BPRNews.id - Bank Mega Syariah meluncurkan layanan baru, MegaFirst Syariah, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah premium dengan layanan finansial yang berkualitas. Layanan priority banking ini bertujuan untuk menawarkan perbankan pribadi yang mengoptimalkan potensi investasi nasabah sambil tetap mematuhi prinsip syariah.

Veronica Henny Sisilia, Kepala Divisi Pengembangan Produk & Manajemen Portofolio Bank Mega Syariah, menyatakan bahwa "segmen priority banking di Indonesia menunjukkan potensi besar, terutama dengan meningkatnya jumlah rekening nasabah kelas atas." Dia mencatat bahwa, "bank umum syariah yang menawarkan layanan nasabah prioritas masih terbatas, sehingga kesempatan ini sangat penting."

Data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan adanya pertumbuhan pada jumlah rekening dengan simpanan di atas Rp 500 juta. Pada April 2024, simpanan di atas Rp 5 miliar meningkat sebesar 8,8% year on year (yoy), dan simpanan di rentang Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar naik 5,9%.

Veronica menambahkan bahwa selain mengumpulkan dana dari pihak ketiga, Bank Mega Syariah melihat potensi besar dalam meningkatkan pendapatan berbasis biaya (fee-based income) melalui penjualan produk asuransi dan reksa dana syariah. "Kami akan meluncurkan reksa dana syariah dalam waktu dekat, yang sesuai dengan minat nasabah di segmen priority," ujarnya.

Pada hari yang sama dengan peluncuran MegaFirst Syariah, Bank Mega Syariah juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan salah satu manager investasi terkemuka di Indonesia untuk memperkaya produk Wealth Management. Kerjasama ini diharapkan dapat menambah diversifikasi produk investasi dan sumber pendapatan berbasis biaya.

Hingga Juli 2024, pendapatan berbasis biaya Bank Mega Syariah meningkat 25% yoy, dengan kontribusi signifikan dari produk wealth management, khususnya bancassurance, yang tumbuh sebesar 47,99% dibandingkan tahun lalu. Total dana pihak ketiga (DPK) Bank Mega Syariah mencapai Rp 10,63 triliun pada Juli 2024, dengan porsi dana murah (CASA) meningkat menjadi 32,2% dari sebelumnya 29,8% pada Desember 2023.

MegaFirst Syariah ditujukan untuk nasabah dengan penempatan dana minimal Rp 500 juta dan menawarkan berbagai layanan eksklusif seperti personal relationship manager, akses gratis ke airport lounge, Hajj & Umrah Concierge, dan konsultasi ziswaf gratis. "Bank Mega Syariah berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dengan mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam One Stop Sharia Financial Solution," kata Veronica.

Layanan MegaFirst Syariah akan didukung oleh 14 pusat priority banking yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Medan, Palembang, dan Makassar, memastikan akses yang mudah dan pengalaman perbankan premium bagi nasabah.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mulai mem-blacklist individu yang terlibat dalam judi online untuk mencegah mereka mengakses Layanan Jasa Keuangan (LJK) di Indonesia. Langkah ini melibatkan pembuatan sistem informasi khusus untuk mencatat nama-nama pelaku judi online, yang akan digunakan oleh lembaga jasa keuangan untuk menolak akses mereka.

“Kami akan memasukkan data pelaku judi online ke dalam sistem informasi ini, dan diharapkan langkah ini dapat menimbulkan efek jera,” kata Rizal Ramadhani, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, seperti dilaporkan Antara pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Rizal menegaskan bahwa OJK tidak hanya aktif sebagai Satuan Tugas (Satgas) Judi Online, tetapi juga berperan sebagai otoritas pengawas di sektor jasa keuangan. “OJK sangat aktif dalam melakukan edukasi dan literasi mengenai bahaya judi online kepada masyarakat dan konsumen di sektor jasa keuangan,” ujarnya.

Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta anggota Satgas Judi Online, OJK telah memblokir lebih dari 6.000 rekening terkait judi online. Rizal menambahkan, “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam judi online tidak akan dapat menikmati layanan di sektor jasa keuangan.”

bprnews.id - BPR Dana Berkah resmi memperkenalkan kantor baru mereka yang terletak di Jalan Ngapak Kentheng Km 8, Klajuran, Sidokarto, Godean, Sleman, pada hari Senin (26/8/2024). Kantor baru ini terdiri dari tiga lantai dengan konsep industrial yang dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada nasabah dalam mengakses layanan perbankan.

Kantor baru BPR Dana Berkah ini berlokasi sekitar 200 meter di sebelah timur dari kantor sebelumnya. Kantor lama telah melayani masyarakat di wilayah DIY selama 10 tahun, namun kini berpindah ke tempat baru yang lebih modern di sisi selatan Jalan Godean.

Desain industrial yang diusung oleh kantor baru ini memberikan kesan kekinian. Nasabah dapat dengan nyaman menunggu di sofa empuk yang disediakan di area lobi lantai 1. Naik ke lantai 2, tersedia ruang rapat dan ruang direksi yang juga memiliki nuansa modern, dengan seluruh ruangan yang dipisahkan oleh dinding kaca untuk menciptakan suasana kerja yang lebih positif.

Di lantai 3, terdapat aula yang cukup luas yang dapat digunakan untuk acara internal perusahaan atau kegiatan gathering bersama nasabah BPR Dana Berkah.

Mariana Eka Sinta Dewi, Direktur Utama BPR Dana Berkah, mengungkapkan bahwa konsep berbeda ini sengaja dipilih untuk kantor baru mereka. Desain

industrial dipilih untuk memberikan kesan yang lebih segar dan modern pada BPR Dana Berkah.

“Kami melihat tema industrial yang kekinian ini menarik. Kami memadukannya dengan pencahayaan yang terang. Karyawan kami sudah terbiasa bekerja secara digital menggunakan laptop, sehingga konsep ini sangat cocok untuk mendorong kreativitas dan fleksibilitas. Kami juga ingin menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sambil tetap mematuhi aturan OJK,” ungkapnya saat berbincang dengan KRjogja.com.

Lebih lanjut, Mariana menyatakan bahwa dengan gedung baru ini, BPR Dana Berkah ingin memperkenalkan diri sebagai perusahaan jasa keuangan yang mengedepankan sikap dan semangat kerja yang positif, kreatif, inovatif, dan fleksibel.

Sebagai bagian dari Utama Grup, BPR Dana Berkah juga menjaga nilai-nilai perusahaan yang telah memungkinkan mereka untuk terus berkembang. Nilai-nilai ini ditanamkan oleh pendiri Utama Grup, RY Kristian Hardianto, dan bahkan dipajang di dinding kantor baru ini untuk memastikan semangat budaya perusahaan tetap dijaga oleh semua pemangku kepentingan.

Mariana juga menambahkan bahwa BPR Dana Berkah berusaha untuk mengubah persepsi bahwa BPR hanya untuk orang tua. Di era sekarang, banyak generasi muda yang memerlukan akses ke layanan perbankan untuk berbagai keperluan mereka.

“Kami ingin mengubah kesan bahwa BPR hanya untuk kalangan tua dan mulai merangkul generasi muda. Tujuannya adalah untuk mengedukasi dan mengenalkan BPR Dana Berkah, termasuk produk, layanan, dan semangat kerja tim kami, kepada berbagai segmen masyarakat, terutama generasi milenial, Z, dan Y yang memerlukan akses perbankan,” tambahnya.

Teddy Pranowo, Kepala Bagian Marketing BPR Dana Berkah, menambahkan bahwa mereka telah menyiapkan berbagai produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, seperti layanan KPR hingga 10 tahun, kredit

investasi emas, kredit berhadiah tanpa diundi, dan tabungan berjangka dengan hadiah emas.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja meluncurkan Peta Jalan Pengembangan Industri Penjaminan Indonesia untuk periode 2024-2028. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi industri penjaminan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang saat ini tercatat tumbuh sekitar 2,6%.

Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa peta jalan ini diharapkan dapat meningkatkan rasio industri penjaminan dari 2,6 persen menjadi 3,5 persen terhadap PDB. “Peluncuran Roadmap ini bertujuan untuk mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta menciptakan struktur perekonomian yang lebih seimbang dan berkeadilan,” ujarnya dalam acara peluncuran di Jakarta pada Selasa, 27 Agustus.

Ogi menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dari peta jalan ini adalah untuk membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang lebih baik. Banyak UMKM menghadapi kendala dalam memperoleh pembiayaan dari perbankan karena kesulitan memenuhi syarat agunan. Data OJK menunjukkan bahwa sejak 2019, kredit UMKM di sektor perbankan hanya mencapai 19,21%. "Perusahaan penjaminan diharapkan dapat mengatasi masalah ini dengan menyediakan jaminan yang membuat UMKM lebih bankable,” kata Ogi.

Peta jalan ini mencakup tiga fokus utama: meningkatkan daya tarik sektor UMKM bagi lembaga pembiayaan, meningkatkan akses dan informasi sektor UMKM ke sistem perkreditan, serta membangun kapasitas kredit dan manajemen risiko UMKM. Program strategis peta jalan ini akan dilaksanakan dalam tiga fase: penguatan fondasi (2024-2025), konsolidasi dan penciptaan momentum (2026-2027), dan penyesuaian serta pertumbuhan (2028).

Ketua Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo), Ivan Soeparno, menyambut baik peluncuran peta jalan ini. Ia mengapresiasi keterlibatan industri dan asosiasi dalam proses penyusunan peta jalan. “Industri Penjaminan dan Asippindo siap bekerja sama dengan OJK dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan Peta Jalan ini,” ujarnya.

bprnews.id - Dengan adanya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 7 Tahun 2024, perbankan daerah kini memiliki peluang untuk melakukan konsolidasi demi memperkuat industri perbankan lokal. Implementasi dari amanat UU P2SK dan POJK ini diharapkan sudah dapat terlaksana paling lambat pada April 2027.

“Filosofi POJK ini adalah memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang menempatkan dananya di bank, sekaligus mengurangi risiko terjadinya kasus kecurangan (fraud) yang kini sering terjadi,” ujar Riyono, Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah. Saat ini, perbankan di Jawa Tengah, khususnya yang dimiliki oleh Pemprov Jateng, meliputi Unit Usaha Syariah (UUS) yang ada di Bank Jateng dengan aset sebesar 89 triliun, serta BPR BKK Jateng dengan aset 1 triliun dan BPR BKK di seluruh Jawa Tengah dengan total aset 12 triliun.

“Kesehatan Bank Jateng cukup baik, dengan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 300 hingga 500 miliar setiap tahunnya. Namun, unit syariahnya belum melakukan pemisahan (spin-off) untuk bisa berkembang lebih besar. Dengan adanya POJK 7 ini, ada peluang untuk melakukan spin-off dan membentuk Bank Umum Syariah,” lanjut Riyono. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, menyebutkan bahwa pangsa aset perbankan syariah di Jawa Tengah pada tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 10,65% dibanding tahun sebelumnya.

“Kredit syariah di Jawa Tengah juga tumbuh sebesar 13,60% (year-on-year) pada triwulan II 2023,” kata Rahmat. Menurut Riyono, data dari Bank Indonesia ini memberikan optimisme bagi Pemerintah Provinsi Jateng untuk membentuk Bank Umum Syariah atau BPR Syariah, yang berpotensi menjadi BPR Syariah terbesar di Indonesia melalui konsolidasi BPR BKK se-Jateng dengan total aset mencapai 12 triliun.