Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya tren positif dalam sektor perbankan Indonesia tidak hanya berhasil mempertahankan kestabilan dan kepercayaan publik, industri perbankan Indonesia kini menjadi magnet yang menarik minat investor dari luar negeri.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, membeberkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal akuisisi bank oleh para pelaku usaha asing, menandakan kepercayaan yang tinggi pada potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Sampai saat ini [investor asing yang masuk] masih terus berjalan, sedang dalam proses. Jadi, ada beberapa yang mengajukan [akuisisi] dan itu nanti akan ada semacam seleksi," kata Dian kepada awak media setelah Rapat Kerja DPR dengan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Senin (6/11) di Jakarta.
Angka terbaru dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia mengungkapkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2023, secara mengejutkan 40% nilai transaksi digital ASEAN berasal dari negara indonesia. Statistik ini merupakan bukti kuat akan ekonomi digital yang sedang berkembang di negara indonesia dan telah menarik perhatian para investor internasional yang tertarik untuk mengakuisisi saham di bank-bank Indonesia.
"Pada prinsipnya perbankan indonesia juga terbuka bagi masuknya investor dalam rangka memperkuat permodalan untuk mendukung dan menjaga pertumbuhan bank yang berkelanjutan," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan perbankan Indonesia memang selalu menarik bagi investor asing. "Ini karena perbankan indonesia menawarkan tingkat keuntungan yang tinggi diperoleh dari NIM [net interest margin] besar," katanya kepada Bisnis.
Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute, menekankan bahwa tingkat keuntungan yang tinggi, dikatalisasi oleh margin bunga bersih net interest margin (NIM) yang besar, menjadi faktor utama yang menjadikan perbankan di Indonesia sebuah lingkungan investasi yang potensial.
Indonesia juga mempunyai jumlah penduduk besar dengan bonus demografi. Bank Indonesia (BI) juga mencatat bahwa masih ada 28 juta penduduk Indonesia yang belum terhubung dengan layanan perbankan atau unbanked
Adapun, sepanjang tahun ini terdapat sejumlah bank yang dilirik investor untuk berinvestasi. Bahkan, telah ada korporasi asing yang menjalin kemitraan strategis dengan bank di Indonesia.
Korporasi asing tersebut adalah KakaoBank Bank digital dengan pengguna terbesar di Korea Selatan itu telah merambah ke arena bisnis global dengan mengakuisisi 10% saham di Superbank, milik perusahaan perbankan digital konglomerat Indonesia, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK).
Selain itu, terdapat bank yang sedang dalam penjajakan investasi. PT Bank Commonwealth oleh perusahaan induknya, Commonwealth Bank of Australia (CBA) sejumlah calon pembeli mengantri .
Seperti dilaporkan oleh Reuters, pada 31 Oktober 2023, raksasa perbankan Malaysia CIMB telah menyatakan minatnya dalam penawaran kompetitif untuk mengakuisisi Bank Commonwealth. Dengan CIMB Group sebagai pimpinannya, induk perusahaan sekaligus pemegang saham pengendali PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA).
Selain CIMB, minat untuk mengakuisisi bank tersebut, dikabarkan juga muncul dari J Trust asal Jepang. Di Indonesia J Trust telah memiliki unit usaha perbankan melalui PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC).
Pada bulan Maret 2023, dunia keuangan dipenuhi dengan berita menarik bahwa perusahaan-perusahaan dari India dan Taiwan menunjukkan minat untuk mengakuisisi saham di Bank Commonwealth, sehingga menimbulkan spekulasi dan antisipasi yang seimbang. Yang memimpin tuntutan tersebut adalah pusat keuangan India, Bajaj Finance Ltd., sebuah perusahaan keuangan non-perbankan terkemuka yang berbasis di Pune, India.
Perusahaan tersebut berfokus pada layanan kredit, manajemen aset, manajemen kekayaan dan asuransi.
Sementara itu, perusahaan asal Taiwan yang dikabarkan berminat adalah Cathay Financial Holding Co. yang dikenal memiliki visi ekspansif dalam portofolionya. Pasar Indonesia, dengan perekonomian yang bertumbuh, telah menjadi target menarik bagi investasi lintas negara. Melalui PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA), Cathay Financial Holding telah melebarkan sayapnya di industri perbankan indoensia.
Dengan pengumuman terkini mengenai kepemilikan sahamnya yang kini mencapai 2,29 miliar lembar saham atau setara dengan 19,26% per 30 September 2023, perusahaan ini kian menegaskan posisinya sebagai pemain utama dalam kancah keuangan Indonesia.
Pada bulan September 2023, lanskap keuangan Indonesia mengalami langkah strategis yang penting ketika International Finance Corporation (IFC) mengumumkan masuknya mereka sebagai pemegang saham di PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP), Akuisisi saham IFC melalui STIC Eugene Star Holding, yang saat ini memegang 17% saham bank tersebut, siap untuk memperkuat posisi pasar BBKP dan meningkatkan operasinya.
Sementara, berdasarkan keterbukaan informasi, Wakil Direktur Utama Bank KB Bukopin Robby Mondong mengatakan pada prinsipnya Bank KB Bukopin selalu terbuka terhadap segala bentuk peluang bisnis yang dapat dioptimalkan dan dapat memberikan added value bagi perseroan, termasuk masuknya investor baru.
Upaya itu pun dilakukan dengan tetap memperhatikan alignment terhadap strategi yang telah disusun perseroan.
Sejak tahun lalu PT Bank Panin Tbk. (PNBN) atau Bank Panin digadang-gadang akan diakuisisi oleh sejumlah calon pembeli. Kabarnya, calon pembeli Bank Panin merupakan konglomerasi keuangan Jepang yakni Sumitomo Mitsui Financial Group atau Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG).
Mengutip sumber Bloomberg, calon pembeli Bank Panin telah bernegosiasi untuk menjadi pemegang saham pengendali. Akan tetapi pada awal tahun ini disebutkan bahwa pembicaraan kesepakatan buntu.
Sumber Bloomberg menyebutkan para pihak belum mampu menjembatani perbedaan penilaian dan beberapa penawar khawatir tentang modal akuisisi yang terlampau besar di tengah volatilitas pasar saham.
Adapun, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), salah satu entitas terkemuka di sektor perbankan syariah, kini tengah bersiap membuka lembaran strategis dengan mencari investor baru dikarenakan lepasn kepemilikanya saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI)
Diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, yang menekankan tujuan pencarian investor dalam rangka meningkatkan porsi saham publik di BSI. Hal ini semakin dipertegas oleh pencarian investor strategis dari Arab Saudi yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Tohir, sebagai langkah maju bagi BSI untuk terus mengembangkan kapasitas dan layanannya kepada masyarakat.
Bprnews.id - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) selama bulan September dan Oktober 2023, melakukan penyisiran besar-besaran menyebabkan pemblokiran 302 entitas pinjaman online ilegal (pinjol)dan konten pinjaman pribadi (pinpri).
Sekretaris Satgas PASTI OJK Hudiyanto, berhasil mengidentifikasi dan memblokir 173 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal di berbagai situs dan aplikasi. Selain itu, mereka menemukan 129 contoh konten yang berpotensi terlarang terkait dengan distribusi informasi pribadi (pinpri), yang menandai sebuah langkah maju yang penting dalam melindungi hak dan privasi konsumen.
"Selain memblokir entitas pinjol ilegal dan pinpri, Satgas PASTI juga melakukan pemblokiran nomer rekening, nomer virtual account dan nomer telepon serta WhatApp terduga pelakunya, untuk semakin melindungi masyarakat," kata Hudiyanto di Jakarta, Sabtu.
Dengan demikian, sejak tahun 2017 hingga 31 Oktober 2023, Satgas telah berhasil menghentikan aktivitas dari 7.502 entitas keuangan illegal kegiatan ini mencakup penutupan 1.196 entitas investasi ilegal, penghentian 6.055 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal atau pinjaman pribadi (pinpri), serta pembubaran 251 entitas gadai ilegal.
Hudiyanto mendesak agar masyarakat lebih waspada sebelum terlibat dengan layanan keuangan yang belum terjamin keamanannya dan tidak menggunakan pinjol ilegal maupun pinpri karena berpotensi merugikan masyarakat termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.
pemerintah Indonesia telah menginisiasi pembentukan Satuan Tugas Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Satgas PASTI) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Satgas PASTI, yang terdiri atas 14 pihak dari berbagai otoritas, kementerian, dan lembaga terkait, merupakan wadah koordinatif yang vital dalam menjaga integritas dan keamanan sektor keuangan nasional. Dengan tugas utama untuk mencegah dan menangani praktik-praktik usaha tanpa izin, Satgas PASTI berdiri di garis depan dalam melindungi konsumen dan memastikan keberlangsungan sistem keuangan yang sehat dan berdaya saing.
ketentuan yang ditetapkan oleh UU P2SK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan). Undang-undang ini memberi wewenang kepada OJK untuk melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas perbankan, termasuk mandat untuk memerintahkan bank memblokir rekening tertentu bila diperlukan. Terobosan terbaru Satgas PASTI mengungkap 47 rekening bank dan rekening virtual yang diduga terkait dengan operasional pinjaman online (pinjol) ilegal.
Hudiyanto menjelaskan bahwa mereka telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap entitas tertentu kepada Satuan Kerja Pengawas Bank yang berada di bawah naungan (OJK) permohonan pemblokiran ini merupakan bentuk tindakan preventif yang diarahkan agar bank terkait dapat langsung melakukan pemblokiran untuk mencegah kerugian yang lebih luas.
"Upaya ini diperlukan untuk semakin menekan perkembangan pinjol ilegal di Indonesia," jelasnya.
Selain pemblokiran rekening bank atau virtual account, Satgas PASTI juga menemukan nomor telepon dan WhatsApp pihak penagih (debt collector) terkait pinjol ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.
Selain memblokir sejumlah rekening bank dan virtual account yang digunakan oleh penyelenggara pinjaman online tidak berizin ini, Satgas PASTI juga berhasil melacak dan menemukan nomor telepon serta akun WhatsApp yang dimiliki oleh pihak (debt collector) yang diduga kuat melakukan tindakan ancaman, intimidasi, dan beragam aksi melawan hukum lainnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 362 nomor telepon dan WhatsApp kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo).
Untuk itu, Satgas PASTI mengharapkan masyarakat yang menemukan tawaran investasi atau pinjol yang mencurigakan atau diduga ilegal, dapat melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: [email protected] atau email: [email protected].
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 19 tahun 2023, guna memperkuat pengawasan terhadap layanan pinjaman online.
Agusman selaku Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) mengungkapkan bahwa regulasi ini berfungsi meningkatkan keamanan bagi masyarakat saat mengajukan pinjol.
Berdasarkan ketetapan yang diatur, OJK membatasi sumber pinjaman yang dapat digunakan peminjam. Agusman mengungkapkan bahwa peminjam hanya diizinkan untuk mengajukan pinjaman maksimal dari 3 platform pinjol, sehingga tidak akan ada lagi praktik gali lubang tutup lubang.
"Untuk memagari perilaku gali lubang tutup lubang itu, hanya boleh maksimal 3 platform yang kita harapkan ke depan. Karena kalau platform-nya makin banyak, dikasih kesempatan betul-betul terjadi itu gali lubang tutup lubang itu. Arisan aja itu. Kan membahayakan," Ujar Agusman, dalam konferensi pers di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, Jumat, 10 November 2023.
Hal ini dilakukan untuk mencegah pemberian dana secara berlebihan kepada peminjam untuk memastikan kemampuan membayar kembali dari peminjam dana, sehingga pembayaran tidak terhambat.
Agusman menyampaikan bahwa OJK akan meminta penyedia layanan pinjol untuk melakukan evaluasi terhadap permintaan pinjaman. Dalam analisis ini, penyelenggara diminta untuk memperhatikan apakah calon penerima dana memiliki kelayakan dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
"Jadi jangan sampai, mereka itu sebetulnya tidak memiliki kemampuan keuangan tapi ikut sehingga waktu membayar tidak mampu," tambahnya.
Salah satu indikator yang menjadi pertimbangan Kemampuan peminjam dalam membayar hutang didasarkan atas gajinya. Agusman menyampaikan bahwa, mulai 2024, pinjaman dibatasi maksimal 50% dari gaji, turun menjadi 40% di tahun berikutnya, dan seterusnya menjadi 30%.
"Di Tahun depan hanya boleh 50 persen dari gaji. Tahun berikutnya diturunkan jadi 40 persen, berikutnya 30 persen. Best practice-nya 30 persen. Jangan sampai kita berhutang lebih dari gaji," jelasnya.
"Memang P2P lending sedang mengembangkan Pusda Fil. Dan ini sedang proses, mudah-mudahan 2024 selesai dan ini suatu hari ini akan nyambung dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sehingga nanti bisa masuk daftar hitam kalau tak mampu lunasi pinjol " imbuhnya.
Sumardana mengungkapkan bahwa dirinya sudah pernah melaporkan Koperasi Sedana kepada polres Bali, namun pelaporan ini diselesaikan secara kekeluargaan.
Brpnews.id - Diketahui PT Bank KB Bukopin mengalami kerugian bersih hingga September Tahun 2023 sebesar Rp 3,37 triliun.
Adapun pada Tahun 2022 kemarin mengalami kerugian bersih mencapai Rp 2,63 triliun yang mana ini mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan ini semakin anjlok.
Didapati dari laporan keuangannya, penyebab kinerja negatif itu antara lain menyusutnya sejumlah sumber pendapatan dan dibarengi dengan melonjaknya kerugian penurunan nilai aset keuangan yang mencapai Rp 3,81 triliun.
Pendapatan dari bunga dan syariah perusahaan ini juga menurun hingga mencapai 36,35% atau sekitar Rp 561,71 miliar. Lalu pendapatan lainnya juga mengalami kontraksi ke posisi minus Rp 12,34 miliar yakni dari penjualan surat-surat berharga.
Selanjutnya transaksi mata uang asing Bank Bukopin juga mendapati kerugian sampai Rp 3,55 miliar, yang mana pada akhir 2022 masih tercatat meraup keuntungan sejumlah Rp 1,39 miliar.
Sedangkan pemasukan lain-lain juga menurun hingga 47,74% ke kisaran Rp 53,21 miliar yang menyebabkan rugi bersih, sebelum dipotong pajak penghasilan meningkat 28,35% atau kisaran Rp 4,31 triliun. Perseroan terus mencatatkan rugi bersih terkini mencapai Rp 3,37 triliun dari yang sebelumnya rugi Rp 2,63 triliun.
Dalam periode kuartal III-2023, Bank Bukopin mencatatkan penurunan sebesar 7,18%, sebuah gerakan dari angka Rp48,95 triliun pada kuartal yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp45,44 triliun.
Senada, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Bukopin juga menyusut 18% menjadi hanya Rp42 triliun. Adapun total liabilitas mengalami penurunan 14,79% menjadi Rp67,12 triliun, sedangkan saldo laba yang negatif semakin meningkat 38,9% menjadi Rp12 triliun.
Dalam laporan keuangannya hingga bulan September 2023 terjadi penurunan yang tak dapat diabaikan, di mana aset bank Bank Bukopin hanya tercatat sebesar Rp83,89 triliun, turun sekitar 3% dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Bloomberg, pemegang saham Bank Bukopin adalah KB Kookmin Bank dengan kepemilikan sejumlah 125,65 miliar saham, atau setara dengan 66,88% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Selanjutnya saham Bank Bukopin digenggam oleh STIC Eugene Star Holdings sejumlah 31,9 miliar saham (16,98%), sementara untuk publik/masyarakat sebesar 30,33 miliar saham (16,14%).
Sekadar informasi, hingga penutupan perdagangan sesi I pada Kamis (9/11/2023) harga saham BBKP tengah parkir pada harga Rp84/saham. Harga tersebut anjlok 16,6% sejak awal tahun (year-to-date/ytd).
Robby Mondong sebagai Wakil Direktur Utama Bank Bukopin mengatakan kerugian yang terjadi merupakan bagian dari tantangan yang sedang dihadapi. Kerugian tersebut seiring dengan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang naik 35,6% (yoy) pada kuartal III/2023 menjadi Rp3,8 triliun sebagai antisipasi dari penurunan kualitas kredit akibat pandemi Covid-19.
"Peningkatan CKPN tersebut juga sebagai respon atas proyeksi perseroan akan adanya debitur restrukturisasi yang kemungkinan bisnisnya sulit untuk pulih kembali seperti sediakala. Bank KB Bukopin memproyeksikan peningkatan CKPN akan berada pada kisaran Rp 3.8 triliun sampai dengan Rp 4.4 triliun di Desember 2023. Menambah cadangan CKPN merupakan bentuk kehati-hatian bank dalam mengantisipasi risiko kredit di masa mendatang," kata Robby Mondong.
KB Bukopin sekarang-sekarang ini juga dalam masa peralihan ke digital. Peralihan itu tentunya perusahaan membutuhkan biaya modal yang besar untuk berinvestasi pada pemanfaatan dan pengembangan teknologi serta sumber daya manusia yang memerlukan komitmen jangka panjang.
"Namun, kami tetap optimis bahwa dengan langkah-langkah strategis yang kami ambil saat ini, Bank KB Bukopin akan mencapai titik balik dan mulai menghasilkan laba pada tahun 2024-2025. Perbaikan kinerja saat ini sudah mulai terlihat dari penurunan Loan At Risk (LAR) yang signifikan. Melalui penerapan prinsip perbankan yang hati-hati dan penilaian risiko yang ketat, kami berupaya untuk meminimalkan risiko dan memastikan keberlanjutan bisnis. Strategi ini diperkuat dengan fokus pada pengelolaan biaya dana yang efisien dan efisiensi operasional yang telah menurunkan rasio BOPO kami," ujarnya.
Robby Mondong juga memaparkan bahwa kredit baru Bukopin telah naik 13,6% menjadi Rp4,5 triliun pada September 2023, sehingga total kredit yang sudah tersalurkan mencapai Rp44 triliun. Demi memperbaiki struktur pendanaan dan menjaga biaya dana Cost Of Fund (COF), Bukopin melakukan peningkatan proporsi pada dana murah atau Current Account Savings Account.
"Kredit baru yang dikeluarkan sejak awal transformasi bank di tahun 2021 menunjukkan kinerja yang kuat, dengan NPL Net di bawah 0,5%. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas portofolio kredit kami melalui langkah-langkah restrukturisasi yang strategis dan pemantauan kinerja debitur secara proaktif. Selain itu, kami telah berhasil menjual aset non-produktif senilai Rp3,8 triliun pada semester pertama tahun 2023 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk meningkatkan kinerja bank," ujarnya.
Ke depan Bukopin berkomitmen untuk meningkatkan profitabilitas dan kualitas aset Bank dengan berkonsentrasi pada pertumbuhan dana pihak ketiga, memperluas pencairan pinjaman baru dan pasar captive. "Dengan memanfaatkan kolaborasi dengan induk kami KB Kookmin Bank dan afiliasi lainnya, kami secara aktif mencari prospek di ekosistem afiliasi Korea, karena kami yakin melalui pelayanan ke pasar khusus ini akan membuka peluang baru bagi Bank KB Bukopin," ujarnya.
Bprnews.id - Sembilan orang nasabah melaporkan Manajer Koperasi Werdhi Sedana berinisial IWT ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Laporan ini dikarenakan sembilan orang nasabah tidak dapat menarik dana di koperasi yang mencapai sekitar Rp 2,9 miliar.
"Sembilan orang ini tidak bisa mencairkan atau menarik dana tabungan mereka, deposito, dan ada arisan motor," kata kuasa hukum sembilan orang nasabah Koperasi Werdhi Sedana, I Putu Agus Putra Sumardana di Polda Bali, Jumat (10/11/2023).
Sumarda mengungkapkan jika semua bermula pada saat pandemi COVID-19. Sejak saat itu kesembilan nasabah tidak bisa mencairkan atau menarik dana berupa deposito maupun arisan motor di koperasi tersebut.
Para nasabah sudah somasi IWT, tapi tidak membuahkan hasil. Nasabah yang tak kunjung bisa menarik dananya lalu memutuskan untuk melaporkan perkara yang dialami ke Polda Bali.
Nasabah berencana menempuh jalur hukum atas perkara tersebut. Dengan dugaan IWT melakukan penyalahgunaan atau pidana penggelapan dalam jabatan atau tindak pidana perbankan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Awalnya kami tempuh pidana dulu ya (dengan) melakukan pelaporan di Polda Bali pada hari ini. Jumlah kerugian dari nasabah ada sembilan orang ya, kurang lebih Rp 2,9 miliar, masih dilakukan penghitungan secara pasti oleh penyidik Polda," ungkapnya.
Sumardana menyebut masih ada korban lain yang tidak bisa menarik dananya selain sembilan orang tersebut. Informasi itu dia dapatkan dari para kliennya.
Nasabah lain yang turut tidak bisa menarik dana koperasi di Banjar Cengkok, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, itu hingga kini belum mau melapor. Semantara, sembilan orang ini berinisiatif melapor karena salah satunya merupakan anggota tim khusus (timsus) penyelamatan Koperasi Werdhi Sedana.
"Menurut penuturan dari klien kami bahwa korbannya kan bukan hanya mereka, tapi yang mengadu baru sembilan. Karena ada klien kami yang adalah tim khusus penyelamat koperasi sehingga dia mengetahui dari awal permasalahan ini," ungkap Sumardana.
Pengacara asal Kabupaten Klungkung itu mengungkapkan para kliennya sudah lama menjadi nasabah Koperasi Werdhi Sedana, yakni sebelum COVID-19. Mereka menjadi nasabah karena bujuk rayu atau sebagai anggota banjar setempat.
Koperasi Werdhi Sedana dimulai sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Banjar setempat, atau dewan komunitas, dan sejak itu berkembang menjadi sebuah koperasi. Maka dari itu struktur kepengurusan dan basis keanggotaannya mayoritas banyak berasal dari banjar di sana
"Nah menurut keterangan dari klien kami, korbannya pun banyak dari banjar di sana yang dananya belum bisa ditarik ya. Tapi yang melapor sembilan orang yang sekarang yang saya tangani," jelasnya.
Kerugian yang dialami oleh sembilan orang klien Sumardana beraneka ragam. Ada yang rugi Rp 300 juta, Rp 600 juta hingga Rp 800 juta. Namun yang pasti, total kerugian kesembilan orang yang melapor mencapai sekitar Rp 2,9 miliar.
Menurut Sumardana, IWT beralasan nasabah tidak bisa menarik karena kredit macet. Nasabah tidak semena-mena menerima alasan tersebut dan mencari tim audit eksternal untuk mencari tahu masalah Koperasi Werdhi Sedana.
Nasabah yang tidak bisa menarik dana membentuk timsus penyelamatan Koperasi Werdhi Sedana, yang akhirnya mengambil langkah agar Koperasi Werdhi Sedana diaudit secara eksternal.
"Kami sudah punya hasil audit ya bahwa ada penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan SOP. Misalnya yang nasabah kredit itu berbeda nama agunannya atau ada yang agunannya milik bersama di tengah sehingga sulit eksekusi jadinya atau ada yang tanpa ragunan juga ada," tuturnya.
"Menurut hasil audit kan itu tidak wajar sehingga ada dugaan penggelapan atau (tindak pidana) Undang-Undang Perbankan. Masih dicari sama penyidik, karena penyidik masih memeriksa apakah ini wilayah Krimum atau Krimsus. Kalau perbankan kan krimsus," jelas Sumardana.
Sumardana juga mengungkapkan bahwa ini bukan pertama kali Koperasi Werdhi Sedana dilaporkan ke Polda Bali, akan tetapi sudah pernah dilakukan sebelumnya namun bukan oleh kliennya dan laporan sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
Sumardana tidak mengetahui alasan pelaporan sebelumnya dapat selesai secara kekeluargaan. Ia juga belum mengetahui nasabah yang melaporkan tersebut dapat menarik dananya atau tidak.
"(Apakah nasabah yang melaporkan sebelumnya dapat menarik dana) ya itu nggak tahu, baru tadi dibuka sama penyidik oh ini sudah pernah dilaporkan. Sudah selesai kekeluargaan," terangnya.