumlah tokoh terkemuka seperti mantan Bupati Lombok Timur Ali BD, mantan anggota DPR RI Mudahan Hazdi, mantan Kadisnaker Lotim H. Ahmad Kamarudin, mantan anggota DPRD Lotim M. Isroi, serta sejumlah komisaris dan sahabat, hadir di rumah duka di Kebon Roek, Ampenan. “Jenazah akan disalatkan usai salat Jumat di Masjid Haqqul Yaqin, Lingkungan Batu Raja Kota Mataram, sebelum dimakamkan,” ujar H. Ahmad Kamaruddin.
Sebelum berpulang, Ayip sempat dilarikan ke Rumah Sakit Kota Mataram pada hari Minggu karena komplikasi diabetes. Setelah mendapatkan perawatan selama lima hari, ia menghembuskan nafas terakhir pada Kamis (3/10).
Ayip Rosidi mendirikan Yayasan Swadaya Membangun (YSM) pada 23 Mei 1983, sebuah yayasan yang berfokus pada kegiatan sosial kemanusiaan dan membantu masyarakat miskin di Lombok. Yayasan ini aktif dalam menyalurkan bantuan bahan pangan melalui program padat karya.
Pada tahun 1988, bersama H. Moch. Ali Bin Dahlan, Ayip mendirikan BPR Segara Anak Kencana, diikuti oleh BPR Samawa Kencana dan BPR Bima Abdi Swadaya. Ketiga BPR ini berkembang pesat hingga membuka banyak cabang di Lombok dan Sumbawa.
Selain memimpin Yayasan Swadaya Membangun, Ayip juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Gunung Rinjani (UGR) di Gapuk, Lombok Timur, serta Direktur PT Genta Gumi Selapawis. Dalam bidang keagamaan, ia dikenal sebagai pembina pengajian Jumat di yayasan tersebut.
M. Isroi mengenang Ayip sebagai sosok yang gigih dan cermat dalam membangun usaha. "Di dunia LSM, beliau dikenal atas perjuangannya untuk masyarakat pedesaan yang kurang mampu," kata Isroi.
H. Ahmad Kamaruddin menambahkan bahwa Ayip dikenal sebagai perekat dalam persahabatan dan selalu menjaga hubungan silaturahmi. "Teman-temannya, baik yang masih atau sudah tidak terlibat dalam usahanya, tetap menjalin hubungan yang harmonis. Beliau selalu menjaga hubungan baik dengan semua orang," ujarnya.
BPRNews.id - Bank Nagari melalui Unit Usaha Syariah (UUS) kembali menambah koleksi penghargaan di tahun 2024. Kali ini, mereka berhasil meraih penghargaan sebagai The Best Performance Sharia Banking Business Unit dalam ajang Infobank Sharia Award 2024 yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank. Acara tersebut berlangsung di Shangri-La Hotel, Jakarta, pada Kamis, 3 Oktober 2024.
Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Direktur Utama sekaligus Pejabat Sementara Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Gusti Candra. Dalam sambutannya, Gusti menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Majalah Infobank atas pengakuan yang diberikan kepada UUS Bank Nagari. "Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kami, terutama Pemprov Sumbar, Pemerintah Kabupaten dan Kota," ujar Gusti.
UUS Bank Nagari juga mendapatkan predikat sebagai Best of the Best di antara seluruh Unit Usaha Syariah se-Indonesia. Gusti menambahkan, penghargaan ini adalah bukti dari komitmen Bank Nagari dalam terus mengembangkan dan memajukan ekosistem perbankan syariah di Sumatra Barat. "Seluruh jajaran direksi dan karyawan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan syariah kepada masyarakat," jelasnya.
Penghargaan Infobank Sharia Award 2024 sendiri diberikan kepada 129 institusi keuangan syariah terbaik, yang dinilai berdasarkan performa keuangan mereka pada tahun 2022-2023. Institusi-institusi tersebut dikelompokkan dalam enam kategori, termasuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) bank umum, BPR Syariah, asuransi jiwa syariah, asuransi umum syariah, dan perusahaan penjaminan syariah. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan analisis oleh Biro Riset Infobank yang menggunakan berbagai indikator keuangan, seperti rasio pertumbuhan, likuiditas, dan efisiensi.
Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada institusi-institusi yang telah menunjukkan kinerja luar biasa sepanjang tahun 2023. Sebelum acara penghargaan, acara ini dibuka dengan sambutan dari Rektor IPB, Prof. Dr. Arif Satria, yang mengangkat tema "Masa Depan BUMN dan Keuangan Syariah di Era Pemerintahan Baru." Selain itu, diskusi panel yang menghadirkan tokoh-tokoh seperti Slamet Edy Purnomo dari BPK, Muhammad Yusuf Ateh dari BPKP, Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Dirut Bank Mandiri Darmawan Junaidi juga turut meramaikan acara.
bprnews.id - Dalam sembilan bulan terakhir, 15 Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS) mengalami kebangkrutan, yang menyebabkan kepanikan di kalangan nasabah. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus menggelontorkan dana talangan yang signifikan untuk melindungi simpanan nasabah.
Lalu, seberapa besar dana talangan yang diberikan setelah diberlakukannya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)?
Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, menyebutkan bahwa dana yang digelontorkan mencapai Rp899,37 miliar untuk 108.288 rekening nasabah. Menurut verifikasi LPS, 99,23 persen atau 107.457 rekening dari total tersebut dianggap layak dibayar, dengan jumlah simpanan yang layak dibayar sebesar Rp719,37 miliar.
“Berdasarkan verifikasi tersebut, kami telah melakukan pembayaran sebesar Rp658,79 miliar dari total simpanan layak bayar Rp719 miliar tadi,” jelas Didik.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat BPR, LPS saat ini sedang mempersiapkan program percontohan penerapan sistem teknologi informasi (IT) untuk 100 BPR yang terpilih mulai tahun depan. Menurut Didik, program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing BPR, baik dengan bank umum maupun platform pinjaman daring (pinjol). Studi terkait telah dilaksanakan pada tahun ini, sementara pembelian perangkat keras akan dilakukan pada tahun 2025.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menambahkan bahwa dengan adanya sistem teknologi yang lebih baik, LPS berencana mengembangkan program pelatihan manajemen jarak jauh untuk BPR. “Ini juga menjadi langkah LPS untuk meningkatkan kompetensi manajemen BPR agar lebih siap menghadapi tantangan di industri keuangan yang terus berubah,” ujar Purbaya.
Hingga Agustus 2024, LPS telah menjamin 99,78 persen atau 15,81 juta rekening nasabah BPR dan BPRS. Untuk bank umum, jaminan LPS mencakup 99,27 persen dari total rekening atau setara 592,42 juta rekening.
“Cakupan jaminan simpanan ini melampaui mandat UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS, yang menetapkan cakupan minimal 90 persen, serta lebih tinggi dari rata-rata negara anggota International Association of Deposit Insurers (IADI) yang berada di level 80 persen,” tambah Purbaya.
Berikut adalah daftar 15 BPR dan BPRS yang terpaksa tutup hingga September 2024: BPR Nature Primadana Capital (Bogor), BPR Wijaya Kusuma (Madiun), BPRS Mojo Artho (Kota Mojokerto), BPR Usaha Madani Karya Mulia (Surakarta), BPR Pasar Bhakti (Sidoarjo), BPR Purworejo (Purworejo), BPR EDC Cash (Tangerang), BPR Aceh Utara (Aceh Utara), BPR Sembilan Mutiara (Pasaman Barat), BPR Bali Artha Anugrah (Bali), BPRS Saka Dana Mulia (Kudus), BPR Dananta (Kudus), BPR Bank Jepara Artha (Jepara), BPR Lubuk Raya Mandiri (Kota Padang), dan BPR Sumber Artha Waru Agung (Sidoarjo).