bprnews.id - PT Kafilah Akbar Indonesia Cabang Banyuwangi telah menjalin kerjasama dengan Bank BPR Jatim Banyuwangi untuk menyediakan solusi pembiayaan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah ke Baitullah namun menghadapi kendala dana. Kerjasama ini resmi dimulai pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Acara penandatanganan kerjasama ini berlangsung di kantor Bank BPR Jatim Banyuwangi yang beralamat di Jl. Letkol Istiqlah No. 9, Banyuwangi. Dalam acara tersebut, PT Kafilah Akbar Indonesia Pusat yang berbasis di Jakarta diwakili oleh Bapak Fadel selaku Direktur Marketing, sementara PT Kafilah Akbar Indonesia Cabang Banyuwangi diwakili langsung oleh Kepala Cabangnya, Bapak Suryono Bintang Samudra. Dari pihak Bank BPR Jatim Banyuwangi, hadir pula Kepala Cabang Bapak Dyan serta Bapak Arief.

Dalam keterangannya, Bapak Dyan selaku Kepala Cabang Bank BPR Jatim Banyuwangi menyatakan, "Kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat Banyuwangi yang berniat berangkat umrah, bahkan tanpa uang muka. Melalui kerjasama ini, pemberangkatan umrah bisa dilakukan dengan mudah melalui PT Kafilah Akbar Indonesia Cabang Banyuwangi."

Senada dengan pernyataan tersebut, Bapak Suryono Bintang Samudra, Kepala Cabang PT Kafilah Akbar Indonesia Banyuwangi, menyampaikan, "Alhamdulillah, hari ini kita resmi menjalin kerjasama dalam pembiayaan ibadah umrah bagi masyarakat Banyuwangi melalui Bank BPR Jatim Banyuwangi. Ini merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat yang ingin beribadah ke Tanah Suci Mekkah namun terkendala biaya. Insya Allah, Bank BPR Jatim Banyuwangi dapat menjadi alternatif pembiayaan yang andal," ungkapnya.

Kerjasama ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat Banyuwangi untuk mewujudkan impian mereka melaksanakan ibadah umrah dengan lebih mudah dan terjangkau

bprnews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahteramas Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, berhasil meraih penghargaan sebagai BPR terbaik dalam Infobank Award 2024 untuk kategori aset Rp 25 hingga Rp 50 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Konawe Selatan, Sahlul, yang juga menjabat sebagai dewan pengawas BPR Bahteramas Konsel, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penghargaan ini. 

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung penuh segala upaya yang dilakukan oleh bank milik daerah ini agar tetap sehat dan terus berkembang di masa depan.

Pelaksana Direksi BPR Bahteramas Konsel, Shabarul Mukjizat, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras seluruh jajaran direksi dan karyawan BPR Bahteramas Konsel.

"Pemerintah Provinsi Sultra, Pemerintah Kabupaten Konsel, pemerintah desa, para nasabah, serta pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta stakeholder lainnya juga turut berperan dalam pencapaian ini," kata Shabarul Mukjizat kepada sultratop.com setelah menerima penghargaan di Hotel Shangri-La Jakarta.

"Terima kasih atas dukungan semua pihak, penghargaan ini adalah hasil dedikasi penuh dari kita semua," tambahnya.

Untuk informasi tambahan, penghargaan ini diserahkan langsung oleh Chairman Infobank, Eko B. Supriyanto. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Milik Daerah (Perbamida), Sofia Nurkrisnajati Atmaja, serta lebih dari 400 BPR, BUMN, bank umum, bank daerah, dan bank swasta se-Indonesia

BPRNews.id  -  Bank Indonesia (BI) memproyeksikan kredit perbankan akan tumbuh sebesar 11%-13% pada tahun 2025. Sementara itu, untuk tahun ini, BI memprediksi pertumbuhan kredit perbankan berada di sekitar 12% (year-on-year/yoy). Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyampaikan hal ini saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang melibatkan pemerintah, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Kami perkirakan pertumbuhan kredit tahun ini di batas atas kisaran 10-12% atau sekitar 12%, semester tahun depan kredit bisa ditingkatkan menjadi 11-13%,” ujar Perry Warjiyo dalam rapat tersebut.

Perry menjelaskan bahwa pada Juli 2024, kredit perbankan tumbuh sebesar 12,4%. Pertumbuhan ini sebagian besar didorong oleh sektor padat modal seperti industri, jasa dunia usaha, pengangkutan, pertambangan, serta listrik, gas, dan air (LGA). Namun, kredit ke sektor padat karya seperti jasa sosial, konstruksi, perdagangan eceran, serta pertanian masih relatif rendah.

Dari sisi penggunaan, pada Juli 2024, perbankan paling banyak menyalurkan kredit untuk investasi, yang tumbuh sebesar 15,2%. Kredit modal kerja tumbuh sebesar 11,6%, dan kredit konsumsi sebesar 10,98%.

“Itulah koordinasi kami yang dilakukan melalui kebijakan fiskal, OJK, dan KSSK. Kami terus mendorong penyaluran kredit melalui insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Hingga Juni 2024, BI telah memberikan insentif KLM kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas dengan total Rp255,8 triliun,” tambah Perry.

Dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur pekan lalu, Perry juga menyatakan bahwa pertumbuhan kredit perbankan didukung oleh sisi penawaran. Menurutnya, minat penyaluran kredit didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada Juli 2024 yang tercatat sebesar 7,72% (yoy), strategi realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, serta dukungan dari Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diterapkan oleh BI.

"Untuk memperkuat pendanaan, perbankan juga mengoptimalkan sumber pendanaan selain dari DPK, antara lain melalui penerbitan surat-surat berharga dan pinjaman," ungkap Perry

BPRNews.id  - Industri perbankan di Indonesia saat ini sedang gencar mengurangi jumlah kantor cabangnya. Hal ini sejalan dengan beralihnya fokus perbankan pada teknologi dan inovasi digital. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank umum di Indonesia per Juni 2024 mencapai 24.170 unit. Jumlah ini berkurang 614 unit secara tahunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 24.784 unit, dan menyusut 20 unit dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, Bank Persero mencatatkan penurunan jumlah unit yang paling signifikan. Pada Juni 2024, jumlah kantor Bank Persero mencapai 12.364 unit, mengalami penurunan 340 unit dari 12.704 unit pada Juni 2023.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencatatkan jumlah kantor cabangnya menjadi 4.046 unit per Juni 2024, dengan penyusutan empat unit dari 4.050 pada Juni 2023. Sementara itu, bank swasta nasional mengalami penurunan sebanyak 266 unit, menjadi 7.741 unit dari 8.007 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) juga mencatatkan penurunan jumlah cabang sebanyak 100 unit, dari 2.327 unit per Juni 2023 menjadi 2.227 unit per Juni 2024. Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto, menjelaskan bahwa penataan jaringan kantor cabang adalah bagian dari strategi Bank Mandiri dalam mengembangkan jaringan kantor yang mengutamakan kebutuhan nasabah, inovasi digital, serta dinamika perkembangan potensi bisnis di berbagai wilayah. 

"Dengan fokus pada technology dan inovasi digital di cabang, bank dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, dan menciptakan pengalaman perbankan yang terbaik sehingga dapat meningkatkan kepuasan nasabah," ucap Aquarius, Rabu (28/8).

Aquarius juga menekankan bahwa prinsip pengelolaan human capital di Bank Mandiri adalah "No One Left Behind". Ia menjelaskan bahwa meskipun ada penyesuaian jumlah cabang, Bank Mandiri tetap berupaya melakukan talent profiling untuk melaksanakan re-skill dan up-skill karyawan, sehingga mereka dapat diposisikan kembali untuk peran yang menjadi fokus bank.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) juga mencatatkan penurunan jumlah kantor dari 737 unit pada 2023, yang terdiri dari 6 Kantor Wilayah, 81 Unit Kantor Cabang, dan 541 Kantor Cabang Pembantu. Sedangkan, untuk jaringan Perbankan Syariah, terdapat 34 Kantor Cabang Syariah dan 75 Kantor Cabang Pembantu Syariah di seluruh Indonesia. Pada Juni 2024, jumlahnya menjadi 735 unit, dengan rincian 4 Kantor Wilayah, 82 Unit Kantor Cabang, dan 539 Kantor Cabang Pembantu. Sementara itu, jaringan Perbankan Syariah memiliki 34 Kantor Cabang Syariah dan 76 Kantor Cabang Pembantu Syariah di seluruh Indonesia.

Direktur Distribution and Institutional Funding BTN, Jasmin, mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi yang cepat telah membawa masyarakat ke era digital, termasuk perubahan dari ekonomi fisik menjadi ekonomi digital. Hal ini mendorong perbankan untuk masuk ke era digitalisasi, sehingga penambahan jaringan kantor tidak lagi menjadi fokus utama.

"Rencana penambahan 1 KCP baru & penutupan 4 KCP sampai dengan akhir tahun," ujar Jasmin.

Jasmin juga mengungkapkan bahwa meskipun ada pengurangan jumlah kantor cabang, hal ini tidak berdampak pada pengurangan SDM. Sebaliknya, terjadi alih fungsi SDM menjadi tenaga penjualan, yang diharapkan dapat mendorong percepatan bisnis BTN. "Dari sisi transaksi, juga tidak terdampak secara signifikan karena terjadi peningkatan pada transaksi digital yang dibuktikan dengan jumlah transaksi BTN Mobile yang meningkat 165% year-on-year pada Juni 2024," imbuhnya.

Bank Himbara lain, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), mencatatkan pengurangan jumlah kantor sebanyak 274 unit secara tahunan per Juni 2024 menjadi 7.706 unit dari 7.980 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

BPRNews.id  - Bank Jatim kembali meraih penghargaan sebagai Bank Penyalur Belanja Pemerintah Terbesar pada Semester I/2024 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini diserahkan di Gedung Graha Samudera KODIKLATAL Bumimoro Surabaya oleh Kepala Kanwil DJPb Jatim, Didyk Choiroel, kepada Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, yang didampingi Direktur Operasi Arif Suhirman, dalam acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Anggaran.

Dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (29/8/2024), Busrul Iman menyampaikan, “Kami terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan APBN, sehingga berbagai inovasi dalam rangka pelaksanaan APBN, baik dalam hal cara pembayaran maupun pengelolaan dananya, dapat terus ditingkatkan." Ia juga menegaskan bahwa belanja pemerintah merupakan penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di Jawa Timur, dengan harapan bahwa "berbagai sasaran output dan outcome dapat tercapai dengan maksimal."

Data dari Kanwil DJPb Jatim menunjukkan bahwa hingga 31 Juli 2024, kredit program yang telah tersalurkan mencapai Rp27,82 triliun kepada lebih dari 643 ribu debitur. Mayoritas penyaluran dilakukan melalui KUR dengan total Rp27,30 triliun kepada 519 ribu debitur. Selain itu, Bank Jatim berhasil menyalurkan kredit program sebesar Rp2,20 triliun kepada hampir 17 ribu debitur.

Busrul juga menambahkan, “Kami meyakini dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, bankjatim dapat membantu para pelaku UMKM untuk mencapai potensi maksimal yang akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara berkelanjutan.”

Bank Jatim juga mengelola 39 Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan total dana APBN sebesar Rp63,49 triliun serta menghimpun 7.379 Rekening Kas Desa (RKD) dengan pagu Rp7,71 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Jatim, Didyk Choiroel, menegaskan bahwa APBN berperan strategis dalam "pelayanan, pembangunan, ketertiban, keamanan masyarakat, serta keutuhan NKRI." Ia menambahkan, “Untuk mencapai tujuan APBN, kapasitas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran menjadi sangat penting,” serta memberikan apresiasi kepada semua pihak atas kolaborasi yang mendukung penyaluran APBN secara optimal.