Bprnews.id - Penipuan dengan modus lelang arisan belakangan ini marak terjadi. Di Jawa Tengah, kasus itu juga beberapa waktu lalu terjadi di Kabupaten Jepara dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Menanggapi hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jateng dan DIY mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap segala bentuk tawaran investasi ilegal.

"Ini juga harus hati-hati dan ini juga menjadi konsen kami."

"Di Jepara, juga kami beberapa kali melakukan edukasi kepada masyarakat."

"Edukasi ini bukan hanya itu, tetapi segala bentuk investasi bodong, pinjaman online, dan lainnya yang mestinya masyarakat jauh lebih paham keuangan," kata Kepala OJK Regional 3 Jateng dan DIY, Sumarjono melalui Tribunjateng.com, Rabu (20/9/2023).

Sumarjono lebih lanjut mengimbau agar masyarakat tetap mastikan legal tidaknya investasi yang dipilih.

Selain itu, logis atau tidaknya setiap penawaran yang diberikan.

"Arisan itu terkadang ada kelompoknya dan yang dapat duluan mereka-mereka itu lalu kabur."

"Itu harus hati-hati."

"Kalau mau ikut arisan, ikutlah kelompok yang sudah diketahui."

"Mulai tinggalnya di mana, dia siapa, dan sebagainya."

"Arisan itu sebenarnya menabung, hanya arisan bisa dapat di awal atau akhir."

"Lebih baik pilih lembaga keuangan yang sudah teruji," terangnya.

Sementara itu, Sumarjono menambahkan, untuk terus mengedukasi masyarakat, OJK berkolaborasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan menginisiasi Program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah.

PIKD merupakan sarana inovasi dan kolaborasi OJK bersama pemangku kepentingan yang bertujuan sebagai Pusat Informasi Keuangan yang menjangkau lini terkecil hingga unit desa secara masif.

Program ini merupakan bagian implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk mencapai target keuangan inklusif pada 2024 sebesar 90 persen.

Pengetahuan keuangan (literasi) dan perolehan akses keuangan (inklusi) diharapkan dapat meningkat dan memperkuat sektor jasa keuangan serta menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang ilegal dan merugikan masyarakat.

"Dengan PIKD, target kami untuk inklusi keuangan ini mencapai 90 persen pada 2024."

"Sekarang sudah sekira 85 persen."

"Kami yakin komitmen semua termasuk Pemerintah Daerah, bisa meraih angka tersebut," imbuhnya.

Ia menambahkan, literasi keuangan juga terus diupayakan untuk ditingkatkan.

Di antaranya melalui pentas seni ketoprak atau wayang orang yang digelar di Kabupaten Wonosobo, baru-baru ini.

Menurut Sumarjono, pentas wayang orang ini dipilih selain sebagai hiburan juga diharapkan mampu menyentuh langsung masyakarat melalui cerita dalam pentas yang disuguhkan.

"Kami edukasi masyarakat Wonosobo melalui pentas seni ketoprak."

"Masyarakat yang hadir ribuan."

"Diharapkan pesan yang disampaikan dalam cerita ini bisa menyentuh langsung masyarakat," imbuhnya