Bprnews.id - Dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat Indonesia di bidang jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjalin kerja sama dengan Program Kartu Prakerja yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini disampaikan oleh Mohammad Rudy Salahuddin, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kemenko Perekonomian, dalam keterangannya di Makassar pada Rabu.

Rudy menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah konkrit dalam mendukung pertumbuhan inklusi keuangan. Ia juga mengapresiasi kerjasama antara OJK dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (atau PMO) dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan.

Menurut data OJK, Program Kartu Prakerja telah membantu 5 juta orang untuk membuka rekening bank dan e-wallet pertama mereka. Selain itu, sebanyak 11,1 juta orang telah melalui proses KYC (know your customer) pertama kali sejak menjadi penerima Prakerja. Angka ini mencerminkan dampak positif Program Prakerja terhadap perekonomian digital.

Rudy juga mengungkapkan bahwa hasil survei evaluasi Prakerja 2020-2023 menunjukkan bahwa sebanyak 4,6 juta penerima pertama kali memiliki e-wallet, sementara 500 ribu penerima lainnya membuka rekening bank untuk pertama kalinya. Riset yang dilakukan oleh World Bank dan TNP2K (2022) juga menunjukkan bahwa hampir 90 persen penerima manfaat merasa puas dengan layanan penyedia jasa pembayaran yang disediakan oleh Prakerja.

Dalam konteks ini, Frederica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, menegaskan bahwa Prakerja dipilih sebagai mitra strategis OJK karena dampak signifikan yang dihasilkan dalam menjangkau dan memberdayakan masyarakat Indonesia melalui pengembangan keterampilan. Kolaborasi ini diharapkan dapat terus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan meningkatkan literasi finansial di Indonesia.