Bprnews.id - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memastikan Surat Presiden (Surpres) kepada Pimpinan DPR RI terkait pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Perkoperasian telah diterima DPR, menandai tahapan pembahasan bagi RUU Perkoperasian oleh DPR yang akan dimulai Oktober.
“Statusnya adalah kumulatif terbuka, sehingga tidak masuk dalam Prolegnas. Kapan pun Pemerintah siap dapat langsung mengirimkannya kepada DPR. Alhamdulillah Surpres sudah turun dan telah disampaikan kepada DPR pekan lalu. Dapat dipastikan mulai Oktober 2023 pembahasan akan dilangsungkan,” kata Deputi Bidang Perkoperasi Kemenkop UKM Ahmad Zabadi, di Jakarta, Selasa.
Zabadi mengatakan , Pemerintah menargetkan agar pembahasan dan pengesahan RUU dapat terlaksana akhir tahun 2023 dengan status undang-undang adalah perubahan ketiga terhadap UU Nomor 25 Tahun 1992.
“Ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya gerakan koperasi bahwa RUU Perkoperasian disiapkan awalnya untuk mengganti undang-undang lama dengan undang-undang yang baru,” ujarnya lagi.
Adanya aspirasi gerakan koperasi untuk mendapatkan pembaharuan regulasi dan adanya ketentuan Pasal 97A UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana UU Nomor 25 Tahun 1992 sudah dua kali diubah melalui dua undang-undang omnibus law.
Pertama adalah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), dan kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga sesuai ketentuan, RUU Perkoperasian statusnya adalah perubahan ketiga terhadap UU Nomor 25 Tahun 1992.
Meski demikian berbagai subtansi yang sudah disosialisasikan dalam serap aspirasi (meaningfull participation) kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sejak tahun 2022 sampai dengan 2023 ini tidak mengalami perubahan.
“Yang berubah hanya sistematikanya, dari awalnya RUU Perkoperasian yang sifatnya penggantian, disesuaikan menjadi perubahan terhadap Undang-Undang Perkoperasian,” katanya lagi.
Zabadi menegaskan, perubahan UU Koperasi sangat mendesak dan dibutuhkan masyarakat, sesuai surat Presiden kepada pimpinan DPR RI yang menyatakan sebagai prioritas utama untuk dibahas dan memperoleh persetujuan.
Menurutnya, tantangan zaman, dinamika lapangan, serta kebutuhan masyarakat perlu secepatnya dijawab dengan pembaruan regulasi. Selanjutnya masyarakat pada umumnya dan gerakan koperasi pada khususnya memiliki daya dukung regulasi yang baik.
Zabadi berharap, RUU Perkoperasian dapat menjadi landasan hukum untuk mewujudkan asas kekeluargaan dan semangat gotong royong dalam membangun perekonomian nasional yang tumbuh stabil secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“Keadilan ekonomi akan menjadi isu utama kebijakan pemerintah pada masa mendatang. Koperasi merupakan wahana utama untuk mewujudkan tujuan nasional di bidang ekonomi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur,” kata dia pula.
Bprnews.id - BRI tetap menjaga pertumbuhan kinerjanya secara berkesinambungan. Hal ini tercermin dari aspirasi BRI yang mendorong porsi komposisi kredit UMKM yang mencapai 85% pada 2024. Hingga Kuartal II 2023, penyaluran kredit segmen UMKM yang dilakukan BRI mencapai 84,48%.
Secara rinci, pertumbuhan kredit mikro BRI saja memberikan kontribusi mencapai 11,4% secara year on year. Dari angka tersebut terpantau bahwa kontribusi pertumbuhan disbursement kredit komersial mikro BRI sebesar 43%. Capaian tersebut menunjukkan telah terjadi peningkatan usaha terhadap pelaku usaha mikro.
Selain itu, telah terjadi kenaikan graduasi peminjam KUR ke pinjaman kredit komersial yang mencapai lebih dari 1,5 juta nasabah selama enam bulan terakhir. Hal ini menunjukkan upaya BRI untuk konsisten dalam mendorong pelaku UMKM untuk terus tumbuh dan naik kelas.
"UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian negeri ini. Era perubahan perilaku masyarakat dan kompetisi yang cepat menjadi tantangan bagi mereka untuk mampu bertahan dan beradaptasi. Untuk itu, seluruh perangkat di negeri ini, yang salah satunya BRI, menjadi penting untuk selalu menjaga ketangguhan UMKM melalui program pemberdayaan yang terintegrasi," ujar Supari.
Bprnews.id - Kinerja baik bisnis mikro BRI tidak lepas dari inovasi dalam hal digitalisasi, rejuvenasi produk dan layanan hingga pengembangan business model baru yang terus dilakukan. Perubahan business process melalui digitalisasi tidak dapat dihindari dan menjadi faktor yang sangat penting.
Hal ini menyelaraskan karakter segmen pelaku usaha mikro yang menuntut cepat, mudah dan praktis. Pada business model, segmen bisnis mikro mengembangkan skema yang berorientasi terhadap turnover. Dengan kata lain, pembiayaan pada segmen bisnis mikro secara perilaku akan memiliki tenor yang semakin pendek, lanjut Supari menjelaskan.
Kajian yang telah dilakukan oleh Delloite pada 2015 menyatakan bahwa ekosistem bisnis telah menjadi faktor kunci keberhasilan bagi organisasi-organisasi terkemuka melalui langkah-langkah yang baru mulai dari strategi, model bisnis, kepemimpinan, kemampuan, hingga model organisasi. Dalam mengintegrasikan ekosistem yang ada, maka pengembangan platform bisnis yang dirancang dengan baik dapat membantu menciptakan dan menangkap nilai ekonomi baru.
Di tengah disrupsi pelaku keuangan digital, pengembangan bisnis berbasis ekosistem juga telah dilakukan segmen bisnis mikro BRI. Hal tersebut ditunjukkan dari kolaborasi BRI dengan Pasar Rakyat Indonesia (PARI).
Dalam kolaborasi itu menyediakan platform ekosistem bagi pelaku usaha berbasis komoditas dengan semua anggota ekosistem terhubung dan bertransaksi (mulai dari bidding, pembayaran, pengiriman barang hingga pembiayaan jangka pendek). Hingga saat ini, terdapat lebih dari 25 komoditas yang menjadi objek pembangunan ekosistem.
Juga ada lebih dari 50 ribu pelaku UMKM yang terhubung dalam ekosistem tersebut. Di sisi lain, pada bisnis keagenan atau yang dikenal dengan BRILINK juga telah dikembangkan pola bisnis yang menjadikan AgenBRILINK nantinya menjadi lifestyle provider pelaku usaha segmen mikro.
Bprnews.id - Bisnis mikro BRI dalam waktu lima tahun terakhir. Terdapat tiga fase perjalanan, yakni sebelum, pada saat pandemi dan masa dimana pemerintah menyatakan keluar dari pandemi.
Berdasarkan kajian data internal BRI, pertumbuhan nasabah peminjam segmen mikro terus mengalami kenaikan hingga mencapai 35%, dari angka akhir 2022 dibandingkan dengan akhir 2019.
Untuk rata-rata besaran kredit, diketahui masa setelah pandemi mengalami kenaikan sebesar Rp37,7 juta dibandingkan fase–fase sebelumnya yang hanya di angka Rp34 juta. Dari sisi pertumbuhan, masa setelah pandemi telah mencapai angka yang sama dengan masa sebelum pandemi, yakni mencapai 13,3%.
Seperti halnya kajian yang dilakukan oleh BRI research institute, mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi dari sisi proses industri UMKM telah pulih dan semakin menggeliat seiring dengan mobilitas dan daya beli masyarakat yang normal.
Konsistensi pertumbuhan yang berkelanjutan bisnis mikro tidak terlepas dari kebijakan BRI yang mengedepankan pemberdayaan kepada kelompok usaha mikro. Sejak 2019, BRI telah mengembangkan kerangka kerja pemberdayaan yang berbasis offline maupun online dalam rangka mempercepat UMKM naik kelas secara literasi.
Kerangka pemberdayaan yang dimiliki oleh BRI tersebut mampu mendukung mengakselerasi UMKM naik kelas melalui kemudahan akses layanan kepada 36 juta nasabah dari ekosistem ultra mikro.
"Pemberdayaan yang dilakukan semakin powerfull dengan resources yang dimiliki BRI berupa jaringan outlet, yakni 1.013 kantor, dimana terdapat 3 layanan entitas ultramikro di dalamnya. Selain itu, BRI telah mengintegrasikan sistem human capital, sehingga saat ini terdapat 66 ribu relationship manager yang mampu menjangkau segmen ultra mikro. Dalam proses operasionalnya, BRI juga telah memanfaatkan teknologi dalam rangka memperbaiki business process sehingga para tenaga pemasar 3 entitas menggunakan satu platform layanan sehingga semakin fleksibel dan dapat dilakukan dimanapun berada," ujar Supari.
Bprnews.id - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester 1 2023 sebesar 5,17% secara year on year pada Agustus 2023. Hasilnya terlihat membaiknya ekonomi di Tanah Air dari beberapa indikator aktivitas ekonomi, mulai dari mobilitas dan daya beli masyarakat, pertumbuhan produksi yang stabil hingga respon kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian.
Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa semakin membaiknya perekonomian dan prospek ke depan juga ditunjukkan oleh Indeks bisnis UMKM yang dikeluarkan oleh BRI Research Institute. Indeks tersebut mengukur tingkat ekspansi bisnis di kuartal II dan optimisme UMKM dalam menghadapi kuartal III tahun 2023.
Kajian mengungkapkan bahwa di kuartal II 2023 indeks bisnis UMKM di level 109,6, meningkat 4,5 poin dibandingkan kuartal sebelumnya, yang berarti ekspansi bisnis UMKM terus berlanjut dengan akselerasi yang semakin meningkat. Memasuki kuartal III tahun ini, pelaku UMKM diproyeksikan juga masih optimis melakukan ekspansi usahanya. Hal ini tercermin dari indeks ekspektasi bisnis UMKM yang tetap tinggi di angka 128,4 jauh diatas angka batas minimum tingkat optimis berusaha.