Bprnews.id - PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Citra Dumoga membantu pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara (Sulut).
"BPR yang dikelola anak daerah ini, akan mendukung semua program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat," kata Dirut Bank Citra Vecky Palit, di Manado, Kamis.
Dirut mengatakan memasuki HUT Pemprov Sulut ke-59 tahun, BPR Bank Citra ikut berperan dalam membangun daerah melalui jasa pembiayaan perbankan.
Bank Citra, katanya, membantu usaha-usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan bisnisnya, dengan memberikan kredit produktif, seperti usaha peternakan babi, sapi, ayam dan usaha pertanian padi sawah di daerah Dumoga.
Tidak hanya itu, katanya, juga membantu pengusaha hortikultura di daerah Modoinding Bongkuday dengan memberikan kredit ke kelompok tani, juga kredit investasi untuk usaha-usaha pembangunan gilingan gabah.
Ia menjelaskan sektor pertanian merupakan andil paling besar dalam pertumbuhan ekonomi Sulut, sehingga pihaknya mendorong pembiayaan ke sektor tersebut.
Bank Citra juga, katanya, membantu kredit para guru, aparatur sipil negara (ASN) dalam mengembangkan karir, biaya pendidikan maupun untuk sekolah anak-anak.
Pihaknya berharap BPR Bank Citra akan terus menjadi mitra pemerintah Sulut dalam meningkatkan ekonomi daerah, otomatis jika ekonomi naik, rakyat pasti sejahtera.
Komisaris, direksi dan karyawan BPR Bank Citra Dumoga mengucapkan Selamat HUT Provinsi Sulut ke-59 tahun, makin jaya dan memberi dampak bagi daerah lain.
Bprnews.id - Pengusaha besar Indonesia mau berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hal ini sangat diapresiasikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah sejak dulu lebih memprioritaskan investor dalam negeri ketimbang investor asing untuk pembangunan ibu kota baru.
Dalam agenda groundbreaking Hotel Nusantara pada Kamis (21/9) kemarin di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jokowi awalnya menyapa sejumlah nama pengusaha besar yang hadir dalam agenda tersebut.
Mereka adalah Sugianto Kusuma alias Aguan bos Agung Sedayu Group, bos Indofood Franky Welirang, bos Sinarmas, bos Pulau Intan, bos Adaro, bos Barito Pacific, bos Astra, bos Mulia Group, dan Kawan Lama Group.
"Terima kasih sudah datang pak. Beliau-beliau ini, kan, orang sangat sibuk. Mau jauh-jauh ke sini pasti mau memastikan bagus nggak sih Nusantara ini," ucap Presiden.
Mendahulukan Investor Dalam Negeri
Jokowi lantas membeberkan, bahwa sejumlah investor masing beberapa bulan terakhir mulai menunjukkan minat investasi di IKN Nusantara, seperti Korea Selatan 30 Investor. Jepang 40 investor, Singapura 120 investor, serta Uni Emirat Arab. Negara terakhir, sebut Jokowi, bahkan mengaku ingin langsung bertemu dengannya.
Menurutnya, tingginya kunjungan itu menunjukkan minat bahwa investor internasional mulai menaruh perhatian terhadap IKN Nusantara. Namun, Jokowi mengungkap, pemerintah sebenarnya mendahulukan investor dari dalam negeri.
"Tapi jangan dari sana dulu. Kalau ndak nanti saya dikomplain. 'Pak di dalam negeri ini yang punya duit banyak pak. Ngapain cari ke jepang, ke Korsel, ke Arab, ke Singapura, ke Malaysia, di sini banyak yang punya duit pak'. Pasti ada yang berbicara seperti itu," beber Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi melihat minat Aguan dan kawan-kawan konsorsium untuk berinvestasi adalah tanda bahwa 'kereta 'pembangunan sebentar lagi berangkat. Sebab, Jokowi melihat para investor awal dalam negeri ini tentu akan membawa 'lokomotif' berikutnya.
"Nggak mungkin beliau beliau ini mau mulai dengan Rp 20 triliun kalau gada cuannya. Dipikir beliau ini lembaga sosial? Bukan. Kalau datang menanam modal pasti mencari keuntungan dan itu wajar," jelas Jokowi.
Jokowi pun berterima kasih dan mengaku senang atas kedatangan Aguan dan konsorsium dalam agenda tersebut.
"Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada pak Aguan dan kawan-kawan. Ini memberikan confidence dan rasa percaya diri pada Nusantara. Bahwa ini sangat diminati oleh investor," imbuh Jokowi.
Bprnews.id - Pengusaha besar Indonesia mau berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hal ini sangat diapresiasikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah sejak dulu lebih memprioritaskan investor dalam negeri ketimbang investor asing untuk pembangunan ibu kota baru.
Dalam agenda groundbreaking Hotel Nusantara pada Kamis (21/9) kemarin di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jokowi awalnya menyapa sejumlah nama pengusaha besar yang hadir dalam agenda tersebut.
Mereka adalah Sugianto Kusuma alias Aguan bos Agung Sedayu Group, bos Indofood Franky Welirang, bos Sinarmas, bos Pulau Intan, bos Adaro, bos Barito Pacific, bos Astra, bos Mulia Group, dan Kawan Lama Group.
"Terima kasih sudah datang pak. Beliau-beliau ini, kan, orang sangat sibuk. Mau jauh-jauh ke sini pasti mau memastikan bagus nggak sih Nusantara ini," ucap Presiden.
Mendahulukan Investor Dalam Negeri
Jokowi lantas membeberkan, bahwa sejumlah investor masing beberapa bulan terakhir mulai menunjukkan minat investasi di IKN Nusantara, seperti Korea Selatan 30 Investor. Jepang 40 investor, Singapura 120 investor, serta Uni Emirat Arab. Negara terakhir, sebut Jokowi, bahkan mengaku ingin langsung bertemu dengannya.
Menurutnya, tingginya kunjungan itu menunjukkan minat bahwa investor internasional mulai menaruh perhatian terhadap IKN Nusantara. Namun, Jokowi mengungkap, pemerintah sebenarnya mendahulukan investor dari dalam negeri.
"Tapi jangan dari sana dulu. Kalau ndak nanti saya dikomplain. 'Pak di dalam negeri ini yang punya duit banyak pak. Ngapain cari ke jepang, ke Korsel, ke Arab, ke Singapura, ke Malaysia, di sini banyak yang punya duit pak'. Pasti ada yang berbicara seperti itu," beber Jokowi.
Oleh sebab itu, Jokowi melihat minat Aguan dan kawan-kawan konsorsium untuk berinvestasi adalah tanda bahwa 'kereta 'pembangunan sebentar lagi berangkat. Sebab, Jokowi melihat para investor awal dalam negeri ini tentu akan membawa 'lokomotif' berikutnya.
"Nggak mungkin beliau beliau ini mau mulai dengan Rp 20 triliun kalau gada cuannya. Dipikir beliau ini lembaga sosial? Bukan. Kalau datang menanam modal pasti mencari keuntungan dan itu wajar," jelas Jokowi.
Jokowi pun berterima kasih dan mengaku senang atas kedatangan Aguan dan konsorsium dalam agenda tersebut.
"Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada pak Aguan dan kawan-kawan. Ini memberikan confidence dan rasa percaya diri pada Nusantara. Bahwa ini sangat diminati oleh investor," imbuh Jokowi.
bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi meminta korban investasi PT FEC Shopping Indonesia untuk melapor ke pihak kepolisian. Di satu sisi OJK juga membuka ruang bagi masyarakat yang ingin mengadu ke OJK.
Kepala OJK Provinsi Jambi Yudha Nugraha Kurata, berharap masyarakat yang menjadi korban tidak kebingungan dengan permasalahan ini dan mengetahui kemana harus melapor dan mengadukannya.
"Silahkan berkonsultasi ke OJK Jambi seperti apa jalan keluarnya. Tapi kami tegaskan bahwa jalan keluar yang paling tepat adalah melapor ke pihak berwajib," ujarnya Rabu (20/9/2023).
Dengan adanya laporan tersebut maka pihak berwajib akan bisa melakukan penindakan sesuai undang-undang.
Yudha menegaskan bahwa investasi ilegal harus ditindak, dengan penindakan itu maka kasus bisa ditelusuri sedangkan jika masyarakat tidak melapor maka sulit bagi kepolisian untuk menindak.
Sebelumnya, Satgas PAKI menyampaikan informasi pencabutan izin usaha PT FEC Shopping Indonesia (Future E-Commerce/FEC) yang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya dan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.
Satgas PAKI telah menganalisis kegiatan FEC dan melakukan rapat koordinasi anggota untuk membahas izin usaha dan dugaan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh FEC.
FEC diduga melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) di mana hal tersebut tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya. Satgas PAKI juga telah memanggil pengurus FEC untuk dimintakan keterangan namun tidak dihadiri oleh pengurusnya.
bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) angkat bicara perihal investasi bodong yang terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel) Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongan L Tobing menyebutkan izin investasi bodong yang dilakukan perusahaan Future E-Commerce (FEC) telah dicabut Satuan Tugas Pemberantasan Keuangan Ilegal (PAKI) karena ilegal.
"OJK bersama Satuan Tugas PAKI sudah mencabut izin FEC ini dan sekarang yang perlu dilakukan kembali adalah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat bahwa FEC tersebut ilegal," kata dia, Rabu (20/9).
Tobing menerangkan para perusahaan yang menawarkan investasi bodong pasti melibatkan berbagai tokoh penting mulai dari pemerintahan hingga tokoh agama. Seperti yang terjadi di FEC yang menggaet Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Kadisbudpar) Sumatera Selatan (Sumsel).
Meski begitu, Tobing menegaskan siapa pun pelaku nantinya dinyatakan bersalah, pihaknya akan menindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
"OJK juga menegaskan siapa pun pelakunya tidak kebal hukum. Mereka harus tetap bertanggung jawab jika memang terindikasi melakukan kesalahan, meskipun mungkin dia kerja di instansi pemerintah dan lainnya," kata dia.
Sementara itu, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Rizal Ramdhani menambahkan saat ini yang patut ditingkatkan kembali adalah pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya melihat dari sisi legalitas produk tetapi juga memiliki pemikiran yang logis dan kritis terhadap penawaran yang diberikan.
Rizal menyebut, investasi yang memberikan tawaran keuntungan di atas 11 persen sudah sepatutnya dicurigai oleh masyarakat.
"Kejahatan itu ada karena ada peluang. Seperti misalnya pinjol itu dia ada karena masyarakat butuh, butuh uang cepat," jelasnya.
Bprnews.id - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PAKI) mencabut izin usaha PT FEC Shopping Indonesia (Future E-Commerce/FEC). Perusahaan diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya dan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.
Pencabutan ini sendiri karena PT FEC dinilai telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya dan melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L Lobing mengungkapkan pada 6 September 2023 lalu, OJK dan Satgas PAKI sudah melakukan pencabutan izin terhadap PT FEC Shopping Indonesia (Future E-Commerce/FEC).
"Masyarakat yang menjadi korban FEC agar segera melapor ke penegak hukum untuk diproses, kami juga OJK menyampaikan, siapa pun pelakunya tidak ada kebal hukum, dia harus bertanggung jawab, jika dia sebagai tenaga pemasar," kata Tongam.
Diketahui, FEC sebagai perusahaan penanaman modal asing dan mengajukan izin sebagai pedagang eceran dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47512 (Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil), 47599 (Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL), dan 47592 (Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya.
Ketiga KBLI tersebut tergolong risiko rendah sehingga dapat langsung terbit dan dicetak melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dari Kementerian Investasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dalam pelaksanaannya, FEC diduga melakukan kegiatan tidak sesuai izin usaha, bahkan tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK Rizal Ramadhani menambahkan, atas maraknya kasus investasi FEC ini, OJK Sumbagsel mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menempatkan dana.
"Jangan mudah tergiur janji dan iming-iming keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, meskipun yang menawarkan adalah tokoh publik, pejabat, tokoh agama, teman dekat ataupun keluarga," kata Rizal. Selain itu, pastikan legalitas entitas dan pihak yang menawarkan, apakah lembaga dan kegiatannya sesuai dengan perizinannya.
"Masyarakat juga harus melihat kewajaran keuntungan yang diberikan, apakah sesuai dengan jenis kegiatan usaha dan cashflow transaksi keuangannya, dan yang paling penting hindari tawaran investasi dengan klaim pasti untung dan tanpa risiko," pesan Rizal.
"Jika sudah ada masyarakat yang menjadi korban, atau masyarakat lainnya yang melihat aktivitas yang patut diduga sebagai kegiatan investasi illegal, segera laporkan pada pihak berwajib yakni ke Kepolisian setempat atau dapat pula ke OJK," tutup Rizal. (mcr35/jpnn)