Bprnews.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan perseroan menjual produk lokal ke pasar Tiongkok.
Langkah tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi BTN mendukung Pemerintah termasuk Kementerian BUMN membawa UMKM menembus pasar global.
Adapun, UMKM yang dikirim BTN ke Tiongkok merupakan binaan dari Rumah BUMN BTN KC Yogyakarta. Rumah BUMN merupakan wadah untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia melalui berbagai inisiatif maupun sinergi dengan instansi atau lembaga lainnya. Para UMKM tersebut memamerkan produk unggulannya melalui kegiatan China ASEAN Expo 2023 di Nanning Internasional Conference and Exhibition.
Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan produk yang dijual UMKM binaan Bank BTN yakni perlengkapan rumah tangga berbahan dasar eceng gondok serta daun pandan. Selain itu, UMKM tersebut juga menjual tas dengan teknik pewarnaan kain alami.
"Kami mengapresiasi Kementerian BUMN yang mewadahi para UMKM untuk go Tiongkok. Kami berharap upaya ini dapat membuat produk UMKM Indonesia juga diminati di pasar Tiongkok, terutama karena keunikan dan kreativitasnya," jelas Ramon dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 September 2023.
Selain pembinaan untuk UMKM, BTN juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pengusaha cilik tersebut. Dukungan BTN bagi para wiraswasta melalui KUR terpantau dari lonjakan penyaluran KUR sebesar 123,10 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) per Juni 2023.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir melalui staf khususnya, Arya Sinulingga,
menyebutkan keterlibatan UMKM dalam pasar global perlu ditingkatkan agar target ekspor tercapai.
"Pameran ini sekaligus menjadi wadah bagi UMKM untuk melakukan business matching dengan pengusaha dari berbagai negara di ASEAN, tentunya ini bisa membantu UMKM semakin melebarkan sayapnya di pasar global," tambah Arya.
China ASEAN EXPO 2023 merupakan pameran hasil kesepakatan pada KTT China ASEAN ke-7 di Oktober 2003 dalam kerangka kerja perdagangan ekonomi China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA). Kegiatan ini menjadi komitmen Indonesia untuk menjalin kerja sama perdagangan dan investasi dengan Tiongkok dan negara ASEAN lainnya.
Pada pembukaan kegiatan ini dihadiri pula oleh Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin, dan beberapa tamu kenegaraan lainnya. Harapannya kegiatan ini dapat membawa keberhasilan UMKM di panggung dunia dan mampu menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional.
Bprnews.id - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan tidak memiliki kewenangan untuk menutup TikTok Shop, meski dianggap telah merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Ada yang tafsirkan saya mau nutup TikTok, mana bisa Menteri Koperasi tutup TikTok. Kewenangannya ada di Kemenkominfo, ada di Kementerian Perdagangan, ada di Kementerian Investasi,"kata Teten dalam acara AFPI UMKM Summit 2023, di Smesco, Jakarta, Kamis.
Teten menyampaikan, transformasi digital seharusnya mampu melahirkan ekonomi baru, sehingga dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat seperti kesejahteraan yang meningkat dan terbukanya lapangan pekerjaan.
Lebih lanjut, sikap tegas Teten terhadap TikTok merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada UMKM.
Menurutnya, masuknya barang konsumsi yang lebih banyak berasal dari luar negeri dengan harga yang murah dapat merusak ekosistem UMKM.
Ditambah lagi, katanya lagi, tidak sedikit para selebritis dan pemengaruh (influencer) yang ikut mempromosikan dan berjualan kebutuhan barang pokok melalui loka pasar (marketplace) dan sosial commerce.
Teten mengatakan, pemerintah perlu mengatur arus barang yang dijual melalui platform digital. Hal ini bertujuan untuk mencegah penjualan barang ilegal.
"Kita perlu atur, kita lihat arus barangnya, kalau ternyata nanti platform digital ini jual barang ilegal, baik seller maupun platformnya, kan bisa kena aturan hukum pidana. Penggelapan atau mendagangkan barang curian atau barang ilegal, itu pidananya keras. Platformnya juga kena UU tentang Kepabeanan," kata Teten.
Teten juga menegaskan, tidak pernah anti terhadap investasi asing. Namun demikian, perlu diatur perizinan yang tidak merugikan pedagang dalam negeri.
"Saya bukan anti investasi asing di dalam digital ekonomi itu. Bukan. Jangan dijadikan tafsir itu. Justru kita, pemerintah sedang terus memperbaiki perizinan, memperbaiki kemudahan usaha karena ingin Indonesia itu menjadi negara yang paling atraktif untuk investasi," ujarnya pula. (WJ)
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi mencatat kinerja perbankan setempat pada Juli 2023 tumbuh positif dan profil risiko yang terjaga sejalan dengan semakin tingginya aktivitas ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi Jambi pada triwulan II-2023 tumbuh sebesar 4,81 persen dibandingkan triwulan I-2023 (q-to-q)," kata Kepala OJK Provinsi Jambi Yudha Nugraha Kurata di Jambi, Kamis.
Yudha mengatakan OJK Jambi juga terus berkomitmen untuk menjaga sektor jasa keuangan agar tetap stabil ditopang permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai.
OJK Jambi juga senantiasa menjaga aspek perlindungan konsumen serta melakukan program literasi dan inklusi keuangan melalui ekosistem keuangan inklusif di daerah tertinggal, program sobat sikapi ke aparat desa, edukasi kepada komunitas istri pegawai beberapa instansi pemerintah, pemberian layanan SLIK, dan pengaduan konsumen di beberapa lokasi kegiatan di Kota Jambi.
Yudha menjelaskan kinerja intermediasi bank umum cenderung stabil dan tumbuh, di mana pada Juli 2023 kredit tumbuh sebesar 3,87 persen (yoy) menjadi Rp47,59 triliun. Kredit konvensional tumbuh sebesar 2,32 persen (yoy) menjadi Rp42,73 triliun dan pembiayaan syariah tumbuh sebesar 19,78 persen menjadi Rp4,86 triliun.
Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan sebesar 1,02 persen (yoy) yang berasal dari DPK perbankan konvensional yang meningkat sebesar 0,16 persen (yoy) menjadi Rp40,38 triliun dan DPK perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar 11,55 persen (yoy) menjadi sebesar Rp3,65 triliun.
Loan to Deposit Ratio (LDR) bank umum pada Juli 2023 tercatat sebesar 108,08 persen atau lebih tinggi dari LDR bank umum nasional sebesar 83,72 persen, sementara kualitas kredit masih terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,04 persen dan masih berada di bawah rasio NPL nasional sebesar 2,49 persen.(WJ)
Bprnews.id - Perbankan disebut-sebut akan masuk ke bisnis paylater. Setidaknya, ada dua bank yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA), yang dikabarkan akan masuk ke dalam bisnis paylater. Ekonom menilai masuknya perbankan ke bisnis Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater akan menjadi ancaman serius bagi perusahaan fintech paylater.
Ekonom dan Direktur Center of Law and Economic Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan masuknya perbankan ke bisnis paylater akan menjadi game changer sehingga menjadi ancaman yang amat serius.
"Sebab, infrastruktur keuangan digital perbankan sudah cukup lengkap dan perbankan dianggap sebagai instistusi yang lebih dipercaya oleh masyarakat," ucapnya kepada Kontan.co.id, Kamis (21/9).
Selain itu, Bhima berpendapat perbankan sudah punya nasabah tetap yang jumlahnya sangat besar. Dengan demikian, ketika ada perbankan merambah bisnis paylater, bisa saja perbankan mengambil pasar fintech paylater.
Dia mengatakan perbankan juga bisa mengambil pasar dari calon debitur baru yang tadinya mau mencoba fintech paylater, tak menutup kemungkinan akan beralih ke paylater perbankan. Ditambah bank memiliki merchant yang sudah menjalin kerja sama sebelumnya.
"Jadi, merchant tersebut juga bisa mengajukan pinjaman untuk pembelian bahan baku atau modal kerja jangka pendek ke paylater perbankan. Jadi, ekosistem itu yang harus diantisipasi oleh fintech paylater," katanya.
Untuk mengantisipasinya, Bhima bilang fintech paylater harus terus menggencarkan kerja sama, terutama dengan toko offline atau merchant offline. Selain itu, memberikan terus promo dan diskon, suku bunga lebih rendah, serta pengajuan pinjaman yang lebih mudah dan cepat.
"Fintech paylater bisa juga menggandeng e-commerce untuk saling berkolaborasi, termasuk soal diskon. Jadi, beli barang, lalu bayarnya pakai paylater nanti dapat diskon," ungkapnya.
Di sisi lain, Bhima menerangkan bank juga harus mewaspadai saat merambah ke bisnis paylater.
Sebab, fintech paylater juga telah memiliki merchant yang cukup banyak. Oleh karena itu, dia menilai bank juga harus punya manajemen risiko yang baik, sistem Know Your Customer (KYC) juga harus lebih detail.
Dia juga menyampaikan perbankan harus melakukan edukasi kepada calon debitur sehingga tidak menimbulkan permasalahan, apalagi paylater segmen konsumtif. Selain itu, perbankan harus mengatur penjualan kartu kredit dengan layanan paylater karena bisa saja terjadi subtitusi. (WJ)
Bprnews.id - Universal BPR meningkatkan manfaatnya kepada publik lantaran menggalang dana Rp 365 juta pada turnamen golf bertajuk Universal Golf Charity Tournament (UGCT) for Matius pada 14 September 2023. Keberhasilan ini adalah bukti nyata bahwa kegiatan golf dapat memberikan dampak positif yang besar untuk masyarakat.
Petrus Canisius Soriton, Direktur Utama Universal BPR mengapresiasi antusiasme peserta dan para sponsor dengan memberikan sertifikat penghargaan sebagai wujud apresiasi kepada donatur yang telah mendukung acara ini. “Kami senang dapat menjadi bagian dari acara ini dan berkontribusi dalam upaya membantu komunitas yang membutuhkan. Peserta yang telah menunjukkan semangat kompetitif yang luar biasa di lapangan golf, serta apresiasi kepada sponsor yang telah memberikan dukungan finansial,” ujar Petrus dalam siaran pers pada Kamis (21/09/2023).
Universal BPR juga ingin mengajak semua pihak untuk menantikan acara berikutnya yang akan diadakan dalam rangkaian kegiatan amal serupa. Dengan partisipasi lebih banyak peserta dan dukungan lebih banyak sponsor, Universal BPR yakin bahwa UGCT dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
UGCT for Matius ini diharapkan menjadi wadah bagi para golfers untuk berolahraga dan bersosialisasi serta menjadi wujud misi dan kepedulian Universal BPR terhadap komunitas dan masyarakat.
Universal BPR merupakan bank perekonomian rakyat yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)dan merupakan peserta penjaminan LPS. Universal BPR didirikan pada 2003 oleh Kaman Siboro dan Stephen Satyahadi. Dua sosok yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di sektor perbankan.