BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa empat Bank Pembangunan Daerah (BPD) saat ini tengah berupaya membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB), sementara satu BPD lainnya sedang dalam proses peningkatan modal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat BPD serta memenuhi ketentuan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun, yang tenggat waktunya akan jatuh pada akhir tahun ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa OJK terus mendorong proses konsolidasi untuk pembentukan KUB BPD. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat kapasitas BPD dan memastikan mereka memenuhi persyaratan modal yang telah ditetapkan.
Kami terus bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memfasilitasi pembentukan KUB BPD. “Sehingga diharapkan ke depannya dapat mewujudkan BPD yang sehat dan berdaya saing sesuai dengan roadmap BPD yang rencananya akan kita keluarkan,” ujar Dian dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada Selasa 01 Oktober 2024.
Pembentukan KUB ini didasarkan pada Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dengan tujuan memperluas basis bisnis, memperbesar jangkauan konsumen, dan memperkuat saluran distribusi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan bank-bank daerah. Melalui skema KUB, bank anggota hanya diwajibkan memiliki modal inti sebesar Rp1 triliun, sementara bank induk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anggota-anggotanya.
Dian menegaskan bahwa pembentukan KUB tidak akan memengaruhi pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik pemerintah daerah yang ditempatkan di BPD. Penempatan RKUD sudah diatur secara spesifik dan tidak terpengaruh oleh adanya KUB. “Jadi itu sudah sangat spesifik jadi ini tidak akan mengganggu management keuangan di masing-masing pemerintah daerah saya kira justru ini akan mendorong transaksi yg lebih baik lebih govern dan lebih menguat secara umum," tuturnya.
OJK berharap dengan langkah-langkah ini, BPD dapat mencapai penguatan modal yang signifikan dan menjadi lebih kompetitif di pasar perbankan, sesuai dengan rencana pengembangan yang telah disusun oleh regulator.
BPRNews.id - Pengelolaan koperasi saat ini masih didominasi oleh sistem manual, yang menimbulkan berbagai keterbatasan, terutama terkait transaksi keuangan. Salah satu kendala utama dari sistem manual ini adalah batasan jam operasional. Misalnya, anggota koperasi yang ingin melakukan transaksi seperti pengecekan saldo atau penarikan tabungan di luar jam kerja tidak dapat melakukannya karena petugas koperasi telah selesai bekerja. Hal ini dapat menjadi masalah, terutama ketika transaksi tersebut bersifat mendesak.
Melihat kendala ini, digitalisasi koperasi menjadi solusi yang sangat relevan. PT Invelli Solusindo, yang telah beroperasi sejak 2014, hadir sebagai platform digital bagi sektor finansial, termasuk koperasi. Saat ini, baru 45 koperasi yang menggunakan layanan dari Invelli. Teknologi yang ditawarkan Invelli mencakup berbagai produk seperti MicroSys (sistem inti untuk koperasi dan BPR), Cardlez (mobile banking dan e-wallet), I.L.O.S (pengajuan pinjaman online), serta MicroFins (agent banking dan sistem penagihan).
Elsanti Andalusia, Account Manager Invelli, menjelaskan bahwa MicroSys berfungsi sebagai sistem core banking bagi pengurus koperasi untuk pencatatan transaksi, pengelolaan jurnal akuntansi, hingga laporan keuangan. Di sisi lain, Cardlez memungkinkan anggota koperasi untuk melakukan transaksi seperti transfer, pengajuan pinjaman online, pembukaan rekening, serta pembayaran tagihan seperti listrik, air, BPJS, hingga top-up layanan digital seperti OVO dan Gopay.
“Kemudahan yang dirasakan dari pengurus bisa dengan mudah melakukan input dan monitoring sehingga nantinya jika ada kebutuhan untuk pelaporan bisa tinggal otomatis, sedangkan untuk anggota koperasi bisa bertransaksi dengan mudah, kapan saja, dan di mana saja,” ujar Elsanti.
Dalam hal monetisasi, Invelli memberlakukan biaya berlangganan berdasarkan jumlah anggota koperasi, dengan biaya implementasi awal sebesar Rp 18 juta dan biaya bulanan mulai dari Rp 2,5 juta untuk 1-300 anggota. "Selebihnya nanti menyesuaikan karena akan mempengaruhi, server dan pengolahan data yang diperlukan," tambah Elsanti.
Awalnya, Invelli hanya berfokus pada core banking system untuk koperasi. Namun, kini layanan mereka telah berkembang mencakup mobile banking dan core system untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Saat ini, lima BPR telah merasakan manfaat dari digitalisasi bersama Invelli.
Ke depan, Invelli akan terus berfokus pada digitalisasi koperasi serta mengintegrasikan layanan mereka dengan sistem pendukung lain seperti credit scoring, POS, dan marketplace. Integrasi ini bertujuan untuk memperkuat proses bisnis koperasi dan menyediakan pendanaan bagi koperasi yang membutuhkan.
BPRNews.id - Forum Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Bogor, REKA Bogor, menyelenggarakan pelatihan literasi dan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM. Pelatihan ini diadakan di Perpustakaan dan Galeri Bumi Parawira Kota Bogor, dengan 65 pelaku UMKM dan 75 siswa SMA sebagai peserta. Acara ini merupakan hasil kerja sama antara REKA Bogor, PT Bank Mizuho Indonesia, dan Pemerintah Kota Bogor.
Ketua Umum REKA Bogor, Georgian Marcello, menjelaskan bahwa kegiatan rutin ini bertujuan untuk membantu UMKM mengelola pencatatan keuangan secara lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan mereka. Ia berharap pelatihan ini dapat memberikan dampak positif pada usaha UMKM dan mendukung visi Kota Bogor sebagai kota sains kreatif berkelanjutan. Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu Bogor mendaftarkan diri sebagai kota kreatif dunia di UNESCO.
Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, memberikan apresiasinya terhadap pelatihan ini. Menurutnya, literasi keuangan diperlukan tidak hanya oleh UMKM, tetapi juga seluruh masyarakat Kota Bogor. Ia berharap edukasi ini dapat membantu mengurangi angka judi online dan pinjaman online di Kota Bogor. Dengan lebih dari 60 ribu UMKM di kota ini, Hery menekankan pentingnya dukungan untuk membantu mereka naik kelas melalui pengembangan digitalisasi dan aspek finansial.
Selain pelatihan, acara ini juga disertai hiburan dari Stand Up Indo Bogor dan pantomim, yang semakin memperkaya suasana. Yoshihisa Tanaka, Director of Bank Mizuho Indonesia, menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ini karena bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM dan memberikan edukasi keuangan kepada pelajar di Kota Bogor.
BPRNews.id - Berawal dari gagasan memanfaatkan kearifan lokal, Ni Made Suryani, yang dikenal sebagai Ketua Kelompok Pisang Sale Mades, berhasil mengolah pisang menjadi berbagai produk camilan lokal. Usahanya tidak hanya meningkatkan perekonomian warga di Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah, tetapi juga menjadikan pisang yang dulunya kurang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat.
Kelompok Pisang Sale Mades, salah satu UMKM binaan BRI dalam program ‘Klasterku Hidupku’, memproduksi tiga varian utama, yaitu keripik pisang sale, keripik ubi talas, dan keripik singkong. Ni Made mulai menjalankan usaha ini pada 2015 setelah melihat banyaknya pisang di sekitarnya yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat seringkali membiarkan pisang matang di pohon, menjadi makanan burung atau dipotong-potong untuk pakan ternak.
Untuk menambah nilai pisang, Ni Made dan beberapa warga mulai bereksperimen mengolahnya menjadi berbagai produk, seperti kue, keripik, dan akhirnya pisang sale. Pisang Sale Mades memiliki keunikan tersendiri karena rasanya yang manis berasal dari fermentasi alami pisang, sehingga produk ini memiliki tekstur yang lembut, gurih, dan enak.
Usaha ini berkembang pesat dengan omzet mencapai puluhan juta rupiah per bulan, dan produknya telah dikenal tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di berbagai kota di Indonesia. Keberhasilan ini berkat inovasi yang terus dilakukan oleh kelompok serta partisipasi aktif dalam pameran-pameran regional dan nasional. Dukungan BRI juga memainkan peran penting dalam keberhasilan kelompok ini melalui pemberdayaan UMKM.
BRI, melalui program ‘Klasterku Hidupku’, memberikan pendampingan berupa pelatihan dan kesempatan untuk memperluas jaringan pemasaran. Produk Pisang Sale Mades bahkan sering kali dipamerkan dalam berbagai acara dan digunakan sebagai souvenir oleh BRI. Hal ini membantu kelompok meningkatkan popularitas dan penjualannya, dengan harapan dapat menembus pasar ekspor di masa depan.
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku UMKM agar lebih tangguh dan mampu naik kelas. Hingga Agustus 2024, BRI telah memberdayakan lebih dari 32.000 klaster usaha di seluruh Indonesia. Selain menyediakan modal, BRI juga memberikan pelatihan untuk membantu UMKM tumbuh dan menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain.
Strategi bisnis BRI pada 2024 berfokus pada pemberdayaan UMKM sebelum pembiayaan, dengan berbagai program seperti ‘Desa BRILiaN’, ‘Klasterku Hidupku’, ‘Figur Inspiratif Lokal’, dan platform online ‘LinkUMKM’.
bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) pada simpanan rupiah di bank umum, BPR, serta simpanan valuta asing (valas) di bank umum.
Saat ini, bunga penjaminan simpanan rupiah di Bank Umum tetap berada di angka 4,25%, sementara untuk BPR dipertahankan di 6,75%. Sedangkan, untuk simpanan dalam valas di bank umum, TBP masih berada di level 2,25%.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS pada Senin, 30 September 2024, setelah dilakukan evaluasi mengenai TBP bagi simpanan dalam rupiah baik di bank umum maupun BPR, serta valas di bank umum.
Penetapan ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran lebih bagi perbankan dalam mengelola likuiditas dan suku bunga.
TBP tersebut akan berlaku dari tanggal 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. Perlu dicatat, tingkat bunga penjaminan adalah batas maksimum suku bunga yang dapat dijamin oleh LPS agar simpanan nasabah bisa masuk ke dalam program penjaminan simpanan.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, laju pertumbuhan masih bervariasi dan belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi.
"Meski demikian, ke depan masih ada beberapa risiko ketidakpastian yang perlu diwaspadai, seperti indikasi penurunan aktivitas manufaktur global, eskalasi konflik geopolitik, transisi pemerintahan di sejumlah negara yang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi, serta ekspektasi penurunan suku bunga yang dapat memengaruhi sentimen investor di pasar keuangan," ungkap Purbaya di Jakarta, Senin, 30 September 2024.
Lebih lanjut, Purbaya menambahkan bahwa kinerja ekonomi domestik tetap stabil dan perlu terus didorong ke arah yang lebih baik.
Perbaikan tersebut terlihat dari Indeks Ekspektasi Konsumen yang mencapai 112,4, berada di zona optimis, serta tren penjualan riil yang positif dengan pertumbuhan 5,8% secara tahunan pada Agustus 2024.
Selain itu, neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar USD 2,9 miliar, yang berperan dalam menjaga ketahanan eksternal ekonomi. Namun, terdapat indikasi penurunan kinerja di beberapa sektor yang tetap perlu dipantau.