Bprnews.id - Deklarasi terbaru yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Indonesia meyakini bahwa, pertumbuhan kredit perbankan saat ini rata-rata sebesar 9,06% pada Agustus 2023, OJK tetap yakin bahwa industri akan memenuhi target pertumbuhan sekitar 10% hingga 12% pada akhir tahun 2023
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, peningkatan kredit dalam 2 bulan terakhir menjadi tanda positif bagi bank untuk mencapai tujuan pertumbuhan kredit tahun ini.
Saat kita menyelami dinamika industri perbankan Indonesia, tidak ada perspektif yang lebih baik selain mendengar langsung dari tokoh kunci yang menggerakkan pengawasannya.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baru-baru ini menyoroti perkembangan yang menggembirakan peningkatan kredit yang signifikan selama dua bulan terakhir.
Menurut dia, peningkatan tersebut menjadi pertanda positif bagi perbankan untuk mencapai target pertumbuhan kreditnya pada tahun ini.
"Permintaan kredit umumnya meningkat di akhir tahun, terutama untuk jenis modal kerja, dan diperkirakan akan terus meningkat seiring kondisi makroekonomi yang masih stabil," kata dia dalam jawaban tertulis dari konferensi pers rapat dewan komisioner bulanan (RDK) OJK, Jumat (13/10/2023)
Sementara itu dalam dunia keuangan yang berkembang pesat, Bank Mandiri terus menjadi yang terdepan dengan mencapai rekor pertumbuhan kredit yang mengesankan.
Bank pelat merah Indonesia ini menunjukkan ketangguhan dan profitabilitasnya, seperti yang diungkapkan Susana Indah Kris Indriati, Direktur Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk baru-baru ini.
Pertumbuhan kredit Bank Mandiri yang luar biasa sebesar 12,34% tahun ke tahun, yang mencapai Rp 996,87 triliun pada Agustus 2023 – tingkat pertumbuhan yang melampaui pertumbuhan industri perbankan yang hanya sebesar 9,06% pada tahun 2023 periode yang sama.
Bank Mandiri berhasil menyalurkan kredit terbanyak ke segmen Wholesale dengan pertumbuhan 13,05% (yoy) menjadi Rp 655,91 triliun hingga Agustus 2023, sementara segmen UMKM mengalami kenaikan sebesar 7,8% (yoy) menjadi Rp 121,31 triliun.
Dalam update keuangan terkini dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bank tersebut mengungkapkan telah menyalurkan pinjaman dan pembiayaan sebesar Rp 314,2 triliun, terutama ditujukan untuk pembiayaan perumahan (KPR).
Meskipun terdapat tanda-tanda perlambatan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sejak Agustus 2022, terdapat peningkatan sebesar 0,81% (month-to-month) untuk kredit, dan 0,23% untuk DPK pada bulan Agustus 2023.
Bprnews.id - Seiring dengan derasnya arus globalisasi dan revolusi digital, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) tetap pantang menyerah dalam upaya memperkuat sektor keuangan melalui inovasi teknologi.
Langkah - langkah berani yang diambil sebagai bagian dari implementasi undang-undang tentang perlindungan dan pengembangan sistem keuangan yang disebut dengan UUP2SK.
OJK menggagas Masterplan dan Roadmap untuk Bidang Aset Keuangan Digital (IAKD), termasuk aset kripto, Inisiatif ini bukan hanya sekadar rencana, melainkan peta jalan menuju masa depan finansial yang lebih inklusif dan inovatif.
Mendalami landasan strategis yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang Aset Keuangan Digital (IAKD), termasuk aset mata uang kripto, dengan Masterplan dan Roadmap yang dirancang dengan cermat. Inisiatif ini dikenal lebih dari sekedar cetak biru; ini adalah peta berwawasan ke depan yang mengarahkan kita menuju masa depan keuangan yang lebih inklusif dan inovatif.
Pada awal abad ini, kita menyaksikan transformasi pesat dalam sektor keuangan yang sekarang ini semakin digerakkan oleh inovasi teknologi. Situasi ini menuntut adanya perubahan dalam cara kita merumuskan standar dan peraturan.
Memasuki era digital ini, khususnya di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisiatif untuk merumuskan standar baru melalui Rancangan Peraturan OJK (POJK) di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan fondasi hukum yang kuat dan komprehensif yang melingkupi setiap aspek; mulai dari pengembangan, perizinan, hingga pengawasan dan penerapan sanksi.
Menyikapi tantangan regulator terhadap aset kripto yang semakin kompleks dan dinamis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil inisiatif untuk berkolaborasi dengan lembaga lain dalam memastikan regulasi dan pengawasan yang efektif.
Dengan berlandaskan kolaborasi sebagai kunci, OJK bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Bank Indonesia (BI) berupaya menciptakan kebijakan yang dapat mencakup aspek keselamatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam aset kripto. Peran penting Bappebti dan BI dalam proses ini mencakup pendalaman mekanisme pengaturan, perizinan, dan pengawasan aset kripto sebagai upaya berkelanjutan untuk merespon dengan baik tantangan di sektor keuangan digital.
Dalam ekosistem keuangan yang terus berkembang dan semakin ditentukan oleh teknologi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah melangkah maju dengan menetapkan sebuah pusat sebagai hub inovasi dan memperkuat peran Regulatory Sandboxnya.
Dengan rangkaian tindakan ini, OJK berusaha mendorong terciptanya ide, produk, layanan, dan aktivitas baru berbasis teknologi dalam lingkup industri jasa keuangan. Inovasi tidak lagi dianggap sebagai tantangan yang menakutkan, melainkan sebagai peluang emas yang memungkinkan pembentukan masa depan keuangan yang lebih cerah dan progresif.
Tak hanya itu, koordinasi dengan Bank Indonesia juga dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing. Hal ini termasuk memetakan isu-isu yang memerlukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan serta pengaturan aset kripto.
Di dunia yang terus berkembang dimana aset digital menjadi semakin relevan, koordinasi dan harmonisasi antar influencer sangat penting untuk efektivitas dan penerimaan aset digital. Di antara lembaga-lembaga berpengaruh tersebut, sinergi antara Bank Indonesia dan implementasi ITSK berperan integral dalam pemetaan dan penyelesaian berbagai permasalahan.
Upaya konkrit dan progresif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan posisi Indonesia terdepan dalam memanfaatkan potensi keuangan digital. Dengan komitmen kuat dan langkah strategis, OJK bertujuan untuk mencerahkan masa depan keuangan digital di Indonesia.
Bprnews.id - Dalam era digital saat ini, mata uang kripto telah menjadi topik yang cukup populer dan menarik perhatian banyak pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. OJK diketahui terus berupaya untuk mengambil peran proaktif dalam mengatur, mengawasi, dan mendukung perkembangan pasar kripto di Indonesia. Upaya ini tentu saja sejalan dengan amanat yang diberikan oleh UU P2SK.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan dan pengembangan mata uang kripto, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah menguraikan beberapa langkah kebijakan yang telah diambil dan rencana untuk diterapkan di masa depan. Kebijakan yang diusulkan ini telah diterima secara positif oleh para pelaku industri di pasar kripto, menyoroti semakin pentingnya aset digital ini dalam lanskap keuangan.
CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis, yang sangat menantikan Masterplan dan desain POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Rawis tidak hanya menjadi penonton di dunia kripto yang sedang berkembang di Indonesia, tetapi juga sosok yang aktif mendukung upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengambil kebijakan. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tetapi juga mempercepat pertumbuhan sektor aset kripto di Tanah Air
Pandangan Yudho mengenai langkah tegas yang diambil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. Secara khusus, kami akan mengeksplorasi upaya mereka dalam memetakan masalah lintas sektoral mengenai koordinasi dan harmonisasi kebijakan yang terkait dengan aset kripto. Dengan sifat dunia keuangan digital yang bergejolak, memahami strategi-strategi yang berpikiran maju ini dapat menjadi kunci bagi para investor, penggemar fintech, atau siapa pun yang tertarik pada titik temu antara keuangan dan teknologi.
"Kami sangat menantikan arah kebijakan yang akan diambil oleh OJK untuk memastikan bahwa industri aset kripto di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, dan sejalan dengan standar global,” kata Yudho dalam siaran pers, dikutip Minggu (14/10/2023).
Industri aset kripto di Indonesia terus berkembang namun dengan pertumbuhan tersebut muncul kebutuhan mendesak akan regulasi yang jelas dan efektif, hal ini penting dalam meminimalkan risiko, melindungi investor, dan memastikan pertumbuhan stabil yang berkelanjutan.
Yudho menyatakan, Tokocrypto, bursa kripto terkemuka, dengan sepenuh hati mendukung upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia untuk mengarahkan industri aset kripto di Indonesia ke jalur yang benar.
Dalam era digital ini, teknologi blockchain dan aset kripto telah menjadi topik yang hangat dan menjanjikan, terutama di Indonesia. Majunya industri kripto di Indonesia tidak terlepas dari peran penting berbagai pihak, termasuk perusahaan kripto lokal, Tokocrypto.
“Di sisi lain, perubahan ini tetap mengedepankan kepentingan untuk perlindungan bagi masyarakat dan konsumen,” pungkas Yudho.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta dalam meningkatkan literasi masyarakat di pasar modal melalui keberadaan galeri investasi. Eko Yunianto, Kepala OJK Surakarta, di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, menyatakan indeks literasi pasar modal masih lebih rendah dibandingkan sektor jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman tentang pasar modal sangatlah penting dan perlu.
Literasi keuangan adalah bidang penting yang berdampak pada kesehatan perekonomian kita secara keseluruhan. Namun data terkini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menimbulkan kekhawatiran. Hanya 4,11% masyarakat yang melek finansial di sektor pasar saham, sementara inklusi keuangan hanya 5,19%. Di blog berikut, kita akan mempelajari angka-angka ini dan mengeksplorasi implikasi serta strategi untuk meningkatkan statistik ini.
"Oleh karena itu, kami mengimbau dan mengajak seluruh stakeholder OJK untuk bersama-sama meningkatkan kerja sama dan koordinasi untuk mendukung capaian target inklusi keuangan 2024," katanya.
Dalam edisi terbaru kita kali ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Mereka melakukan inisiatif pengenalan produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong inklusi keuangan dalam sektor pasar modal, yang dicapai melalui peresmian lima galeri investasi di wilayah Solo Raya. Baca terus untuk memahami lebih mendalam mengenai topik ini dan bagaimana ini akan mempengaruhi masyarakat dan pasar modal Indonesia.
lima galeri investasi terkemuka di berbagai institusi pendidikan di Indonesia. Kami akan memusatkan perhatian pada sekolah-sekolah yang berlokasi di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) di Wonogiri, Universitas Aisyiyah di Surakarta, Sekolah Menengah Keguruan (SMK) Negeri Jatipuro, serta dua institusi di bawah Universitas Sebelas Maret (UNS). Sekolah Vokasi dan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Fintech. Lembaga-lembaga ini menjadi pusat kecerdasan finansial dan kecerdasan investasi, membuka jalan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dunia nyata sambil tetap melanjutkan studi mereka.
Dengan tambahan baru-baru ini, jumlah galeri investasi di wilayah Solo Raya telah meningkat menjadi 30. Peningkatan jumlah ini, ditambah dengan seminar rutin mengenai pasar modal, bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan masyarakat, sehingga memungkinkan masyarakat setempat untuk memanfaatkan sepenuhnya galeri investasi tersebut.
"Selain itu juga dapat mendorong industri pasar modal yang lebih kuat dan lebih baik lagi khususnya di wilayah Solo Raya," katanya.
Ke depan, sesuai arahan, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat sinergi dan menumbuhkan kolaborasi melalui penguatan program literasi dan inklusi keuangan, seperti program literasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
"Selain itu, juga program Kampus Literasi dan Sekolah Pasar Modal (SPM) secara rutin untuk mendorong terwujudnya masyarakat Solo Raya yang melek keuangan pasar modal," katanya.
Bprnews.id - Perumda BPR Bank Salatiga terus berupaya mendobrak batasan dan menghadirkan ide-ide segar, semuanya bertujuan untuk mendukung komunitas pekerja keras yang mereka layani.
Salah satu program terobosan mereka, yang dikenal dengan nama Sami Bingah, adalah contoh utama dari hal ini. Berangkat dari kebutuhan untuk memberantas rentenir dan mendorong wirausaha masyarakat berpendapatan rendah, program ini sangat berdampak hingga membuat Perumda BPR Bank Salatiga menjadi sorotan seperti meraih Jawa Pos Radar Semarang Awards 2023.
Peluncuran Program KUR Daerah "Sami Bingah" Tahun 2022 yang diresmikan oleh Pj Wali Kota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi dan Sekretariat Daerah Kota, Wuri Pudjiastuti. Didanai oleh Pemerintah Kota Salatiga, Program KUR Daerah ini merupakan inisiatif finansial yang diberikan kepada Bank Salatiga sebesar Rp 1 miliar.
Dana tersebut ditujukan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Salatiga, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem kewirausahaannya
"Bantuan diharapkan dapat membebaskan atau mengurangi para pelaku UMKM dari jeratan rentenir atau bank titil yang diketahui kadang memberikan bunga tinggi kepada peminjamnya," tutur Dirut Perumda BPR Bank Salatiga, Dartho Supriyadi.
Pelaku UMKM yang terperangkap dalam cengkeraman rentenir karena terbebani bunga yang tinggi dan kesulitan untuk membebaskan diri. Kondisi ini tentu sangat menghambat perkembangan usaha mereka yang seharusnya dapat berkontribusi besar dalam perekonomian lokal.
Namun, sebuah kabar baik hadir dengan diluncurkannya Program KUR Daerah Sami Bingah yang diharapkan mampu membantu para pelaku UMKM ini untuk terlepas dari jeratan rentenir.
Bank Salatiga, bersama dengan beberapa instansi lainnya, telah menerima penghargaan untuk inovasi luar biasa yang telah kami lakukan untuk masyarakat luas.
Kami juga bangga melaporkan bahwa PJ Wali Kota Salatiga telah dianugerahi Kepala Daerah Inovatif dalam acara bergengsi Jawa Pos Radar Semarang Awards 2023.
Bank Salatiga telah berupaya keras untuk memberikan dukungan nyata kepada komunitas lokal melalui distribusi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah. Unggulnya lagi, kredit ini ditawarkan tanpa agunan dan hanya dikenakan bunga sebesar 0,5 persen.
Bank ini telah mendapatkan reputasi yang mengesankan dan merupakan tempat terpercaya untuk banyak orang dalam mengelola keuangan mereka. Saksi bisu kepercayaan ini adalah tanpa lain dan tanpa bukan adalah para pedagang pasar, pelaku bisnis online, dan penjual jasa rumahan seperti menjahit atau usaha ternak yang telah merasakan manfaat dari KUR Daerah yang ditawarkan oleh bank ini.
Persyaratan untuk KUR Daerah ini juga meliputi NIB/Surat Keterangan Usaha dan harus KTP Kota Salatiga karena memang pemberian KUR ini ditujukan langsung untuk warga Kota Salatiga sendiri.
Untuk itu sebagai jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat Kota Salatiga, Bank Salatiga akan terus mengupayakan untuk melanjutkan program KUR Daerah Sami Bingah ini.
Persyaratan program KUR daerah di Salatiga antara lain memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) atau Surat Keterangan Berusaha dan KTP Kota Salatiga, karena program ini khusus ditujukan bagi warga Kota Salatiga.
Sebagai jembatan antara Pemerintah Kota Salatiga dengan masyarakatnya, Bank Salatiga terus berupaya untuk meneruskan program KUR daerah, Sami Bingah.
Sebagai lembaga keuangan yang komprehensif, Bank Salatiga menawarkan beragam produk keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik konsumen Indonesia.
Salah satu produk unggulan mereka adalah 'Kredit Instan Pedagang' atau 'Kidang', sebuah skema pinjaman yang dirancang khusus untuk pedagang pasar. Dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 5 juta (non-subsidi) dan tingkat bunga 1,5% yang menarik, skema kredit ini tidak memerlukan agunan apa pun.
Bank milik pemerintah ini telah menunjukkan perubahan besar dalam bertahun-tahun terakhir, termasuk masa pemulihan dari kasus keuangan beberapa tahun lalu yang menempatkan mereka dalam masa sulit.
Dengan kepemimpinan yang kuat dari Direktur Utama Dartho Supriyadi, bank ini telah melampaui hambatan tersebut, membangun kembali reputasinya, dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.